Ditemukan 1385 data
56 — 14
Saksi SUTAJI HADI WINOTO, pada pokoknya menerangkan: Bahwa didesa Kesamben tedapat kekayaan desa sumber pendapatan desasebagai berikut :Tanah Kas Desa /bengkok Kesamben;Bangunan untukTerminal Desa kesamben ; Bangunan ruko untuk pasar tradisional DesaKesamben : Kios Desa :Bahwa pada saat Saksi akan menjabat sebagai Kepala Desa KesambenKecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dilakukan pelantikan oleh BupatiBlitar pada tanggal 13 Desember 2013 ;Bahwa dalam memori serah terima tersebut ada tanah kas desa
87 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikiantidak tedapat kesalahan prosedur penerbitan SuratSurat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara in casu penerbitan Sertifikat HakHal. 41 dari 49 hal. Put. No. 89 PK/TUN/2008Pengelolaan No. 1/Kuningan Barat atas nama Pemohon Peninjauankembali IV) ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya putusanMahkamah Agung No. 75 K/TUN/2008 tertanggal 4 Juni 2008 untukdibatalkan ;.
53 — 23
Tidak relevan dan ditolak Tergugat Ilkarena dibuat secara tidak berdasarkan alas hak yang sebenarnya,bahkan patut diduga tedapat rekayasa jual beli atas tanah dimaksud,sehingga hak hak dan kesempatan Penggugat sebagai pemilik hakbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa selain itu, asal usul Penguasaan fisik para pendahuluPenggugat sebelumnya secara terus menerus, adalah dalil yangdipaksakan karena Penggugat menerbitkan sertifikat sebagaimanaobyek sengketa aquo tidak lebih dahulu melakukan
327 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 158 K/Padt.SusPailit/2014 Bahwa sesuai eksepsi Termohon Paili/Pemohon Kasasi bahwa sudahpernah ada gugatan dari Pemohon Pailit dimana salah satu termohonnyaadalah Termohon Pailit dalam gugatan a quo; Bahwa perkara yang berawal dari gugatan No. 06/Pailit/2012/PN.Sby dankemudian No. 139 PK/Pdt.Sus/2013 ternyata amarnya adalah menolakPermohonan Pailit dari Pemohon Pailit sehingga tedapat duplikasi gugatanatau nebis in idem; Bahwa gugatan seharusnya ditujukan oleh Kreditor (Pemohon Pailit) padaDebitur
90 — 18
Suhaemi... hal inimengakibatkan gugatan penggugat sangat keliru dan kabur karenaTergugat IV sebagai institusi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok danfungsi menyelenggarakan pendaftaran tanah, sangat tidak mungkintergugat IV merupakan pemilik dari sertifikat yang didaftarkan dikantortergugat IV, oleh karena itu mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakimterhadap kekeliruan ini mengingat apa yang tedapat dalam surat gugatanpenggugat merupakan pengakuan sebagai pembuktian yang sempurnaoleh karena itu
YONGKI ARVIUS,SH.MH
Terdakwa:
PURNAMA SIDI SUBAKTI ALS PURNAMA BIN TUHU
422 — 57
selasa tanggal 18 September 2018 sekirapukul 15.00 WIB terletak di Dusun Bukit Makmur RT.004/RW.005, DesaKesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, telah terjadikebakaran lahan dan lahan tersebut adalah lahan milik terdakwa seluas kuranglebin 12 Ha (dua belas) hektar dimana 9 Ha (sembilan) hektar telah ditanamikelapa sawit yang berumur lebih kurang 2 sampai dengan 3 tahun, selanjutnyalanhan lebin kurang 3 Ha (tiga) hektar milik Terdakwa masih berupa semakbelukar dan didalamnya masih tedapat
Pembanding/Penggugat V : Rusli Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat III : Said Sulaiman Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat I : Muhammad Ali Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat VIII : Said Machdar Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat VI : Aldi SR Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat IV : Said Muhklis Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat II : Amri Bas Diwakili Oleh : Amri Bas
Terbanding/Tergugat : Direktur PT. GSM. Gelora Sawita Makmur
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN kabupaten Nagan Raya
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Tripa Makmur
78 — 132
Bahwa Tergugat hanya menguasai tanah seluas yangdiberikan Hak penguasaan kepada terggugat yaitu seluas 8. 604,8 Ha ( delapanribu enam ratus empat koma delapan hektar) sebagaimana yang tedapat dalamSurat Ukur/Gambar Situasi Sertifikat HGU yang diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat.Bahwa pada posita gugatan poin 1pada halaman 4 gugatan disebutkan:heeee sebidang tanah yang digarap oleh Bapak kandung parapenggugat/pewaris sejak lebih kurang tahun 1985 dan 1986 dengan luaslebih
95 — 87
sah sebagai alat bukti,sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai pembuktian ; 14.Bahwa kami para tergugat menegaskan kembali bahwa putusan perkaraperdata No. 74 / 1958 / Pdt, antara Carolina Hetmina (nenek parapenggugat) melawan Fini lIsa Bistolen alias Frans WHetmina yangdimenangkan oleh Carolina Hetmina tidak disebutkan batasbatas tanahHalaman 33 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPGsengketa, baik tanah sengketa yang terdapat di Oepura (sekarangmerupakan tanah sengketa) maupun yang tedapat
57 — 9
Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti aturan yang tedapat dalam BukuPanduan BOS yang memperbolehkan bahwa Dana BOS dapat dipergunakanuntuk pembayaran Guru Tidak Tetap. Terdakwa mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) ExamplarLaporan Pelaksanaan Program Kompensasi PenguranganSubsidi (PKPS) BBMBantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan April s/d Juni 2009 Nama SekolahMTsN Balai Selasa.
Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti aturan yang tedapat dalam BukuPanduan BOS yang memperbolehkan bahwa Dana BOS dapat dipergunakanuntuk pembayaran Guru Tidak Tetap. Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) ExamplarLaporan Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS)137BBM Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan Juli s/d September 2009Nama Sekolah MTsN Balai Selasa.
Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti aturan yang tedapat dalam BukuPanduan BOS yang memperbolehkan bahwa Dana BOS dapat dipergunakanuntuk pembayaran Guru Tidak Tetap. Bahwa pada barang bukti berupa 1 (Satu) Examplar Laporan PelaksanaanProgram Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM Bantuan OperasionalSekolah (BOS) Bulan Juli s/d September 2009 Nama Sekolah MTsN BalaiSelasa, terdapat kwitansi pembayaran dari Kepala MTsN Balai Selasabanyaknya uang Rp. 5.940.000.
PT. HEROTAMA INDONUSA diwakili oleh : Wisnu Wisaksono (Direktur Utama)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
246 — 137
Kemudian, dari 442 (empat ratus empat puluhdua) P3MI setelah dilakukan verifikasi, tedapat 331 (tiga ratus tiga puluh satu)P3MI yang telah melakukan penyesuaian yaitu menambah bilyet deposito, danterdapat 111 (seratus sebelas) P3MI yang tidak melakukan upaya penyesuaian,termasuk Penggugat. P3MI yang tidak melakukan upaya penyesuaian tersebuttelah dilakukan tindakan yang sama yaitu Pencabutan SIP3MI;Menimbang, bahwa permasalahan yang menjadi dasar gugatanPenggugat adalah:1.
1.MUBALEQ BUDIWIYONO
2.ENDANG WIDATI
Tergugat:
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PUSAT JAKARTA CQ PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK WILAYAH JAWA TENGAH CQ PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK SENTRA KREDIT KECIL SOLOJAWA TENGAH
50 — 8
Atas ciderajanjinya tersebut TERGUGAT telah mengirimkan Surat Teguransebagaimana disebutkan di atas ;14.Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 2 Akta Pembebanan Hak Tanggunganyang tedapat dalam masingmasing Sertipikat Hak Tanggungan yang telahdibuat, TERGUGAT berwenang untuk melakukan pelelangan atas obyekHalaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2019/PN.
43 — 4
ASEPUDIN dari Kalbar 2(dua) kali masingmasing sebanyak 10 (sepuluh) kantong seharga Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) dan pada waktu ditangkap tedapat barang bukti berupa (satu) paket Shabu, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna biru dengan nomor GSM081258172755, 1 (satu) lembar aluminium foil pembungkus Shabu dan sobekanplastik hitam pembungkus Shabu serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dengan nomorGSM 0815350304441 dan
60 — 35
Padapasal 18 ayat 2 yang berbunyi pemimpin PTS menyampaikan alasanperubahan nama dan/atau lokasi kampus utama PTS kepada Menterisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.Bertentangan dengan AzasAzas umum Pemerintahan yang baik (benar)karena tedapat beberapa alasan dan fakta bahwa dalam mengeluarkan SuratKeputusan Tergugat samasekali tidak memperhatikan AzasAzas umum Pemerintahan, termasuk AzazPencapaian Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang UndangDasar 1945 sebagai berikut
88 — 12
secara jelas dan rinciperbuatan manakah yang dilakukan oleh tergugat IX yang dianggap melawanhukum.Bahwa seandainyapun benar (quad non) telah terjadi perubahan nama wajibpajak dalam SPPT PBB, hal tersebut merupakan kewenangan tergugat IX dalamrangka tugas dan fungsinya yang diamanatkan oleh UU PBB (fiscal kadaster) danHalaman 34 dari 61 halaman Putusan Perdata No. 08/ Pdt.G/ 2013/ PN.TK.tidak akan mengakibatkan berubahnya status kepemilikan atas objek tanah yangdisengketakan (recht kadaser)Dalam hal tedapat
57 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
,;Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa , Terdakwa Il dan Terdakwalll tedapat kerugian Negara sebesar Rp 994.750.000, (sembilan ratus sembilanpuluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutJaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalahmerupakan pembebasan yang tidak murni;mengenaialasanalasandari Pemohon Kasasi: TerdakwaIll danJaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Il dan Ill: Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa Ill : Rita
238 — 158
Dan Lalu Darwisah, S.Pd. tidak benar karena sejarah1811.yang mereka ceritakan pada Surat Gugatan tersebut pada lembar ke4 poin 8, 9, 10.2 menjelaskan kebohongan atau palsu.Dalam surat gugatan tersebut tedapat banyak sekali kejanggalankejanggalan yang kami dapati antara lain :Saudara Penggugat Haji Lalu Achmad, SH.
88 — 42
Harjo Sumarto, RT 02, Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Dibelakang bangunan rumah tersebut, tedapat Kolam ikan dengan pondasi semen/beton, dengan ukuran 50m x 5Om, berdiri diatas tanah warisan Tergugat/Terbanding;
- Dan Bangunan rumah sewaan 2 pintu, ukuran + 8m x 6m, berdiri diatas tanah warisan Tergugat/Terbanding, yang terletak di Alamat Jl.
223 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288,tanggal 22 Juli 2014 tidak sesuai dengan alasanalasan pencabutan IzinUsaha Perikanan sebagaimana yang tedapat pada Ketentuan Pasal 16ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang UsahaPerikanan;Bahwa, seharusnya Tergugat dalam melakukan pencabutan pemberianizin usaha perikanan milik Penggugat mengaju kepada Ketentuan Pasal16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang UsahaPerikanan yang menyatakan:IUP dapat dicabut oleh
52 — 11
selaku Kepala Sekolah.Bahwa adapun dasar dan aturan yang mengatur bahwa untuk pembayaranHonor Guru Tidak Tetap dapat dibayarkan dengan menggunakan Dana BOSyaitu Buku Panduan BOS Tahun 2009, dan pada saat sebelum Tersangkamenjabat selaku kepala MTsN Balai Selasa bahwa untuk Guru Tidak Tetaptelah dibayarkan dengan menggunakan Dana BOS, bahwa setiap TriwulanLaporan tersebut dilaporkan pada Manajer BOS Kabupaten dan tidak pernahmendapatkan teguran.Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti aturan yang tedapat
Bahwa dasar dan aturan yang mengatur bahwa untuk pembayaran Honor GuruTidak Tetap dapat dibayarkan dengan menggunakan Dana BOS yaitu BukuPanduan BOS Tahun 2009, dan pada saat sebelum Terdakwa menjabat selakukepala MTsN Balai Selasa bahwa untuk Guru Tidak Tetap telah dibayarkandengan menggunakan Dana BOS, bahwa setiap Triwulan Laporan tersebutdilaporkan pada Manajer BOS Kabupaten dan tidak pernah mendapatkanteguran.Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti aturan yang tedapat dalam BukuPanduan BOS yang
kepadaTerdakwa selaku Kepala sekolah.Bahwa dasar dan aturan yang mengatur bahwa untuk pembayaran Honor GuruTidak Tetap dapat dibayarkan dengan menggunakan Dana BOS yaitu BukuPanduan BOS Tahun 2009, dan pada saat sebelum Terdakwa menjabat selakukepala MTsN Balai Selasa bahwa untuk Guru Tidak Tetap telah dibayarkandengan menggunakan Dana BOS, bahwa setiap Triwulan Laporan tersebutdilaporkan pada Manajer BOS Kabupaten dan tidak pernah mendapatkanteguran.Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti aturan yang tedapat
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bantuan operasional Dusun, RT/RW dengan dana sebesar Rp 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesarRp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tedapat selisihsebesar Rp 750.000. (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah).5.