Ditemukan 6290 data
598 — 440 — Berkekuatan Hukum Tetap
Barito.Ketentuan yang mewajibkan direksi perseroan memperolehpersetujuan terlebih dahulu dari RUPS sebelum melakukantransaksi material.Bahwa ketentuan yang mewajibkan perusahaan memperolehpersetujuan RUPS terlebin dahulu dalam melakukan transasksimaterial adalah ketentuan angka 2 dan angka 3 dalam LampiranKeputusan Ketua Bapepam Nomor KEP02/PM/2001 TentangPerubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Materialdan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (untuk selanjutnya disebutKeputusan Ketua Bapepam
atau nyatanyata bukanlahmerupakan transaksi material yang wajib memperoleh persetujuanRUPS, namun oleh Judex Facti dipertimbangkan sebagai transaksimaterial yang wajib memperoleh persetujuan RUPS perseroan.B.
Bahwa, berdasarkan UUPT, tindakantindakan tertentu dari direksiperseroan yang memerlukan persetujuaan RUPS akan tetapmengikat perseroan walaupun persetujuan RUPS tidak diperoleh;(i)(ii)Berdasarkan Pasal 102 (1) dan (4) UUPT, perbuatan hukumtertentu oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebihdahulu dari RUPS.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal102 ayat (4) perihal persetujuan RUPS dan Pasal 117 ayat (2)Hal 63 dari 73 hal. Put. Nomor 1150 K/PDT/2015(iii)perihal persetujuan Dewan Komisaris. Sekalipun Direksi telahmelakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS ataudewan komisaris sebagaimana diharuskan oleh UUPT atau AD,namun perbuatan hukum dimaksud tetap mengikat Perseroansepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum dimaksud tetapmengikat pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beriktikadbaik.
RUPS luar biasa yangdiadakan bukan secara spesifik memberi persetujuan untuk pembelian secarasewa beli kapal MV.
48 — 44
Perumahan NTB.Prima adalah Terlawan 1.Bahwa selama menjadi Direktur PT.Perumahan NTB.Prima sampai padatahun 2002 akhir Terlawan 1 tidak mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) walaupun telah berkalikali diminta/diingatkanagar mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana biasanya Rapat Umum Pemegang Saham tiap tahun yangdilakukan oleh Perusahaan berupa Perseroan Terbatas.Bahwa oleh karena Terlawan 1 tidak melaksanakan RUPS sebagaimanabiasanya diadakan oleh Perusahaan Perseroan dan oleh
karena adanyahalhal penting seperti pertanggung jawaban keuangan,LaporanKeuangan terkait dengan usaha perusahaan yang harus diselesaikanlewat RUPS Perseroan, maka Pengurus lainnya dari PT.
Prima mengadakan RUPS dengan terlebih dahulu memohonljin/Penetapan kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk dapatdilaksanakannya RUPS yang disebut dengan RUPS Luar Biasa.Bahwa atas permohonan Para Pengurus PT. Perumahan NTB Primatersebut maka keluar Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :10/PDT.P/2003 tanggal 12 April 2003 dan atas Penetapan tersebutdiadakan RUPS Luar Biasa.3.
Bahwa dalam RUPS luar biasa tersebut didapat suatu keputusandiantaranya:Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTRPelawan 1 diangkat selaku : Direktur PT. Perumahan NTB. Prima;Pelawan 2 diangkat selaku : Komisaris PT. Perumahan NTB. Prima.4.
Bahwa atas hasil RUPS Luas Biasa tersebut Terlawan 1 keberatan danmengajukan gugatan pembatalan RUPS Luas Biasa tersebut di PengadilanNegeri Mataram dan terjadilah sengketa/perkara atas hasil RUPS Luar Biasatersebut sampai pada tingkat Mahkamah Agung/Kasasi dan bahkan sampaipada Tingkat Peninjauan Kembali, yang pada intinya Amar putusanputusannya berbunyi :l.
50 — 10
;Bahwa Bapak PARA TERGUGAT menyewakan Gudang tersebut kePENGGUGAT dan untuk membayar uang sewanya PENGGUGATuntuk membayar sejumlah uang kepada Bapak PARA TERGUGAT,kemudian Bapak PARA TERGUGAT meminta PENGGUGAT untukmembayar setiap tahun PBBnya;Bahwa Jadi gudang tersebut bukan aset PENGGUGAT ;Bahwa Bapak Dominicus Chandra adalah sebagai Pemegang Sahamsebanyak 30 % ;Bahwa Pada tahun 2006 ada RUPS ;Hal. 14dari 31. Hal. Put.
Foto copy Surat Undangan RUPS PT Kwinto Viratus yang ditujukan KepadaTergugat dan Dra Lisa Ratna Kusnadi Per tanggal 1 september2015,selanjut nya bukti surat tersebut diberitanda T8.;. Foto copy Tanggapan atas somasi /teguran dari Trimurti Law Office pertanggal 4 September 2015 Dari Petrus Paulus Chandra,selanjut nya buktisurat tersebut diberi tanda T9.
;Foto copy Salinan penetapan Pengadilan Jakarta Timur no04/Pdt.P/Rups/2015/PN Jkt.Tim tanggal 16 Februari 2016,selanjutnya buktisurat tersebut diberi tanda T25.;Foto copy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTKwinto Viratus yang ditujukan Kepada Komisaris Ir. Tekky Iskandar Budisetiadan Direktur Ir. Henry Gunawan karnadi tertanggal 23 Februari2016,selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T26.
;Bahwa saksi pernah bicarabicara dengan Bapak PARA TERGUGATmengenai PENGGUGAT ia menyatakan bahwa RUPS tidak pernahdilaksanakan .;Hal. 2idari 31. Hal. Put.
itu selain pelepasan tanggungjawadalam RUPS itukan dibicarakan aset Perusahaan, pendapatan rugilaba, menyetujui atau tidak menyetujui perubahan pengurusan sertapenghapusan hutang ;Bahwa saksi tidak tahu siapa pengurus terakhir PT.
48 — 28
Salinan Akta PernyataanKeputusan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36tanggal 21 Oktober 2008Notaris NURBANI ALAM,SH. ;2. Fotocopy Minuta AktaPernyataan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36tanggal 21 Oktober 2008Notaris NURBANI ALAM,SH. ;Tetap terlampir dalam berkas perkara 34. Menetapkan agar Terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) ;IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerangtanggal 10 Agustus 2009, Nomor821/Pid.B/2009/PN.TNG, yang amarnya berbunyisebagai berikutI.
Fotocopy Minuta Akta PernyataanKeputusan RUPS PT. Pintatec CeriaNo. 36 tanggal 21 Oktober 2008Notaris Nurbani Alam, SH.
Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21 Oktober 2008Notaris Nurbani Alam, SH. ;V. Fotocopy Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPSPT. Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21 Oktober 2008Notaris Nurbani Alam, SH. ;Tetap terlampir dalam berkas ;5.
Menetapkan barang buktiberupaSalinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21 Oktober2008 Notaris Nurbani Alam, SH. ;Fotocopy Minuta Akta Pernyataan KeputusanRUPS PT. Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21Oktober 2008 Notaris Nurbani Alam, SH.(Legalisir) ; Tetap terlampir dalam berkas20perkara ;7.
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Pajak, yang berbunyi :Halaman 15 alinea9s.d13: bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap datadata yangdisampaikan Pemohon banding berupa Jurnal, Buku Besar dan vouchervoucher, diketahui piutang pemegang saham (Sudwikatmono) sebesarRp. 3.175.154.597,00 kepada PT Megarimba Karyatama dialihkankepada Pemohon Banding sebagai tambahan setoran modal;bahwa tambahan setoran modal dari pemegang saham (Sudwikatmono)tersebut belum dibuat aktanya karena belum sampai dibuat Berita Acarapada tingkat RUPS
Sedangkan penyetoran dalambentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan sebagaibadan hukum dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yangditunjuk oleh RUPS. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uangHal. 9 dari 15 hal. Put.
2006harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis ataumacam, status, tempat kedudukan dan lainlain yang dianggap perlu demikejelasan mengenai penyetoran tersebut.Ayat (2)Yang dimaksud dengan ahli yang tidak terikat pada perseroan adalah orangperseorangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah yangberdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untukmenilai harga benda tersebut.Pasal 34(1) Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkankeputusan RUPS
.(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuansebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada Komisaris untuk waktupaling lama 5 (lima) tahun.(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sewaktuwaktu dapat ditarik kembali dalam RUPS.Bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.07584/PP/M.V/15/2006 tanggal 14 Februari 2006 diketahui MajelisPengadilan Pajak tidak pernah memeriksa bukti yang sah mengenai telahdiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
136 — 65
EnergindoMineral " Nomor 04 tertanggal 11 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapanDjasmin, SH, MH Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU36364.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 27 Juni 2008 ; 2 Bahwa pada bulan Januari 2010, Penggugat mendapat relaas panggilan sidang diPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PSTkarena digugat oleh Tergugat I yang bertindak sebagai Direktur PT.Puteri Meadengan dasar adanya hasil RUPS
amar putusan sebagai berikut :DALAM KONPENS I : 7 222 n nnn nnn nen cence ccs ceceDALAM EKSEPSI : 222 nnn nnn nnn n een cence ne ncn Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VII ; DALAM POKOK PERKARA : 2 22 nine nnn nnn nen neces1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2 Menyatakan sah dan berharga bukti P1 sampai dengan P.30 dan buktiP32 sampai dengan P.53 ; 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat Vdan Tergugat V membuat Pernyataan Keputusan RUPS
sebagaimanatertuang didalam Akta yang dibuat oleh Tergugat VII No.123 tanggal 17Oktober 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Penggugat ; 4 Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Puteri Mea yangtertuang didalam Akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat olehTergugat VI dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Puteri Mea yangtertuang didalam Akta No. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuatoleh Tergugat VII adalah tidak sah dan batal demi hukum ; 5 Menyatakan Tergugat II
Bahwa oleh karena putusan dalam perkara TUN tersebut telah berkekuatan hukumtetap dan seluruh produk RUPS yang dilakukan oleh para Tergugat telah puladinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka kloplah sudah gugatan yangdiajukan oleh Tergugat I ic.
banding atau kasasi ; Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalamperkara ini ; 3 Menyatakan perbuatan TergugatI menggugat Penggugat dan Bupati BaritoTimur dalam perkara No. 512/PDT.G/2009/PNJKT.PST dengan dasar AktaNo.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan Akta PernyataanKeputusan RUPS
267 — 177
Bahwa Pelawan merupakan Direktur pada PT.KartiniMandiri Group berdasarkan akta pendiri nomor 04 tertanggal 03Februari 2018 bahkan pemilik saham dalam PT.Kartini Mandiri Group ;5,2 Bahwa dengan kesepakatan dalam akta pendiri perusahaansegala bentuk penyelesaiyan perusahaan harus diselesaikan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS) baik dalam segi keuanganperusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalamperusahaan bahkan melakukan kontrak dengan perusahaan lainHal 2.
Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sonseharusnya harus ada persetujuan dari rapat unum pemengang saham(RUPS);5.3. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan danTerlawan Il dalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusanpengadilan negeri sorong Nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor :81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019 tersebut sangatmerugikan pelawan;5.4.
Bahwa dalam Akta Pendiri Perusahaan segala bentuk penyelesaianPerusahaan harus diselesaikan dalam RUPS (Point 5.2)Hal 4. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son3. Bahwa Tindakan hukum yang dilakukan oleh TERLAWAN danTERLAWAN II dalam bentuk Eksekusi (Putusan PN atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2019 Jo. Putusan PT. Jayapura atas Perkara Nomor 81/Pdt/2019 PT.JAP sangat merugikan Pelawan (Point 5.3)4.
terhadap Point 5.2 gugatan Pelawan.Bahwa terkait dengan pointpoint kesepakatan yang ada dalam AKTAPENDIRIAN PERUSAHAAN (keuangan, kontrakkontrak dll) harus diselesaikanmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Saya merupakanRANAH (Hak dan Tanggung Jawab) Pendiri, Pemilik atau Pesero Perusahaan.sementara Posisi saya adalah sebagai MITRA KERJASAMA Ibu GraciellaMarsiana Caecillia Adisusanto yang dalam Surat Perjanjian Kemitraan tersebutselaku Direktur PT.
) baik dalam segi keuangan perusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalam perusahaan bahkan melakukan kontrakdengan perusahaan lain seharusnya harus ada persetujuan dari rapat umumpemengang saham (RUPS); Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan dan Terlawan Ildalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusan pengadilan negeri sorongNomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo.
90 — 48
Bahwa, selanjuinya Penggugat menyetujui penawaran dari Tergugat Ilterurai diatas, sebagai tindak lanjutnya tindakan pembelian sahamtersebut dilakukan dengan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)yang akta dan berita acaranya di lakukan di Notaris YOHANAMENGGALA SH sebagaimana terbukti dengan Akta Notaris Jual BeliSaham Nomor : 2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 danAkata Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Garmenindo Textile Industri Nomor : 70 tertanggal 30 September 2018.
Bahwa, Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor : 2861/L/IX/2016tertanggal 30 September 2016 dan Akata Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Garmenindo Textile Industri Nomor :70 tertanggal 30 September 2018 yang dibuat dihadapan NotarisYOHANA MENGGALA SH, telah mendapat pengesahan olehKementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor : AHUAH.01.030090189 tertanggal 18 Oktober 2016. ( Bukti P.5).3.
Bahwa, oleh karena Tergugat dan Tergugat Il tidak ada niat beriktikadbaik untuk menyelesaikan kasus ini, dan selalu berbuat curang kepadaPenggugat maka sudah selayaknya Penggugat menyeret mereka kePengadilan Negeri Pekalongan, agar Penggugat memperoleh keadilan.Bahwa, oleh karena Penggugat berdasarkan Akta Notaris Jual Beli SahamNomor : 2861/L/1X/2016 tertanggal 30 September 2016 dan AkataBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.
untukdihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka kami mohon Bapak KetuaPengadilan Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memeriksa danmengadili perkara ini, dengan memberikan putusan sebagai hukum yaitusebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan menurut hukum, Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor:2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dan Akata Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Menuangkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalamsuatu Akta Notaris, dengan kata lain Notaris dalam hal ini tidak memilikiperan Aktif hanya mendengar dan turut menghadiri untuk menjaminkepastian tanggal, pihakpihak yang menghadiri RUPS, dan pihakpihakyang menandatangani Akta, sehingga dengan demikian Akta Notarisdapat dikatakan Otentik.Karenanya segala keteranganketerangan dan keputusan yangdihasilkan pada saat pelaksanaan RUPS tersebut merupakan hasilHalaman 16 Putusan No. 106/Pdt/2019/
141 — 24
Tanpa ditandatangani Risalah/ Berita Acara RUPS yang dibuat denganakta Notaris, adalah akta otentik.
Beli Saham, Para Pihak harus hadir;Bahwa jual beli saham bisa dilakukan sebelum atau sesudahdiadakannya RUPS.
Tanpa adanya jual beli saham, makatidak bisa merubah RUPS.
Yangterpenting, jual beli saham adalah sebagai dasar yang digunakan olehpemegang saham yang baru untuk menghadiri RUPS;Bahwa apabila memang ada nama baru yg masuk, harus melalui jual belisaham, baru kemudian di sahkan dalam RUPS.
;Bahwa di dalam peralihan saham, harus dimuat dalam suatu BeritaAcara dan Berita Acara tersebut dibuat di luar RUPS, kemudian dibuat didalam RUPS yang dibuat dihadapan Notaris.
115 — 55
Indo Veneer Utama, hal permohonanPengadaan Rapat ;2 (dua) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama No. 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariatidan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanahatas nama PT.Indo Veneer dan PT.Indo Veneer Utama;1 (satu) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunandan RUPS Luar Biasa; 1 (satu) lembar Surat No.003/Pers.Um/IVU/II/2008
Indo Veneer Utama No. 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariatidan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanahatas nama PT. Indo Veneer dan PT..Indo Veneer Utama;1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunandan RUPS Luar Biasa ; Hal 23 dari 52 hal Put.
Indo Veneer Utama,berisi menanggapi Surat Terdakwa I Agus Sutanto tanggal Agustus 2008mengenai keabsahan Ari Sutanto selaku Direktur PT.Indo Veneer Utama,bahwa bertindak atas nama RUPS tanggal 05 Juli 2007 berdasarkan Pasal 1235Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama selaku Direktur berhak mewakiliPerseroan dan menjalankan tindakan baik mengenai kepengurusan maupunkepemilikan perseroan.
Indo Veneer Utama No. 003/VU/RUPS/V/2008tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariati danTerdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas namaPT. Indo Veneer dan PT.Indo Veneer Utama; 1 (satu) lembar Surat PT.
Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008 tanggal 5Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunan dan RUPS Luar1 (satu) lembar Surat No.003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25 Februari 2008mengenai informasi tentang Pemblokiran SHGB dan Prosedur PengurusanPerpanjangan SHGB No. 1 dan SHGB No.2 ;1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten Karang Anyar No.600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari Sutanto, perihal permohonan ;1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama No. 007.
PT. BARAMUDA BAHARI
Termohon:
1.HISAKO DEWANTO
2.MICHELLE SAORI DEWANTO
3.JESSICA KAORI DEWANTO
4.ISSAC TETSUSEI DEWANTO (dibawah umur) qq. HISAKO DEWANTO selaku Ibu Kandung anak ISSAC TETSUSEI DEWANTO
127 — 32
Baramuda Bahari ;
- Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT.
Baramuda Bahari dengan agenda sebagai berikut :
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dasar dan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sehingga, Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor diubah menjadi:
Direksi wajib meminta persetujuaan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan utang atau sebagian besar kekayaanPerseroan.b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan ayat 1 tidak bolehmerugikan Pihak Ketiga yang beritikad baik.2.
Pasal 102 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentangPerseroanterbatas, dikutip sebagai berikut :(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :a. mengalihkan kekayaan Persertoan atau,b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakanlebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihPerseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain ataupun tidak.(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan
Pasal 61 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas, dikutip sebagai berikut:(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke pengadilan apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggab tidak adil dan tanpa alasan yang wajarsebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau DewanKomisaris.(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlajukankepengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan."
Direksi wayib memintapersetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utangatau sebagian besar kekayaan Perseroan.b. Perbuatan hukumsebagaimana dimaksudkan ayat 1 tidak boleh merugikan Pihak Ketigayang beritikad baik.Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 434/PDT/2020/PT.BDG2.
Pasal 102 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentangPerseroanterbatas, dikutip sebagai berikut :(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Persertoan atau.b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakanlebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihPerseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitansatu sama lain ataupun tidak.(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan
kegiatan usahanya yang utamasebagaimana dilentukan dalam Anggaran Dasar; RUPS yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak dilakukan di Kota Bandungsebagaimana diketahui RUPS dilakukan di kantor Notaris Shella Falianti, SH.di Jakarta ; 11.
Bahwa dalam Angka 10 Gugatan a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwapenerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) karena RUPS yang dilakukantidak sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPT ; Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu RUPS ;283.
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukankegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana sahamPerseroan dicatatkan. (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semuapemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu
, RUPSdapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jikakeputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
Tembusan Berita Acara RUPS atau akta Pernyataan Keputusan RUPS, yangmenyetujui pembubaran Perseroan dan pengumuman pembubaran dalam suratkabar, jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau jangkawaktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telahberakhir; 2.
KTE untukmenghadiri RUPS PT. KPC.17.Surat tanggal 24 April 2006, No. 025/A3/KTE/04/06, Dirut PT.KTE menyampaikan kepada Dirut PT. KPC tentang tambahanAgenda Pembahsan RUPS, diantaranya rencana penjualan 5 %saham PT. KTE.18.Surat tanggal 26 April 2006, surat Direktur PT. KPC kepadaDireksi PT. KTE Npo. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS LuarBiasa PT. KPC termasuk rencana penjualan saham 5 % milik PT.KTE.19.Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPS PT.
KTE (Keputusan ParaPemegang Saham),tanggal 24 November 2009 ;RUPS PT. KTE 57 Januari 2010, laporan keuangan PT. KTE,RUPS setuju, salah satunya untuk Rencana PT. KTEmemberikan pinjaman kepada Pemkab Kutim sebesar Rp. 50milyar dari keuntungan perusahaan tahun 2008 ;Laporan Auditor Independen Kantor akuntan Publik Purwantana,Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Yaoung), Keuangan PT.
KPC tentang tambahanAgenda Pembahsan RUPS, diantaranyarencana penjualan 5% saham PT. KTE.Surat tanggal 26 April 2006, surat DirekturPT. KPC kepada Direksi PT. KTE Noo. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS Luar BiasaPT. KPC termasuk rencana penjualan saham5 % milik PT. KTE.Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPSPT. KTE, hasil RUPS mengangkat AnungNugroho dan Apidian Triwahyudi masingmasing selaku Dirut dan Direktur PT.
KTE tanggal 26Oktober 2009;e Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT.KTE (Keputusan Para PemegangSaham),tanggal 24 November 2009 ;e RUPS PT. KTE 57 Januari 2010, laporankeuangan PT. KTE, RUPS setuju, salahsatunya untuk Rencana PI. KTEmemberikan pinjaman kepada Pemkab Kutimsebesar Rp. 50 milyar dari keuntunganperusahaan tahun 2008 ;e Laporan Auditor Independen Kantor akuntanPublik Purwantana, Sarwoko & Sandjaja(Ernst & Yaoung), Keuangan PT.
Syafiie No. 5 Bukit DuriJakarta Selatan, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengajamemakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah olah surat itu asli dantidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian,yang dilakukan dengan cara cara atau uraian perbuatan sebagaiberikut :e Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 bertempat di Kantor PT.Samyang IDB telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
IDBBio Research Development, dimana dalam RUPS tersebut dibahasmengenai 6 (enam) agenda yang telah disetujui danditandatangani oleh para pihak yang hadir dalam RUPS tersebut,yaitu:1 Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroanPeningkatan modal dasar perseroan PT. Samyang IDBPeningkatan modal ditempatkan dan modal disetor PT. Samyang IDBPerubahan masa jabatan anggota direksinA FB W WNPerubahan masa jabatan anggota komisaris6 Perubahan susunan pengurus PT.
Samyang IDBSelanjutnya dalam rapat tersebut ditunjuk terdakwa untuk membuat ataumemproses lebih lanjut hasil keputusan RUPS tersebut ke hadapan Notaris,dimana terdakwa menambahkan (satu) agenda dalam Berita Acara RUPStanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernah dibicarakan maupun disepakati padaRUPS tersebut, yaitu mengenai persetujuan jualbeli saham, kemudianterdakwa menggunakan Berita Acara RUPS tersebut di Notaris, sehinggaterbitlah akta Nomor 120 tanggal 31 Maret 2011 yang dibuat di hadapanNotaris
Samyang IDB karena isi akta Nomor 120tanggal 31 Maret 2011 tersebut tidak benar karena tidak sesuaidengan hasil agenda rapat RUPS PT. Samyang IDB yang telahdiselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2011. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 263 Ayat (2) KUHP11Il.Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yangpada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmemutuskan : 1 Menyatakan Terdakwa Mr.
UU PT.10.Bahwa PP 45 ini tidak dapat dilaksanakan dalam hal pembelian11kembali saham tidak ada persetujuan RUPS. Pasal 38 ayat 1 UU PT.Padahal PP 45 ini bersifat memaksa..Bahwa PP 45 ini Merugikan Negara.
Bahwa Pasal 8 ayat (4) PP 45/1995 tidak dapat dilaksanakan dalamkondisi pembelian kembali saham sudah lebih dari 10% (sepuluhpersen) atau pembelian kembali saham lebih dari 10% (sepuluhpersen) dan tidak mendapatkan persetujuan dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Halaman 12 dari 42 halaman.
Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkantindakan dari Direksi PT BEI yang melakukan pembelian kembalisaham milik Pemohon dengan menggunakan harga nominal,tanpa persetujuan RUPS, tanpa akta pengalihan hak dan tidakmemberikan dividen selama Pemohon memiliki saham PT BEI.2.
Izin pemeriksaan daftar pemegang saham, risalah RUPS danlaporanlaporan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal100 ayat (4) UUPT 2007;.
BEI yang melakukan pembeliankembali saham milik pemohon dengan menggunakan harga nominal tanpapersetujuan RUPS, tanpa kata pengalinan hak dan tidak memberikandeviden selama pemohon memiliki saham di PT.
., Notaris sertaKeputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29 September 2004 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatasmaupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dari TergugatRekonvensi berikut pendaftaran pendaftaran, pemberitanuan pemberitahuan, pengesahan pengesahan, dan/atau persetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnyahingga sampai saat ini, mengandung cacat hukum;Menyatakan batal hasil
Feby RubeinHidayat, S.H., Notaris serta Keputusan Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusia Nomor: C25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29September 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas maupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dariTergugat Rekonvensi berikut pendaftaran pendaftaran, pemberitahuan pemberitahuan, pengesahanpengesahan, dan/atau persetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnyahingga sampai saat ini;Menetapkan dan menunjuk
Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris sertaKeputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29 September 2004 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatasmaupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dari TermohonPeninjauan Kembali berikut pendaftaran pendaftaran, pemberitahuan pemberitahuan, pengesahan pengesahan, dan/atau persetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnyahingga sampai saat ini, mengandung
Nomor 672 PK/Pdt/2018September 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas maupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dariTermohon Peninjauan Kembali berikut pendaftaran pendaftaran,pemberitahuan pemberitahuan, pengesahan pengesahan, dan/ataupersetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periodeberikutnya hingga sampai saat ini;6.
/RUPS LB.e Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uangdan pencairan uang BUMD untuk kepentingan pribadidalam perjanjian kerjasama PT.
Indrapuri Wahana Asia ;Bahwa pada waktu RUPS tahun 2008 belum terlihat adanya kerjasama, danpada waktu laporan tahun 2009 baru terlihat kerjasama tersebut ;Bahwa setahu saksi RUPS dilakukan diawalawal tahun tetapi laporannyadipertengahan tahun ;Bahwa direktur PT.
Indrapuri Wahana Asia itu dibuat sebelum RUPS atau setelah RUPS ;Bahwa saksi tidak tahu sebelum RUPS ada Gransi SKBDN, yang saksi tahu adaSKBDN yang nilainya + Rp 2 Milyar yang kegunaannya untuk pembiayaanpupuk, saksi lihat karena ada lampirannya ;Bahwa usaha penyaluaran pupuk itu setahu saksi diberikan pada perorangan ;Bahwa PT.
atausebelum RUPS ;Bahwa saksi tidak tahu kredit macet PT.
Setya Sarana Makmur yang didirikan olehPenggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan suatuperbuatan hukum; Bahwa saksi mengetahui rapat unum pemegang saham PTSetya Sarana Makmur karena saksi bersama denganpenggugat dan Tergugat ada menantangani berita acara danjuga daftar hadir;Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pat.G/2018/PN Tbt Bahwa sebelumnya RUPS dilaksanakan Penggugat pernahdatang sendiri berjumpa dengan Tergugat II untukmembicarakan perubahan kepemilikan saham; Bahwa tugas
Tergugat II dan saksi yaitumenyiapkan daftarhadir yang kemudian membacakan hasil RUPS danmenandatagankan kepada semua yang hadir; Bahwa sebelum ditandatangani semua dokumen wajibdibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu; Bahwa pada saat dibacakan dan kemudian ditandatanganitidak ada pihak yang keberatan; Bahwa PT Setya Sarana Makmur didirikan dengan tujuaningin membangun perumahan subsidi bukan untuk perumahankomersial sebagaimana perumahan Cemara Indah Resdience; Bahwa saski mengatahui penjualan
ini dan/atau anggaran dasar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 sampai dengan Pasal91 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas mengatur tentang Pengertian dan Kedudukan RUPS,Kewenangan RUPS, tempat Penyelenggaraan RUPS, Hak Bersuara danPengambilan RUPS, Bentuk RUPS, dan Kuorum dalam RUPS sertaPengambilan Keputusan Dalam RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasyaitu:1) Pemindahan
SetyaSarana Makmur dengan akta pendirian Nomor: 25 tertanggal 5 Februari2018 yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia sesuai dengan Keputusannya tertanggal 10 Februari2018 dengan Nomor: AHU0007228.AH.01.TAHUN 2018 bahwa dalamberita acara RUPS tersebut di hadiri oleh pemegang saham sebanyak Rp.125 (Seratus dua puluh lima) Lembar saham yang dimiliki oleh PT.
SetyaSarana Makmur dengan demikian seluruh pemegang saham telah hadir,bahwa dalam Rapat RUPS tersebut telah disepakati untuk melakukanPerubahan Domisi/Alamat Kedudukan Perseroan, Penjualan Pengalihanhak atas saham dan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan TerbatasSetya Sarana Makmur;Menimbang, bahwa dari Berita Acara RUPS PT. Setya SaranaMakmur Nomor: 202 tertanggal 29 Agustus 2018 tersebut di sepakati halhal sebagai berikut:1.
.; ~e Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, yang berbunyi:1 Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan2 Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan: Hal 7.
) Tahunan dan RUPS LuarBiasa PT Indotruba Tengah tanggal 10 Mei 2013 (sebagai pelaksanaan dariPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 601/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.tanggal 12 Desember 2012), yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham PTIndotruba Tengah, yaitu: PT Mulia Agro Persada (50%); PT Anugerah SumberMakmur (25%); dan PT Minamas Gemilang (25%), terkemuka bahwa tidaktercapainya keputusankeputusan yang tertuang dalam agenda RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa PT Indotruba Tengah karena PT Anugerah
Indotruba Tengah secara jelas mengaturbahwa organ perseroan yang disyaratkan persetujuannya untuk pemindahan hak atassaham adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dengan demikian, penerapanketentuan Pasal 59 ayat (1) UndangUndang PT seharusnya adalah dengana pemegang saham yang akan menjual sahamnya menyampaikan permohonanpersetujuan dalam suatu RUPS untuk menyetujui rencana penjualan sahamnya;b jika RUPS tidak memberikan persetujuan dalam waktu 90 (sembilan puluh) harisejak tanggal RUPS tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) UndangUndang PT,RUPS dianggap menyetujui rencana penjualan saham oleh pemegang sahamtersebut.
dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS= Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan :Hal 179, Putusan no.85/PDT.G/2013/PN.JKT.PSTa.
Bentuk RUPS : RUPS LB ;
Mata Acara :
| Jenis Modal | Permodalan Terakhir | Setelah Perubahan dengan RUPS LB | ||||
| Modal Dasar | Rp 6.000.000.000 | | Rp 34.697.000.000 | |||
| Modal Disetor & Ditempatkan | Rp 6.000.000.000 | | Rp 18.735.000.000 <Sehingga Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar menjadi : | |||