Ditemukan 7235 data
115 — 53
pembayaran dan telah dicairkan pada bulanMaret 2014 adalah sebesar total Ro 308.000.000 (tiga ratus delapan jutarupiah), dengan demikian terdapat selisin antara jumlah honorarium pegawaihonorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten KepulauanSula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulanMaret 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidaktetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulanMaret 2014 yang diajukan permintaan
2014yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan April2014 adalah sebesar total Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah),dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sulayang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan April2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetapSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan
pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Mei 2014adalah sebesar total Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengandemikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawaitidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktifmelaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Mei 2014 denganjumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 yang diajukanpermintaan
20144 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer 46.200.000 / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Mei 2014 Halaman 107 dari 251 HalamanPts.No.4/Pid.SusTPK/2016/PT TTE 5 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer 42.350.000/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Juni 2014 6 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer 36.850.000/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Juli 2014 7 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer 24.750.000/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Agustus2014 8 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai
20144 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer 46.200.000 / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Mei 2014 Halaman 215 dari 251 HalamanPts.No.4/Pid.SusTPK/2016/PT TTE 5 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer 42.350.000/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Juni 2014 6 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer 36.850.000/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Juli 2014 7 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer 24.750.000/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Agustus2014 8 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHRISTIAN SINULINGGA, SH., M.H
156 — 92
puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang sebanyak Rp 19.000.000-, (sembilan belas juta rupiah) dikembalikan atau diserahkan kepada yang berhak menerimanya yaitu para Tenaga Honorarium
Ketua kelompok SUPRIADI Selaku Ketua Tim (Mandor) namun belumsempat melakukan pengutipan kepada tenaga honorarium..
ijin untuk melakukan pemungutan liarterhadap Para buruh (pegawai honorarium).Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf eUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Uang sebanyak Rp 19.000.000, (Sembilan belas juta rupiah)dikembalikan atau diserahkan kepada yang berhak menerimanya yaitupara Tenaga Honorarium/Pegawai Tidak Tetap (PTT) yaitu.
Terbanding/Penggugat : Kristianto Naftali Poae, SH., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Sangihe
Terbanding/Turut Tergugat II : PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo, Cabang Tahuna
Turut Terbanding/Tergugat II : PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo
170 — 92
Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak membayar terhadap kewajiban-kewajiban atas Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) .
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar honorarium notaries kepada Penggugat sebesar Rp 75.000.000 ,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya
6.
Penggugat telah melakukansomasi kepada Tergugat I, sejak tanggal 2 September 2019 (Somasi 1),tanggal 9 September 2019 (Somasi II), dan tanggal 16 September 2019(Somasi Ill), namun terhadap keseluruhan somasisomasi tersebut tidakpernah ditanggapi oleh Tergugat ;Bahwa terhadap kewajiban pembayaran Honorarium Notaris sudahbersesuaian dengan hak Notaris (Penggugat in casu) yang berhakmenerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengankewenangannya berdasarkan ketentuan tentang WHonorarium
rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterimapaling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atauHalaman 19 dari 36 Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT MNDc. ai atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yangditerima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan parapihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yangdibuatkan aktanya.(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiapakta dengan honorarium yang diterima
Dan dasar Perjanjian manakahHalaman 20 dari 36 Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT MND11.3.11.4.yang akan dijadikan dasar untuk membayar honorarium Penggugat,jika Perjanjiannya sudah dibatalkan...??Bahwa mengacu pada Pasal 36 ayat (2) UU Jabatan Notaris, standarpenetapan honorarium Jabatan Notaris ditentukan berdasarkan nilaieknomis dan nilai sosiologis.
Oleh karena, pinjamanRp.170.000.000.000,(Seratus tujuh puluh miliar rupiah) tidakterealisasi hingga sekarang, maka nilai ekonomis manakah yang akandijadikan dasar sebagai perhitungan honorarium Penggugat...??.
Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar terhadap kewajibankewajiban atas Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasaNotaris pada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) .4. Menghukum Tergugat untuk membayar honorarium notaries kepadaPenggugat sebesar Rp 75.000.000 , (tujuh puluh lima juta rupiah);5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebinnyaHalaman 35 dari 36 Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT MND6.
56 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat DaerahKabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:0162/PKDAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas BadanPerencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah KabupatenSupiori Tahun Anggaran 2007;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/15/BOPDASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia
tanggal 06 Nopember 2007 untuk Biaya HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Honorarium PegawaiHonorer/tidak tetap sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) danHal. 26 dari 201 hal.
(tujuh juta dua ratus riburupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesarHal. 50 dari 201 hal.
YACOB KOKORULE, M.Si selaku PenggunaAnggaran yaitu dengan menerbitkan dan menandatangani SuratPermintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/24/IBOPDASK/S 2007tanpa tanggal untuk Honorarium Tim/ Panitia sebesar Rp16.200.000.
2007 tanpa tanggal untuk Biaya Honorarium sebesar Rp8.000.000,00Hal. 79 dari 201 hal. Put.
285 — 55
) Nomor : 1.20.1.20.15 .01.08.5.2 tanggal 04Januari 2010 honorarium yang diterima oleh petugas kebersihan yakni saksiJUMIATUN Alias ATUN sebesar Rp 900.000.
honorarium sebesar Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JUMIATUN karena saksi JUMIATUNsering tidak masuk bekerja ataupun meninggalkan pekerjaannya danselanjutnya sisa honorarium saksi JUMIATUN sebesar Rp 400.000,terdakwa berikan kepada saksi PARIDA PNS di Kantor Lurah TebingTinggi Okura karena telah menggantikan pekerjaan yang seringditinggalkan oleh saksi JUMAITUN padahal terdakwa mengetahui bahwatidak ada orang lain yang berhak menerima Honor tersebut karena telahditetapkan dalam DPA
(sembilan ratus riburupiah) setiap bulannya, sedangkan honorarium untuk penjaga kantor saksiROFY RISKI WAHYUDI sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) danpada DPA Perubahan sejak Oktober 2010 JUMIATUN dan ROFYmendapat honorarium sebesar Rp. 1.055.000, (satu juta lima puluh limaribu rupiah) setiap bulannya;Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun2010 tanggal 1 Januari 2010 tentang Penunjukan Penguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluarandilingkungan
bulannya.Bahwa, uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan tentangsaksi Jumiatun (Atun) yang menerima honorarium sebesar Rp.
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal21 berdasarkan hasil ekualisasi antara objek PPh Pasal 21 dengan biayadiketahui bahwa terdapat koreksi atas objek PPh Pasal 21, yangdipertahankan oleh Penelaah Keberatan, dengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa Pasal 21 ayat (1) UndangUndang PPh mengatur bahwapemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasaatau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan olehpemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium
ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yangmenerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja;Huruf bYang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungandengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatankegiatanproduksi, distribusi, pbemasaran dan manajemen.
,komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalambentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan,jasa, dan kegiatan yang dilakukan;f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku,uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah ataupenghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalansejenis dengan nama apapun;3.
,komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalambentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan,jasa, dan kegiatan yang dilakukan;f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku,uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah ataupenghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, danimbalan sejenis dengan nama apapun;3.6.
91 — 57
Kwitansi Honorarium Tenaga Ahili/Instruktur/NarasumberKegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Nomor BK: 297tanggal 06 Desember 2010 ; 10).Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumberuntuk kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23Nopember 2010 ; 11).Kwitansi Honorarium Moderator Kegiatan KampanyePenanggulangan Narkoba tanggal 23112010 ; 12).Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi KegiatanKampanye Penanggulangan Narkoba No.
Rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ;. SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatankampanye penanggulangan narkoba Di Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2010 ;. Kwitansi honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan KampanyePenanggulangan Narkoba No. BK: 296 tanggal 06 Desember 2010 ;. Tanda terima honorarium panitia pelaksana kegiatan kampanyepenanggulangan narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ; .
Rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ;5). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatankampanye penanggulangan narkoba Di Kabupaten BalanganTahun anggaran 2010 ; 6). Kwitansi honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan KampanyePenanggulangan Narkoba No. BK: 296 tanggal 06 Desember2010 ;7). Tanda terima honorarium panitia pelaksana kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ;; 8).
Kwitansi Honorarium Tenaga Ahili/Instruktur/NarasumberKegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Nomor BK: 297 tanggal 06 Desember 2010 ;10).Tanda terima honorarium tenaga ahli/Anstruktur/narasumberuntuk kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23Nopember 2010 ; 11).Kwitansi Honorarium Moderator Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23112010 ; 12).Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi KegiatanKampanye Penanggulangan Narkoba No.
Pembanding/Penggugat VI : Achmad Ernady, SH.,CH Diwakili Oleh : BELLY HASMIARTO, SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat cq. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat
196 — 135
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019, dan karenanya mutatis mutandisantara Tergugat dan Penggugat tidak pernah membuat kesepakatanbersama tentang success fee terkait penanganan perkara perdatadimaksud tersebut, melainkan antara Penggugat dengan Tergugatmengadakan kontrak (perjanjian) honorarium secara lisan untuk jasahukum Penggugat sebesar Rp. 125. 000.000,(Seratus dua puluh limajuta rupiah) dan uang honorarium atas jasa hukum Penggugat tersebuttelah dibayar
Bahwa tawaranPenggugat agar diberikan uang honorarium atas jasa hukum sebesarRp 200. 000. 000, (dua ratus juta rupiah) tidak diterima oleh Tergugatdan Tergugat menawarkan uang honorarium untuk jasa hukum kepadaPenggugat sebesar Rp. 125. 000.000, (Seratus dua puluh lima jutarupiah). Bahwa tawaran untuk jasa hukum Penggugatdalam menangani perkara perdata tersebut sebagaimanaPutusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr.,tanggal 17Januari2018, Jo.
Putusan KasasiMahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019,melainkan antara Tergugat dengan Penggugat mengadakan kontrak(perjanjian) honorarium secara lisan untuk jasa hukum Penggugatsebesar Rp. 125. 000.000, (Seratus dua puluh lima juta rupiah) danhonorarium tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat kepadaPenggugat, bahkan Tergugat telah memberikan uang honorarium atasjasa hukum Penggugat sekitar sebesar Rp. 160.00.000, (seratusenam puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
dengan Tergugat dan bahkan Tergugattelah menambah honorarium Penggugat sekitar sebesar Rp. 35. 000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) atas jasa hukum Penggugat, padahal tambahanhonorarium sekitar sebesar Rp. 35. 000.000, tersebut tidak pernahdiperjanjikan oieh Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat telahmenerima uang honorarium dari Tergugat atas jasa hukum Penggugat sekitarsebesar Rp. 160. 000. 000, (Seratus enam puluh juta rupiah).
) danTergugat telah menambah honorarium Penggugat sekitar sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Penggugat telan menerimauang honorarium dari Tergugat sekitar sebesar RP. 160. 000.000, (Seratusenam puluh juta rupiah);6.
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rasyidi tidak pernah menandatanganidaftar tanda terima honorarium Tim pengelola ADK Long IramKota tahun 2008 yang disebutkan sebesar Rp750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah);e Sdr. Sri Abdal tidak pernah menerima honorarium sebesarRp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tetapihanya menerima honorarium sebesar Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah) meskipun Sdr.
Rasyidi tidak pernah menandatanganidaftar tanda terima honorarium Tim pengelola ADK Long IramKota tahun 2008 yang disebutkan sebesar Rp750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah);Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/201318e Sdr. Sri Abdal tidak pernah menerima honorarium sebesarRp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tetapihanya menerima honorarium sebesar Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah) meskipun Sdr.
Rasyidi tidak pernah menandatanganidaftar tanda terima honorarium Tim pengelola ADK Long IramKota tahun 2008 yang disebutkan sebesar Rp750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah);Sdr. Sri Abdal tidak pernah menerima honorarium sebesarRp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tetapihanya menerima honorarium sebesar Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah) meskipun Sdr.
Sri Abdal tidak pernah menerima honorarium sebesarRp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tetapihanya menerima honorarium sebesar Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah) meskipun Sdr. Sri Abdal menandatangani daftar tandaterima honorarium Tim Pengelola ADK Long lIram Kota Tahun2008 yang disebutkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);e Sdr. Lukman Hakim dan Sdr. M.
), dan pada Tahap II ini, honorarium TPADK antara laintelah diserahkan kepada:e Sdr.
160 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
/LaporanPertanggungjawaban penerimaan honorarium dan biayaoperasional PPL Pileg tahun 2013 Kabupaten PPU periodebulan Oktober dan November 2013;1 bendel Surat Pertanggungjawaban/LaporanPertanggungjawaban penerimaan honorarium dan biayaoperasional PPL Pileg tahun 2013 Kabupaten Berau periodebulan Oktober dan November 2013;1 bendel Surat Pertanggungjawaban/LaporanPertanggungjawaban penerimaan honorarium dan biayaoperasional PPL Pileg tahun 2013 Kabupaten Malinau periodebulan Oktober dan November 2013
Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/201917.18.19.20.21.22.23.24.20.26.Pertanggungjawaban penerimaan honorarium dan biayaoperasional PPL Pileg tahun 2013 Kabupaten Bulungan periodebulan Oktober dan November 2013;1 bendel Surat Pertanggungjawaban/LaporanPertanggungjawaban penerimaan honorarium dan biayaOperasional PPL Pileg tahun 2013 Kabupaten Tana Tidungperiode bulan Oktober dan November 2013;1 bendel Surat Pertanggungjawaban/LaporanPertanggungjawaban penerimaan honorarium dan biayaoperasional PPL Pileg
Desember 2013;1 lembar asli surat bukti pembayaran Honorarium danHal. 11 dari 33 hal.
Honorarium PPL danDukungan Operasional PPL sebesar Rp90.000.000,00 tanggal30 Desember 2013;1 lembar asli surat bukti pembayaran Honorarium danDukungan Operasional PPL Kecamatan Segah sebesarRp90.000.000,00 tanggal 30 Desember 2013;1 lembar asli kKuitansi pembayaran Honorarium PPL bulanAgustus November Kecamatan Maratua sebesarRp24.000.000,00 tanggal 30 Desember 2013;1 lembar asli surat bukti pembayaran Honorarium danDukungan Operasional PPL Kecamatan Maratua sebesarRp24.000.000,00 tanggal 30 Desember
1 lembar asli kuitansi pembayaran Honorarium PPL bulanAgustus November Kecamatan Pulau Derawan sebesarRp30.000.000,00 tanggal 30 Desember 2013;1 lembar asli surat bukti pembayaran Honorarium danDukungan Operasional PPL Kecamatan Pulau Derawansebesar Rp30.000.000,00 tanggal 30 Desember 2013;1 lembar asli kuitansi pembayaran Honorarium PPL bulanAgustus November Kecamatan Tabalar sebesarRp36.000.000,00 tanggal 30 Desember 2013;1 lembar asli surat bukti pembayaran Honorarium danDukungan Operasional PPL
45 — 24
.Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD1428.b/A1/2008;Data Penerima Honorarium Staf Sekretariat PBB Pada Sekretariat TimIntensifikasi PBB Kab Kukar;Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti: (tidak ada), SebesarRp.198.000.000, untuk Biaya Honorarium Tim Pencapaian Target PBB;Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD2207/A1/2008tentang Pembentukan Tim Pencapaian Target PBB sektor SKB Tahun2008;Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor:BPKD2207/A1/2008;Honorarium Tim Pencapaian
Kutai Kartanegara, ternyata adanya personil yang dilibatkan padalebih dari 1 (satu) tim dengan tugas yang sama sehingga terjadi pembayaranhonorarium ganda sebesar Rp.4.121.400.000,;b) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi saksi yang dicantumkansebagai penerima pembayaran honorarium oleh PPTK menyatakanbahwa yang bersangkutan tidak menerima honorarium, sehinggapembayaran honorarium sebesar Rp 1.333.800.000, adalah fiktif;33e Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi saksi yangdicantumkan
Kutai Kartanegara, ternyata adanya personil yangdilibatkan pada lebih dari 1 (satu) tim dengan tugas yang sama sehinggaterjadi pembayaran honorarium ganda sebesar Rp 4.121.400.000,;a) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi saksiyang dicantumkan sebagai penerima pembayaranhonorarium oleh PPTK menyatakan bahwa yangbersangkutan tidak menerima honorarium, sehinggapembayaran honorarium sebesar Rp 1.333.800.000,adalah fiktif;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi saksi yangdicantumkan dalam
Adanya penetapan SK Tim dengan uraian tugas yang sama sehinggaterjadi pembayaran honorarium ganda dan merugikan keuangan daerahsebesar Rp.4.121.000.000,;2. Adanya pembayaran fiktif atas belanja honorarium sebesarRp.1.333.800.000,. dan belanja = perjalanan = dinas sebesarRp.309.026.000, sehingga merugikan keuangan daerah sebesarRp.1.642.826.000,;3.
Data Penerima Honorarium Staf Sekretariat PBB Pada Sekretariat TimIntensifikasi PBB Kab Kukar;Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti: (tidak ada), SebesarRp.198.000.000, untuk Biaya Honorarium Tim Pencapaian Target PBB;Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD2207/A1/2008tentang Pembentukan Tim Pencapaian Target PBB sektor SKB Tahun2008;Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor:BPKD2207/A1/2008;Honorarium Tim Pencapaian Target PBB Sektor SKB Tahun 2008;Tanda Bukti Pembayaran Sejumlah Rp.198.000.000
361 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
: 402, PPH Pasal 21 Honorarium Pejabat Penguji Tagihandan Penandatanganan SPM Bulan Juni, Juli, Agustus tanggal 21Oktober 2015 (asli);1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pengguna AnggaranBulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal20 Oktober 2015 (asili);1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang danJasa (Non Konstruksi) PAGU di atas 2,5 miliar sampai dengan 5miliar bulan Oktober Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober2015 (asli);(satu) bundel SPDP November
Staf Pengelola PPK BulanSeptember, Oktober, dan November 2015 Tahun Anggaran 2015tanggal 12 November 2015 (asi);1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker bulanSeptember, Oktober, dan November 2015 Tahun Anggaran 2015tanggal 12 November 2015 (asi);1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran bulanSeptember, Oktober, dan November 2015 Tahun Anggaran 2015tanggal 12 November 2015 (asi);1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan danPenandatanganan SPM bulan September
, Oktober, danNovember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 November2015 (asli);1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pejabat PembuatKomitmen bulan September, Oktober, dan November 2015 TahunAnggaran 2015 tanggal 12 November 2015 (asli);1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran bulan September, Oktober, dan November 2015 TahunAnggaran 2015 tanggal 12 November 2015 (asli);1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang danJasa (Konstruksi) Pagu di atas 200 juta sampai
Daftar Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 5 miliar sampaidengan 10 miliar bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015(asli);1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker bulanDesember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran bulanDesember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);Halaman 22 dari 30 hal.
Nomor 175 PK/Pid.Sus/20201 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pembuat Komitmenbulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);e 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);e 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan danPenandatanganan SPM bulan Desember 2015 Tahun Anggaran2015 (asli);e 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola PPK bulanDesember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);105) 1 (satu) bundel Daftar
104 — 25
Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak TetaPengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh TengBulan Juli 2012 Kegiatan Dana Bantuan HibahAceh Tahun = Anggaran 2011 #42Jumliah
Jumlah Total sebesar Rp.17.100.000,00 (tujuhseratus ribu rupiah).SPJ Honorarium Panwas Cam Bulan Juli 2012 ads. Pembayaran Honorarium Panitia Pengawas PemilitAnggaran 2011 Jumlah dibayarkan Rp.3.750.000,0tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).11.Pembayaran Honorarium Panitia Pengawas PemilitKecamatan LAWE ALAS Untuk Bulan Juli 2012Dana Bantuan Hibah Gubernur Aceh Tahun Angg.Jumlah dibayarkan Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuhpuluh ribu rupiah).12.
Pembayaran Honorarium Panita Pengawas PemiliFLapangan (PP) Untuk Bulan Juli 2012 Pemilukad:Wakil Bupati Kegiatan adalah : Honorarium PPL 385 x 1 Bin x Rp.350.Rp.134.750.000,00.2. Pembayaran BBM Bulan Juli 2012 untuk Kegiatadalah : Roda 4 (empat) 7 Unit x 120 Liter x 1 Bln x Rp.Rp.3.780.000,00. Roda 2 (dua) 3 Unit x 6 Liter x 1 Blin x Rp.4Rp.810.000,00.3.
Pembayaran honorarium panitia pelaksanaan pepanwascam untuk kegiatan Bupati dan wakil BupTenggara sebesar Rp. 1.365.000,00 (satu juta ticenam puluh lima ribu rupiah). Pembayaran honorarium rohaniawan pembacepembaca Al Quran dan pembawa acara kegiatan pepanwascam sebesar Rp. 1.100.000,00 satu juta sererupiah).
Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak TetapPengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh TUntuk Bulan Juli 2012 Kegiatan Dana BantuarGubernur Aceh Tahun Anggaran 2011 Jumlah dibRp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu> Jumlah Total sebesar Rp.17.100.000,00 (tujuh biseratus ribu rupiah).SPJ Honorarium Panwas Cam Bulan Juli 2012 ads.
118 — 23
BinaPurba.Dibayar honorarium danbelanja barang/jasa23/12/201 Panwas lu Kecamatan461 6,050,086 535,559,4603 STM. Hilir untuk bulanDesember 2013 An. EkaGinting.Dibayar honorarium danbelanja barang/jasa23/12/201 Panwaslu Kecamatan462 5,350,000 530,209,4603 Btg. Kuis untuk bulanDesember 2013 An. Drs.Kasmat.Dibayar honorarium danbelanja barang/jasa23/12/201 Panwaslu Kecamatan L.463 5,317,868 524,891,5923 Pakam untuk bulanDesember 2013 An.
Dibayar honorarium dan belanja barang/jasa09/12/201 Panwaslu Kecamatan434 6,012,500 733,633,6673 STM. Hilir untuk bulanNopember 2013 An. EkaGinting.Dibayar honorarium danbelanja barang/jasa09/12/201 Panwas lu Kecamatan435 6,101,734 727,531,9333 BiruBiru untuk bulanNopember 2013 An.Endang Lailani S.KM. Dibayar honorarium dan belanja barang/jasa09/12/201 Panwaslu Kecamatan Big.436 5,850,000 721,681,9333 Kuis untuk bulanNopember 2013 An.
Nurdewi Br Ginting.Dibayar honorarium danbelanja barang/jasa09/12/201 Panwaslu Kecamatan P.438 5,962,500 708,641,9333 Merbau Kuis untuk bulanNopember 2013 An.Hamidah Surbakti.Dibayar honorarium danbelanja barang/jasa09/12/201 Panwaslu Kecamatan439 5,937,500 702,704,4333 Hamp.
Drs.Sujono. 44516/12/2013Dibayar honorarium danbelanja barang/jasaPanwaslu KecamatanKutalimbaru = untuk bulanNopember 2013 An.Burhanuddin ST.6,012,500659,924,433 44617/12/2013Dibayar honorarium danbelanja barang/jasaPanwaslu KecamatanNamorambe untuk bulanNopember dan Desember2013 An. Heryani Br Keliat.11,437,500648,486,933 44717/12/2013Dibayar honorarium danbelanja barang/jasaPanwaslu Kecamatan DeliTua untuk bulanNopember 2013 An.
Dibayar honorarium danbelanja barang/jasa23/12/201 Panwas lu Kecamatan P.458 6,277,500 559,579,2463 Sei Tuan untuk bulanDesember 2013 An. Drs.Sujono. Dibayar honorarium danbelanja barang/jasa23/12/201 Panwas lu Kecamatan459 5,944,614 553,634,6323 Sunggal untuk bulanDesember 2013 An.Suherni. Dibayar honorarium dan belanja barang/jasa23/12/201 Panwaslu Kecamatan460 12,025,086 541,609,5463 STM. Hulu untuk bulanDesember 2013 An.
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
286 — 193
Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panwas Distrik Pariwari Bulan Januari, Februari, Maret dan Juni Tahun 2020;
Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Kayauni yang terdiri dari;
>- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS Panwaslu Tahun 2020;124.Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Mbahamdandara yang terdiri dari:- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun 2020;- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020;- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panwaslu Tahun 2020;- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS Panwaslu Tahun 2020;- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panwaslu Tahun 2020;Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Teluk Patipi yang terdiri dari;- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020;- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panwaslu Tahun 2020;- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Insentif Pengelola Keuangan Panwaslu Tahun 2020;- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panwaslu Tahun 2020;- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS PanwasluHonorarium bulan Januari dan Bulan Februari;b.Pembayaran honorarium Pam keamanan melekat;e. Pembayaran honorarium non PNS yang tidak dianggarkan di dalam RKAAPBN;f. Pembayaran biaya honorarium keamanan yang melaksanakan piket diKantor Bawaslu;Kegiatan SIPS (Sistim informasi);Pembayaran pojokpojok pengawasan;Pembelian Meja Sidang;. Pembelian Brankas..Honorarium saksi selaku Ketua Panitia Pengawas Distrik Fakfak Tengah dibulan Januari dan Februari tahun 2021;b. Honorarium Sekretaris di bulan Oktober tahun 2020;c. Honorarium Bendahara di bulan Oktober dan November tahun 2020;Halaman 145 dari 372 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Mnkd. Honorarium Bendahara Pembantu/PUMK di bulan Oktober dan Novembertahun 2020.e.2020;1 (Satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS Panwaslu Tahun2020.Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Mbahamdandara yang terdiri dari:1 (Satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun 2020;1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner PanwasluTahun 2020;1 (Satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panwaslu Tahun2020;1 (Satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS Panwaslu Tahun2020;1 (Satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat PanwasluTahun 2020;1 (satu) RangkapTahun 2020;1 (Satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun 2020;1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS PanwasluTahun 2020;Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Mbahamdandara yang terdiri dari: 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun 2020; 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium KomisionerPanwaslu Tahun 2020; 1 (Satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD PanwasluTahun 2020; 1 (Satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS PanwasluTahun 2020; 1 (satu) Rangkap Daftar
83 — 8
Jasa :Panitia Pengadaan Barang / Jasae Pejabat Pengadaan Barang / Jasae Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaane Panitia Pemeriksa PHO2 Honorarium Tim/Panitia (Tim Survey, Monitoring, Evaluasi DataBidang Pendidikan3 Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan:e PPK, PPTK dan Staf Pelaksanae Pengawas TeknisPendidikan Rp5.400.000,Rp1.800.000,Rp7.200.000,Rp7.500.000,Rp49.950.000,Rp24.975.000,Rp5.400.000, 15Bahwa dana honorarium PNS sebesar Rp 102.255.000, (seratus dua juta dua ratus duapuluh lima ribu
pendistribusian adalah PPTK karena seluruhdana Honorarium telah saksi serahkan kepada PPTK Sdr.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorarium non PNS nihilsebesar Rp 102.225.000, (seratus dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),yang terdiri dari 1 Honorarium Tim Pengadaan / Tim Pemeriksa Barang dan Jasa :e Panitia Pengadaan Barang / Jasa Rp.e Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 5.400.0e Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan 00,e Panitia Pemeriksa PHO Rp.2 Honorarium Tim / Panitia (Tim Survey, Monitoring, Evaluasi Data 1 BUGDBidang Pendidikan 00,3 Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan :
Honorarium Tim / Panitia (Tim Survey, Monitoring, EvaluasiData Bidang Pendidikan3.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorarium non PNS111nihil sebesar Rp 102.225.000, (seratus dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yangterdiri atas: 1 Honorarium Tim Pengadaan / TimRp 5.400.000,Pemeriksa Barang dan Jasa : Rp 1.800.000,e Panitia Pengadaan Barang / Jasa Rp 7.200.000,e Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Rp 7.500.000,e Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaane Panitia Pemeriksa PHO1 Honorarium Tim / Panitia (Tim Survey,Monitoring, Evaluasi Data BidangPendidikan2 Honorarium Panitia Pelaksana
121 — 23
Pelatihan Prajabatan Golongan II Angkatan XXX, XXXI, XXXII dan XXXIII Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 tanggal 9 September 2011 (Asli);45. 1 (Satu) buah Keputusan Bupati Bone Bolango No. 339.g/KEP/BUP.BB/118/2011 tentang Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Golongan I, II Angkatan XXX, XXXI, XXXII dan XXXIII Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 tanggal 9 September 2011 (Asli);[46. 1 (Satu) buah Keputusan Bupati Bone Bolango No. 339.h/KEP/BUP.BB/118/2011 tentang Penetapan Honorarium
Untuk membayar honorarium team teaching diklat prajabatan kepada pihakyang tidak melaksanakan kegiatan.2. Untuk membayar honorarium panitia pelaksana diklat prajabatan Kab. BoneBolango bulan Oktober, bulan Nopember dan honorarium penguji ujianmakalah diklat prajabatan tidak mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU)Diklat Prajabatan TA 2011.3.
Pembayaran honorarium kepada pihak yang tidak melaksanakan kegiatandiklat prajabatan yang dibayarkan,2. Pembayaran honorarium widyaiswara yang tidak memiliki kompetensi dandasar penugasan sebagai widyaiswara,3. Pembayaran honorarium untuk kegiatan yang tidak mengacu pada StandarBiaya Umum (SBU) Diklat Prajabatan Tahun 2011,4. Selisih lebin pembayaran honorarium dari jumlah honorarium sesuaiStandar Biaya Umum (SBU) Diklat Prajabatan Tahun 2011,5. Pembayaran honorarium yang tumpang tindih,6.
Pembayaran honorarium kepada pihak yang tidak melaksanakan kegiatandiklat prajabatan yang dibayarkan,2. Pembayaran honorarium widyaiswara bagi pihak yang tidak memilikikompetensi dan dasar penugasan sebagai widyaiswara,3. Pembayaran honorarium untuk kegiatan yang tidak mengacu pada StandarBiaya Umum (SBU) Diklat Prajabatan Tahun 2011,4. Selisih lebin pembayaran honorarium dari jumlah honorarium sesuaiStandar Biaya Umum (SBU) Diklat Prajabatan Tahun 2011,5.
Pembayaran honorarium kepada pihak yang tidak melaksanakan kegiatan diklat ;2. Pembayaran honorarium Widyaiswara yang tidak memiliki Kompetensi dan dasarsurat penugasan ;3. Pembayaran honorarium yang melebihi Standar Biaya Umum;1194.
Digunakan untuk membayar honorarium pengamat/piket diklat prajabatan; Digunakan untuk pembayaran honorarium penyelenggara ujian pada diklatprajabatan ; Digunakan untukmembayar honorarium widyaiswara/ pemateripada diklatprajabatan dengan waktu pelaksanaan digabungkan kelasnya menjadi satu ;.
CHRISTIAN SINULINGGA, SH., M.H
Terdakwa:
NUSIRUAN, ST
116 — 22
dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang sebanyak Rp 19.000.000-, (sembilan belas juta rupiah) dikembalikan atau diserahkan kepada yang berhak menerimanya yaitu para Tenaga Honorarium
Ketua kelompok SUPRIADI Selaku Ketua Tim (Mandor) namun belumsempat melakukan pengutipan kepada tenaga honorarium.4.
/PTT untuk memberikan sebagian gajinya kepada Terdakwa, dan jugatidak ada hak Terdakwa meminta uang sebagian dari gaji TenagaHonorarium/PTT setiap menerima rapel.Bahwa para Tenaga Honorarium/PTT mau mengumpulkan dan maumenyerahkan uang kepada Terdakwa karena Tenaga Honorarium/PTTtakut nantinya bila Tenaga Honorarium/PTT tidak menuruti perintahTerdakwa, Tenaga Honorarium/PTT dapat dilaporkan ke atasan danTenaga Honorarium/PTT diberhentikan sehingga kehilangan pekerjaansebagai mata pencaharian;Bahwa
/PTT yang menyebabkan seluruhTenaga Honorarium/PTT mengajukan keberatan atau protes kepada Terdakwa,namun Terdakwa memerintahkan para Ketua Kelompok tetap mengutip dariTenaga Honorarium/PTT .Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua inipun telahterpenuhi ;Ad. 3.
200 — 27
.- Surat Nomor : 12/HYR-KP/VII/2003 tanggal 24 Juni 2003 perihal Permintaan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN yang ditujukan kepada Bupati Kab. Simalungun di Pematang Siantar dan ditanda tangani oleh Drs. H. Hasnil, MM. Selaku Pimpinan Rekan KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN. - Surat Nomor : 900/423/Keu-2003 tanggal 30 Juni 2003 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) kepada KAP. HASNIL, M.
Simalungun .- Surat Nomor : 900/1548-DPRD tanggal 17 Juli 2003 perihal Persetujuan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa ) kepad KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN mendahului P.APBD TA. 2003 dari DPRD Kab. Simalungun yang ditujukan kepada Bupati Kab. Simalungun dan ditanda tangani oleh Drs. H. SYAHMIDUN SARAGIH Selaku Ketua DPRD Kab. Simalungun an. Bupati Kab.
Simalungun.- Surat Tanda Penerimaan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) pengurusan Restitusi/Kompensasi PPh pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 kepada KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN, ditanda tangani oleh Drs. L Dermansius Purba selaku Atasan Langsung Bendahara Kab. Simalungun, Sugesti Sinaga selaku Bendaharawan Rutin Kab. Simalungun dan Drs. H. Hasnil, MM selaku Managing Partner KAP. HASNIL, M.
MMmendapatkan honorarium sesuai dengan Surat Penawaran,almarhum Drs L.
MM membuat Pasal 3yaitu Honorarium dengan uraian Honorarium (imbalan jasa) pelaksanaanpekerjaan tersebut dalam pasal 1 seluruhnya akan ditanggung oleh PIHAKPERTAMA dan Besarnya honorarium (imbalan jasa) dalam pasal 3 ayat (1)adalah sebesar Rp. 25 % dari kompensasi yang diserahkan ke PemerintahDaerah.Selanjutnya untuk merealisasikan Pembayaran Honorarium Terdakwa DrsHASNIL, AK.
MM membuat Pasal 3yaitu Honorarium dengan uraian Honorarium (imbalan jasa) pelaksanaanHal 26 dari 136 hal Putusan No.255/Pid.B/2009/PN.Simpekerjaan tersebut dalam pasal 1 seluruhnya akan ditanggung oleh PIHAKPERTAMA dan Besarnya honorarium (imbalan jasa) dalam pasal 3 ayat (1)adalah sebesar Rp. 25 % dari kompensasi yang diserahkan ke PemerintahDaerah.Selanjutnya untuk merealisasikan Pembayaran Honorarium Terdakwa DrsHASNIL, AK.
No.188 Tahun 2001 ;e Bahwa salah satu tugas saksi sebagai Kasubbag Keuangan adalah menelitikelengkapan berkas untuk melaksanakan pembayaran honorarium tersebut;e Bahwa pembayaran honorarium tersebut masuk ke Anggaran Asisten IIISekertatirs Daerah Pemkab Simalungun ;Hal 52 dari 136 hal Putusan No.255/Pid.B/2009/PN.SimBahwa sebelum melakukan pembayaran atas honorarium tersebut saksi tidakpernah melihat hasil kerja dari Konsultan Pajak Terdakwa tersebut di PemkabSimalungun ;Bahwa yang menjadi dasar
63 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan namadan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatanyang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkaitdengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidaktetap yang diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri SipilHalaman 11 dari 56 halaman.
Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan denganpekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;Halaman 25 dari 56 halaman. Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/2012264b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah,honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan denganpekerjaan, jasa, atau kegiatan;c.
Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagaiimbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yangmelakukan pekerjaan bebas;e.
Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan denganpekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah,honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan denganpekerjaan, jasa, atau kegiatan;c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiundan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;d.