Ditemukan 1516 data
222 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prosesmelahirkan informasi ini dilalui melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansidimulai dari transaksi dan dasarnya diolah melalui proses pencatatanbaik manual, mekanis atau computerized yang memberikan hasil akhirHal. 74 dari 81 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2014berupa laporan keuangan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatulaporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh parapengambil kebijakan.
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan diketahui Ketua UPK AnangKhairian Noor;Rencana angsuran Kredit Nilai Kredit Rp8.000.000,00 jangkawaktu 12 bulan, bunga 18% pertahun;Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP Desa ,Kelompok jumlah pinjaman Rp8.000.000,00Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP DesaKamahayan Kelompok Yasinan jumlah pinjamanRp15.000.000,00;Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP DesaKamahayan Kelompok Yasinan jumlah pinjamanRp9.000.000,00;Buku pengembalian pinjaman anggota kelompok SPP siklus
No.696 K/PID.SUS/2015271.272.273.274.275.276.277.278.zig.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.207.298.Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP Desa,Kelompok jumlah pinjaman Rp8.000.000,00Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP DesaKamahayan Kelompok Yasinan jumlah pinjamanRp15.000.000,00;Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP DesaKamahayan Kelompok Yasinan jumlah pinjamanRp9.000.000,00;Buku pengembalian pinjaman anggota kelompok SPP siklus /perguliran
117 — 44
UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya
20 — 1
suami istri adalah karena suami (in casuTergugat Rekonvensi) menceraikan istri (in casu Penggugat Rekonvensi)dengan talak satu, maka masa idah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kalisuci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi hukum Islam,hal ini seiring dengan firman Allah dalam Alquran sebagai berikut:2 e~ay Gg S04 wo aay $939 a5 iO u IL etary I i" slsArtinya: Wanitawanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tigakali quru.Menimbang bahwa Termohon masih berhaid dan satu siklus
88 — 45
UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya
TAUFIKUR RAHMAN Bin AHMAD
Termohon:
FINA MARLINDA Binti SUHERMAN
12 — 2
berkaitanerat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapanhukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Vo Van Tung
48 — 34
berdasarkan pertimbangan diatas makaMajelis berkeyakinan unsur hukum memiliki dan/atau. mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut Hukum ;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
112 — 47
II dan surat peringatan yang Ke IIJ dan kemudianjawaban oleh Penggugat dengan mengirimkan Surat konfirmasi danklarifikasi mengenai keinginan Pihak T I untuk mengambil/menyitakendaraan mobil Toyota Avanza ;10 Bahwa Bank BPR usaha yang dijalankan oleh T III merupakan usahaperbankan di mana sejumlah uang yang diberikan kepada T I dalam kegiatanmenyalurkan kredit merupakan didalamnya uang masyarakat berupasimpanan, maka apabila kredit yang macet/tidak dapat diselesaikan tepatwaktu dapat menyebabkan siklus
164 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjadiTUPOKSInya yang berakibat pada kerancuan akan sistem dan prosespendidikan bidang kesehatan yang sudah dikonsepsikan dalamUndangUndang Tenaga Kesehatan dan UndangUndang Keperawatan;Bahwa sungguh kondisi di atas tentulan merugikan Para Pemohon sebagaipenyelenggara Pendidikan Tinggi bidang kesehatan, dimana Para Pemohontidak dapat melakukan proses pendidikan secara utuh dan memberikantanggung jawab penuh atas kualitas dan kompetensi mahasiswa ParaPemohon, oleh karena salah satu rangkaian penting (siklus
Terputusnya salah satu mata rantai (siklus) serta prosesPendidikan program vokasi dan program Profesi di bidangKesehatan dan Keperawatan yang di amanatkanUndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 dalam konteksnyasebagai penyedia Tenaga Kesehatan dan UndangUndangNomor 38 Tahun 2016 tentang Keperawatan dalamkonteks penyedia jasa Tenaga Keperawatan. Disisi lain,makin lemahnya otonomi Perguruan Tinggi bidangkesehatan dan keperawatan dalam upaya memenuhiHalaman 22 dari 106 halaman.
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
4.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
INTHAVA PHOMMALATH
71 — 33
tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur hukum mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telahterpenuhi ; Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang PerikananHalaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 73 / Pid.Sus.Prk / 2017 / PN.Ranmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organismeyang seluruh atau sebagian dari siklus
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
4.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
HA TRONG LUAN
75 — 43
Unsur Melakukan penangkapan ikan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwasanya
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Tran Quoc Bao
53 — 41
Thi Nga ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makaMajelis Hakim berkeyakinan unsur hukum mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut Hukum ;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan tkan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanyayang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklus
95 — 35
penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon,dan terumbu karang buatan;Menimbang, bahwa dalam hal melakukan penangkapan ikan terdapat pelaranganpenggunaan alat bantu penangkapan ikan, hal ini diperlukan untuk menghindari adanyapenangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan / ataukompressor;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ikan adalah segala jenis organisme yangseluruh atau sebagian dari siklus
SYECH MUKHAMAR REZA KHARAMI, SH Bin SYECH KHAIRIL ANWAR
Termohon:
ELA YULI JUM'ATI Binti KASRI
37 — 15
berkaitanerat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapanhukum = untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM
422 — 77
sebarannya haltersebut bukan merupakan sifat alamiah mereka, jadi secara otomatismereka hanya akan berpindah pindah pada kantung wilayah sebaranmereka saja, begitu terus siklusnya Sampai mereka mati;Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN PlwBahwa dari Analisa Ahli Harimau tersebut memasuki kebun milikterdakwa, karena kampung tersebut baru dibuka dan dulunya sebelummenjadi kampung kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi yangpernah didatanginya, perlu diketahui bahwa harimau memiliki siklus
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
4.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
NGUYEN TRINH
62 — 30
Terdakwa dan25pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur hukum mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Vo Ngoc Thien
107 — 48
Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanHalaman 28 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.SusPrk/2018/PN Ran.adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Le Van Thuc
45 — 31
Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan26menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organismeyang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Tran Quoc Bao
46 — 28
Thi Nga ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makaMajelis Hakim berkeyakinan unsur hukum mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut Hukum ;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanyayang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklus
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
TRAN MUON
142 — 60
UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisHalaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.SusPrk/2018/PN Ran.organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang