Trigels Indonesia berdasarkan SK DirjenBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No.HK.07.01/V/442/12 tanggal 14November 2012 ,tentang ijin Pedagang Besar Farmasi dan ljin Penyalur Alatkesehatan berdasarkan SK Dirjen Bina Kefarmasian tanggal 20 Mei 2013menyalurka alatalat kesehatan;Bahwa PT.

Mensa Bina Sukses> Surat Keputusan Dirjen Kefarmasian dan Alat KesehatanKemenkes RI No : FK.01.01/V1/389/2017 14 Juli 2017tetang Perpanjangan Izin Penyalur Alat Kesehatan> Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP) Besar PT. Mensa BinaSukses No. 26/24.1 PB.1/31.75/1.824/e/2016 tanggal 31Maret 2016> Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 64/27.1BU.1/31.75.06.1001/562/e/2017 an. PT. Mensa Bina Sukses> NPWP.01.315.708.6.007.000 PT. Mensa Bina Sukses> Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.

MensaBina Sukses> Surat Keputusan Dirjen Kefarmasian dan Alat KesehatanKemenkes RI No : FK.01.01/VI/389/2017 14 Juli 2017 tetangPerpanjangan Izin Penyalur Alat Kesehatan> Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP) Besar PT. Mensa BinaSukses No. 26/24.1 PB.1/31.75/1.824/e/2016 tanggal 31 Maret2016> Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 64/27.1BU.1/31.75.06.1001/562/e/2017 an. PT. Mensa Bina Sukses> NPWP.01.315.708.6.007.000 PT. Mensa Bina Sukses> Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.

mempelajari dokumen PT Mitra Bina Medika,didapati bahwa pada spesifikasi teknis barang yang ditawarkantidak dilakukan berdasarkan contoh, brosur asli/cap distrubutordan gambar untuk peralatan gynecology bed type LM 01.5 merekFarmed Zyweic asal negara Polandia;2) Bahwa dalam penyusunan HPS ada temuantemuan sebagaiberikut:a.HPS untuk Mesin hemodialisa menggunakan harga dari PTFresenius Medical Care, namun survey dilakukan denganmenggunakan harga dari CV Espana yang tidak memiliki izinedar dari Dirjen Kefarmasian

HPS untuk warming cabinet menggunakan daftar harga dariPT Mega Pratama Medicalindo dan sesuai dengan surat dariDirjen Kefarmasian dan Alkes Kementerian Kesehatan, jeniswarming cabinet belum termasuk peralatan yang harusterdaftar sebagai Alkes pada kementerian Kesehatan.Kemudian survey harga dilakukan berdasarkan daftar hargayang diajukan oleh CV Uli Bintang Nusantara yang bukandistributor Alkes;Bahwa untuk paket pekerjaan belanja modal pengadaan barangalkes di RSUD Tanjung Uban tahun Anggaran 2011

Fresenius;Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri untuk tiap jenisbarang Alkes yang dibutuhkan Saksi Denny Remiefan, S.Kep tidakmelakukan observasi yang lebih jauh lagi untuk mengetahui hargahargabarang Alkes tersebut, namun telah menyusun HPS dari barang Alkesyang akan dilelang dengan caracara sebagai berikut:1) HPS untuk Mesin hemodialisa menggunakan harga dari PTFresenius Medical Care, namun survey dilakukan denganmenggunakan harga dari CV Espana yang tidak memiliki izin edardari Dirjen Kefarmasian

Pid.Sus /2019/PN PdgAhli memberikan Keterangan selaku Ahli pada saat ini karena JabatanAhli Kepala Seksi Tertin Niaga Disperindag Provinsi Sumatera Barat.Bahwa saksi menerangkan bahwa ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Ahli Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan BidangPenindakan pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Padangadalah memberikan Melaksanakan kebijakan Operasional dibidangInspeksi dan Sertifikasi Sarana/Fasilitas Produksi dan atau Distribusi obatdan makanan dan sarana pelayanan kefarmasian

Unggul Kemala Husada;121) Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanKementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.06.Alkes/IV/398/AK.2/2015 tanggal 08 September 2015 tentang Izin Penyalur AlatKesehatan kepada PT. Unggul Kemala Husada;Yang disita dari Andi Arrachman;122) Kwitansi Nomor 0455(aV/KW//2014 tanggal 13 Januar 2014 pembayaran dariPT. Elang Perkasa Indosakti;123) Kwitansi Nomor 0455(b)/KW//2014 tanggal 05 Februari 2014 pembayarandari PT.

Unggul Kemala Husada;Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanKementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.06.Alkes/IV/398/AK.2/2015 tanggal 08 September 2015 tentang Izin Penyalur AlatKesehatan kepada PT. Unggul Kemala Husada;Yang disita dari Andi Arrachman;Kwitansi Nomor 0455(a)/KW/2014 tanggal 13 Januar 2014 pembayarandari PT. Elang Perkasa Indosakti;Kwitansi Nomor 0455(6)/KW//2014 tanggal 05 Februan 2014 pembayarandari PT.

Hal inidibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan saksi YOPPY, saksi FAJAR, saksiROYFUL, AHLI dan keterangan ANDIA FEGATAMA yang meskipun tidakdisumpah, memiliki persesuaian dengan saksisaksi serta Ahli yang dihadirkandipersidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa tidak memilkikemampuan di bidang kefarmasian, dan tidak sedang dalam pengobatansesuai dengan resep dokter.

Garut sejak tahun 1998sampai dengan sekarang;Bahwa sesuai dengan surat permintaan dari Sat ResNarkoba nomor B / 38 / II / 2018 / Sat Res Narkoba tanggal 28 Februari2018, kemudian dengan surat penunjukan kepala DINAS KESEHATANKABUPATEN GARUT untuk saksi ahli dengan surat penunjukanNomor: 102 /V/Diskes / 2018 tanggal 25 Mei 2018;Bahwa Ahli sekarang berkerja di Dinkes Garut menjabatsebagai Kepala seksi Kefarmasian;Bahwa Ahli sebelumnya sudah beberapa kali memberikanketerangan sebagai ahli dalam perkara

gangguanekstrapiramidal; Efek konsumsi Hexymer Trihexyphenedyl tanpa pengawasandokter akan menimbulkan rasa senang/euforia dan sedih secara berlebihan,sakit kepala, muntah, halusinasi,gangguan ginjal dan urin; Efek jangkapanjangnya adalah gangguan saraf dan otak namun tidak menimbulkanketergantungan; Sedangkan Alprazolam merupakan golongan psycotropikagolongan IV dan penggunannya tidak boleh berhenti mendadak danalphrazolam menimbulkan ketergantungan; Yang berhak menjual obatobattersebut adalah sarana kefarmasian

., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan:Bahwa saksi ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KesehatanKabupaten Pamekasan;Bahwa saksi ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian,Makanan Dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan;Bahwa pendidikan terakhir saksi ahli adalah sarjana apoteker;Bahwa berdasarkan Lampiran . UndangUndang R.I.

Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinikmenyelenggarakan pelayanan kefarmasian;d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;e.

Tentang Tenga Kesehatan yangberbunyi Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:a. tenaga medis;b. tenaga psikologi klinis;c.tenaga keperawatan;d. tenaga kebidanan;e. tenaga kefarmasian,; ....... f....dSt;Profesi Terdakwa Erwanti sebagai Profesi Bidan diatur olehUU No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No 4 Tahun 2019berbunyi Kebidanan adalah segala sesuatu yangberhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanankebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil,

MALAU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;2.

Garut sejak tahun 1998sampai dengan sekarang;Bahwa sesuai dengan surat permintaan dari Sat ResNarkoba nomor B / 38 / II / 2018 / Sat Res Narkoba tanggal 28 Februari2018, kemudian dengan surat penunjukan kepala DINAS KESEHATANKABUPATEN GARUT untuk saksi ahli dengan surat penunjukanNomor: 102 /V/Diskes / 2018 tanggal 25 Mei 2018;Bahwa Ahli sekarang berkerja di Dinkes Garut menjabatsebagai Kepala seksi Kefarmasian;Bahwa Ahli sebelumnya sudah beberapa kali memberikanketerangan sebagai ahli dalam perkara

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.Bahwa saksi ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian,Makanan Dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan;Bahwa pendidikan terakhir saksi ahli adalah sarjana apoteker;Bahwa berdasarkan Lampiran . UndangUndang R.I.

memperoleh tidak berdasarkanresep dokter ; 222 2n nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn neces nnn nn ennnenneeMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat kesengajaan tersebut telah nampak dengan perbuatan Terdakwamenerima titipan sediaan farmasi berupa obat dengan logo LL dari Popi tanpapengetahuan yang mencukupi tentang obat, fakta tersebut telah disadari olehTerdakwa dan fakta pekerjaan Terdakwa seharihari yang seorang pengamendan bukan sebagai apoteker, dokter maupun tenaga kefarmasian

adalah termasuk sediaan farmasisebagaimana dimaksud dalam pasalpasal berikut :=Menurut pasal 1 ayat (4) Undang undang RI No 36 tahun 2009tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah Obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika= Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No 72 tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, SediaanFarmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika=Menurut pasal 1 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah RI No 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

bahwa selanjutya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintahtersebut menentukan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa sebagai pemilik usaha sablon yang diberi nama Arya Sablon yangberfrofesi sebagai seorang tukang sablon, Terdakwa tidak mempunyai keahlianatau mempunyai latar pendidikan dibidang kefarmasian

Selanjutnya pada hariKamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib saat terdakwasedang rebahan dikamarnya datang beberapa orang yang mengakupetugas dari Satuan Narkoba Polresta Malang Kota melakukanpenangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang buktinyasebagaimana tersebut diatas;Menimbang, Bahwa terdakwa bukan orang yang mempunyai keahliandalam bidang kefarmasian dalam mengedarkan sediaan farmasi berupatablet berwarna putin berlogo tersebut dan terdakwa juga tidakmempunyai ijin edar dalam

Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 268/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 26 September 2012 ;Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 269/DUK/AS/IX/2012 tanggal 27 September 2012 ;Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 270/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;Putusan TIPIKOR No : 83/PidSusTPK/2014/PNMdn, Halaman 21 dari 145246.247.Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 271/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;Foto copy 1 (satu) set Surat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALBINA KEFARMASIAN

Duren Sawit RayaJakarta Timur ; Bahwa benar dasar hukum PT Blesindo Indonesia selaku distributoradalah Surat jin Penyalur Alat Kesehatan sebagaimana SuratKeputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanKementerian Kesehatan RI Nomor : HK.07.Alkes/NV/291/AK.2/2012tanggal 28 Mei 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan ; Bahwa benar sehubungan dengan Pengadaan Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kab Asahan TA 2012, saksimengetahui hanya sebatas bahwa saksi pernah menandatangani

Foto copy 1 (satu) set Surat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALBINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIANKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : HK.07.Alkes/V/051/AK.2/2011 tanggal 2 Maret 2011Disita dari SUGENG PURWANDI (sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal28 Maret 2014) : Putusan TIPIKOR No : 83/PidSusTPK/2014/PNMdn, Halaman 138 dari 145248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Permintaan Harga, Dukungandan Kelengkapannya Nomor : 418 / BRM /

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIANDI NUR ILHAM bin SARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan praktik kefarmasian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.

.12.410.498.325,7, (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat RatusSembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Koma Tujuh SenRupiah) dengan perincian sebagai berikut:12.1 KERUGIAN MATERIL :> Kerugian karena denda keterlambatan sebagai akibat dari Penggugatyang tidak dapat menyerahkan barang Disposafe Safety Box 2,5 litertepat pada waktunya kepada PT. ltama Ranoraya berdasarkanPerjanjian Jual Beli/Kontrak antara Direktorat Bina Obat Publik danPerbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian

KERUGIAN MATERIAL :> Kerugian karena denda keterlambatan sebagai akibat dari Penggugatyang tidak dapat menyerahkan barang Disposafe Safety Box 2,5 litertepat pada waktunya kepada PT.ltama Ranoraya berdasarkanPerjanjian Jual Beli/Kontrak antara Direktorat Bina Obat Publik danPerbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan PT.ltama RanorayaHal. 11 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.tentang Pengadaan Safety Box Tahun 2015, NomorKN.01.01/5/417PK