Zaenal Arifin Bin Sunyoto adalah adlal;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Saiful Huda bin Matinggal dengan wali Hakim;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah)

Zaenal Arifin Bin Sunyotoadalah wali adlal;halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2127/Pdt.P/2020/PA.Kab.MIg4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malangberhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Saiful HudaBin Matinggal sebagai Wali Hakim;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;6.

Atasdasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adial, karena itupermohonan Pemohon tersebut diindikasikan didasarkan pada ketentuan Pasal23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali, yangtengahtengah

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

Zaenal Arifin BinSunyoto adalah adlal;3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Saiful Huda binMatinggal dengan wali Hakim;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.605.000, (enam ratus lima ribu rupiah)Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 08 Desember2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kamiDrs. H. MOH.

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama BAMBANG SUPRIYANTO Bin TOMPOH adalah wali adlal;

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon MOKHAMMAD KHABIBI Bin DALIL sebagai Wali Hakim.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikanhalaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1467/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlgdidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Wali nikah Pemohon adlal (enggan) menjadi wali dalam pernikahanPemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telahterbukti bahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkanPemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan tidak diketahuialasannya, karenanya Majelis Hakim menilai keengganan wali Pemohon untukmenikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalamkategori adlal yang tinggi;Menimbang bahwa keengganan wali Pemohon termasuk

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama BAMBANG SUPRIYANTO BinTOMPOH adalah wali adlal;3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung KabupatenMalang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami PemohonMOKHAMMAD KHABIBI Bin DALIL sebagai Wali Hakim.4.

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon (Syiva Para Aulia binti Pitoyo) dengan calon suaminya (SULIANTO bin NGATENO);4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

(ALM) adalah wali adlal;4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan AmpelgadingKabupaten Malang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suamiPemohon SULIANTO bin NGATENO sebagai Wali Hakim;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;6.

Atas dasar itu, Pemohonmengajukan permohonan wali adlal;Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara iniadalah permohonan wali adlal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49halaman 6 dari 14 halaman,penetapan nomor 0953/Pdt.P/2015/PA. Kab.

Mlg.UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenanganabsolut pengadilan agama;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonanPemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara iniadalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

Pasal 23 Ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohonnomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitumpermohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa walinikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa apabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari walinasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yangberbunyi :Slaligas > igi tl Gols chshalaman 11 dari 14 halaman,

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat NikahKecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang sebagai wali hakim untukmenikahkan pemohon (Syiva Para Aulia binti Pitoyo) dengan calonsuaminya (SULIANTO bin NGATENO);4.

Cpa tl ral peeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :Sulistio Naning Rahayu Binti Sugiarto, tanggal lahir 13 April 1997 /umur 24,agama Islam, pekerjaan Turut Orang Tua, pendidikan SLTA,tempat kediaman di Dusun II, RT 004 RW 002, Desa Mekar Jadi,Kecamatan

Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaiPemohon:;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon ;Setelah memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Juni2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu denganregister perkara Nomor 0056/Pdt.P/2021/PA.Sky, tanggal 14 Juni 2021, yangpada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal denganalasan/

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

PENETAPANNomor 118/Pdt.P/2021/PA.Mkd2A KS .seatsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :SANTI WAHYUNINGSIH Binti SAHIL, tanggal lahir 05 Mei 1984/ umur 36tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),,pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun

putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondidampingi Kuasanya dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan kakak kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohontidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acarapanggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkaitpermohonan wali adlal

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaHalaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.MnMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nasab Pemohon bernama Wandy Fernanda bin Subhan adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur,Kabupaten Sinjai untuk bertindak selaku Wali Hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Windy Febriyanti, SH binti Subhan) dengan calon suaminya yang bernama Abd.

al asDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkaraPermohonan Wali Adlal pada tingkat pertama, dalam persidangan MajelisHakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalamperkara yang diajukan oleh :Windy Febriyanti, S.H binti Subhan, tanggal lahir 23 Juli 1998 /umur 23,agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, tempatkediaman di Dusun Cempae, Desa TongkeTongke, KecamatanSinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Menyatakan wali nasab Pemohon bernama Wandy Fernanda binSubhan adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur,Kabupaten Sinjai untuk bertindak selaku Wali Hakim dalam perkawinanantara Pemohon (Windy Febriyanti, SH binti Subhan) dengan calonSuaminya yang bernama Abd. Malik;Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2021/PA.Sj4.

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama HARI BUDIONO bin YASIN adalahwali adlal;4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malangberhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon AHMAD FAUJI binRIADI sebagai Wali Hakim;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;6.

Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal,karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikan didasarkan pada ketentuanPasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dipersidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakahbenar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

Mlg.(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasabtidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempattinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapatbertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentangwali tersebut.Menimbang bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang bakutentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telah diberikan olehpakar

Wali nikah Pemohon adlal (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohondan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbuktibahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkan Pemohon dengancalon suaminya tersebut dengan alasan wali Pemohon telah wali Pemohon belumpernah menikah, karenanya Majelis Hakim menilai keengganan wali Pemohonuntuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalamkategori adlal yang tinggI;Menimbang bahwa keengganan

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi HukumIslam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkandengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wali hakim(pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullah

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

JIYAM bin KARSO JEMIRIN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS, tempat kediaman di Dusun Wates RT.0001 RW.005 Desa WatesKecamatan Wates Kabupaten Blitar;= Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalahsepupu Pemohon;: Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama BUDIONO Bin PAWIRO REJO; Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama BUDIONOBin

Atas dasar itu, Pemohonmengajukan permohonan wali adlal, karena itu permohonan Pemohon tersebutdiindikasikan didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukumyang baku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya walitelah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alihsebagai pertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang palingtinggi adalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Pasal 23 Ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal:;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullah

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H.FAHRURRAZI, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL,M.Hum dan Dr. Drs. H.

Cpa tl ral peeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :PEMOHON, tanggal lahir 05 Februari 1990 /Umur 30, agama Islam, pekerjaanPedagang Sembako, pendidikan SLTP, tempat kediaman diDusun Ketapang RT. 001 RW. 006, Desa Mojolebak KecamatanJetis Kabupaten

;Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agarbersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengancalon suaminya bernama XXX namun wali nikah Pemohon bernama bernamaXXX menolaknya dengan alasan karena Tidak sesuai dengan hitingan adatjawa (takut meninggal dunia), untuk itu Pemohon mohon agar wali nikahtersebut dinyatakan adlal

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon HANAFI Bin MISDI adalah adlal;

c. 3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon SLAMET APRIYANTO bin ACENG sebagai Wali Hakim;

d. 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

ROKIB bin KUSEN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkatdesa, tempat kediaman di Dusun Sukorejo RT.03 RW.01 DesaSukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakekPemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama SLAMET APRIYANTO bin ACENG;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1428/Pdt.P/2020/PA.Kab.MIgMenimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon HANAFI Bin MISDI adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat NikahKecamatan Kalipare Kabupaten Malang berhak menikahkan Pemohondengan calon suami Pemohon SLAMET APRIYANTO bin ACENG sebagaiWali Hakim;4.

Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama Etto adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Angwari bin Pardin.;4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000 ,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

dibenarkan oleh hukum syaramaupun peraturan perundangundangan karenanya Pemohon merasakeberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersbut sudahsedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah samasamabertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untukmenghindarkan pemohon dengan calon sumai dari perbuatan yangmelanggar hukum syara' maupun peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasan tersebut diatas pemohonmengajukan permohonan penetapan wali adlal

Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama Etto adalah adlal;3. Memberi ijin kepada Pemohon (Suhairiyah bin Etto) untuk dinikahkandengan calon suaminya nama (Angwari bin Pardin) dengan memakai waliHakim;4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;5.

karena sudah saling cinta mencintai,sudah samasama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untukmenikah, baik menurut syara (agama) maupun peraturan perundangundangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajibanberumah tangga;Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidakhadirnya wali nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan,menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal

dan karenanyapenolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuaiketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) danpasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahuni987, maka yangmenjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifigih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :9007Artinya: Pemerintah mengurus

Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama Etto adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari KabupatenBondowoso selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali hakim untukmenikahkan Pemohon dengan Angwari bin Pardin.;4.

KAMAN bin ALWI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,tempat kediaman di Dusun Glongsor RT.004 RW. 003 Desa SidorejoKecamatan Jabung Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayahcalon suami Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Irwan Andika Bin Kamari;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama Irwan

Atas dasar itu, Pemohonmengajukan permohonan wali adlal, karena itu permohonan Pemohon tersebutdiindikasikan didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0500/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelan ada putusan pengadilan Agama tentang walltersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukumyang baku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya walitelah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alihsebagai pertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal

Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku IIyang pada pokoknya mensyaratkan bahwa Pengadilan Agama dapatmengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengarkan waliatau keluarga dekatnya calon mempelai wanita;Menimbang, bahwa dari ketentuanketentuan tersebut terdapat beberapaunsur yang harus dipenuhi untuk menentukan kead/alan wali nikah Pemohon :Calon suami Pemohon telah meminta atau meminang Pemohon kepadawali Pemohon;Wali nikah Pemohon adlal (enggan

Pasal 23 Ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wallhakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullah

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan wali nasab Pemohon bernama Tamsil Umar bin Umar adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk bertindak selaku Wali Hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Maemuna binti Umar) dengan calon suaminya yang bernama Rizal Iskandar bin Tambaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

SALINAN PENETAPANNomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sjasa ll Ces sll aul awwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkaraPermohonan Wali Adlal pada tingkat pertama, dalam persidangan MajelisHakim hakim telah menjatunkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini,dalam perkara yang diajukan oleh :PEMOHON, tanggal lahir 31 Desember 1976 /umur 44, agama Islam, pekerjaanXXX XXXXX XXXXXX, pendidikan SD, tempat kediaman diKABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yangseadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah datang menghadap di persidangan sedangkan kakak kandung Pemohonselaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah,dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipunmenurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkaitpermohonan wali adlal

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.SjMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat

bahwa PengadilanAgama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkanpada batasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukumbaik norma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon (KHOZANA binti ABD.

PENETAPANNomor 0380/Pdt.P/2019/PA.Pas.a7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu. pada tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut, dalam perkara wali adlal yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 32 tahun (12 Mei 1987), agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman diKabupaten Pasuruan, selanjutrnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalahwali adlal;3. Menyatakan, perkawinan Pemohon dapat dilaksanakan dengan WaliHakim;4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;5.

PA.Pas.Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suamiPemohon yaitu :CALON SUAMI PEMOHON, Umur 34 tahun (07 September 1985), agamaIslam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Duda Cerai dalam usia 34 tahun,Tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa calon suami Pemohon telah mengenal Pemohon sejak 6bulan yang lalu dan sudah saling mencintai serta bermaksud hendakmenikah; Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali adlal

Atas dasar itu, Pemohonmengajukan permohonan wali adlal;Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara iniadalah permohonan wali adlal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenanganabsolut pengadilan agama;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonanPemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkaraini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat NikahKecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan sebagai wali hakim untukmenikahkan pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (CALONSUAMI PEMOHON);4.

Uswatun Chasanah binti Sutaji, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaankaryawan swasta, tempat kediaman di Jalan Sumber Suko Kalibiru RT.OO1RW. 001 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adikPemohon;halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.MIgBahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Eko Wahyudianto bin Moedjiono;Bahwa saksi

Sultan Naufal Al Mahirsyah bin Novel Helibra, umur 18 tahun, agamaIslam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Sumber Suko KalibiruRT.001 RW. 001 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anakPemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Eko Wahyudianto bin Moedjiono;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanhalaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.MIgpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal:;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adlal yang diajukan oleh :Pemohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan para saksidi persidangan ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal06

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon memohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar memberikan Penetapansebagai berikut :1.2.3.4.DsMengabulkan permohonan Pemohon ;Menetapkan wali nikah pemohon adalah adlal;Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan MojosariKabupaten Mojokerto untuk melaksanakan perkawinan Pemohon ()dengan seorang lakilaki ;Membebankan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku ;Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari

maupun saksisaksi tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa:e Pemohon bermaksud untuk menikah dengan lakilaki pilihannya sendiri,namun wali nikah Pemohon tidak mau menjadi walinya ;e Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggutanggal 10 Nopember 2018 ;e Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena tidak sukadengan calon suami Pemohon ;e Kehendak pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ditolak olehPPN KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dengan alasanwali adlal

Pasal23 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, maka wali nikah Pemohon tersebut dapatdinyatakan sebagai Wali Adlal dalam rencana pernikahan Pemohon dengancalon suaminya ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapatahli figin dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, Hakimtelah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya wali Pemohontelah adlal

(enggan) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan yang akandilakukan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan alasan yang dinilaitidak berdasar hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasandan patut dikabulkan dengan menetapkan wali nikah Pemohon adalah adlal danmemerintahkan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk melaksanakanperkawinan Pemohon dengan calon suaminya (Pasal 2 ayat (1) dan (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim) ;Menimbang, bahwa oleh

Kasian bin Rusmin, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempatkediaman di Dusun Maguan RT.008 RW. 004 Desa Maguan KecamatanNgajum Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon~ karena saksi adalahtetangga Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Dri Hanyoto bin Soesetyo Wibowo;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah (ayah) Pemohon bernama

, karena itu permohonan Pemohon tersebutdiindikasikan didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

dalam ketentuan perundangundangan yangberlaku atau syariat Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum tersebut, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 perludipertimbangkan sebagai berikut :halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah(maqasid syariah), knhususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkanbahwa pada hakekatnya wali nikah dapat dikatakan sebagai wali yang adlal

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon Nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon Nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon Nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab

Nurul Hidayat bin Sakri, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaanperangkat desa, tempat kediaman di Dusun Bandung RT.040 RW. 005Desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon~ karena saksi adalahtetangga Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Aan Fandi Nur Wulan Bin Suroso;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali

Umbar Ariadi bin Supadi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belumbekerja, tempat kediaman di Dusun Jambu RT.010 RW. 004 DesaSambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalahtetangga Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Aan Fandi Nur Wulan Bin Suroso;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelan ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2048/Pdt.P/2020/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab

Nomor : 0182/Pdt.P/2015/PA Pwd lPENETAPANNomor : 0182/Pdt.P/2015/PA PwdBISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonanwali adlal yang diajukan oleh : pemohon , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidakBekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebutPEMOHON ; 2 22Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca

Purwodadi Kabupaten Grobogan, namun PihakKUA tersebut menolak dengan Surat Penolakan Nomor : Kk.11.15.14/PW.01/057/2015 tertanggal 03 Juni 2015 ; 6 Bahwa Pemohon telah mengadakan ikhtiar dan pendekatan terhadap ayahPemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tetapi hinggakini ayah Pemohon belum bisa berubah sikap dan belum berhasil ; 7 Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, makaPemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi menetapkanadlalnya wali nikah Pemohon wali adlal

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadapdipersidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikannasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut dan melobi ayahnya tetapitidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonantersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; Bahwa ayah Pemohon (wali adlal) sebagai calon wali nikah Pemohonmenurut berita acara panggilan Nomor : 0182/Pdt.P/2015/PA Pwd tanggal 24Juni 2015, telah dipanggil secara

tidak mengajukan alat bukti lain selanjutnya Pemohonmenyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan dicatat dalam berita acarasidang, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Berita acara Sidang sebagai bagiandari penetapan ini ; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan Pemohon ialahtentang sikap ayah kandung Pemohon (wali adlal

bukti (P.2) adalah asli surat penolakan pernikahanpemohon karena Wali Adlol yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, olehkarena itu dapat diterima ; Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan dalam persidangan adalahorang yang dapat dipercaya, keterangannya bersumber dari apa yang dilihat,didengar dan dialami, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) maka perkara inimerupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodad1 ; Menimbang, bahwa ayah Pemohon (wali adlal

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama SUKANDI bin KARNADI adalah wali adlal;

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon sebagai Wali hakim untuk menikahkan Pemohon TITIN MARYATIN binti SUKANDI dengan calon suami Pemohon SYUKRON MA'MUN bin KHOLID ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukanpermohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahandengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;7.

Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama SUKANDI bin KARNADIadalah adlal; 22222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nee n een ne nn ne=3.

karena sudah saling cinta mencintai, sudah samasamaberpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara'(agama) maupun peraturan perundangundangan dan berani bertanggungjawab untukmelaksanakan kewajiban berumah tangga;Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya walinikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnyawali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebuttelah enggan (adlal

dan karenanyapenolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Pangenan tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuanpasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1)Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohonadalah Wali Hakim; 2222 on nnn nn nn nnn nnn nn nnn cence nsMenimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin pendapat ahli figih dalamKitab AlAsybah Wan NadZzair hal.

Mengabulkan permohonan Pemohon;Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama SUKANDI bin KARNADI adalah wali adlal:;3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebonsebagai Wali hakim untuk menikahkan Pemohon TITIN MARYATIN binti SUKANDIdengan calon suami Pemohon SYUKRON MA'MUN bin KHOLID ;4.