Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum AcaraPerdata, halaman 104 s/d 105 penggabungan gugatan (kumulasi gugatan)harus memenuhi dua syarat, yaitu: 1) terdapat hubungan erat/hubunganbatin diantara gugatangugatan yang digabungkan; 2) terdapat hubunganhukum antara para penggugat atau antara para tergugat.Dengan demikian, penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) yangdilakukan oleh para penggugat telah menyalahi teori dan prakteksebagaimana yang diuraikan di atas, sehingga gugatan para penggugatharus

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sanga terat, bahkan sebagai akibat dariperceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang ex officiomemerlukan penetapan pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaananak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama sama(kumulasi);A.

GUGATAN HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAR)Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok penggugat disertai dengankumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan olehmajelis hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Hal. 13 dari 18 halamanPutusan Perkara No 0124/Pdt.G/2018/PA Una.Menimbang, bahwaselainmenuntutcerai, Penggugatdalamgugatannyamenuntuthakasuhdua anakPenggugatdenganTergugat yangbernama NAMAANAK KETIGA, lakilaki, 10 tahun

Terbanding bilang tidak memakainya, untuk pembuktianyaPembanding dan Terbanding bisa melakukan sumpah pocong kalaumemang fakta pengadilan belum bisa membuktikan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungmempertimbangkan sebagai berikut:mengenai alasan ke1 sampai dengan ke5:Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut, menurut MahkamahAgung dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa gugatan

kumulasi hanya dapat diperkenankan terhadap perkara yangmempunyai hubungan dan/atau substansi yang sama.

substansinya berbeda dalam satu putusan,yakni perkara harta bersama dan perkara penguasaan anak/hadhanah sertanafkah anak:Bahwa meskipun perkara harta bersama dan perkara penguasaananak/hadhanah serta nafkah anak merupakan assesoir dari perkaraperceraian, akan tetapi mempunyai substansi yang berbeda;Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,membolehkan gugatan

kumulasi antara perkara perceraian denganassesoirnya (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, harta bersamadan lainlain), akan tetapi kumulasi sesama assesoir harus memperhatikansubstansinya;Bahwa perkara penguasaan anak/hadhanah dan nafkah anak dapatdikumulasi karena mempunyai substansi yang sama, akan tetapi perkaraharta bersama tidak dapat dikumulasi dengan penguasaan anak/hadhanahdan nafkah anak, karena mempunyai substansi yang berbeda dimanaperkara harta bersama merupakan zakken rech sedangkan

Dan hutang Tergugat di BRI yang pembayaran angsurannya melalui potong gajiIbu Penggugat sebanyak 4 x = angsuran (JuliOktober 2012) sebesarRp4.600.000,(empat juta enam ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas gugatan kumulasi tersebut Tergugat dalam jawabannyamenyanggupi secara keseluruhan sebesar Rp25.000.000, selanjutnya atas kesanggupanTergugat tersebut Penggugat menerimannya, dengan demikian gugatan kumulasi tersebutHal. 16 dari 19 hal.

Bahwa berkaitan dengan prihal gugatan, Penggugat tidakmenjelaskan bahwa gugatan tersebut bersifat kumulasi (perkaragabungan), namun di petitum jelas bersifat gugatan kumulasi (gabunganantara perkara perceraian dan penetapan hak hadanah), hal tersebutmenimbulkan ketidak jelasan dan ketidak singkronan;2.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakammemandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinanPenggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anakanak Penggugatdan Tergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat

PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubahdengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, makadiperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuaiketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan

kumulasi yaitugugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhonah);Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hakhadhonah, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karenamasih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengangugatan hak hadhanah masih ada koneksitas/nhubungan yang sangat erat makakumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dariperceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakHal. 10 dari 19 Hal.

dari keterangan kedua saksi Penggugat tidak dapattidak ditemukan faktafakta apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugatyang telah dilaksanakan telah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agamaIslam atau tidak.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan, Majelis Hakimmenilai bahwa dalildalil gugatan Penggugat tentang adanya pernikahan yangterjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, dan dengan tidakterbuktinya dalildalil gugatan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat,maka gugatan

kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat yang diajukan Penggugatpatut ditolak.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,makaberdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalamputusan ini dianggap dikesampingkan dan tidak

;TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat

Mengabulkan gugatan kumulasi Penggugat untuk sebagian;3. Menetapkan hak asuh atas anak bernara RREs berada dalam pemeliharaan Penggugatdengan kewajiban memberikan akses seluasluasnya bagi Tergugatuntuk ikut merawat, mendidik, membesarkan anak untuk kepentinganterbaik bagi anak;4.

Menolak gugatan kumulasi Penggugat untuk yang selain danselebihnya;Dalam RekonvensiDalam Eksepsi1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;2.

TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugatdan

Qaedah fighiyyah yang artinya :Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengankumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan olehMajelis Hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok Penggugat berupa gugatantentang hak pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak hasilperkawinan Penggugat dan Tergugat

No.777/Pdt.G/2020/PA.TPI.hukum tetap, dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatanPenggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjutkarena telah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, perkawinan Penggugatdengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak , lahir padatanggal 23 April 2008 dan Anak Il, lahir pada tanggal 01 Maret 2010, saat inidiasuh oleh Penggugat dan Penggugat menganggap anak Penggugat denganTergugat sangat membutuhkan

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019, Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidakberhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi yaitugugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhonah);Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dariHalaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Btmperceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secarabersama sama (kumulasi);Menimbang, bahwa terhadap gugatan

menasehatiPenggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk berceraidengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugattidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulaipemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secaralisan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya telahmengajukan gugatan

kumulasi mengenai hak asuh anak dan nafkah anak,tetapi di dalam persidangan Penggugat/kuasanya mencabut gugatantersebut;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehinggajawabannya tidak dapat didengar;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :A.

menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, makaberdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan ceraiPenggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatatas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan Pasal134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;Halaman 15 dari 18 halaman Putusan /Pdt.G/2016/PA LpkMenimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya telahmengajukan gugatan

kumulasi tentang hak asuh dan nafkah anak, tetap!

;TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahunHIm. 15 dari 19 hlm.Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2018/PA.Lpk.2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat

ribu rupiah)setiap bulannya sampai anakanak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21tahun);Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas,seharusnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap PutusanNomor 0223/Pdt.G/2015/MS.Ttn, tanggal 04 Februari 2016 tersebut di atas,bukan mengajukan gugatan nafkah anak kembali, karena tentang nafkahtelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa oleh Penggugat juga menggabungkan gugatan nafkah anakdengan gugatan pembagian harta bersama (gugatan

kumulasi) yang dalamhal ini adalah kumulasi objektif, yaitu tuntutan tentang nafkah anak dantuntutan tentang pembagian harta bersama;Bahwa meskipun kedua tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas mempunyai koneksitas, akan tetapi gugatan Penggugat tentangpembagian harta bersama tidak lengkap dan tidak sempurna.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019, Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidakberhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi yaitugugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhonah);Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dariperceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secarabersama sama (kumulasi);Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknyamohon agar Majelis Hakim menjatuhkan

Nomor: 285/Pdt.G/201 4/PA.Lpk.TENTANG NAFKAH DAN HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang,

No.396/Pdt.G/2021/PA.TPI.Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengankumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan olehMajelis Hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok Penggugat berupa gugatantentang hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak hasil perkawinanPenggugat dan Tergugat, bernama xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 14 Oktober2018, dengan alasan karena

penggabungangugatan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 disebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak,nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamasamadengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian berkekuatanhukum tetap, dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatanPenggugat, maka gugatan

kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjutkarena telah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, perkawinan Penggugat denganTergugat telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxx, saat ini diasuh olehPenggugat dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibukandungnya sehingga memohon kepada Pengadilan untuk menetapkanPenggugat sebagai pemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis ketentuan Pasal 105 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Pemeliharaan

Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Hal. 7 dari 16 Hal.Put.No.374/PdtG/2017/PA Msb.Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah adalahberhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yangtelah dikaruniai anak, yang ex officio memerlukan penetapan pemeliharaan anak, makaMajelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama