Hak tersebut didasarkan pada janjiyangdiberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debiturcidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjualobyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpabymemerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak tanggungan. .Halaman 13 Putusan Nomor 161/Pat/2019/PT SMG Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggunganEksekusi parat obyek hak tanggungan diatur Pasal 20 (1) aUUHT jis.

Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT.Menurut Pasal 20 (1) ajo.Pasal 6 UUHT, apabila debitorwanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu ;Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) aUUHT jo.

Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janjibahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabiladebitor wanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop)sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT.Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat.

Tindakan ataupelaksanaan eksekusi parat dilakukan apabila debitor wanprestasi.Begitu. debitor wanprestasi, maka kreditor pemegang haktanggungan diberi hak oleh UUHT untuk langsung mohon lelangkepada kantor lelang negara diajukan kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

ANWAR ROSIDI masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapanmana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu olehKHOIRUL ANAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan paraT@rmonhon 5 222 nnn nnn nn nn nn nnn nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn cane nana nanan nena ne nnnKetua Majelis Hakim,ttdDrs. TOHIR, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,tid tid1. Drs. MIFTAKHUL HADI, S.H., M.H. 2. Drs. H.

Usman Bakar, didepan persidangandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungandengan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh ParaT@rdakwal j2 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nen nen nnn nn cnn cence cnn nenneeBahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senintanggal 4 November 2013 sekira jam 01.00 Wib bertempat di DinastyPujasera Sedap Malam Jalan Kuantan Raya Kecamatan Lima Puluh

Nur, didepan persidangan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungandengan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh ParaT@rdakwal j2 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nen nen nnn nn cnn cence cnn nenneeBahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senintanggal 4 November 2013 sekira jam 01.00 Wib bertempat di DinastyPujasera Sedap Malam Jalan Kuantan Raya Kecamatan Lima Puluh KotaPe

Julianti Br Silaban Alias Juli, didepan persidangan berjanji padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungandengan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh ParaT@rdakwal j2 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn ne nnn nn cnn cence nnn nenneeBahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senintanggal 4 November 2013 sekira jam 01.00 Wib bertempat di DinastyPujasera Sedap Malam Jalan Kuantan Raya Kecamatan Lima

.;18. 1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dan di parat oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kudus tanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO NIK 3318021805780002b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No.

Atas nama EKO LAKSONO P;20. 1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dan di parat oleh PT.BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kudus tanggal 29 Agustus 2020 yang berisi : a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO NIK 3318021805780002;b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No.

.;1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dandi parat oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tok. Cabang Kudustanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :a).1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN Z.NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO NIK3318021805780002Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ptib).1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No.

Alas nama EKO LAKSONOP.;18.1 (satu) bendel fotocopy yang distempel,ditandatangani dan di parat olen PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.Cabang Kudus tanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :a.1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIKSHOLIHATIN Z. NIK 3318024911820002 dan KTP atas namaSUWARNO NIK 3318021 8057800021 (satu) lembar fotocopy Surat Izin MengemudiNo.

Atas nama EKOLAKSONOP;20. 1 (satu) bendel fotocopy yang distempel,ditandatangani dan di parat oleh PT.BFI Finance Indonesia,Tok. Cabang Kudus tanggal 29 Agustus 2020 yang berisi:a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIKSHOLIHATIN Z. NIK 3318024911820002 dan KTP atasnama SUWARNO NIK 3318021805780002;b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin MengemudiNo.

Atas nama EKOLAKSONOP.;1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dandi parat oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kudustanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN Z.NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO NIK3318021805780002b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No.

Atas nama EKOLAKSONO P;1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dandi parat olen PT.BFI Finance Indonesia, Tok. Cabang Kudustanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIKSHOLIHATIN Z. NIK 331802491 1820002 dan KTP atasnama SUWARNO NIK 3318021805780002;. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No. SIM:770414361123 atas nama SUWARNO1 (satu) lembar fotocopy Kartu.

Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Tergugat yang menjadi dasarwanprestasi gugatan ini adalah pembayaran yang harusnya dibayarsecara rutin tiaptiap bulan, nama Parat Tergugat telah lalai dalampemenuhan kewajibannya.

penyerahan jaminan hutang berupa bendatetap dari Debitur kepada Kreditur selama hutangnya masihberlangsung;b) Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukkan pada jaminan bendatetap seperti kapal laut;c) Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap tanah sekarang SuratPemberian Hak Tanggungan (SPHT) atau Akta Pemberian HakTanggungan (APHT);d) Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notariil dengan irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan:Memiliki Parat

Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai kekuataneksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap yang berlaku sebagaipengganti grosse akte Hypotheek sepanjang mengenai hak atastanah, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umummenurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak TanggunganTingkat Pertama dengan hak mendahulu daripada krediturkrediturlainnya;b) Perjanjian hutang piutang memiliki kKekuatan Parat

Nomor 1663 K/Pdt/2017c) Parat Eksekusi/kekuatan eksekutorial hak Kreditur untuk menjuallelang eksekusi benda tetap hakt anggungan hutang ataskekuasaan sendiri apabila Debitur ingkar janji (wanprestasi)melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut melalui tata cara dalam peraturanperundangundangan yang berlaku;d) Pelanggaran Pasal 224 HIR juncto Pasal 20 ayat (2) UU HakTanggungan, penjualan lelang tersebut batal demi hukum;2.

Eksekusi Parat obyek HT diatur dalam Pasal 20 (1) a VUHTjis. Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT;2. Eksekusi pertolongan hakim obyek HT Pasal 20 (1) b UUHTJo. Pasal 14 (2) dan (3) UUHT;3. Eksekusi penjualan di bawah tangan obyek HT diatur Pasal20 (2) UUHT jo. Pasal 20 (3) UUHT;Dalam penjelasannya:a.

Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggunganJenis eksekusi parat (eksekusi langsungparate executie) diatur didalam Pasal 20 (1) a UUHTSebagai suatu undangundang, UUHT mengatur materi muataneksekusi parat secara sistimatis dan terpadu.Dalam pengaturan yang sistematis dan terpadu, maka ketentuaneksekusi parat obyek hak tanggungan dalam Pasal 20 (1) a UUHT,dikaitkan dan diatur lebih lanjut di dalam Pasal 6 dan Pasal 11 (2) eUUHT.Menurut Pasal 20 (1) a jo.

Pasal 6 UUHT, apabila debitorwanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu.Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) a VUHTJo.

Eksekusi pertolongan hakim obyek hak tanggunganEksekusi pertolongan hakim obyek hak tanggungan diatur Pasal 20(1) b UUHT.Sebagaimana halnya dengan eksekusi parat di atas, pengaturanmateri muatan eksekusi pertolongan hakim oleh UUHT juga diatursecara sistimatis dan terpadu.Dalam pengaturan yang sistematis dan terpadu, maka ketentuaneksekusi pertolongan hakim obyek hak tanggungan Pasal 20 (1) bUUHT diaturlebih lanjutdalam Pasal 14 (2) dan (8) UUHT.Prosedur eksekusi dengan pertolongan hakim yang dimaksud

Seluruh jenis eksekusidalam UUHT (eksekusi parat, eksekusi pertolongan hakim, daneksekusi penjualan di bawah tangan) belum berlaku karenabelum ada Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 26UUHT.Sehubungan dengan istilah menggunakan tersebut, makawalaupun prosedur eksekusi menurut Pasal 224 HIR/ Pasal 258RBg sama dengan prosedur eksekusi menurut Pasal 20 (1) bUUHT, namun yang berlaku adalah ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg bukan ketentuan Pasal 20 (1) b UUHTProsedur eksekusi menurut Pasal

Polisi datang dan membawa kami semua ke Kantor Polsek KratonYogyakarta 5 2220220 2022=Bahwa antara korban dengan para Terdakwa sebelumnya tidak adapermasalahan 5Bahwa saksi mengetahui korban dianiaya oleh para Terdakwa karena padawaktu saksi kembali dari toilet, saksi melihat para Terdakwa pergimeninggalkan korban dengan naik sepeda motor secara terburuburu dansetelah di kantor polisi saksi mendengar bahwa yang menganiaya korbanadalah paraTerdakwa ;2na ennBahwa keterangan saksi dibenarkan oleh paraT

ANANG PRASETYO Bin SAWAL menendang saksi korbanSATRIO EFENDI menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali danmengenai kaki kanan saksi korban SATRIO EFENDI ;Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Satrio Efendi karena Terdakwamerasa tersinggung terhadap korban karena saksi korban satrio tidakmau menghabiskan minum minuman keras yang disediakan paraT erdakwa 5 22 nono nnn nnn nn nnn en nnnene nnn nnneeBahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidakmengulanginya ; 2222222 n nnn n nnn cn nnnTerdakwa

ANANG PRASETYO menendang saksi korban SATRIOEFENDI menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenaikaki kanan saksi korban SATRIO EFEND 5Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Satrio Efendi karena Terdakwamerasa tersinggung terhadap korban karena saksi korban satrio tidakmau menghabiskan minum minuman keras yang disediakan paraT erdakwa 5 29222 2 nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn n nnn anneBahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidakmengulanginya ; Terdakwa V : ANANG PRASETYO Bin SAWAL

Yyksebuah gitar kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korbanSATRIO EFENDI sedangkan Terdakwa menendang saksi korban SATRIOEFENDI menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenaikaki kanan saksi korban SATRIO EFENDI ;e Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Satrio Efendi karena Terdakwamerasa tersinggung terhadap korban karena saksi korban satrio tidakmau menghabiskan minum minuman keras yang disediakan paraT erdakwa 5 222 nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn ne nn en nnne Bahwa Terdakwa

Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggunganHalaman 12 dari 32 Putusan Nomor 108/Pdt.Plw/2020/PN Skh.Eksekusi parat obyek hak tanggungan diatur Pasal 20 (1) aUUHT jis. Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT.Menurut Pasal 20 (1) ajo.

Pasal 6 UUHT, apabila debitorwanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggungan' pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan itu.Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) aUUHT jo.

Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janji bahwapemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual ataskekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitor wanprestasi(beding van eigenmachtig verkoop) sebagaimana diatur dalam Pasal 11(2) e UUHT.Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat. Tindakan ataupelaksanaan eksekusi parat dilakukan apabila debitor wanprestasi.

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonis, namun sekarang keadaan rumah tanggamereka sudah tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar yangmengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hinggakini berpisah + 10 tahun, dan selama itu tidak antara Penggugat danTergugat tidak ada hubungan dan komunikasi lagi dan sudah tidaksaling memperdulikan satu sama lainnya;Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakdiupyakan damai oleh pihak keluarga dan parat

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS.CagTergugat tidak ada hubungan dan komunikasi lagi dan sudah tidaksaling memperdulikan satu sama lainnya; Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakdiupyakan damai oleh pihak keluarga dan parat gampong tetapi tidakberhasil;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut di atas Penggugatmembenarkan dan mencukupkan pembuktiannya;Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa pun lagi dalampersidangan ini dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang

Hipotik) penyerahan jaminan hutang berupa bendatetap dari Debitur kepada Kreditur selama hutangnya masihberlangsung;Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukkan pada jaminanbenda tetap seperti kapal laut;Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap tanah sekarang SuratPemberian Hak Tanggungan (SPHT) atau Akta Pemberian HakTanggungan (APHT);Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notariil dengan irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan:Memiliki Parat

Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai kekuataneksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap yang berlaku sebagaipengganti grosse akte hypotheek sepanjang mengenai hak atastanah, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umummenurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungantingkat pertama dengan hak mendahulu dari pada krediturkreditur lainnya;Perjanjian hutang piutang memiliki kKekuatan Parat

Eksekusimemenuhi syarat mutlak Pasal 224 HIR dan harus dilaksanakanatas perintah Ketua Pengadilan Negeri setempat;Parat Eksekusi/kekuatan Eksekutorial hak Kreditur untuk menjuallelang eksekusi benda tetap hak tanggungan hutang ataskekuasaan sendiri apabila Debitur cidera janji (wanprestasi)melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut melalui tata cara yangdiatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 4 dari 19 Hal.

Dalam hal jika PARAT ERGUGAT tidak melaksanakankewajibannya sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada angka 2huruf a,b,c maka angka pelunasan tersebut dianggap batal, selanjutnya angkapelunasan dihittmg berdasarkan Perjanjian Kredit aquaPASAL 3L.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.32131, tanggal 10 September 2012, atasnama PEMOHON, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang ProvinsiJawa Barat, telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai bermateraicukup dan di parat (BuktiMenimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telahmengajukan alat bukti saksi, yaitu :1.

Saksi , Parat bin Karibang, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaanpetani, bertempat tinggal di Dusun Mataram, Desa Sukamaju, KecamatanSukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Saksi mengaku sebagai tetanggaPemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawahSsumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalamberita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri; Bahwa saksi hadir pada waktu

Penetapan No.80/Padt.P/2019/PA.Msbuntuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lainharuslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*, olen karenaitu Pemohon dan Pemohon II dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2(dua) orang saksi masingmasing bernama Parat bin Karibang dan AgusSiswanto bin Daman yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti

Bahwa puncak pe kelidakharmonisan antara Pemohon danTenoton win ada Buln Jun 2018 Teroton dan Penohon ai2 tahini,Parat on a unt ueplaah cen Teina. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang. timbul akibat Ber alanar arial dail siatas.

RAKIBA NASIRU, Jumlah pinjaman Rp. 500.000 (lima ratusKetua Hakim Parat Majelis Anggota Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 45/PID/2021/PT GTOribu rupiah), tanggal pinjaman 16 Janauri 2020.6. RUNSI, Jumlah pinjaman Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),tanggal pinjaman 13 januari 2020.7. LENI D. PASILIA, Jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu jutarupiah), tanggal pinjaman 3 januari 2020.8. ISNAWATI HARUN, jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 (satu jutarupiah), tanggal pinjaman 1 Pebruari 2020.9. MOHAMAD M.

MOHAMAD SIDIK LAHILOTEKetua Hakim Parat Majelis Anggota Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 45/PID/2021/PT GTOalias Sidik meminta kepada saksi SABRUN DANO, S.sos AliasUmar atas beberapa lembaran promis atas nama nasabahnyasendiri di kKoperasi serba usaha (KSU) Damai Abadi, lalu saksiSABRUN DANO, S.sos Alias Umar memberikan kepadanya atasbeberapa lembaran promis yang dimintanya itu dan kemudianterdakwa MOHAMAD SIDIK LAHILOTE alias Sidik memilahmilahbeberapa lembaran promis dan menjelaskan kepada saksi

Bahwa Turut Tergugat (KPKNL Surakarta) membantahpelaksanaan lelang tanggal 26 Pebruari 2018 sebagai perbuatanmelawan hukum, karena pendaftaran lelang yang dilakukanTergugat telah memenuhi syarat prosedur parat eksekusisebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Undangundang HakTanggungan;Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakahpelaksanaan lelang yang didaftarkan Tergugat kepada Turut Tergugat (KPKNL Surakarta) serta pelaksanaan lelang yang dilakukan Turut Tergugat tersebut sebagai

Achmadi, SH, MH sebagaimana yang dimuat setelah amar putusanini;2. dengan mendasarkan Penggugat telah melakukan wanprestasikemudian Tergugat telan melakukan somasi atau peringatan terhadapPenggugat sehingga Tergugat kemudian melakukan parat eksekusimelalui Turut Tergugat (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara DanLelang /KPKNL Surakarta) atas hak tanggungan nya, telah melakukanlelang jaminan milik Penggugat pada tanggal 26 Pebruari 2018 meskipundalam pelelangan tersebut belum ada penawaran atau belum adapembeli

Bahwa sesuai fakta pihak Tergugat telan melakukan parat eksekusimelalui KPKNL Surakarta yang dalam hal ini mendasarkan pasal 6Undangundang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, padahalmenurut pasal 26 UU ini mengenai eksekusi terhadap Hak Tangggungantidak dapat dilakukan parat eksekusi sebelum ada aturan yangmengaturnya, sebagaimana pendapat Dr. Drs. H. Amran Suadi, SH.,M.Hum.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut maka parat eksekusi atas hakhak tanggungannya yang dilaksanakan Tergugat melalui Turut Tergugat (KPKNL Surakarta) terhadap jaminan milik Penggugat pada tanggal 26Pebruari 2018 adalah merupakan perbuatan hukum, sehingga lelangyang telah dilaksanakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bataldemi hukum ;Panitera PenggantittdUMI SANGADAH,, S.H.Perincian Biaya Perkara:1. Pendaftaran Rp 30.000,452. Proses Rp 50.000, 3. Panggilan Rp 630.000,4. Redaksi Rp 5.000,5.

Hak tersebut didasarkan pada janji yangdiberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabiladebitur cidera janji, pbemegang Hak Tanggungan berhak untukmenjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umumtanpamemerlukanpersetujuan lagi dari pemberi HakTANQQUINGAN . ... jn~ nnn nnn nnn nnn nnn nnnEksekusi parat (eksekusi langsung) obyek haktanggunganEksekusi parat obyek hak tanggungan diatur Pasal 20 (1) aUUHT jis. Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT.Menurut Pasal 20 (1) a jo.

Pasal 6 UUHT, apabila debitorwanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumdan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualanProsedur eksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) aUUHT jo.

Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janjibahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggunganapabila debitur wanprestasi (beding van eigenmachtigverkoop) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT.Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggunganataskekuasaan sendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat.Tindakan atau pelaksanaan eksekusi parat dilakukan apabiladebitur wanprestasi.

Bahwa parat atau mengurus akta nikahai 1 orang anak:an bukti pernikahantersebut untuk pengurusan segalamahram ma ha rnikahan sampaisekarang tida (Pemohon danPemohon Il be8. Bahwa unt asi kependudukansebagaimana d 2) UndangUndangNo.3 tahun 2006 Judukan. Maka paraPemohon akan mele gadilan atas perkara inikepada KUA Kecamata dicatat dalam daftar yangdisediakan;9.

/ Pembanding telah mengajukanpermohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri SoEtanggal 18 Mei 2011 Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.SOE untuk diperiksadan diputus dalam peradilan tingkatDTG p< em sn ie tem ee em rt en Senn menawe eeee Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuatoleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri SoE yang menyatakanbahwa pada tanggal 01 Juni 2011 permohonan banding tersebut telahdiberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada ParaTergugat /ParaT