KeduaBahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Putusan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwaperjanjian yang dibuat antara Termohon Kasasi/Pelawan denganPemohon Kasasi/Terlawan, yaitu Perjanjian Sewa Guna Usaha denganhak opsi Nomor 1200223 tanggal 24 Februari 2012 dan Perjanjian SewaGuna Usaha Nomor 0082/CADFLEET/XXI/12 tanggal 19 Desember2012, merupakan metoda pembiayaan finance lease bukan operatinglease dengan bentuk transaksi sale and lease back;Kekeliruan di

)dengan metode pembiayaan sale and lease back, perbedaan tersebutadalah:Halaman 10 dari 14 hal.

Pada metode pembiayaan sale and lease back, barang modal yangdisewagunausahakan oleh Lessor kepada Lessee adalah barangmodal yang dijual oleh Lessee kepada Lessor melalui suatu transaksijual beli yang kKemudian disewagunausahakan kembali oleh Lessorkepada Lessee; danb.

and lease back melainkan metode sewa pembiayaan (financelease), dikarenakan Pemohon Kasasi/Terlawan membeli ke19 BarangModal dari dealer PT IntracoPenta, Tbk (2 unit Barang Modal) dan PTIndotruck Utama (17 unit Barang Modal) sebagaimana yang telahPemohon Kasasi/Terlawan buktikan pada acara pembuktian dalam tahaprenvoi prosedur bahwa ke19 unit Barang Modal diterima secaralangsung oleh Termohon Kasasi/Pelawan dari PT Intraco Penta, Tbk danPT Indotruck Utama;c.

) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi(operating lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee)selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;Bardasarkan segala uraian dan alasanalasan hukum sebagaimanadikemukakan tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan, bahwa PutusanHalaman 11 dari 14 hal.

Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dari pihakTerbanding;Kesalahan Penerapan Hukum:Bahwa Terbanding telah salah dalam menggunakan dasar hukum terkaittransaksi sale and lease back, dikarenakan adanya:Halaman 5 dari 22 Halaman.

Back:Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE129/PJ/2010memang baru berlaku sejak 29 November 2010, tetapi prinsip dasar yang diakuioleh Direktur Jenderal Pajak harus dijadikan landasan hukum untukmenyimpulkan pengertian sesungguhnya dari transaksi sale and lease back;Bahwa pengertian ini secara jelas dinyatakan dalam angka 6 huruf b (1)yang berbunyi:Transaksi penjualan dan penyewagunausahaan kembali (sale and lease back):1) Dalam hal penyewagunausahaan kembalinya merupakan sewa guna

Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi DPP PPN sebesarRp.33.650.145.212,00 terkait dengan sengketa yuridis apakah atastransaksitransaksi penjualan dan penyewagunausahaan kembali (saleand lease back) terutang PPN atau tidak;2.

Putusan Nomor 619/B/PK/PJK/2017sedang atas transaksi /easing dikenakan pajak sesuai denganfinancial lease atau operating lease;9. Bahwa berdasarkan data dan faktafakta persidangan denganmemperhatikan dasar hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas,dapat disimpulkan halhal sebagai berikut:a.

Bahwa secara hukum pada dasarnya transaksi sale and lease backterjadi dalam dua perbuatan hukum yaitu transaksi sale dan transaksileasing dengan penjelasan dan skema transaksi sebagai berikut: Transaksi sale terjadi berdasarkan perjanjian jual beli yangterpisah diikat dengan akta pengikatan jual beli sesuai denganketentuan hukum perjanjian atau hukum perdata mengenai jualbeli;v Transaksi lease back (leasing) terjadi berdasarkan perjanjian SewaGuna Usaha sesuai dengan ketentuan Keputusan MenteriKeuangan

SinarGili/Sunrise Resort juga dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi danselanjutnya pada tanggal 1 April 2011 dibuat dan ditandatangani ContractOf Lease (Kontrak Sewa/Perjanjian), (vide: bukti PR1) antara PenggugatRekonvensi dengan Ir. Mamik Slamet Subagyo dalam kapasitasnyamewakili PT. Mabimai/Gili Air Divers (Tergugat Rekonvensi);8. Bahwa Contract Of Lease (Kontrak Sewa/Perjanjian) yang ditandatanganiHalaman 8 dari 26 hal.Put.

Menyatakan hukum Contract Of Lease (Kontrak Sewa/Perjanjian) sudahberakhir pada tengah malam pada tanggal 1 April 2016;6. Menyatakan hukum Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuataningkar janji (wanprestas/) atas tidak melaksanakan ketentuan section (pasal)6 dan section (pasal) 19 Contract Of Lease (Kontrak Sewa/Perjanjian);7.

Menyatakan hukum Contract Of Lease (Kontrak Sewa/Perjanjian)sudah berakhir pada tengah malam pada tanggal 1 April 2016;6. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuataningkar janji (wanprestasi) atas tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6dan Pasal 19 Contract Of Lease (Kontrak Sewa/Perjanjian):7.

Terkait dengansurat bukti P.6.a., P.6.b., Contrack Of Lease (Perjanjian/kontrak Sewa)tanggal 1 April 2011;Halaman 21 dari 26 hal.Put.

Surat bukti P.9.a., P.9.b,P.9.c. dan P.10, perjanjian/kontrak sewa (Contract Of Lease) tanggal 1Halaman 22 dari 26 hal.Put.

(vide :6cpasal 2 ayat 2.2 Perjanjian (Lease Agreement).

Oleh karena proses legalisasi ini diabaikanoleh para pihak dan sama sekali tidak pernah dilakukan pencatatanseperti yang telah diberlakukan terhadap dokumen Lease Agreement,maka ketentuan Pasal 71 menjelaskan secara konkrit konsekuensinyasebagai berikut :Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesiakhususnya di daerah, harus menolak dokumendokumen yang tidakatau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud diatas .....Semakin jelas sudah, bahwa Lease Agreement tersebut

Bahwa Lease Agreement tersebut melibatkan para pihak yang memilikilatar belakang kewarganegaraan yang berbeda. Penggugat yang adalahseorang warganegara Indonesia, sedangkan Tergugat adalah sebuahperusahaan PMA yang seluruh pemegang sahamnya adalah pihak asing.Berdasarkan kondisi tersebut sudah septutnyalah jika Lease Agreementtersebut dibuat dalam 2 (dua) bahasa (bilungual).

Dan kali ini telah terjadi pengingkaranterhadap pemenuhan syaratsyarat obyektif, yakni melanggar peraturanperundangundangan, sehingga perjanjian tersebut dengan sendirinyaberakibat Batal Demi Hukum.Sehingga jelas bahwa Lease Agreement bertentangan dengan syaratsahnya perjanjian dalam hal ini perjanjian tidak memenuhi kausa yanghalal yakni bertentangan dengan peraturan perundangan, sehngga menurutketentuan hukum Indonesia, menyebabkan Lease Agreement tersebutmenjadi batal demi hukum (Null and Void

Perdata...Bahwa oleh karena Lease Agreement tersebut batal demi hukumberarti Lease Agreement tersebut dianggap tidak pernah ada dari semula.

Agreement ) ;Bahwa selain itu, Penggugat dalam petitumnya juga telah memohonkan untukdikabulkan agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi namun jika dicermatiposita gugat Penggugat sama sekali tidak terurai secara cermat bagian mana dalamPerjanjian Sewa Guna Usaha ( Lease Ageement ) yang telah diingkari olehTergugat kecuali Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat mempunyaikewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 390.398.455, ( tiga ratus sembilanpuluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan empat

sembilan puluh delapan empat ratus limapuluh lima rupiah ) benar benar berdasarkan hasil perhitungan yang disetujuibersama ;Bahwa mengingat hingga gugatan dalam perkara aquo diajukan oleh Penggugat,persetujuan bersama yang dimaksud pada pasal 16 ayat ayat (1) huruf c PerjanjianSewa Guna Usaha ( Lease Agreement ) guna menghitung kewajiban yang terutangbelum pernah disepakati, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara aquoyang mendahului persetujuan bersama tersebut harus dinyatakan premature

Agreement )lain dari Perjanjian Guna Usaha ( Lease Agreement ) dalam perkara aquo ;Bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas maka mohonkiranya Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili dan yang memutus perkaraaquo menyatakan menolak dalil dalil Penggugat untuk seluruhnya ;C.

dengan ketentuan ketentuan yang berlaku maka perjanjian Guna Usaha( Lease Agreement ) tahun 2008 antara Penggugat dalam rekonvensi / Tergugatdalam konvensi adalah sah dan mengikat keduanya untuk melaksanakan segalaketentuan yang diperjanjikan ;Bahwa sesuai dengan Perjanjian Guna Usaha ( Lease Agreement ) tahun 2008apabila seluruh angsuran Sewa Guna Usaha atas barang modal dalam perjanjiantelah dapat dilunasi seluruhnya pada akhir perjanjian maka Penggugat dalamrekonvensi / Tergugat dalam konvensi

diterima mengingat secarahukum Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil box MerkIsuzu NKR 55 Tahun 2008 masing masing dengan No.Pol.: B 9915 MS, No.Pol:B 9913 MS hanya terikat dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement)tahun 2008 dan terbebas dari segala ikatan hukum yang disebabkan oleh perjanjianlain termasuk Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) No. 033/IAFER/VIU/2010, tanggal 30 Agustus 2010, karena itu tindakan Tergugat dalamrekonvensi / Penggugat dalam konvensi

allrights of Lessee under the Lease shall ceaseand/orHal. 18 dari 316 hal.

No. 331 K/Pdt.Sus/2009the Lease."

No. 331 K/Pdt.Sus/2009dan Aircraft Specific Lease Agreement.

NABABANtetap menandatangani Lease Agreement tersebut dengan menempatkan TALGseolaholah telah menjadi pemilik dari pesawat tersebut;Pada tanggal 21 Desember 2006, HOTASI DP.

Merpati NusantaraAirlines tanggal 27 Maret 2007 No.019 B/B12/C.5 perihal ProgresReport Permasalahan Kontrak Lease B 735 dan 734;Foto copy Surat kepada Gunawan Koswara Komisaris Utama PT.Merpati Nusantara Airlines tanggal 28 Maret 2007 No.MNA/DZ/001/5/5/ADM095 perihal Progres Report Permasalahan Kontrak Lease B735 dan 734;Foto copy Surat Menteri Negara BUMN Cq.

Merpati NusantaraAirlines tanggal 14 Maret 2007 No.015 B/B12/C.5 perihal Tanggapanatas Kontrak Lease Pesawat 737500 dan 737400 ;Foto copy Surat kepada Direktur Utama PT.

Merpati Nusantara Airlinestanggal 27 Maret 2007 No.019 B/B12/C.5 perihal : Progres ReportPermasalahan Kontrak Lease B 735 dan 734;Fotokopi Surat kepada Gunawan Koswara Komisaris Utama PT.Merpati Nusantara Airlines tanggal 28 Maret 2007 No.MNA/DZ/001/5/5/ADM095 perihal : Progres Report Permasalahan Kontrak Lease B735 dan 734;Fotokopi Surat Menteri Negara BUMN Cq.

Lease Nomor :Sprin/649/IV/2019 tertangal 01 April 2019 saksiUNAS SOPAMENA dan saksi SAMALI POLLE bersama rekan rekannyayang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Ambon ditugaskan untukmelakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotikadi wilayah hukum Polres Ambon & P.P.

Lease Nomor :Sprin/649/IV/2019 tertangal 01 April 2019 saksiUNAS SOPAMENA dan saksi SAMALI POLLE bersama rekan rekannya yangtergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Ambon ditugaskan untukmelakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotikadi wilayah hukum Polres Ambon & P.P.

Ambon & P.P Lease;Bahwa awalnya saksi UNAS SOPAMENA dan saksi SAMALI POLLEmendapat informasi dari informan kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpandan menguasai Narkotika jenis shabushabu, sehingga saksi UNASHalaman 12 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2019./PN Amb.SOPAMENA dan saksi SAMALI POLLE selaku Anggota SatuanResnarkoba Polres P.

Ambon & P.P Lease. Bahwa awalnya saksi UNAS SOPAMENA dansaksi SAMALI POLLE bersama rekan rekannya yang tergabung dalam TimSatresnarkoba Polres Ambon ditugaskan untuk melakukan penyelidikanterhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum PolresAmbon & P.P.

Lease, maka pada hari dan tanggal sebagaimana telah diuraikandiatas melalui sumber informasi yang dapat dipercaya diperoleh informasibahwa Terdakwa dengan jenis kelamin lakilaki dengan ciri ciri yang sudah diketahui oleh saksi UNAS SOPAMENA dan SAMALI POLLE diketahui bahwaHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2019.

Agreement Nomor 70 tanggal 21 Agustus 1998("Perjanjian Lease Agreement") yang menjadi dasar Penawaran/ Penyerahan Uang Sewadan Service Charge yang diajukan oleh Terlawan (Pemohon Konsinyasi) telah berakhirdemi hukum karena Perjanjian Lease Agreement telah menyepakati pokok perjanjianyang dilarang oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 ("PerdaNomor 2 Tahun 2004" juncto SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2003tentang Perpasaran Swasta di Provinsi DKI Jakarta;e Bahwa

pokok Perjanjian Lease Agreement yang melanggar ketentuan PerdaNomor 2 Tahun 2004 adalah mengenai Luas Usaha Gerai Hypermarket Carrefour milikTerlawan yang beroperan di tempat usaha Pelawan di mall Pluit Village karena GeraiHypermarket tersebut berdasarkan Perjanjian Lease Agreement memiliki luas 13.296,75Hal. 5 dari 22 Hal.

Nomor 1743 K/Pdt/2014m2 sehingga telah melebihi luas maksimal 8.000 m2 yang diperbolehkan sebagaimanadiatur dalam Pasal 9 Huruf C Angka 5 Perda Nomor 2 Tahun 2002;e Bahwa Kesepakatan atas luas usaha (luas sewa) yang disepakati oleh Pelawandan Terlawan dalam Perjanjian Lease Agreement baru diketahui telah melanggar PerdaNomor 2 Tahun 2002 setelah adanya surat resmi dari Pemda Provinsi DKI Jakarta CqPemerintah Kota Jakarta Utara selaku pelaksana Perda melalui surat Nomor 087/1.774tanggal 29 Februari

dengan tutup operasionalnya gerai usaha Terlawan di PluitVillage telah menghentikan seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Lease Agreementuntuk menggunakan lahan sewa sebagai tempat usaha hypermarket sesuai ketentuanPasal 7 Perjanjian Lease Agreement yang mana tindakan itu sebagai bukti pengakuandiamdiam oleh Terlawan atas berakhirnya Perjanjian Lease Agreement;e Bahwa sementara itu permohonan Penawaran/Penyerahan pembayaran uangsewa dan service charge yang diajukan oleh Terlawan (semula Pemohon Konsinyasi

demihukum telah meniadakan kekuatan hukum dari Perjanjian Lease Agreement sebagaiHukum Yang Berlaku Khusus, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1320, Pasal 1321.Pasal 1322, Pasal 1335, dan Pasal 1337 KUHPerdata, selain itu pula berakhirnyaPenjanjian Lease Agreement tidak memerlukan penetapan hakim karena telahdikesampingkan oleh Pelawan dan Terlawan dalam Perjanjian Lease Agreement;e Bahwa dengan berakhirnya demi hukum Perjanjian Lease Agreement antaraPelawan dan Terlawan, maka antara Pelawan dan

Ambon dan P.P Lease :1.1 Ditangkap tanggal 4 September 2018;1.2 Penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease sejak tanggal 5September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejaktanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018dengan penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease;3.

Ambon dan P.P Lease;4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahananRutan Ambon sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8Desember 2018;5.

Ambon & P.P Lease;Bahwa benar awalnya saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan saksi STEVEVINNO LEWERISSA mendapat informasi dari informan kalau Terdakwa adamemiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabushabu,sehingga saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan saksi STEVE VINNOLEWERISSA selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres P.

Ambon & P.P Lease. Bahwa awalnya saksi WILLYAM F.SIAHAYA dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA mendapat informasi dariinforman kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotikajenis shabushabu, sehingga saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan saksi STEVEVINNO LEWERISSA selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres P.

Ambon & P.P Lease. Bahwaawalnya saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan saksi STEVE VINNO LEWERISSAmendapat informasi dari informan kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpandan menguasai Narkotika jenis shabushabu, sehingga saksi WILLYAM F.SIAHAYA dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA selaku Anggota SatuanResnarkoba Polres P.

Bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana PERJANJIAN SEWAMENYEWA (LEASE AGREEMENT), TANGGAL 27 JULI 2007 adalah haksewa milik PEMBANTAH yang akan disekskusi Sesuai dengan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 403/Pdt. G/2011/PN.

Bahwa memang benar antara TERBANTAH II dengan PEMBANTAHdan TERBANTAH pernah membuat dan menadatangani PERJANJIANSEWA MENYEWA (LEASE AGREEMENT), TANGGAL 27 JULI 2007dan akan berakhir nanti pada tanggal 21 Mei 2022, dimanaTERBANTAH dan PEMBANTAH sebagal Pihak Penyewa/Pihak Keduadengan TERBANTAH II sebagai Pemberi Sewa/Pihak Pertama;2. Bahwa memang benar antara TERBANTAH II dengan TERBANTAH pernah berperkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor 403/Pdt G/2011/PN.

Bahwa benar obyek hak sewa yang tercantum dalam PERJANJIANSEWA MENYEWA (LEASE AGREEMENT), TANGAL 27 JULI 2007.adalah hak sewa bangunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) tersebut adalah :Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada pihak keduasebagaimana Pihak Kedua menyewa dari Pihak PertamaLantai 2 dan lantai diatasnya dari bangunan yang didirikan di atastanah tersebut (Primise)Perjanjian ini diterima untuk jangka waktu 15 (Ima belas) tahunyang dimulai pada

Foto copy perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) tanggal 27 Juli2007, diberi tanda P2 ;Menimbang, bahwa terhadap foto copy suratsurat bukti bertandaP1dan P2 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhimaterai secukupnya;Menimbang, bahwa Pembantah dipersidangan tidak mengajukan saksi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya,Terbantah Imengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut :1.

AmbaraPranata, yang berkedudukan di Kabupaten Badung;Menimbang, bahwa dari bukti surat P2 tentang Perjanjian SewaMenyewa (Lease Agreement) tanggal 27 Juli 2007 (sama dengan bukti T.II2),memang benar IB Krisna Surya Wardana selaku Direktur yang mewakili PT.Ambara Pratana (Terbantah II) sebagai pihak pertama telah mengadakanperjanjian sewa menyewa (lease agreement) dengan PT. Maccaroni(Terbantah 1!) yang diwakili oleh Christina M. Webster selaku Direktur dan INGAnggara Marta selaku Komisaris PT.

Nomor 3370 K/Pdt/2016Sewa Menyewa (Lease Agreement) dengan Tergugat (dalam perjanjian ditulisjuga PT Bali Resort & Leisure Company) sebagaimana terurai dalam LeaseAgreement (Perjanjian Sewa Menyewa) tanggal 30 April 2003, besertaperubahan pertama (addendum) tanggal 2 Mei 2005 dan perubahan keduatanggal 1 Juni 2007;.

Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) tersebut dibuat dalambentuk perjanjian berbahasa Inggris di bawah tangan (non autentik) danpenandatanganannya dilakukan di Thailand, namun tidak pernahdilegalisasi/didaftarkan dari otoritas Indonesia di Negara Thailand.

Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) dimaksud padaprinsipnya menguraikan yaitu pihak Penggugat menyewakan bangunanmiliknya dalam bentuk akomodasi pariwisata kepada Tergugat, yang dikelolaoleh Tergugat sebagai Hotel Berbintang, dengan segala perijinannya di atasnamakan Penggugat;.

Bahwa pada bulan Oktober 2013 dalam pelaksanaan Perjanjian SewaMenyewa (Lease Agreement) berkaitan dengan operasional Ubud HangingGardens Hotel oleh Tergugat, halmana Penggugat mengetahui TergugatHalaman 3 dari 38 hal. Put.

14.1 Lease Agreement/Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 April2003 (pertimbangan halaman 49 sampai dengan 50), oleh karena JudexFacti tidak mempertimbangkan ketentuanketentuan lain yang terdapatdalam Lease Agreement/Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 April 2003tersebut yaitu ketentuanketentuan Pasal 13.1 huruf (b) dan huruf (j), sertaPasal 17;Ketentuan Pasal 13.1 huruf (b) dan huruf (j) menyatakan:Huruf (b) menyatakan:Tuntutan proses hukum apapun atau tindakan apapun (baik pidanaatau perdata) akan

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konpensi untukmelunasi seluruh uang sewa lease dan kewajiban keuangan lain yangterutang berdasarkan Perjanjian Lease No. 0007344/1/11/09/2015 dan0007195/1/11/05/2015 atau menyerahkan ke 2 (dua) unit mobil yaitu 1 Ptsn Nomor : 67/PDT/2016/PT.

JMB Hal. 5adalah akta dibawah tangan yang dibuat secara sepihak olehTergugat/Tebanding merupakan kausal baku yang dilarang oleh pasal18 ayat 1 huruf g UndangUndang Perlindungan Konsumen ;3. bahwa akibat dari Perjanjian Lease yang baru diketahui dan salinandiperoleh setelah almarhum meninggal dunia telah membuat ketidakharmonisan keluarga besar Penggugat/Pembanding, hal ini merupakanakibatakibat Tergugat/Terbanding yang tidak menghormati hakkonsumen atau melanggar undangundang Perlindungan dan ketentuanperaturan

(duaratus juta rupiah) ;4. dan seterusnya ;Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari PEMBANDINGsemula PENGGUGAT tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingsetelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkasperkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor26/Pdt.G/2016/PN.Jmb, tanggal 11 Agustus 2016, dan Kontra MemoriBanding dari TERBANDING semula TERGUGAT berpendapat sebagai berikutdi bawah ini :1. bahwa Perjanjian Lease Nomor : 0007344/1/11/09/2015 tanggal

14September 2015 dan Perjanjian Lease Nomor : 0007195/1/11/05/2015tanggal 28 Mei 2015, adalah merupakan perjajian sewa belli terhadap 2(dua) unit mobil Mitsubishi Colt DIESEL type TRUCK, tahun pembuatan2015, masingmasing1) nomor rangka MHMFE74P5FK149505, nomor mesin4D34TL84035, isi slinder 3908, nomor Polisi BH 8497 XU, dengankewajiban pembayaran sebesar Rp. 9.087.600, (Sembilan juta Ptsn Nomor : 67/PDT/2016/PT.

JMB Hal. 6delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) setiap bulannyadengan tempo waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan2) nomor rangka MHMFE74P5FK145987, nomor mesin4D34TL45084, isi slinder 3908, nomor Polisi BH 8407 XU, dengankewajiban pembayaran sebesar Rp. 7.642.800, (Tujuh juta enamratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan tempowaktu 48 (empat puluh delapan) bulan2. bahwa sepanjang penelitian dan pemeriksaan Majelis Hakim Tinggiterhadap kedua Perjanjian Lease tersebut, ternyata sudah

Pada saat transaksi sale dan lease back dan PT. Dawee CNC Indonesia ke PT.Clemont Finance Indonesia telah terjadi penyerahan aktiva dan Pemohon Banding(lesse) kepada PT. Clemont Finance Indonesia (Lessor) yang menurut tujuan semulatidak untuk diperjualbelikan;2.

Mesin tersebut Pemohon Banding belidengan cara impor pada bulan Agustus 2006 karena perusahaan Pemohon Bandingadalah Kawasan Berikat, maka Pemohon Banding tidak dipungut PPN;Bahwa kemudian karena Pemohon Banding kesulitan likuiditas, maka atas mesintersebut Pemohon Banding melakukan perjanjian sale dan lease back dengan hakopsi kepada PT.

Pasal 16 D tidak berbicara Sale and Lease Back;Bahwa namun, jika melihat sale and lease back, pada dasarnya/ substansinya tidakterjadi perpindahan/perubahan peruntukan/penggunaan dari tujuan semula;Karena :a. Tujuan semula arti pembelian asset oleh lessee tidak berubah, dan;b.

Maka dari itu, atas transaksi sale dan lease back kepada PT. ClemontFinance Indonesia tidak dapat dikenakan PPN Pasal 16 D;KESIMPULAN:Bahwa berdasarkan alasanalasan diatas, Pemohon Banding berpendapat bahwa atastransaksi sale and lease back mesin Pemohon Banding, tidak terutang PPN Pasal 16 D.Sehingga Pajak terutang seharusnya, adalah sebagai berikut : No.

Clemont Finance Indonesia, dan perjanjian yang terkait dengan transaksisale and lease back meliputi dua perjanjian yaitu:1) Sale dan Purchase Agreement tanpa nomor tanggal 28 Juli 2006. Dalamhal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menjual mesin kepada PT. Clemont Finance Indonesia dengan hargaUSD 1,255,000 dan PT.

Penawaran Sewa dan Penerimaan (Offer to Lease and Acceptance)Nomor 111670080001 atas barang modal, 1 Unit Cat 385C HydraulicExcavator, Nomor Seri SBE00267, 1 Unit Caterpillar Cat 385C HydraulicExcavator, Nomor Seri SBE00227;b.

Penawaran Sewa dan Penerimaan (Offer To Lease and Acceptance)Nomor 111670080004 atas barang modal Caterpillar 966H WheelLoader Nomor Seri A6J00808, Caterpillar 966H Wheel Loader NomorSeri A6J00810;d. Penawaran Sewa dan Penerimaan (Offer to Lease and Acceptance)Nomor 111670080005 atas barang modal, Caterpillar 160h MotorGrader, Nomor Seri XZK00306, Caterpillar 263B2 Skid Steer LoaderNomor Seri HEN07303;4.

Lease and Acceptance) Nomor 111670080001,Nomor 111670080002, Nomor 111670080004 dan 111670080005;Bahwa selanjutnya pada butir 7 s.d 14 Surat Gugatan, dalildalil positagugatan Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya mendalilkanadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat denganmelakukan tindakan pemutusan terhadap Perjanjian Induk Sewa GunaUsaha (Master Lease Agreement), dan pengambilalinan terhadap barangmodal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat.

Nomor 1965 K/Pdt/201323.24.20.Tergugat berhak secara hukum untuk mengakhiri Perjanjian Induk SewaGuna Usaha (Master Lease Agreement).

(Offer To Lease andAcceptance) Nomor 111670080002 tanggal 28 Maret 2008 atasbarang modal, Caterpillar 740 Articulated Nomor Seri BI PO3069,Hal. 22 dari 48 hal.

Merpati Nusantara Airlines denganmenyalahgunakan kewenangannya tetap menandatangani Lease AgreementDated as of December 20, 2006 Between Thirdstone Aircraft Leasing GroupInc (Lessor) and PT.

Merpati Nusantara Airlinestanggal 14 Maret 2007 No.015 B/B12/C.5 perihal : Tanggapan atasKontrak Lease Pesawat 737500 dan 737400;Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT.

Merpati Nusantara Airlinestanggal 27 Maret 2007 No.019 B/B12/C.5 perihal : Progres ReportPermasalahan Kontrak Lease B 735 dan 734;Fotokopi Surat kepada Gunawan Koswara Komisaris Utama PT.Merpati Nusantara Airlines tanggal 28 Maret 2007 No.MNA/DZ/001/5/5/ADM095 perihal : Progres Report Permasalahan Kontrak Lease B735 dan 734;Fotokopi Surat Menteri Negara BUMN Cq.

Aircraft Specific Lease Agreement secara tegasmenyebutkan bahwa ketentuanketentuan dalam Common Terms Agreementdimasukkan secara keseluruhan dalam Aircraft Specific Lease Agreement.Untuk kepentingan surat keberatan ini, kecuali kami sebutkan lain, setiap istilahAircraft Specific Lease Agreement merujuk pada aircraft specific leaseagreementaircraft specific lease agreement yang telah kami sebutkan di atas.Aircraft Specific Lease Agreement dan Common Terms Agreement untukselanjutnya secara bersamasama

dimasukkan secarakeseluruhan dalam Aircraft Specific Lease Agreement.Untuk kepentingan surat keberatan ini, kecuali kami sebutkan lain, setiapistilah Aircraft Specific Lease Agreement merujuk pada aircraft specificlease agreementaircraft specific lease agreement yang telah kami sebutkandi atas.

(Setiap istilah "Aircraft Specific Lease Agreement" merujuk pada aircraftspecific lease agreementaircraft specific lease agreement yang telahPemohon PK sebutkan di atas.

(Setiap istilah Aircraft Specific Lease Agreement merujuk pada aircraftspecific lease agreementaircraft specific lease agreement yang telahPemohon PK sebutkan di atas. Aircraft Specific Lease Agreement danCommon Terms Agreement untuk selanjutnya secara bersamasamadisebut sebagai Perjanjian Sewa.)b.

Ambon dan P.P Lease :1.1 Ditangkap tanggal 9 Oktober 2018;1.2 Penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease sejak tanggal 11Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejaktanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 denganpenahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease;3.

Ambon dan P.P Lease;4. Perpanjangan Penahanan Tahap Il olen Ketua Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2019dengan jenis penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease;5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahananRutan Ambon sejak tanggal 4 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 23Pebruari 2019;6.

Lease untuk melakukanHalaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Ambpenyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayahhukum Polres Ambon & P.P.

Lease untuk melakukanpenyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayahhukum Polres Ambon & P.P.

Ambon &P.P Lease. Bahwa awalnya saksi UNAS SOPAMENA dan saksi WILLYAM F.SIAHAYA mendapat informasi dari informan kalau Terdakwa ada memiliki,menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabushabu, sehingga saksiUNAS SOPAMENA dan saksi WILLYAM F. SIAHAYA selaku Anggota SatuanResnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease langsung menuju ke lokasi yangdisampaikan oleh informan yaitu di depan Puskesmas Desa Passo KecamatanBaguala Kota Ambon.

, maka Lessor sama sekali tidak bertanggung jawab atas barang modal;Bahwa sesuai dengan prinsip pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dalamrangka sale and lease back, tidak terdapat pemindahan secara fisik suatu barangmodal dari pihak Lessee kepada Lessor.

Dan sejak pertama kali diundangkannyaUndangUndang PPN sampai dengan tahun pajak dilakukannya transaksi saleand lease back, tidak terdapat perubahan yang substantif dalam pengertianpenyerahan Barang Kena Pajak karena suatu pernjanjian sewa beli danperjanjian Jeasing. UndangUndang tersebut hanya mengatur tentangpenyerahan Barang Kena Pajak dari Lessor kepada Lessee dan tidak mengaturmengenai penyerahan Barang Kena Pajak dari Lessee kepada Lessor.

Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa penyerahanbarang modal sebagai objek perjanjian sale and lease back oleh Lessee kepadaLessor tidak termasuk dalam pengertian penyerahan yang dikenakan PPN;4 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE10/PJ.42/1994 mengatur bahwa perlakuan PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 4ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1441b/KMK.04/1989, dalamrangka perjanjian sale and lease back, tidak termasuk dalam pengertianpemindahtanganan barang

dari /essee kepada Jessor dengan syarat barang modaltersebut masih digunakan oleh Jessee sebagai PKP dalam kegiatan usahanya;Bahwa perubahan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1441b/KMK.04/1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tidak mengubah substansi dari transaksi saleand lease back itu sendiri.

Sedangkan PT Clipan Finance Indonesiaadalah pihak yang menyewakan kembali (/ease) barang modal (mesinmesin dan peralatan) yang dibeli dari Pemohon Banding tersebut kepadaPemohon Banding.3 Bahwa adanya transaksi sale and lease back antara Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Clipan FinanceIndonesia dibuktikan dengan Salinan Akta Perjanjian Sewa Guna UsahaNotaris Ny.

Pasal1365 KUHPerdata dengan melakukan tindakan hukum mengalihkan kendaraankepada pihak ketiga yang melanggar Pasal 11 ayat (1) PERJANJIAN(EQUIPMENT LEASE AGREEMENT) yang telah disepakati oleh Penggugat,Tergugat dan Tergugat II ;Bahwa, berdasarkan Pasal 17 PERJANJIAN (EQUIPMENT LEASEAGREEMENT) telah disepakati bahwa Penggugat berhak untuk segeramelaksanakan segala atau setiap upaya tanpa memberitahu atau menuntutlebih dulu kepada Tergugat ;(a). menyatakan sebagian atau semua jumlah uang angsuran/uang

D 1777 FZ danselanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusanyang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :Primair :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan(Equipment Lease Agreement) No.LB. 0044402 tanggal 11 April 2002antara Penggugat dan Tergugat atas sebuah mobil merk Toyota KijangLGXD No. Pol. D 1777 FZ. ;.

Menyatakan Tergugat melakukan Cidera Janji/ Wanprestasi dengantidak melakukan pembayaran Uang Angsuran/Uang Sewa berdasarkanPerjanjiaan Sewa Menyewa Peralatan (Equipment Lease Agreement)No.LB. 0044402 kepada Penggugat ;5. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;6. Menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi dengan tidak melakukanpembayaran Uang Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa MenyewaPeralatan (Equipment Lease Agreement) No. LB. 0044402 kepadaPenggugat ;Hal. 3 dari 11 hal. Put.

D.1881 EE kepada Pemohon Intervensi pada tanggal27 Maret 2002, yang ada bukti kwitansi pelunasannya, jadi jual beli mobil ToyotaKijang LGXD No.Pol D.1777 FZ dari Sdr.Maxi kepada Pemohon Intervensi ini,menurut hukum adalah sah milik Pemohon Intervensi, karena jualbeli dengancara tukar tambah antara mobil Toyota Kijang No.Pol.D.1777 FZ dengan MobilDaihatsu Feroza No.Pol.D.1881 EE, dilakukan sebelum dibuat perjanjian sewamenyewa peralatan (Equipment Lease Agreement) No.LB.00444.02 tanggal 11April 2002

Menyatakan Perjanjian dibawah tangan yaitu Lease AgreementNo.LB0044402 tertanggal 11 April 2002, antara PT.Bumi PuteraBOTFinance dengan Sdr. Maxi dan Dr.Susiana Suhendra, sebagai perjanjianyang tidak sah ;. Menolak permohonan Penggugat dalam perkara No.50/Pdt/G/2003/PN.Bdg untuk sita jaminan atas mobil Toyota Kijang LGXDNo.Pol.D.1777 FZ ;. Menolak gugatan Penggugat dalam perkara No.50/Pdt/G/ 2003/PN.Bdgseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima ;.