Sewagunausaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaanbarang modal baik secara sewagunausaha dengan hak opsi (finance lease) maupunsewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selamajangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;b.

Pembayaran Sewagunausaha (Lease Payment) adalah jumlah uang yang harus dibayarsecara berkala oleh kepada Lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersamasebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa7gunausaha.f. Piutang sewagunausaha (Lease Receivable) adalah jumlah seluruh pembayaran sewaguna usaha selama masa sewagunausaha;g. Harga Perolehan (Acquisition Cost) adalah harga beli barang modal yang dileaseditambah dengan biaya langsung;h.

Sewagunausaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaanbarang modal baik secara sewagunausaha dengan hak opsi (finance lease) maupunsewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selamajangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;k.

Pembayaran Sewagunausaha (Lease Payment) adalah jumlah uang yang harus dibayarsecara berkala oleh kepada Lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersamasebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa7gunausaha.o. Piutang sewagunausaha (Lease Receivable) adalah jumlah seluruh pembayaran sewaguna usaha selama masa sewagunausaha;p. Harga Perolehan (Acquisition Cost) adalah harga beli barang modal yang dileaseditambah dengan biaya langsung;q.

;bahwa Pemeriksa menjadikan kegiatan sale and lease back yang dilakukan Pemohon Bandingmenjadi dua kegiatan yang terpisah, yaitu penjualan dan penyewaan dengan guna usahalkembali aktiva yang bersangkutan, dan selanjutnya Terbanding dalam Surat Uraian Bandingberpendapat bahwa transaksi sewa guna usaha hak opsi dengan cara sales and lease backdapat dibagi atas dua transaksi yang berbeda:bahwa transaksi sales yaitu penyerahan barang kena pajak oleh lessee kepada lessor,bahwa transaksi lease back yaitu

Menyatakan Perjanjian Lease Agreement & Lease Conditions Ref. LA/LOVE/FC-37/P1/057, antara PT. Multi Selera Indonesia dengan Bapak Anton Susanto, adalah batal demi hukum ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 252.000.000,- ( dua ratus lima puluh dua juta rupiah ) sebagai pengembalian down payment atau booking deposit terhadap obyek sengketa ;4.

Kepada Orang Lain(i)Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang tidak memiliki itikad baikselaku Pihak Pemberi Sewa untuk mengajak PENGGUGATselaku Pihak Penyewa untuk membahas Klausulaklausulayang ada pada Lease Agreement & Lease Condition Ref:LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014 termasukHal. 7 dari 67 Hal.

Putusan No 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel(ii)namun tidak terbatas pada memberitahukan kepadaPENGGUGAT mengenai terjemahan atas seluruh PasalPasal yang ada pada Lease Agreement & Lease ConditionRef: LA/LOVE/FC37/P 1/052 tanpa tanggal tahun 2014 telahmembuat PENGGUGAT menjadi kebingungan dalammelaksanakan Lease Agreement & Lease Condition Ref:LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014 sehinggaPENGGUGAT terpaksa berkali kali mengirimkan suratelektronik (Bukti P5) untuk menanyakan kepadaTERGUGAT mengenai

& Lease ConditionRef: LA/LOVE/FC37/P 1/052 tanpa tanggal tahun 2014 selainmenimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT dalam bentukkerugian harus mengeluarkan biayabiaya renovasi tetapijuga harus mengeluarkan biayabiaya yang PENGGUGATtidak mengetahui telah diatur di dalam Lease Agreement &Hal. 8 dari 67 Hal.

juga telahmengalami kerugiankerugian dalam bentuk kerugian materrilmaupun immaterial yang akan PENGGUGAT jelaskanselanjutnya;Bahwa dikarenakan kelalaian TERGUGAT dalam membuatBahasa Lease Agreement & Lease Condition Ref:LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014 yanghanya mempergunakan Bahasa Inggris mengakibatkanPENGGUGAT salah dalam melaksanakan ketentuanketentuan di dalam Lease Agreement & Lease ConditionRef: LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014, halini dikarenakan PENGGUGAT tidak memahami

Menyatakan Lease Agreement & Lease Condition Ref: LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 31Ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa, Lambang, Dan Lagu Kebangsaan Perjanjian Sewa Menyewaoleh karenanya Lease Agreement & Lease Condition Ref:LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014 termasukHal. 16 dari 67 Hal. Putusan No 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.SelPerubahan Perubahan / Amandemen Amandemennya dimaksudharus dinyatakan batal demi hukum;.

Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak beritikad baik dalammengajukan Gugatan Pembatalan Lease Agreement a quo;3. Menyatakan Perjanjian SewaMenyewa (Lease Agreement) tanggal 30April 2014 juncto KetentuanKetentuan SewaMenyewa (LeaseConditions) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensiadalah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihakdengan segala akibat hukumnya;4.

Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan cidera janji(wanprestasi) kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan PerjanjianSewaMenyewa (Lease Agreement) tanggal 30 April 2014 junctoKetentuanKetentuan SewaMenyewa (Lease Conditions);5. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensiuntuk menandatangani ulang Perjanjian SewaMenyewa (LeaseHalaman 5 dari 14 hal. Put.

Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan cidera janji(wanprestasi) kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan PerjanjianSewaMenyewa (Lease Agreement) tanggal 30 April 2014 junctoKetentuanKetentuan SewaMenyewa (Lease Conditions);Halaman 7 dari 14 hal. Put.

Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak beritikad baik dalammengajukan Gugatan Pembatalan Lease Agreement a quo;Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt/20203.

Lease mendapatkan informasi dari Bhabinsa Desa Seith Kec.Leihitu Kab. Maluku Tengah bahwa dirinya ada mengamankanTerdakwa yang baru saja mengkonsumsi Narkotika Golongan Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis beserta barang buktinya yangkemudian Terdakwa diamankan di Polsek Leihitu Polresta P. Ambondan P.P. Lease, dan selanjutnya guna untuk dilakukan proses hukummaka Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polresta P. Ambon danP.P.

Lease . Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang R !

Lease mendapatkan informasi dari Bhabinsa Desa Seith Kec.Leihitu Kab. Maluku Tengah bahwa dirinya ada mengamankanTerdakwa yang baru saja mengkonsumsi Narkotika Golongan Bukan Tanaman jenis Tembaku Sintetis beserta barang buktinya yangkemudian Terdakwa diamankan di Polsek Leihitu Polresta P. Ambondan P.P. Lease, dan selanjutnya guna untuk dilakukan proses hukummaka Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polresta P. Ambon danP.P.

Lease .Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Amb Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang R !

Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi pergi ke Kantor SatResnarkoba Polresta P Ambon & P.P Lease menyerahkan Terdakwakpeada salah satu anggota Sat RESNARKOBA Polresta P Ambon &P.P Lease yakni BRIPKAARMAN J AMTULESSY.

mengadakan transaksi finance lease (Sewa Guna Usahadengan Hak Opsi), bukan transaksi jualbeli kendaraan denganpembayaran secara mengangsur dan obyek lease, yaitu kendaraanbermotor tersebut bukan obyek jaminan sebagaimana yang ditafsirkanoleh Majelis BPSK.

Majelis BPSK didalam pertimbangannya juga mengesampingkanketentuan didalam Perjanjian Lease Pasal 16 yang mengatur mengenaikelalaian.

tersebut (Pasal 1338 KUHPerdata/Pacta SuntServanda) dan berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknyaPerjanjian Lease tersebut dinyatakan sah dan mengikat para pihak;Bahwa didalam Perjanjian Lease sudah diatur mengenai klausul Pilinanforum penyelesaian sengketa (Choice of Forum) yaitu pada PengadilanNegeri Pekanbaru.

Penarikan 1 (satu) unit kKendaraan Obyek Lease adalah sah sesuaidengan Perjanjian Lease dan Peraturan Perundangan yang berlaku;16.Bahwa sikap Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan yangmenyatakan penarikan obyek lease tidak sah dan melanggar hukumsangat tidak berdasar dan merupakan hal yang dipaksakan.

Penarikanobyek lease oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan telahsesuai dengan Perjanjian Lease dan peraturan perundangan,sebagaimana disampaikan sebagai berikut: Obyek Lease dari Perjanjian Lease adalah 1 (satu) unit MitsubishiColt Diesel FE 74 HDV Tahun 2012 Plat Kuning+Dump Truck Tahun2012 Plat Kuning dengan datadata kendaraan sebagai berikut: BA 8783 SU, Nomor Mesin 4D34TH09932, Nomor RangkaMHMFE74P5CK082646, berwarna Orange (Plat Kuning); Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan memiliki

kredit, melainkan antara Pemohon Keberatandan Termohon Keberatan mengadakan transaksi pembiayaan secara SewaGuna Usaha atau Leasing (Finance Lease) sebagaimana dimaksud didalam ketentuanketentuan:(1) Keputusan Menteri Keuangan R.I.

Termohon Keberatan mempunyai Hak Opsi belliuntuk memiliki objek sewa;Bahwa pada Perjanjian Lease berlaku ketentuan kelalaian yang dimuat didalam Pasal 16 Perjanjian Lease tersebut yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 16: Kelalaian1.

Pemohon Keberatan dapatmembuktikan bahwa Termohon Keberatan telah menerima salinan dariPerjanjian Lease, hal ini sebagaimana bukti tanda terima salinan Perjanjiantanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani sendiri oleh TermohonKeberatan;Bahwa Perjanjian Lease dibuat antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1820 KUHPer, olehkarenanya menjadi sah dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan PasalHalaman 6 dari 31 hal. Put.

Majelis BPSK didalam pertimbangannya juga mengesampingkanketentuan didalam Perjanjian Lease Pasal 16 yang mengaturmengenai kelalaian.

Lease tersebut dinyatakan sah dan mengikat para pihak;g) Bahwa didalam Perjanjian Lease sudah diatur mengenai klausul pilihanforum penyelesaian sengketa (choice of forum) yaitu pada PengadilanNegeri Padangsidimpuan.

Perjanjian sale &lease back antara lessee dan lessor dalam hal ini adalan Pemohon Bandingdengan PT. BTMU BRI Finance harus dilihat sebagai satu kesatuan utuhtanpa penafsiran per pasal. Dari awal pun lessor tidak pernah berniat untukmemiliki BKP alatalat berat tersebut.

BACKBahwa sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE129/P.1/2010memang baru berlaku sejak 29 November 2010, tetapi prinsip dasar yang diakuioleh Dirjen Pajak harus dijadikan landasan hukum untuk menyimpulkanpengertian sesungguhnya dari transaksi Sale and Lease Back;Bahwa pengertian ini secara jelas dinyatakan dalam angka 6 huruf b (1) yangberbunyi:Transaksi penjualan dan penyewagunausahaan kembali (Sale and Lease Back)1) Dalam hal penyewagunausahaan kembalinya merupakan sewa guna usahadengan

Hal ini sesuai dengan perjanjian antaraTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)dengan Oryx dan BTMU yang menyatakan bahwa transaksiTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)dengan Oryx dan BTMU adalah perjanjian Sale and Lease Back;Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1434/B/PK/PJK/2016b.

Bahwa Paragraf 55 PSAK 30 tentang Sewa menjelaskan bahwatransaksi jual dan sewa balik (Sale and Lease Back) meliputipenjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama.Pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karenakeduanya dinegosiasikan sebagai suatu) paket.

Selisih antara harga jual dan nilai buku aktivayang dijual merupakan keuntungan pengalihan harta yangdikenakan pajak, sedang atas transaksi leasing dikenakan pajaksesuai dengan financial lease atau operating lease;Bahwa berdasarkan data dan faktafakta persidangan denganmemperhatikan dasar hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan halhal sebagai berikut:a.

Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan(Finance Lease) :1.4 Nomor : 004111180160, tertanggal 27 Juni 2018 serta lampiranlampirannya, perjanjian pembiayaan ini digunakan untuk jenis alat(peralatan) dengan spesifikasi sebagai berikut :Merk/Type/Model : LONKING WHEEL LOADER LG833NTahun : 2018Serial Number : LSHO833NPJA303249Invoice tercatat atas nama PT. BATAVIA PROSPERINDOFINANCE, TBK., QQ : H.

JARIYAH, HJ., Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),diberi tanda P 1Fotocopy perjanjian pembayaran investasi dengan cara sewa pembiayaan(FINANCE LEASE) Nomor 004111180160, tanggal 27062018, diberi tandaP2aFotocopy perjanjian pembayaran investasi dengan cara sewa pembiayaan(FINANCE LEASE) Nomor 004131190051, tanggal 15042019, diberi tandaP2.bPutusan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Jbghalaman 10 dari 3410.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Fotocopy perjanjian pembayaran investasi dengan cara sewa pembiayaan(FINANCE LEASE

Bahwa untuk menjamin terbayarnya denganbaik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepadaPenggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biayabiaya lainnya yang timbulberdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan(Finance Lease) Nomor : 004111180160, tanggal 27 Juni 2018 serta lampiranlampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan di kemudian hari berdasarkanperjanjian Pembayaran.

usaha menurut KeputusanMenteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 tentangKegiatan Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentukpenyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (financelease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untukdigunakan selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secaraberkala, selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewaguna usaha dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai

Mesin : 4D34TGY9675, Nomor RangkaMHMFE74P5BK061914, Plat Nomor : BK 9475 YE denganjangka waktu 48 bulan ( selanjutnya akan disebut sebagaiPERJANJIAN LEASE);PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN tidak mengadakantransaksi jualbeli kendaraan secara kredit, melainkan antara PEMOHONKEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN mengadakan transaksipembiayaan secara Sewa Guna Usaha atau Leasing (Finance Lease) sebagaimanadimaksud di dalam ketentuanketentuan :(1) Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.03/1988

TERMOHONKEBERATAN mempunyai hak opsi beli untuk memiliki Objek Sewa;Bahwa pada PERJANJIAN LEASE berlaku ketentuan Kelalaian yang dimuat didalam Pasal 16 Perjanjian Lease tersebut yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 16: Kelalaian1.

untuk menyerahkan obyeklease kepada PEMOHON KEBERATAN.Bahwa oleh karena itu ketika di dalam situasi demikian sebagaimana ketentuandalam Pasal 16 dan Pasal 20 PERJANJIAN LEASE, TERMOHON KEBERATANwajib mengembalikan barang yang menjadi objek PERJANJIAN LEASE kepadaPEMOHON KEBERATAN atau PEMOHON KEBERATAN dapat mengambilkembali barang yang menjadi objek PERJANJIAN LEASE dart TERMOHONKEBERATAN atau pihak ketiga lainnya yang menguasai tanpa hak;Bahwa pada waktu sekarang outstanding kewajiban pembayaran

KEBERATANmengadakan transaksi finance lease (Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi),bukan transaksi jualbeli kendaraan dengan pembayaran secara mengangsurdan obyek lease, yaitu kendaraan bermotor tersebut bukan obyek jaminansebagaimana yang ditafsirkan oleh Majelis BPSK.

Majelis BPSK didalam pertimbangannya juga mengesampingkan ketentuandidalam Perjanjian Lease Pasal 16 yang mengatur mengenai kelalaian.

Sewa untuk mengajak PENGGUGAT selakuPihak Penyewa untuk membahas Klausulaklausula yang adapada Lease Agreement & Lease Condition Ref: LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014 termasuk namun tidakterbatas pada menjelaskan kepada PENGGUGAT mengenaiteriemahan Bahasa Indonesia atas Bahasa Inggris yang terterapada Lease Agreement & Lease Condition Ref: LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014 mengindikasikan TERGUGATtidak melaksanakan Pasal 28 huruf D ayat (1) AmandemenKeempat UndangUndang Dasar

tidak memiliki itikad baikselaku Pihak Pemberi Sewa untuk mengajak PENGGUGAT selakuPihak Penyewa untuk membahas Klausulaklausula yang adapada Lease Agreement & Lease Condition Ref: LA/LOVE/FC37/P1/052 tanopa tanggal tahun 2014 termasuk namun tidakterbatas pada memberitahukan kepada PENGGUGAT mengenaiteriemahan atas seluruh PasalPasal yang ada pada LeaseAgreement & Lease Condition Ref: LA/LOVE/FC37/P 1/052 tanpatanggal tahun 2014 telah membuat PENGGUGAT menjadikebingungan dalam melaksanakan Lease

diatur di dalam Lease Agreement & LeaseCondition Ref: LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014;Karena Salahnya(i)Bahwa akibat perouatan TERGUGAT yang membuat Draft LeaseAgreement & Lease Condition Ref: LA/LOVE/FC37/P 1/052 tanpatanggal tahun 2014 yang tanpa melibatkan PENGGUGAT samasekali, telah mengakibatkan PENGGUGAT menjadi kesulitanmemahami dan mengerti maksud dari TERGUGAT atas Klausulaklausula pada Lease Agreement & Lease Condition Ref:LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014 = danPENGGUGAT

ketentuanketentuan di dalam Lease Agreement &Lease Condition Ref: LA/LOVE/FC37/P 1/052 tanpa tanggal tahun2014, hal ini dikarenakan PENGGUGAT tidak memahami BahasaInggris yang dipakai oleh TERGUGAT di dalam Lease Agreement& Lease Condition Ref: LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggaltahun 2014 padahal PENGGUGAT pernahberkali kalimengirimkan surat elektronik kepada TERGUGAT bahwasanyaPENGGUGAT meminta penjelasan kepada TERGUGAT mengenaiterjemahan Bahasa Indonesia atas Bahasa Inggris yang dipakaiTERGUGAT

Menyatakan Lease Agreement & Lease Condition Ref: LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 31 Ayat(1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa,Lambang, Dan Lagu Kebangsaan Perjanjian Sewa Menyewa olehkarenanya Lease Agreement & Lease Condition Ref: LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014 termasuk Perubahan Perubahan /Amandemen Amandemennya dimaksud harus dinyatakan batal demihukum;.

Ambon dan P.P Lease :1.1 Ditangkap tanggal 7 Agustus 2018;1.2 Penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease sejak tanggal 9Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejaktanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 denganpenahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease ;3.

Ambon dan P.P Lease;4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahananRutan Ambon sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3Nopember 2018;5.

Lease untuk diproses hukum lebihlanjut,Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI ~~ BALAILABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor449/578a/Labkes/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan,dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease, terhadap :RADEN ABDULLAH PALEMBANG ALIAS RADEN, Deskripsi Spesimen :Jenis Urine; Jumlah + 30 MI; Warna Kuning Tua; pH 5.8, dengan LaporanHasil Uji :Halaman6

Lease untuk diproses hukum lebihlanjut,Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI ~~ BALAILABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor449/578a/Labkes/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan,dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease, terhadap :RADEN ABDULLAH PALEMBANG ALIAS RADEN, Deskripsi Spesimen :Jenis Urine; Jumlah + 30 MI; Warna Kuning Tua; pH 5.8, dengan LaporanHasil Uji :Halaman

Lease untuk diproses hukum lebihlanjut;Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAILABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor449/578a/Labkes/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan,dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease, terhadap :Halaman 16 dari 25 hal Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN AmbRADEN ABDULLAH PALEMBANG alias RADEN, Deskripsi Spesimen :Jenis Urine; Jumlah + 30

Sudirman No. 28, Jakarta 10210 menyewakan ruang perkantoranberdasarkan Lease Agreement (Perjanjian Sewa) tertanggal 12 Mei 1995Lease Agreement ("Perjanjian Sewa") kepada Tergugat (Bukti P1), dan telahditambah dengan First Amendment to Lease Agreement (Perubahan PertamaPerjanjian Sewa) pada tanggal 13 Maret 1996 dan Second Amendment toLease Agreement (Perubahan Kedua Perjanjian Sewa) pada tanggal 13 Maret1996 dan Car Parking License Agreement (Perjanjian Sewa Menyewa TempatParkir) (Bukti P2 dan P3

Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkanLease Agreement (Perjanjian Sewa) tanggal 12 Mei 1995, First Amendmentto Lease Agreement (Perubahan Pertama Perjanjian Sewa) tanggal 13Maret 1996 dan Second Amendment to Lease Agreement (PerubahanKedua Perjanjian Sewa) tanggal 13 Maret 1996 dan Car Parking LicenseAgreement (Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Parkir) ;b.

Menyatakan putus hubungan sewa menyewa antara Penggugat danTergugat berdasarkan Perjanjian Sewa tanggal 12 Mei 1995, FirstAmendment to Lease Agreement (Perubahan Pertama Perjanjian Sewa)tanggal 13 Maret 1996 dan Second Amendment to Lease Agreement(Perubahan Kedua Perjanjian Sewa) tanggal 13 Maret 1996 dan CarParking License Agreement (Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Parkir)terhitung sejak tanggal 24 April 1998 dengan segala akibat hukumnya ;c.

Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat sehubungandengan peijanjian sewa atas ruangan suites UG 02 Wisma GKBI dantempat parkir berdasarkan Lease Agreement (Perjanjian Sewa) tanggal 12Mei 1995, First Amendment to Lease Agreement (Perubahan PertamaPerjanjian Sewa) tanggal 13 Maret 1996 dan Second Amendment to LeaseAgreement (Perubahan Kedua Perjanjian Sewa) tanggal 13 Maret 1996 danCar Parking License Agreement (Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Parkir);3.

Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat denganPerjanjian Sewa atas ruangan Suites UG 02 Wisma GKBI dan tempat parkirberdasarkan Lease Agreement (Perjanj ian Sewa) tertanggal 12 Mei 1995,First Amendment to Lease Agreement (Perubahan Pertama PerjanjianSewa) tanggal 13 Maret 1996 dan Second Amendment to Lease Agreement(Perubahan Kedua Perjanjian Sewa) tanggal 13 Maret 1996 dan CarParking License Agreement (Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Parkir);3.

Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum, terhadap hakhak Penggugat dalam bentuk membuatPerjanjian dengan mempergunakan Bahasa Inggris tanpaterjemahan Bahasa Indonesianya sebagaimana diwajibkan olehPasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, Lambang, Dan Lagu Kebangsaan;Menyatakan Lease Agreement & Lease Condition Ref.LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014

bertentangandengan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu KebangsaanPerjanjian Sewa Menyewa oleh karenanya Lease Agreement &Lease Condition Ref: LA/LOVE/FC37/P1/052 tanpa tanggal tahun2014 termasuk Perubahan Perubahan/Amandemen Amandemennya dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh biayabiayarenovasi maupun biayabiaya pajak yang seharusnya dibayarkanoleh Tergugat maupun biayabiaya lainnya yang pernah

Menyatakan Lease Agreement & Lease Conditions Ref.

Menyatakan Perjanjian Lease Agreement & Lease Conditions Ref.LA/LOVE/FC37/P1/057, antara PT Multi Selera Indonesia denganBapak Anton Susanto, adalah batal demi hukum;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesarRp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sebagaipengembalian down payment atau booking deposit terhadap obyeksengketa;4.

Mengadili sendiri, dengan memutuskan sebagai berikut :Dalam Konvensi:Menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi,atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);Dalam Rekonvensi:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan Lease Agreement & Lease Conditions Ref.

membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan PengadilanNegeri Gianyar tanggal 20 Juni 2017 Nomor : 112/Pdt.G/2016/PN.Gin dansemuasuratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Halaman 1 dari 13 halaman Put.No.129/Pdt/2017/PT.DPSSALINANMengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yangtercantum dalam surat gugatan tertanggal 29 Agustus 2016 yang padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjiansewamenyewa/Land Lease

Bahwa sesuai Land Lease Agreement/Perjanjian sewamenyewatanah tertanggal 28 Desember 2004 disepakati peruntukannya adalahuntuk rumah tinggal Tergugat, namun setelah rumah dibangunTergugat hanya menempati rumah tersebut kurang lebih 1 tahun sejakdibangun awal tahun 2006, karena dari sejak akhir tahun 2007Tergugat sudah tidak lagi menempati rumah tersebut dan menghilangentah kemana tanoa memberitahukan kepada Penggugat;.

Berdasarkan hal tersebutdalam Land Lease Agreement/Perjanjian sewamenyewa ini telahterjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dengandemikian sudah sepatutnya Land Lease Agreement/Perjanjian sewamenyewa ini untuk dibatalkan, karena tidak ada satupun perundangundangan hukum Indonesia mengatur tentang nominee;.

Bahwa sesuai Pasal 1 Land Lease Agreement/Perjanjian sewamenyewa disebutkan masa sewamenyewanya berlaku seumur hidupterhitung sajak ditanda tangani, yang dimuai sajak tanggal 28Desember 2004, bahwa terhadap Pasal 1 Perjanjian sewamenyewaini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalamPasal 1548 KUH.Perdata. tentang batas waktu sewa, seharusnyasesuai Pasal 1548 KUH.Perdata, dalam perjanjian sewamenyewabatas waktunya ditentukan.

Menyatakan batal Land Lease Agreement/Perjanjain sewamenyewa tanah tertanggal 28 Desember 2004 yang dilakukanantara Penggugat dan Tergugat atas tanah milik Penggugat seluas1000 M2, sesuai SHM No. 1414;Halaman 6 dari 13 halaman Put.No.129/Pdt/2017/PT.DPSSALINAN3.

Investasi Dengan CaraSewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor 0000.000171.001 tanggal 18Mei 2017 dan lampiranlampirannya yang semuanya telah ditandatanganioleh TERGUGAT yang diwakili oleh Nurlatifah Jabatan Direktur dan WillyGunawan jabatan Komisaris, dimana dalam perjanjian ini PENGGUGATadalah sebagai Lessor dan TERGUGAT sebagai Lessee;6.

Bahwa untuk Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan CaraSewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor 0000.000171.001 tanggal 18Mei 2017 dan lampiranlampirannya, dimana perjanjian tersebutdigunakan untuk pembiayaan jenis peralatan alat dengan spesifikasi,sebagai berikut:Jenis Alat : 1 (unit) Sumitomo Link Belt Crawler Crane L108BSSHalaman 2 dari 19 halaman, Nomor 684/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel.Tahun : 1983Serial Number : 7987.

Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan InvestasiDengan Cara Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor0000.000171.001 tanggal 18 Mei 2017 dan lampiranlampirannya denganjadwal angsuran nomor 0000001710011, TERGUGAT baru melakukanpembayaraan angsuran sewa pembiayaan sebanyak 16 (enam belas)angsuran yang telah dibayarkan kepada PENGGUGAT;14.

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang telah cendera janji atauwanprestasi tersebut, telah melanggar Perjanjian Pembiayaan InvestasiDengan Cara Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor 0000.000171.001tanggal 18 Mei 2017 dan lampiranlampirannya yang telah disepakatiHalaman 5 dari 19 halaman, Nomor 684/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel.bersama, maka berdasarkan KUH Perdata, yang diatur dalam ketentuanPasal 1239 jo. Pasal 1243 jo.

Bahwa berdasarkan didalam Perjanjian Pembiayaan InvestasiDengan Cara Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor 0000.000171.001tanggal 18 Mei 2017 dan lampiranlampirannya yang terdapat pada pasal24 Pengakhiran Perjanjian poin nomor 24.1, yang berbunyi sebagaiberikut :24.1.

Agreement) Nomor 033/IAFER/VIII/2010,tanggal 30 Agustus 2010;Bahwa selain hubungan hukum yang berdasarkan Perjanjian Guna Usaha(Lease Agreement) Nomor 033/IAFER/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010,Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi juga memilikihubungan hukum berdasarkan Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement)pada tahun 2008 dengan objek /easing adalah mobil box Merk Isuzu NKR55 Tahun 2008 masingmasing dengan Nomor Polisi B 9915 MS, NomorPolisi B 9913 MS dan Merk Isuzu NKR 55 Tahun

2009 masingmasingdengan Nomor Polisi B 9465 UP dan Nomor Polisi B 9471UP, dimanadalam Konvensi oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalamKonvensi telah dimohonkan sita jaminan;Bahwa mengingat Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) tahun 2008antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah dibuat,disepakati sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku makaPerjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) tahun 2008 antara Penggugatdalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sah dan

Bahwa tindakan dan alasan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalamKonvensi tersebut di atas jelas sangat tidak dapat diterima, mengingatsecara hukum Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobilbox Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masingmasing dengan Nomor Polisi B9915 MS, Nomor Pol B 9913 MS hanya terikat dengan Perjanjian SewaGuna Usaha (Lease Agreement) tahun 2008 dan terbebas dari segalaikatan hukum yang disebabkan oleh perjanjian lain termasuk PerjanjianSewa Guna Usaha (Lease Agreement

Menyatakan Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) tahun 2008 adalahsah menurut hukum dan mengikat Penggugat dalam Rekonvensi denganTergugat dalam Rekonvensi;3.

Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak menyerahkanBukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk 2 (dua) unit mobil boxMerk Isuzu NKR 55 tahun 2008 masingmasing dengan Nomor Polisi B9915 MS dan Nomor Polisi B 9913 MS yang merupakan objek /easingdalam Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) tahun 2008 tindakanwanprestasi;4. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakansepenuhnya Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) tahun 2008;5.

Whereas if the Defendant did not pay any of the lease installments that weredue, this lease agreement was only valid for a period in accordance with themoney received by the Plaintiff, with consideration of the rental price of Rp.12,575,000, (twelve million five hundred and seventy five thousand rupiah)per are per year, because the Defendant did not carry out its obligations inaccordance with the Land Lease Agreement Number: LEG 709 / VIII / 2019,dated 15 August 2019, therefore the period of time

The lease Is calculatedaccording to the money that the plaintiff has received from the defendantamounting to Rp. 1,120,000,000, (one billion one hundred and twentymillion rupiah), the defendant's lease period is 9 years 7 months ;9.

agreement as mentioned above and further tothe Land Lease Agreement Number: LEG 709 / VIII / 2019, dated August15, 2019, to be implemented in accordance with the achievements madeby the Defendant, namely the lease period calculated in accordance withthe money that the plaintiff has received from the defendant of Rp.1,120,000,000, (one billion one hundred and twenty million rupiah), thedefendant's lease period is 9 years 7 months, starting from 15 August 2019to 21 March 2028;Bahwa dengan tidak dipenuhinya

Whereas in order for the PLAINTIFFs claim not to become Illusoir in the18.future due to concerns based on the reasoned suspicion that theDEFENDANT will displace, transfer the Lease Rights of the object of theagreement, the PLAINTIFF hereby requests that the Denpasar DistrictCourt / Panel of Judges who examined this Case be pleased to first placeconfiscation guarantee for the Defendant's Land Lease Rights,according to the Land Lease Agreement Number: LEG 709 / VIII / 2019,dated 15 August 2019, which

To declare the legal and valuable collateral for the right to lease to lease landnumber: LEG 709 / VIII / 2019, dated 15 August 2019, which has beenlegalized and / or legalized by Putu Ngurah Aryana, SH, Notary in Kuta, onthe date August 15, 2019, with a total area of 900 M2, which is located inKerobokan Village, North Kuta District, Badung Regency, listed under thename WAYAN REDOG;8.

BUAHAN telah mengadakanPerjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) dengan Tergugat (dalamperjanjian di tulis juga PT.

Bali Resort & Leisure Company) sebagaimanaterurai dalam Lease Agreement (Perjanjian Sewa Menyewa) tanggal 30April 2003, beserta perubahan pertama (addedum) tanggal 2 Mei 2005dan perubahan kedua tanggal 1 Juni4.Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) tersebut dibuatdalam bentuk perjanjian berbahasa Inggris di bawah tangan (nonautentik) dan penandatanganannya dilakukan di Thailand, namun tidakpernah dilegalisasi/didaftarkan dari otoritas Indonesia di negara Thailand.Selain itu. penyusunan draft

Perjanjian Sewa Menyewa (LeaseAgreement) dimaksud dipersiapkan sepenuhnya oleh Tergugat melaluipengacaranya di Thailand yang ditunjuk oleh Tergugat, halmana padasaat tersebut Penggugat telah memperlihatkan dan melengkapi AktaPendirian PT.Buahan berikut Akta Perubahannya kepada Tergugat,sedangkan Tergugat saat itu tidak memperlihatkan atau melengkapi sertamenunjukan legalitasnya kepadaP@NQQUGAL)~~~=0n2nn nnn nn nnnnnnnnnnnneenennansnnnnenes5.Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) dimaksud

;: Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition ofLease) antara Penggugat dengan PT Alas Sempana selaku Penyewa;: Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition ofLease) antara Penggugat dengan PT Cakra Indoceiling Fanbladeselaku Penyewa ; : Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition ofLease) antara Penggugat dengan PT Foresindo Gemilang selaku Penyewa;: Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition ofLease) antara Penggugat dengan FT Fajar Mahakam Jaya selaku Penyewa

;: Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition ofLease) antara Penggugat dengan FT Indoverse MachinaryPratama selaku Penyewa; : Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition ofLease) antara Penggugat dengan PT Indoverse Machinery Prata ma selaku Penyewa;Hal 460f 59hal.

Lease Agreement (standard Condition ofLease) antara Penggugat dengan PT Samarinda Pratama Gemilang Enterprise selaku Penyewa ;: Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition ofLease) antara Penggugat dengan PT Samarinda PratamaGemilang Enterprise selaku Penyewa ; ; Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition ofLease) antara Penggugat dengan PT Timur Djaja Perdana selaku : Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition ofLease) antara Penggugat dengan PT Timur Djaja Perdana

selaku : Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition antaraPenggugat dengan PT Timur Djaja Perdana selaku Penyewa ;: Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition antaraPenggugat dengan PT Timur sukses selaku Penyewa ;: Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition ofLease) antara Penggugat dengan PT Indo Persada Mitrausahaselaku Penyewa; : Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition ofLease) antara Penggugat dengan PT Mitraprima Ekacitra selaku Penyewa ;: Gedung Gapuramas

Persada selaku Penyewa; Dipta Persada selaku Gedung Gapuramas LeaseAgreement (standard Condition of Lease) antara Penggugatdengan PT Penyewa ; Dipta Persada selaku Gedung Gapuramas LeaseAgreement (standard Condition of Lease) antara Penggugat dengan PT Penyewa ;Dipta Persada selaku Gedung Gapuramas LeaseAgreement (standard Condition of Lease) antara Penggugat dengan PT Penyewa ;: Gedung Gapuramas Lease Agreement (standard Condition ofLease)antara Penggugat dengan PT Suryatimur Tirtaperkasaselaku

KeduaBahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Putusan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwaperjanjian yang dibuat antara Termohon Kasasi/Pelawan denganPemohon Kasasi/Terlawan, yaitu Perjanjian Sewa Guna Usaha denganhak opsi Nomor 1200223 tanggal 24 Februari 2012 dan Perjanjian SewaGuna Usaha Nomor 0082/CADFLEET/XXI/12 tanggal 19 Desember2012, merupakan metoda pembiayaan finance lease bukan operatinglease dengan bentuk transaksi sale and lease back;Kekeliruan di

)dengan metode pembiayaan sale and lease back, perbedaan tersebutadalah:Halaman 10 dari 14 hal.

Pada metode pembiayaan sale and lease back, barang modal yangdisewagunausahakan oleh Lessor kepada Lessee adalah barangmodal yang dijual oleh Lessee kepada Lessor melalui suatu transaksijual beli yang kKemudian disewagunausahakan kembali oleh Lessorkepada Lessee; danb.

and lease back melainkan metode sewa pembiayaan (financelease), dikarenakan Pemohon Kasasi/Terlawan membeli ke19 BarangModal dari dealer PT IntracoPenta, Tbk (2 unit Barang Modal) dan PTIndotruck Utama (17 unit Barang Modal) sebagaimana yang telahPemohon Kasasi/Terlawan buktikan pada acara pembuktian dalam tahaprenvoi prosedur bahwa ke19 unit Barang Modal diterima secaralangsung oleh Termohon Kasasi/Pelawan dari PT Intraco Penta, Tbk danPT Indotruck Utama;c.

) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi(operating lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee)selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;Bardasarkan segala uraian dan alasanalasan hukum sebagaimanadikemukakan tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan, bahwa PutusanHalaman 11 dari 14 hal.