Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 07-05-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 59/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
1.GO SIEK BIENG
2.OEN KOK PWEE
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR
460 — 678
  • Deutsche Bank AG sebagaimana Putusan Nomor : 36 dan37/PDT.G/1996/PN.TA juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 767dan 770/PDT/1997/PT.SBY juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 620 dan1145 K/Pdt/1999 (vide Bukti T12, T13, T14, T15 dan T16);Hal. 51 dari 61 hal.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 07-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PTUN KUPANG Nomor 17/G/2015/PTUN-KPG
Tanggal 23 Nopember 2015 — DEVIANCE MARGARINCE LANGKO (Penggugat) BUPATI ALOR (Tergugat)
123 — 58
  • (Eksekusi Denda) tanggal 10 Januari2013 (fotokopi dari fotokopi) ; Bukti P.7 : FotokopiSurat Pernyataan Deviance Margarince Langko tanggal 10 Januari 2013 (fotokopi darifotokopi) ; Bukti P.8 : Fotokopi Peraturan Bupati Alor Nomor 14 Tahun 2012 Tentang TataNaskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Alor tanggal 30 November2012 (fotokopi dari fotokopi) ; Bukti P.9 : FotokopiCap (Stempel) Bupati Alor (sesuai dengan aslinya ) ; Bukti P.10: FotokopiSurat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.813/620
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 149/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 17 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : Frisky F. Moraza
Pembanding/Penggugat II : S. Hidayatulloh
Pembanding/Penggugat III : Natahari Wibowo, S.H
Pembanding/Penggugat IV : Rivai Wardhana
Terbanding/Tergugat I : . Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selanjutnya disebut PT Telkom Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
157 — 101
  • dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksaoleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidakberwenang mengadlliBahwa Mahkamah Agung juga telah memberikan kaedah hukummengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa,mengadili, serta memutus perkara apabila yang digugat adalah Badanatau Pejabat TUN dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, sebagaimana termuat dalam YurisprudensiMahkamah Agung No. 620
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bgr
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon:
RIA RUSTY YULITA
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kapolda Jawa Barat Cq Kaplres Kota Bogor Kota
112 — 38
  • BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah registerNo.620/SK/HK/2020/PN.Bgr. tanggal 7 Oktober 2020.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-04-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 259/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT
Tanggal 5 Nopember 2015 — MACHMUD; Lawan; 1. PT. Antilope Madju; 2. Pihak yang menempati/yang mendapatkan peralihan hak atas Objek Perkara; 3. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta-Barat
93 — 22
  • Bahwa eksepsi Kompetensi Absolut ini didukung oleh beberapaKaedah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RIyang menerangkan: 2222222 22222Putusan No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999: Bilayang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negen, 27" 222 nonoPutusan Mahkamah Agung : No. 323
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 24-09-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pol
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 35
  • Sulfa Nur(Penggugat) atas obyek sengketa adalah tidak sah pula;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selebinnya MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P11 berupapermohonan fiat roya atas SHM No. 620/Matakali dan SHM No. 649/Matakalikeduanya atas nama pemegang hak Abdul Hakim, oleh karena bukti surattersebut tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa maka Majelis Hakimberpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan;Menimbang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 257/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 —
176 — 111
  • No. 620 K/Pdt/1999 tel.29121999, yang menegaskan : Bila yang digugat adalah Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,bukan wewenang Pengadilan Negeri.
    berdasarkan atas hukum, peraturan danperundangundangan yang berlaku ; Sesuai ketentuan Pasal ayat (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) serta pasal 53ayat (1), Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No. 9Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, juncto Putusan MARI No. 3199 K/Pdt/1992 tgl.27 Oktober 1994, Putusan MARI No. 2480 K/Pdt/1997 tgl. 30 Oktober 1997,No. 3838 K/Sip/1971 tanggal 3111971, No. 716 K/Sip/1973 tanggal591973, No. 620
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Perjanjian
Putus : 08-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bkl
Tanggal 8 Desember 2010 — Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM VS RADEN JOHN KANEDY LATIF
180 — 75
  • Foto copy dari copy Surat Bupati Kepahyang No : 620/660/Bag. 4 perihalbantuan program PKPSBBM IP Kabupaten Kepahyang Tahun 2005.Surat ini di tujukan kepada Gubernur, Kapolda, Kejati, Unsur MuspidaPropinsi Bengkulu dan Muspida Kabupaten Kepahyang isinyapermohonan kebijaksanaan agar program PKPSBBM IP KabupatenKepahyang dapat diteruskan dengan perpanjangan waktu pelaksanaansesuai dengan Permenkeu RI. No : 99/PMK.06/2005 diberi tanda T5..
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 09-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 116/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Sarlin Lomi Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.
Pembanding/Penggugat II : Dervin Ariani Gabriel Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.
Pembanding/Penggugat III : Yepson Israel Gabriel Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.
Pembanding/Penggugat IV : Jublina Gabriel Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.
Terbanding/Tergugat I : Maxi Teldes Mooy
Terbanding/Tergugat II : Tome Da Costa SH
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
125 — 27
  • Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999 yangmenegaskan Bila yang digugat adalah Badan atau pejabat TataUsaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga dengan demikiankewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut bukankewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan PeradilanTata Usaha Negara.B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)1.
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 10-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANGKALAN Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bkl
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 11
  • 456 M2 atas nama tergugat 2 dan sertifikat hak milik No.1046 seluas 491 M2 atas nama tergugat 3 yang diterbitkan turut tergugatdinyatakan tidak sah;Bahwa secara hukum sertifikat hak milik merupakan Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN), sehingga untuk menyatakan bahwa sertifikat hak miliktersebut TIDAK SAH adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara / PTUN,untuk itu Pengadilan Negeri Bangkalan harus menyatakan tidak berwenangmengadili perkara aquo;Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 23-06-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 12-12-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 4 Desember 2014 — EDDIE ZIEN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT DRA. DAMIANA MARIA. D
107 — 38
  • Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa sebagaimana jelas terurai dalam GugatanPenggugat, maka gugatan diajukan oleh perorangan (EDDIE ZIEN)terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal iniKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan Penggugatdalam Gugatannya tidak mempermasalahkan mengenaikepemilikan tetapi mengenai keabsahan penerbitan Obyeksengketa a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor : 620
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 27-12-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 131/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat:
SUMARTA
Tergugat:
Kuwu Balerante
71 — 44
  • Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara BandungJalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah memutuskan sebagai berikut dalamsengketa antara: SUMARTA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa,Bertempat tinggal di Blok Pekulen Barat RT. 012 RW. 006 DesaBalerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT:MELAWANKUWU BALERANTE, berkedudukan di Jalan Raden Gilap No. 620
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 22-09-2022 — Putus : 27-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 60/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 27 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. AMIRUDDIN, SE. MM
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TARNI PURNOMO, SH
118 — 0
  • IWAN SULISTIONO;

    2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. IWAN SULISTIONO;

    1. Barang bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:

    1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 12 Mei 2010 — TRI HARTONO,SH. bin SUDARYONO, dkk
70 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit) tertanggal 27 April 2007;3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh TerdakwaFREDY CHANDRA PUTRA dan Terdakwa INDRAPRASETYO SUSANTO (Analis Kredit) tertanggal23 April 2007 ;Point 2 s/d 3 dibuat sesudah dilakukan pencairankredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolaholah dibuat sebelum dilakukan pencairan;4) 4 Nota Pencarian Kredit fiktif tertanggal 27 April2007 senilai Rp.500 juta Rp.600 juta Rp.750 jutaRp.1,15 Miliar 3 Nota Pencairan Kredit fiktiftertanggal 01 Mei 2007 senilai Rp.620
    dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tanganiDebitur yang bersangkutan, penarikan dilakukantanggal 27 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikanantara lain senilai Rp.525 juta Rp.500 jutaRp.350.115.000, Rp.760.120.300, Rp.600.254.800, Rp.671.600.000, Rp.735 juta Rp.404.119.200, Rp.469.025.000, Rp.580 juta Rp.650 jutaRp.745.005.000, Rp.700 juta Rp.734.760.700,Rp.400 juta penarikan tanggal 28 Agustus 2008dalam 9 kali penarikan masingmasing senilai Rp.120.988.900, Rp.620
    No.18 K/Pid.Sus/2010 Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukantanggal 27 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikanantara lain senilai Rp.525 juta Rp.500 jutaRp.350.115.000, Rp.760.120.300, Rp.600.254.800, Rp.671.600.000, Rp.735 juta Rp.404.119.200, Rp.469.025.000, Rp.580 juta Rp.650 jutaRp.745.005.000, Rp.700 juta Rp.734.760.700,Rp.400 juta penarikan tanggal 28 Agustus 2008dalam 9 kali penarikan masingmasing senilai Rp.120.988.900, Rp.620 juta Rp.565 juta Rp.461.880.150, Rp.361.065.000, Rp.300.990.000
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-10-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 21-01-2015
Putusan PN KOTABUMI Nomor 105/ Pid. Sus / 2014 / PN. Kbu
Tanggal 16 Desember 2014 — HENDRA JULI DARMA Bin ISHAK
42 — 3
  • id6119597rsid6169998rsid6181470rsid6183217rsid6188518rsid6294247rs1d6306071rsid6318874rsid6319480rsid6320017rsid6320273rsid6320722rsid6323177rsid63 69640 rsid6375499 rsid6379304rsid6381845 rsid63 83413 rsid6427211rsid6431745rsid6432329rsid6435566rsid6442373rsid6443310rsid6451805rsid6510427rsid6512706rs1d6516078rsid6519801rsid6572 658rsid6619498rsid6621670rsid6643532rsid6643802 rsid66 48 230 rsid6649851 rsid6701265rsid67 69715 rsid6770726rsid6773722rsid6779812rsid6815974rsid6816676rsid6822307rsid6828714rsid6835539rsid68 42 68 6rsid6888969rs1d6889092rsid68 93 689rsid6897795rsid6905994rsid6910573rsid6913115rsid6947719rsid69 48 620
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 21-11-2014 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 23/G/2014/PTUN.JBI
Tanggal 18 Mei 2015 — PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI vs. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI
178 — 79
  • Bumi Bara makmur Mandiri,nomor : 620/403/PU tanggal 8 Oktober2012, perihal : permohonan suratrekomendasl; Fotokopi Keputusan Bupati Batang Harinomor: 691 tahun 2012 tentangpemberian izin pembangunan jembatanpenghubung antara Desa Matagualdengan Desa Muara jangga. KecamatanBatin XXIV Kepada PTI.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjb
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penggugat:
EDY SUWANDI
Tergugat:
1.TARDI alias PARDI
2.SRI PURNAMAWATI
Turut Tergugat:
1.ROHANI
2.LURAH KELURAHAN SIRANTAU
3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ATR KOTA TANJUNG BALAI
115 — 17
  • Sertifikat Hak Milik tersebut juga haruslah dianggap sah secarahukum;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat merupakan satusatunya pihak yang dapat membuktikan alas hak kepemilikan tanah yangmenjadi objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan Sertifikat Hak MilikNo. 739 Kelurahan Sirantau tertanggal 7 Desember 2012 atas nama EdySuwandi, sehingga oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan di atasserta dengan mempedomani kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 620
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-01-2011 — Putus : 28-06-2011 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 28 Juni 2011 — 1. NY. SURYATI ; 2. EKA DESTALIA ; 3. RAMDAN WIBISANA ; 4. RENGGANIS ; 5. GAMA PERMANA melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN 2. H. UMAR MUHAMMAD (almarhum), dalam hal ini diwakili Para Ahli Warisnya, yaitu : a). WARDAH AL HABRI (istri), b). IDRUS MULACHELA (anak), c) SYIFA MULACHELA (anak)¸ d). ALUYAH MULACHELA (anak), e). SU’UD MULACHELA (anak), f). AHMAD UMAR MULACHELA (anak), g). ALWI BAGIR MULACHELA (anak), h). LUBNAH MULACHELA (anak), h). ZAKIAH MULACHELA (anak), 3. PT. ADICIPTA BUMIPERMAI, 4. HENDRA WIJAYA, 5. H. SIDDIK bin MAKMUN (alamarhum) dalam hal ini diwakili oleh Para Ahli Warisnya, yaitu : a). ACHMAD KOSASIH BIN H. SIDDIK (satu-satunya keturunan H. SIDDI (almarhum) dari isteri pertama bernama : HJ. ERNI (almarhum), b). RUHYATI BINTI H. ROCHMANI, c). LUTFI RAHMAN BIN H. ROCHMANI, d). H. UZIAH BINTI H. ROCHMANI, e). SITI DARIYAH BINTI H. ROCMANI, f). RAHMAWATI BINTI H. ROCHMANI,
152 — 87
  • ;Buku Tanah Hak Milik No. 1766/Uludjami, semula tercatat atas nama HadjiSiddik, Surat Ukur tanggal 21 Maret 2000 No.09.04.10, terletak diKelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan,DKI Jakarta, seluas 45.560 M2 ;Kesemuanya fotocopy, diberi materai cukup dan dileges serta telahdicocokkan dengan aslinya ;Bukti Tergugat Ill :1.Surat gugatan Para Penggugat No. 24/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. registertanggal 12 Januari 2011 ;(diberi tanda T.III1) ;Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620
Pengadilan PA BINJAI Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PA BINJAI Nomor 303/Pdt.G/2014/PA-Bji
Tanggal 29 April 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
24 — 11
  • a>, I5lads Vo aiod sd Lys aaaill wylo 620 cineApabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah / isteri taat), makasuami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannyahingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalamtanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karenaberlalunya waktu.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan TergugatRekonvensi yang bekerja sebagai wiraswasta (fakta nomor 4), Majelis Hakimmenilai bahwa nafkah terutang (nafkah madhiyah
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 21-08-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN Oelamasi Nomor - 52/Pdt.G/2015/PN.Olm
Tanggal 8 Juni 2016 — - MUSA ATAUPAH, Dk lawan - BERBELINA HEDU, Dkk
96 — 28
  • MAHKAMAHAGUNG RI NO. 620 K/PDT/1999, TANGGAL 29 DESEMBER 1999 YANGMENEGASKAN : BILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABATTATA USAHA NEGARA DAN OBJEK GUGATAN MENYANGKUTPERBUATAN YANG MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT MAKAYANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARATERSEBUT ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;Il).