Ditemukan 1516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sintus sirilus sakeus saulus sialis siktus sikrus siklum sikus silus
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN RANAI Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
TRAN MUON
142 — 60
  • UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisHalaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.SusPrk/2018/PN Ran.organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 19-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Plw
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM
435 — 86
  • akanmemasuki wilayah yang bukan merupakan tempat sebarannya haltersebut bukan merupakan sifat alamiah mereka, jadi secara otomatismereka hanya akan berpindah pindah pada kantung wilayah sebaranmereka saja, begitu terus siklusnya Sampai mereka mati;Bahwa dari Analisa Ahli Harimau tersebut memasuki kebun milikterdakwa, karena kampung tersebut baru dibuka dan dulunya sebelummenjadi kampung kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi yangpernah didatanginya, perlu diketahui bahwa harimau memiliki siklus
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 25-09-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 50/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 7 Desember 2017 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Tran Hau Nam
88 — 34
  • UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.SusPrk/2017/PN RanTentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 19-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA MEDAN Nomor 1847/Pdt.G/2020/PA.Mdn
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 6
  • Rekonvensi sebagai suami istri adalah karena suami (in casu Tergugat Rekonvensi) menceraikan istri (in casu Penggugat Rekonvensi) dengan talak satu, maka masa idah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi hukum Islam, hal intseiring dengan firman Allah dalam Asuran sebagai berikut:6938 OU Sewith gone Slulbal l6Artinya : Wanitawanita yang oS lck hendaklah menahan diri fnenungoud tiga kali guru.Menimbang bahwa Termohon masih berhaid dan satu siklus
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 15-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 45/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 16 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Le Van Thuc
45 — 31
  • Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan26menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organismeyang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 15-11-2021 — Putus : 17-12-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PT AMBON Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 17 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : SESCA TABERIMA, SH
Terbanding/Terdakwa : DAUD ANTHON UBWARIN
117 — 57
  • UBWARIN bersama SaudaraSALMON GAINAU bertentangan dengan ketentuan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPMMPd Tahun 2014 Nomor XII pada : Angka 3.7 Pengadaan Barang dan Jasa, angka 7, Sejalan dengan itu makauntuk kegiatan Percepatan dan Penguatan MP3kKI, Pelelangan/PengadaanBarang dan Jasa yang dilakukan oleh Pokja Pelelangan/Pengadaan Barangdan Jasa di Kecamatan dengan prinsip yang sama yaitu Sederhana,memenuhi kualitas, murah dalam arti harga kompetitif dan wajar, cepat(mengingat terbatasnya waktu siklus
    ketentuan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPMMPd Tahun 2014 Nomor XII pada :Halaman 43 dari 126 Putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2021/PT AMBAngka 3.7 Pengadaan Barang dan Jasa, angka 7, Sejalan dengan itu makauntuk kegiatan Percepatan dan Penguatan MP3KI, Pelelangan/PengadaanBarang dan Jasa yang dilakukan oleh Pokja Pelelangan/Pengadaan Barangdan Jasa di Kecamatan dengan prinsip yang sama yaitu Sederhana,memenuhi kualitas, murah dalam arti harga kompetitif dan wajar, cepat(mengingat terbatasnya waktu siklus
    bertentanganatau tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPd Tahun2014 Nomor XII, yang mengatur sebagai berikut: Pada angka 3.7 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa: angka 7: Sejalandengan itu maka untuk kegiatan Percepatan dan Penguatan MP3KI,Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh PokjaPelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di Kecamatan dengan prinsip yangsama yaitu: sederhana, memenuhi kualitas, murah dalam arti hargakompetitif dan wajar, cepat (mengingat terbatasnya waktu siklus
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 29-09-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 30/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ran
Tanggal 9 Desember 2016 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.HENDRI SIPAYUNG, SH
3.RICKO ZA MUSTI, SH
Terdakwa:
LE QUANG CHUNG
109 — 33
  • pemilikkapal bernama TRUONG THI KIEM LOAN yang bertempat di Vietnam.Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsurmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhimenurut Hukum;Ad.3 Unsur Melakukan penangkapan ikan.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 25-09-2017 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN RANAI Nomor 52/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Phan Ty
93 — 45
  • Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur hukummengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terbukti atasperbuatan terdakwa ; 22 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnAd.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUdang Nomor 31 Tahun 2004 tentang25Perikanan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang selurun atau sebagian dari siklus
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Perikanan
Register : 09-09-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 545/Pid.Sus/2016/PN Mtr
Tanggal 29 September 2016 — - Pidana - DAVIT TAN dan VITA NOVIJANA
126 — 76
  • Ukuran panjang karapas 8 cm merupakanmerupakan fase kritis sehingga penangkapan lobster pada ukurantersebut akan memutus siklus hidup lobster.
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 09-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Smp
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pemohon:
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
  • berkaitanerat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapanhukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 15-11-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PN RANAI Nomor 82/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
4.Ade Suganda, SH
5.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
TONG LAM
79 — 32
  • dan pertimbanganpertimbangan MajelisHakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukummengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi atasperbuatan terdakwa ; Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organismeyang seluruh atau sebagian dari siklus
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 16-10-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 56/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 24 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
TRAN THANH THAT
85 — 67
  • TRAN HUU THI sekaligus sebagai nahkoda kapal.Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsurmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhimenurut Hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 29-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 18 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NURUL AFIFAH ANA, SH
Terdakwa:
RONALD HARTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR
79 — 53
  • Di Wilayah NegaraRepublik Indonesia, bahwa usaha benih lobster termasuk usaha yang harusmemiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan); Bahwa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) bisa diajukan permohonansecara perorangan atau korporasi; Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, disebutkan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yangseluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkunganperairan.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 25-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
Trumon Salasi bin Budiman Zamzami
144 — 60
  • terdiri dari 11 (Sebelas) wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PermenKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari elemen alternatif jikaterbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengansendirinya unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhatau sebagian dari siklus
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 13-08-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 34/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP
Tanggal 3 Oktober 2018 — Pembanding/Terdakwa : ARIS LIEM Diwakili Oleh : ARIS LIEM
Terbanding/Penuntut Umum I : JUSAK E. AYOMI, SH, MH
Terbanding/Penuntut Umum II : MEILANY, SH
187 — 86
  • BPD Papua mengatur bahwa tujuan PenggunaanKredit Modal Kerja yaitu kredit yang penggunaannya untuk pembiayaanmodal kerja dalam rangka melaksanakan operasi usaha dan biasanya akanhabis dalam satu siklus usaha/produksi misalnya bahan baku, bahanpembantu, biaya operasional, dll;Bahwa kemudian status kolektibilitas kredit sesuai Sistem Informasi Debitur(SID) dari Bank Indonesia per tanggal 26 April 2017 atas nama PT. VITASuntuk kredit yang telah diberikan oleh BPD Papua kepada PT.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 33/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 24 September 2018 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
NGUYEN VAN KHANH
44 — 28
  • pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka MajelisHakim berpendapat unsur hukum mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan tkan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yangdimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklus
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 30-05-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 23/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 12 Desember 2017 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
CAO VAN HOANG
36 — 19
  • UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 08-03-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 7 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.SENOPATI, S.H.
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
NGUYEN TOAN TRUNG
62 — 43
  • memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telahterbukti atas perbuatan Terdakwa ;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ;Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2019/PN RanMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
298 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 41 P/HUM/2018adalah mengatur tentang pembangunan hutan tanaman industriyang kegiatan pokoknya meliputi: penyiapan lahan, pembibitan,penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.Kegiatan pokok pembangunan Hutan Tanaman Industri tersebutdilakukan pada siklus (daur tanaman) yang relatif sangatpendek, yaitu antara 5 s/d 8 tahun sehingga memerlukanperhatian yang sangat serius terkait dengan pengelolaanlingkungan hidup, kKhususnya pada kawasan lindung ekosistemgambut..
    No. 41 P/HUM/2018pada siklus (daur tanaman) yang relatif sangat pendek, yaitu antara5 s/d 8 tahun sehingga memerlukan perhatian yang sangat seriusterkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, Khususnya padakawasan lindung ekosistem gambut.Dalam permohonan a quo Para Pemohon bukanlah pemegang IzinHutan Tanaman Industri, sehingga Putusan Mahkamah Agung RINomor 49 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tidak dapatdijadikan landasan (Non Executable) untuk membatalkanKeputusan Menteri yang lain, karena kepentingan
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 02-09-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Smp
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
Waris bin Liya
Tergugat:
Farida binti Jufri
14 — 2
  • berkaitanerat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapanhukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus