Bahwa dengan tidak adanya persesuaian lagi bersuami istri dan tidakadanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antara Penggugat danTergugat, maka hal tersebut yang mendasari Penggugat untuk berpisah /bercerai bersuami istri dengan Tergugat;.

tidakdengan hormat dari Dinas Kepolisian NegarRepublik Indonesia sebagaimana Surat KeputusanTERGUGAT (Kapolda Bali) Nomor Pol : Skep/ 308/ X/2009 itanggal 30 Oktober 2009, adalah TIDAKPROSEDURALBahwa, oleh karena yang dijadikandasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan obyeksengketa (Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Bali Nomor Pol : Skep/ 308/X/ 2009 tanggal30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat atas nama Briptu)= GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Kesatuan Polres Karangasem).Dengan mendasari

Mendasari atas Putusan Kasasi Mahkamah AgungRl Nomor : 715 K/ PID.SUS/ 2007 tanggal 03April 2008 poin 3 huruf a tersebut diatasdan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor Pol : 721Tahun 2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang KodeEtik Profesi Kepolisian Negara RepublikIndonesia, kemudian diselenggarakan SidangKomisi Kode Etik Profesi Polri atas namaterperiksa (PENGGUGAT) Briptu) GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Anggota Logistik PolresKarangasem karena diduga telah melakukanpelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRINomor

GEDE KAJENG MUDIKA Nrp 61040078 AnggotaLogistik Polres Karangasem karena telahberdasarkan Peraturan Perundang undangan = yangberlaku sebagaimana diatur dalam PPRI Nomor 1Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun2006,.Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006,keputusan Kapolri Nomor Pol : KEP/ 74/ XlI/ 2003tanggal 10 November 2003 dan mendasari PutusanKasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 715 K/PID.SUS/2007 tanggal O03 April 2008 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;.

Gorontalo Nomor:29/KEP/DPRD/1X/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal22 September 2017 yang mendasari terbitnya objek sengketa;Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo8.3.Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangdiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendii.Q, Bahwa Tergugat, dalam menerbitkan Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan PanitiaAngket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalotertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab.

Gorontalo Nomor.29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapattertanggal 22 September 2017 yang mendasari terbitnya objekSengketa; 2222 nnn n nnn nnn nnn nenBahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangHalaman 31 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdodiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendiri.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan PewakilanRakyat Daerah Kabupaten

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/ KEP/DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia AngketDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kab Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 TentangPernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 hingga terbitnyaOBJEK SENGKETA tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Hakim PengadilanAgama Wonosari tanggal 25 Oktober 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 99/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 25 Oktober2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawinuntuk anak LakilakiPemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon pada pokoknya sepanjang dapat disimpulkan adalahbahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bermaksudmenikah dengan wanita bernama dan Pemohon telah setujudengan rencana anak Pemohon tersebut

Ibu rumah tangga, tempat kediaman KabupatenBogor , selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya bertanggal08 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 5403/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari

dan orangorang yangmendapat hak dari padanya (pasal 165 HIR) ;Bahwa sebelum sertifikat Hak Milik Nomor : 161 Desa Alasbuluh tersebut diterbitkanoleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi maka selalu dilakukanmelalui prosedur Pengumuman terlebih dahulu, sehingga kejadian peralihan hak atastanah sengketa tersebut adalah juga tidak terjadi secara diamdiam ;Bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibukti cukup yangmenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mendasari

YATEMAN tertanggal 21 Oktober 1993 Nomor :18/03/157/HB/1993;37Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang mendasari perjanjian Hibah antara SAEHA BokMINA kepada Tergugat I (JUHAND), atas tanah sengketa tersebut posita 7 huruf b gugatan ParaPenggugat, yang telah dituangkan dalam suatu Akta Hibah PPAT Camat Wongsorejo Drs.YATEMAN tertanggal 21 Oktober 1993 Nomor : 18/03/HB/1993, sampai dengan terbitnyaSertifikat Hak Nomor : 161 Desa

MINADIN (Selaku penjual) denganSUHADIN (Tergugat IV/ selaku Pembeli), pada tanggal 21 agustus 1987 (vide : BuktiT.ULIV1) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang yang mendasari perjanjian Jual Beli atas sebagiantanah sengketa (Posita 7 huruf a gugatan Para Penggugat) persil 34 Blok D.1 Kohir 1201 seluas+ 6.440 m2, antara SAEHA BOK MINA (Selaku Penjual) dengan SUHADIN (Tergugat IV /Selaku Pembeli), yang kemudian dituangkan dalam

Bahwa kepemilikan hak atas tanah pekarangan sengketa (posita 7 huruf a gugatan ParaPenggugat) oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut masingmasingdidasarkan pada suatu Akta Autentik, dimana alat bukti autentik adalah mempunyaikekuatan pembuktian sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang orangyang mendapat hak dari padanya (pasal 165HIR) ;e Bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibukti cukup yangmenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mendasari

pembuatan PerjanjianJual Beli maupun pembuatan Akta Autentik yang telah diajukan oleh masingmasingTergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang yang mendasari perjanjian jual beli atas sebagiantanah sengketa (posita 7 huruf a gugatan Para Penggugat) Persil 34 Blok D.I Kohir 1201, antaraSAEHA BOK MINA (selaku Penjual) dengan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII(masingmasing selaku

timbulnya hubungan hukum yang mendasari adanyatuntutan hak;Menimbang, bahwa walaupunpasal 118 HIR ayat (1) hanyamengatur cara mengajukan gugatan dan tidak menentukan persyaratanmengenai isi dari surat gugatan, hal tersebut tidak berarti semua orang dapatsemaunya membuat gugatan tanpa kaidahkaidah yang berlaku dalampraktek peradilan, oleh karena itu halhal yang berkenaan dengan isi gugatandapat diatasi dengan ketentuan pasal 119 HIR, yang memberi wewenangKetua Pengadilan untuk memberi nasehat dan

Oleh karenanyaPemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalahmentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untukmenjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaCibinong;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Cibinong cq Majlis Hakim berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.

58.862.953.5712.000Alamat : Gedung Multivision Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980Bahwa bertindak selaku Pengurus dari Pemohon Banding:Nama : PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATINPWP : 01.835.668.3058.000Alamat : Gedung Multivision Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980Bahwa mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas permohonanKeberatan yang ditolak seluruhnya dengan Surat Keputusan di atas;Bahwa adapun alasan yang mendasari

dalam berita acara persidangan perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai diatas.Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya mediasi melalui hakimmediator namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusantara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari

Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenaitu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi CatatanPutusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 2 Mei 2014, Nomor :1/Pid.C/2014/PN.Gst, serta memori banding yang diajukan oleh ParaTerdakwa tertanggal 28 Mei 2014, berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Bahwa mendasari substansi pada poin 5 diatas maka Pemohonmenjelaskan sebagai berikut :a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenangPenyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan,Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor.04/Pra. Pid/2016/PN. Mdnpenyitaan, maupun melakukan Penyidikan tanoa ada kejelasan selamabertahuntalhun;==~=~

76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohonmasingmasing bernama Santi Desiana binti Hari Budiyono, anak kandungPemohon dan Robert Sanjaya bin Anreas, menantu Pemohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama Harto Wahyudi bin Suratmo, anak kandung Termohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari jawaban Termohon ;Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon danseorang saksi dari Termohon tersebut telah memberikan kesaksian yang padapokoknya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadiperselisihan dan pertengkaran serta rumahtangganya

palArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor: 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaHal. 21 dari 26 Put.

berdasarkan hal tersebut kemudian oleh Termohon menetapkantersangka kepada Pemohon dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan13Surat dengan Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP , Sedangkan Pemohontidak Pernah diperiksa sebagai saksi dengan Perkara DugaanPemalsuan Surat pada Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP, MelainkanPasal 263 Ayat (1) KUHP;18.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari

Bahwa adapun yang mendasari proses penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana yang dipersangkakankepada Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:18LP/150/X/2018/SULTRA/RES BAUBAU, tanggal 10 Oktober 2018 yangdilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secara hukum sebagaiwarga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapor atas dugaan terjadinyasuatu tindak pidana yang diketahuinya sebagaimana diatur dalam ketentuanpasal 108 ayat (1) KUHAP, terlebih lagi Pelapor merupakan

Bahwa terhadap alasanalasan atau Posita (FundamentumPetendi) Permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh PemohonPraperadilan pada Bagian tersebut menurut hemat Termohon tidak perluditanggapi secara lebih detil oleh Termohon, oleh karena pada bagian inihanya dipaparkan berupa dasar hukum yang mendasari PermohonanPraperadilan Pemohon, yakni pada pokoknya Pemohon Praperadilan hanyamenguraikan tentang dasar hukum Penetapan Tersangka sebagai salah satu23objek pengajuan Permohonan Praperadilan yang menurut

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohonpada Poin (1), oleh karena yang mendasari prosese Penyelidikan danPenyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidanayang dilakukan oleh Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:LP/150/X/2018/SULTERA/RES BAUBAU tertanggal 10 Oktober 2018yang dilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secarahukum sebagai warga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapordari sebuah tindak pidana yang terjadi atau diketahuinya, sebagaimanadiatur

Apakah pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon tanpadipenuhinya bukti permulaan yang cukup;Menimbang, bahwa pada perkara permohonan praperadilan a quo,pemohon telah mendalilkan sebagai berikut :3225.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari Termohon menetapkan Tersangkakepada Pemohon sampai kemudian berkesimpulan menerapkanPasal 266 Ayat (1) dan (2

untuk membayar seluruh biaya acara yang timbulpada perkara ini;Atau : Mohon Putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmenanggapinya sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 13 Juni2019 sebagai berikut :Dijelaskan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, Bahwa rumah toko(Ruko) No. 9A dan 9B yang terletak dijalan Gajah, Kelurahan Maricaya,Kecamatan Makassar, Kota Makassar awalnya adalah milik Penggugat, ataskesepakatan Tergugat dengan Penggugat, mendasari

10 dari 54 hal.putusan No. 407/PDT/2019/PT MKS6 (enam) Tergugat dirikan 1 (Satu ) meter dari batas Ruko No.9B dan9C.Bahwa Tergugat tidak pernah membuat dan membangun tembokatau dinding lantai 4 (empat) Ruko No.9B yang Tergugat beli dariPenggugat.Bahwa sejak Tergugat membeli Ruko No. 9B, telah berdiri dindingRuko 9B dan dinding Ruko 9C milik Penggugat yang dibuat olehPenggugat dengan pasangan 1 (satu) batu setinggi kurang lebih 3meter, Tergugat tidak pernah membuat dinding lantai 4 (empat).Bahwa mendasari

Bahwa mengenai eksepsi huruf b yang diajukan Tergugat/ Pembandingyaitu. mengenai pernyataan Terbanding/ Penggugat bahwaTergugat/Pembanding membangun sampai lantai 7 (tujuh) sebagaimanadiuraikan oleh Terbanding pada posita angka 3, 4, 5 dan 7, serta petitumangka 4, 5, sementara berdasarkan fakta hukum Ruko No. 9B milikPembanding dibangun sampai lantai 6 (enam) bukan lantai 7 (tujuh)sebagaimana didalilkan Terbanding.Bahwa mendasari Yurisfrudensi Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus

hal.putusan No. 407/PDT/2019/PT MKSadanya keretakan Ruko No 9C apalagi Ruko No. 9D milik Terbandingdan tidak menerangkan bahwa pintu Ruko No. 9C tidak bisa dibukaapalagi Ruko No. 9D milik Terbanding.Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kurangtepat dan tidak terperinci mengenai dasar dan fakta hukum yang dikemukakanMajelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, maka mendasari

Majelis Hakim.Bahwa hasil pelaksanaan Peninjauan Setempat yang dilakukan olehMajelis Hakim sebagaimana terurai pada pertimbangan halaman 23putusan tidak ada keterangan Majelis Hakim menerangkan bahwaadanya keretakan akibat penurunan dasar bangunan dan pintu besiRuko No. 9C dan No. 9D tidak bisa terbuka.Bahwa Terbanding tidak menguraikan secara terperinci dalam bentukapa kerusakan dan berapa besar kerugian yang ditimbulkan dalamHal. 41 dari 54 hal.putusan No. 407/PDT/2019/PT MKSgugatannya, maka mendasari

Maligano;dimana setiap kelompok melakukan survei lapangan, mendesain gambardan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).Bahwa dengan mendasari pada pembagian tugas yang telah ditentukanoleh saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sekitar bulan Juni 2013, terdakwa I.LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok bersama dengan anggotanya yakni terdakwa Il SINAR AWALUDDIN,ST, terdakwa Ill. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok Ill,terdakwa IV.

Jamsir Zibuka, S.IP Anggota Mendasari pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Muna Nomor 056/122 Tahun 2013 tentang PanitiaPengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Muna Tahun Anggaran 2013, panitia pengadaaan yangHalaman 11 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2017/PT SULTRAtelah terbentuk dengan ketua saksi ADY MULIA, ST melakukanpelelangan terhadap 4 (empat) paket Pekerjaan Perencanaan TeknisKegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan danJembatan

YAMIN IMRAN sebesar Rp. 36.400.000,d. uang yang diterima pihak lain yakni Saudara ZAM melalui saksi LAODE ADIMURAD, SH sekitar Rp. 25.400.000,Bahwa dengan mendasari pada sejumlah uang baik yang diterima olehterdakwa I, Il, Ill, dan terdakwa IV maupun pihak lainnya yakni saksi Ir.MUH. YAMIN IMRAN maupun saksi LA ODE SADELI, ST, MT, danSaudara ZAM, merupakan suatu bentuk perbuatan untuk memperkayadiri terdakwa . LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, terdakwa IlSINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa Ill.

Maligano;dimana setiap kelompok melakukan survei lapangan, mendesain gambardan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).Bahwa dengan mendasari pada pembagian tugas yang telah ditentukanoleh saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sekitar bulan Juni 2013, terdakwa I.LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok bersama dengan anggotanya yakni terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST,terdakwa Ill. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok Ill,terdakwa IV.

YAMIN IMRAN sebesar Rp. 36.400.000,d. uang yang diterima pihak lain yakni Saudara ZAM melalui saksi LAODE ADIMURAD, SH sekitar Rp. 25.400.000,Bahwa dengan mendasari pada sejumlah uang baik yang diterima olehterdakwa I, Il, Ill, dan terdakwa IV maupun pihak lainnya yakni saksi Ir.MUH. YAMIN IMRAN maupun saksi LA ODE SADELI, ST, MT, danSaudara ZAM, merupakan suatu bentuk perbuatan untukmenguntungkan diri terdakwa . LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B,S.ST, terdakwa Il SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa Ill.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1014/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MII I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor :

XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal14 Desember 1986 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 14Desember 1986 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01Nopember 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/02/X1/2012 tanggal 01Nopember 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996Hal. 9 dari 14 hal. Put.