Parate) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Fitria binti M. Arif);

Alias ATO Bin PARATE, kemudian Lk.HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dibawa ke Kantor PolresLuwu Utara dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaanLk.

PARATE.

Alias ATO Bin PARATE, kemudian SaksiHAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dibawa ke Kantor PolresLuwu Utara dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan SaksiHAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE didapat informasi bahwaSaksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mendapati narkotikajenis shabu tersebut dari Saksi ARDIANSYAH Alias ANCONG BinASMAUN ;Bahwa benar menurut Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO BinPARATE Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari SaksiARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN dengan cara membelidengan

Alias ATO Bin PARATE, kemudian Lk.HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dibawa ke Kantor PolresLuwu Utara dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaanLk.

AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk.HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE serta Terdakwa telahmemberikan Narkotika jenis sahbu kepada Lk. HAMSYARUDDINAlias ATO Bin PARATE;Bahwa Terdakwa, Saksi dan Lk.

HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Lk.

Alias ATO Bin PARATE, kemudian Lk.HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dibawa ke Kantor PolresLuwu Utara dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaanLk.

jenis shabu yang sempat di buang oleh Lk.HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, kemudian Lk.HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dibawa ke Kantor PolresLuwu Utara dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaanLk.

Alias ATO Bin PARATE, kemudian SaksiHAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dibawa ke Kantor PolresLuwu Utara dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan SaksiHAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE didapat informasi bahwaSaksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mendapati narkotikaPutusan No. 156/Pid.Sus/2015/PN MsbHal. 77 dari 12578jenis shabu tersebut dari Saksi ARDIANSYAH Alias ANCONG BinASMAUN ;Bahwa benar menurut Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO BinPARATE Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari SaksiARDIANSYAH

) paket narkotika jenis shabu yang sempat di buang oleh SaksiHAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, kemudian SaksiHAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dibawa ke Kantor PolresLuwu Utara dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan SaksiHAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE didapat informasi bahwaSaksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mendapati narkotikajenis shabu tersebut dari Saksi ARDIANSYAH Alias ANCONG BinASMAUN ;Bahwa benar menurut Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO BinPARATE Narkotika jenis shabu tersebut

Parate) yang di langsungkan pada tanggal 02 Maret 1980 di Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;4.

Parate, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa KaluKaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara,selanjutnya disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah memeriksa alatalat bukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya yangtelah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam registerperkara

Parate) yang dilaksanakan diDesa Kalukaluku, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;3.

Parate) yang di langsungkan padatanggal 02 Maret 1980 di Desa Kalukaluku, Kecamatan Lasusua,Kabupaten Kolaka Utara;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;4.

Secaralogika, jika parate eksekusi masih harus melalui fiat dari ketua pengadilan, makadimana lagi letak paratenya sebagai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri?Bukankah parate eksekusi pada prinsipnya merupakan suatu pelaksanaan eksekusiyang disederhanakan tanpa melibatkan pengadilan?

Jika dalam parate eksekusi masihharus adanya perintah berdasarkan penetapan ketua pengadilan, maka penjualantersebut bukan lagi atas kekuasaan sendiri melainkan atas kekuasaan pengadilansehingga tidak lagi ada bedanya dengan eksekusi grosse akta dan eksekusi putusanyang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).Kesemrawutan diatas dilatarbelakangi oleh adanya kekeliruan parapembentuk undangundang dan lembaga peradilan dalam memahami dua lembagaeksekusi yaitu antara parate eksekusi dengan eksekusi grosse

Jika kita telaah penjelasan undangundang diatas menggambarkan bahwapembentuk undangundang tidak memahami perbedaan antara parate eksekusidengan eksekusi grosse akta, sehingga pembentuk undangundang menganggapbahwa parate eksekusi tunduk pada ketentuan Pasal 224 HIR/258 Rbg padahal parateeksekusi sama sekali tidak berhubungan dengan Pasal 224HIR/258 Rbg.

Jadidisinilah letak inkonsistensinya karena antara ketentuan dalam batang tubuh UndangUndang Nomor 4 tahun 1996 dengan ketentuan penjelasannya telah salingbertentangan.Jauh sebelum adanya UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 memang telahterjadi pencampuradukan pengertian antara lembaga parate eksekusi dengan eksekusigrosse akta, yaitu dengan munculnya Putusan MARI Nomor: 3201 K/Pdt/1984tertanggal 30 Januari 1986 terhadap sengketa tentang pelaksanaan parate eksekusiyang dilakukan oleh kreditur pemegang

eksekusi telah dirumuskan secara terpisah antaraeksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial dengan parate eksekusi berdasarkanhak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri.

Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Muhamad Arif Parate bin Hamzah) kepada Penggugat (Lami binti Suhari) .
3.

perbuatan Tergugat dengan bantuan Tergugat Il akan melakukanpenjulalan lelang atas obyek sengketa atau obyek jaminan kredit ParaPenggugat tersebut bertentangan dengan pasal 20 UU No. 4 tahun 1996,karena berdasarkan pasal 4 Akte Pemberian hak Tanggungan atas obyekHal 3 dari 29 hal putusan Nomor 228/Pdt/2018/PT SMG10.11.12.13.14.jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat harus atas perintah dandi bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, maka Tergugat Il harusdihukum untuk membatalkan pelaksanaan parate

eksekusi dan semangatdisusunnya UUHT yang memasukkan lembaga parate eksekusisebagai alternatif penyelesaian kredit secara mudah dan sederhanamelalui penjualan lelang tanpa harus meminta ijin atau memerlukanperintah dari Ketua Pengadilan.Di dalam Pasal 20 UUHT telah diatur caracara pelaksanaaneksekusi Hak Tanggungan yaitu melalui pelelangan umum yangdapat dilakukan atas dasar kekuasaan sendin dari Pemegang HakTanggungan untuk melakukan~ penjualan (Parate Eksekusi)sebagaimana dimaksud Pasal GUUHT

atau bisa juga dilakukan atasdasar title eksekutorial yang terdapat dalam SertifikatHakTanggungan (Fiat Eksekusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14UUHT.Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa yangdilakukan Tergugat dengan bantuanTergugat Il dalam perkara aquoadalah melalui Parate Eksekusi yang didasarkan pada Pasal 6 UUHTdan bukan fiat eksekusi atas dasar title eksekutorial (Pasal 14UUHT), sehingga pelaksanaan Parate lEksekusi tersebut tidakmemeriukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan

Nomor263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriHal 13 dari 29 hal putusan Nomor 228/Pdt/2018/PT SMGKeuangan Nomor 170/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan TataKerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Wilayah Kerja KPKNL Surakarta adalah mencakup KabupatenKaranganyar, tempat dimana letak obyek sengketa berada, dengandemikian proses pelelangan parate eksekusi yang diajukanTergugat kepada Tergugat Il adalah telah sesuai denganketentuan yang berlaku.Atas proses parate

Oleh karenanya eksekusihak tanggungan secara parate eksekusi maupun fiat eksekusimerupakan teknis pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yangberdiri sendiri dan tidak saling bertentangan dan merupakankewenangan Pemegang Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiriuntuk pengajuan proses pelaksanaannya.

Bahwa perbuatan Tergugat II melakukan eksekusi lelang parate atas obyek jaminankredit milik para Penggugat bertentangan dengan pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996karena berdasarkan Akta Pemberian Hak tanggungan atas obyek jaminan kreditPara Penggugat kepada Tergugat I harus atas perintah dan dibawah pimpinan KetuaPengadilan Negeri. Maka Tergugat II harus dihukum untuk membatalkanpelaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan.9.

Parate Eksekusi yang dilakukan Tergugat I dengan bantuan Tergugat IItersebut justru telah sesuai ketentuan Pasal 20 UUHT, yang menyatakanbahwa Eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum dapatdilakukan atas dasar kekuasaan sendiri dari Pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan penjualan (Parate Eksekusi) sebagaimana dimaksudPasal 6 UUHT.1313Pelaksanaan Parate Eksekusi tersebut juga tidak memerlukan perintah dari KetuaPengadilan Negeri dan tidak tunduk pada cara yang diatur Pasal 224 HIR256 Rbgeksekusi

tersebut bukan pelaksanaan title eksekutorial (fiat eksekusi) sebagaimanadimaksud pasal 14 UUHT.10.11.12.Tidak diperlukannya perintah Ketua Pengadilan dalam Parate Eksekusitersebut adalah sesuai pendapat Prof.

Maka Tergugat II harus dihukum untuk membatalkanpelaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalildalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah olehTergugat I dan Tergugat IJ melalui jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Tergugat I:1.

perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil Para Penggugattersebut sebagai berikut:e Bahwa Parate Eksekusi yang dilakukan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II tersebutjustru telah sesuai ketentuan Pasal 20 UUHT, yang menyatakan bahwa Eksekusi HakTanggungan melalui pelelangan umum dapat dilakukan atas dasar kekuasaan sendiridari Pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan penjualan (Parate Eksekusi)sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUHT

Pelaksanaan lelang parate eksekusi tersebut tidak memenuhi ketentuanPasal 11551156 KUH Perdata jo. Pasal 180 HIR;b.

Belum adanya kepastian jumlah hutang Penggugat, sebagaimanaketentuan Pasal 224 HIR;Bahwa perbuatan Tergugat melalui Tergugat Il yang akan melakukanlelang parate eksekusi terhadap jaminan/agunan milik Para Penggugat,karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakudan sangat merugikan Para Penggugat, maka perbuatan tersebut dapatdinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang parate eksekusi tersebut tidakmemenuhi atau menyalahi ketentuan peraturan

dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Menetapkan cacat demi hukum/batal demi hukum lelang parate eksekusiyang akan dilaksanakan oleh Tergugat melalui Tergugat Il terhadapjaminan/agunan milik Para Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini;Atau Mohon putusan yang adil dan benar;Hal. 2 dari 7 Hal.

Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2012Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi I:Keberatan terhadap eksekusi lelang seharusnya diajukan dalam bentukperlawanan sebelum lelang1Bahwa setelah Tergugat pelajari gugatan Para Penggugat secaraseksama dan mendalam, ternyata causa prima dari gugatan ParaPenggugat tertanggal 25 Januari 2010 pada intinya adalah keberatan ParaPenggugat atas parate eksekusi lelang agunan berupa Sertifikat Hak

Bahwa atas kemacetan hutang tersebut Termohon Peninjauan Kembali melalui Termohon Peninjauan Kembali Il memberitahu tentang adanyapelaksanaan lelang parate eksekusi terhadap ke tiga jaminan tersebut danHal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2012atas pelaksanaan lelang parate eksekusi terhadap ke tiga jaminan tersebutPara Pemohon Peninjauan Kembali keberatan karena tidak memenuhiketentuan Pasal 11551156 KUH Perdata jo. Pasal 180 HIR dan belumadanya jumlah hutang yang pasti;4.

Ilyas Parate, lahir 11 oktober 2001;2. Adrian Parate, lahir 23 September 2003;3.

Moh. llyas Parate, lahir 11 oktober 2001;2. Adrian Parate, lahir 23 September 2003;3. Nurul Aisyah, lahir 28 April 2015;e Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka berumur 28 tahundan Pemohon II berstatus gadis berumur 24 tahun dan antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidakhubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halanganpernikahan;Hlm. 9 dari 14 Hlm.

Moh. llyas Parate, lahir 11 oktober 2001;2. Adrian Parate, lahir 23 September 2003;3.

Bahwa Objek Gugatan tersebut saat ini telah dilakukan parate eksekusisecara sepihak dan melawan hukum oleh Tergugat tanpa melalui prosedural danmekanisme ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Pembiayaan Multiguna yang telahmelakukan parate eksekusi secara sepihak dan melawan hukum ObjekGugatan yang pada saat itu digunakan oleh saudara Penggugat yaitu JefryOlolah;C. PERISTIWA YANG MENJADI DASAR GUGATAN:1.

Pada saat itu juga penggugat tidak berada dilokasi dan langsung medalilkan parate eksekusi terjadi sepihak dan adaTindakan lain yang muncul pada saat parate eksekusi itu terjadi . Dimanakedua point ini jelas penggugat seakanakan mendalikan fakta kejadianyang terjadi dengan tidak dilampirkan bukti yang jelas maka posita dalamkedua point dari Penggugat kabur (Obscuur libel);b.

Bahwa pada point ke 17 Penggugat mengatanbahwa dalam pelaksanaan parate eksekusi unit secara sepihak danmelawan hukum dengan tidak didasari Surat Berita Acara PenyerahanKendaraaan, akta Fidusia, dan surat perintah eksekusi dari pengadilan danserta tidak ada dalam pengawasan kepolisian dalam parate eksekusi.Bahwa dalam posita gugatan penggugat kabur, tidak jelas, dan berupayamengaburkan fakta yang sebenarnya sehingga dasar fakta atau Rechtground menjadi kabur dikarenakan pada saat surat kuasa eksekusi

Bahwa pada point ke 30.4 dalam posita daripenggugat, penggugat menerangkan bahwa parate eksekusi yang dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum .