pada saat akan dimulaipenyidikan maka seorang penyidik harus menyampaikan SPDP (SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan) pada Penuntut Umum, kalau PPNSmelalui kordinator pengawas (Korwas) kepada nanti disampaikan kePenuntut Umum, jadi wajio SPDP itu harus disampaikan dan disampaikanpula kepada pihak yang dianggap sebagai tersangka, gunanya adalahreleningnya, lereningnya itu bahwa proses penyidikan itu juga merupakanagar bisa di lakukan suatu pengawasan horizontal, karena proses penyidikansebagai garda

Untuk itulah aparatpenegak hukum, terlebih lagi aparat Penyidiksebagai garda depan dalam sistem peradilanpidana di Indonesia dituntut pula untuk dibekalipemahaman akan pentingnya scientific crimeinvestigation dengan menggunakan saranateknis dan ilmu pengetahuan lainnya bagikepentingan pembuktian dalam proses peradilanpidana, seperti kriminalistik, Kedokteran forensik,psikologi, dan lainlain.

bahwamengkonsumsi sabusabu adalah perbuatan yangdilarang, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwayang kurang gigih untuk tidak terpengaruh ikutmengkonsumsi sabusabu dan kurang menghargaiaturan hukum yang melarang anggota untuk tidakterlibat mengkonsumsi narkotika.Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak membantuupaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika,padahal Terdakwa sadar dan mengetahui bahwaperbuatan mengkonsumsi Narkotika sangat dilarangdilingkungan TNI, apalagi Terdakwa sebagai INIseharusnya menjadi garda

Bahwa Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Sub B Point.1halaman 2 sampai dengan halaman 3 Gugatannya adalah Dalil yangTidak Sepenuhnya Relevan diajukan dalam Gugatan ini, karenaTERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPENGGUGAT, bukan karena PENGGUGAT merupakan Anggota 5 pilardari FSPMI yaitu Anggota GARDA METAL Latsar 15 atau karenaPENGGUGAT adalah salah satu Pengurus PUK SPAIFSPMI PT.

Bahwa Termohon, sebagai garda terdepan yang menjaga agar iklimusaha di Indonesia tetap kondusif ternyata malah mengenyampingkanprinsip efektifitas dan efisiensi yang selama ini didengungkan kepadapelaku usaha dalam memberikan Putusannya.

Bahwa Termohon, sebagai garda terdepan yang menjaga agar iklimusaha di Indonesia tetap kondusif ternyata malahmengenyampingkan prinsip efektifitas dan efisiensi yang selama inididengungkan kepada pelaku usaha dalam memberikan Putusannya.Termohon dalam putusannya menjabarkan unsur persekongkolanvertikal inter alia, sebagai berikut:5.4.1. Bahwa mengenai pencantuman Persyaratan prakualifikasidalam RKS perihal SIUP yang secara spesifikmencantumkan bidang pekerjaan pembacaan meter.

KEBERATAN KEENAM: Termohon Tidak Mempertimbangkan PrinsipEfektifitas dan Efisiensi Yang Merupakan Salah Satu MaksudDiundangkannya UU No. 5/1999, sesuai dengan Pasal 3;1.Bahwa Termohon, sebagai garda terdepan yang menjaga agar iklimusaha di Indonesia tetap kondusif ternyata malahmengenyampingkan prinsip efektifitas dan efisiensi yang selama inididengungkan kepada pelaku usaha dalam memberikan putusannya.Termohon dalam putusannya menjabarkan unsur persekongkolanvertikal inter alia, sebagai berikut

Bahwa Termohon, sebagai garda terdepan yang menjaga agar iklimusaha di Indonesia tetap kondusif ternyata malah mengenyampingkanprinsip efektifitas dan efisiensi yang selama ini didengungkan kepadapelaku usaha dalam memberikan putusannya. Termohon dalamputusannya menjabarkan unsur persekongkolan vertikal inter alia,sebagai berikut:5.4.1. Bahwa mengenai pencantuman Persyaratan prakualifikasidalam RKS perihal SIUP yang secara spesifik mencantumkanbidang pekerjaan pembacaan meter.

Untuk itulah aparatpenegak hukum, terlebih lagi aparat Penyidiksebagai garda depan dalam sistem peradilanpidana di Indonesia dituntut pula untuk dibekalipemahaman akan pentingnya scientific crimeinvestigation dengan menggunakan saranateknis dan ilmu pengetahuan lainnya bagikepentingan pembuktian dalam proses peradilan35pidana, seperti kriminalistik, Kedokteran forensik,psikologi, dan lainlain.

.> Dalam menjalankan tugas seharihari, banyak persoalan,tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi, seperti saat ini tengahsaya hadapi di mana saya telah berusaha bekerja dengan baik dalammengemban tugas sebagai garda terdepan dalam penanggulanganbencana alam yang terjadi namun kenyataan yang terjadi saat ini sayaharus berada di muka Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan apayang kami kerjakan, dan jika apa yang saya sampaikan ini mengandungkebohongan maka Tuhan akan menghukum Saya lebih berat

Oleh karena itu para penegak hukum dalam melakukanPenegakan hukum terutama terhadap kejahatan Narkotika haruslah memilikipersepsi dan paradigma yang sama yaitu memberantas peredaran gelap danpenyalahguna Narkotika, karena harapan masyarakat saat ini ada pada pundakpara penegak hukum sebagai garda terdepan dalam melakukan penegakanhukum terhadap kejahatan narkotika.

pemerintah dalam visidan misi telah menegaskan dalam Nawacita butir 3 dan 5menjelaskan, pemerintah berupaya membangun Indonesia daripinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalamkerangka Negara kesatuan dan meningkatkan kualitas hidupmanusia Indonesia;Bahwa salah satu) upaya mewujudkan kesejahteraan umum,tanggung jawab Negara dan Nawacita Pemerintah kepada seluruhlapisan masyarakat diselurunh wilayah NKRI, Negara memberikanpelayanan kesehatan;Bahwa dokter secara umum merupakan salah satu garda

Rajawali Lokasi terletak dibelakang 45 Garda OTO SHM No. 785 352 3.000.000 1.056.000.0 150.00 176.000.000 500.00 176.000.000 Agunan' berupa tanah00 0 0 menurut informasi dariKeetua RTs.dTanggal 500.00 Agunan tersebut akan0 dijadikan jalan tembus ke8041984 Jalan RajawaliAn.Amrah CP.Ketua RT An. HamidahMuslimin081278798909Jl.

kredit seharusnya tugas ADK Yuliana namun saksi mendapat tugasdari Pimpinan cabang Veteran untuk mengumpulkan data debitur yang membuatdokumen administrasi kreditnya; Bahwa tehadap datadata pribadi debitur, saksi yang membuat permohonankreditnya dan memorandum peninjauan agunannya milik Amrah Muslimin adayang belum terpecah; Bahwa agunan yang menjadi jaminan kredit debitur yang berjumlah 312 orang adaberupa Tanah Rawa, ada Tanah Kebun, ada Tanah Kosong, ada Tanah Sawah, adaTanah Jalan di belakang Garda

dokumenadministrasi kredit seolah olah calon Debitur yang 185 (seratus delapan puluhlima) orang tersebut layak diberikan kredit;Bahwa saksi Ishak Suhadi menerangkan, bahwa dokumen administasi kredit calonDebitur 185 orang tersebut telah dibuat memorandum Analisis Agunan yang manaterhadap agunan yang menjadi jaminan dalam dokumen kredit calon Debitur adaberupa tanah rawa seperti lautan, dan ada berupa tanah sawah yang harganyamurah,dan agunan tanah bukit dan agunan yang merupakan jalan tembus dibelakang garda

kreditsejumlah Rp.58.000.000.000, (lima puluh delapan milyar rupiah) dari jumlah kredityang dicairkan dan saksi pergunakan untuk membayar tanahtanah yang menjadiagunan dan membeli alat berat dan untuk makanmakan, beli rumah dan keperluanpribadi dan sisa pencairan kredit yang lainnya ada pada Pejabat BRI Veteran; Bahwa saksi membenarkan bahwa Agunan kredit Debitur 312 ada yang Laut Rawa,ada Tanah Sawah, ada Tanah Kebun, ada Tanah Kosong tidak ada perumahan adaTanah Bukit dan ada Tanah Jalan di belakang Garda

., Advokat/PenasihatHukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan yangberalamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading KecamatanSarolangun Kabupaten Sarolangun , berdasarkan Surat Penetapan Nomor :185/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl .tertanggal 18 Desember 2019 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor185/Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN

., dkk berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilanyang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, KecamatanSarolangun, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penetapan Majelis Hakim NomorHalaman 1 dari 44 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Srl18/Pen.Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 16 Februari 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor18/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 09 Februari 2021 tentang PenetapanMajelis Hakim; Penetapan

Group ILokasi TanahKCP Veteran Team AO Kondisi(m2)Garda OTOmenurut informasi dariKeetua RT1984 jalan tembuskeMuslimin HamidahGubernur kososng yang terbagiHasan didua lokasi yangBastari saling berhadapan, disalah satu lokasi 1/32626 : . . nya sudah ditimbundan yang lainnya1012 kondisi Rawa2007Acmad873 al kelurahan tersebut,lurah menyatakan13 harga tersebutmerupakan harga tanahyang sudah ditimbunKm dari Perumahan OPI(Ogan Permata Indah) Halaman 46 Putusan No.17/TIPIKOR/2012/PT.PLG mah,Husni,BA;Sarkawi

Group ILokasiTanah KCP Veteran Team AOKondisi(m2)Garda OTOmenurut informasi dariKeetua RT1984 jalan tembus keMusliminGubernurHasanBastarikososng yang terbagididua lokasi yang salingberhadapan, disalah satulokasi 1/3nya sudahditimbun dan yang lainnyakondisi Rawa600.000262610122007 Halaman 71 Putusan No.17/TIPIKOR/2012/PT.PLG An. H.AcmadSHM NO. 5.530 600.0 3.318.000. 2.184.3 30.000 165.900.

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak membantuupaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika,padahal Terdakwa sadar dan mengetahui bahwaperbuatan mengkonsumsi Narkotika sangat dilarangdilingkungan TNI, apalagi Terdakwa sebagai INIseharusnya menjadi garda terdepan dalam upayapemberantasan Narkotika, bukan sebaliknya malahTerdakwa ikut mengkonsumsi.3.

., Advokat/PenasihatHukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan yangberalamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading KecamatanSarolangun Kabupaten Sarolangun , berdasarkan Surat Penetapan Nomor :187/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl .tertanggal 18 Desember 2019 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor187/Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN

Bukan hanya sampai disitudalam perkembangan kedepannya, Mahkamah Agung Republik Indonesiamelalui Kamar Tata Usaha Negara, menjadi garda utama dalam mengawalkehormatan dan keluhuran martabat PutusanPutusan Mahkamah AgungRepublik Indonesiaagar dalam pelaksanaannya tidak disimpangi, diabaikanatau dianulir oleh tindakan/keputusan administratif dalam rangka ataubagian pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap;Bahwa dengan adanya Permohonan Uji Materiil

(cetak tebal oleh TERMOHON).Bahwa Putusan PK sebagaimana tersebut di atas menjadi salah satulandmark decision yang dipublikasikan Mahkamah Agung dalamLaporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017.Bahwa berdasarkan Putusan PK tersebut, TERMOHON sangatmengharapkan agar Majelis Hakim PTUN Jakarta dapat menjadiujung tombak dan garda terdepan dalam melindungi lembaga FiktifPositif yang terkandung dalam UU Administrasi Pemerintahan, agarniatan mulia para pembuat UU Administrasi Pemerintahan agarlembaga Fiktif

truck merk fuso 190 ps warna coklat BK 8549 LO dan kunci kontak bermuatan tanah timbun;

Pdl Hitam

Delta Garda Persadaselaku sebagai chief security/koordinator kKemanan di PT. Arara Abadi DistrikNilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Bahwa Saksi SAMSURI HASIBUAN tidak melihat kejadian tindakpidana pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa MARTINUSHULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut.