Ditemukan 2371 data
163 — 23
Majelis Hakimberpendapat tidak diharuskan semu ahliwaris ditarik sebagai pihak ( PutusanMahkamah Agung No. 1218 K/Pdt/1983 ) ;Menimbang, bahwa uraian tersebut, terhadap Eksepsi No. 1 haruslahditolak;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi No. 2 dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapatsudah masuk pokok perkara , sehingga masih diperlukan pembuktian ;Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi ini haruslah ditolak ;DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa maksud
Terbanding/Tergugat I : TURIJAN
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK
Terbanding/Tergugat III : SRI EKO INDAHATI, SH
Terbanding/Tergugat IV : FERI DARMAWAN, SH
Terbanding/Tergugat V : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DJKN KEMENTERIAN KEUANGAN RI CQ KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
Terbanding/Tergugat VI : Dr. INTAN TRAGEDIANTIE PERTAMI
Terbanding/Tergugat VII : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
122 — 38
kaedahhukum bahwa apabila barang sengketa telah dikuasai oleh pihak pembellilelang maka upaya hukum yang harus dilakukan adalah mengajukan gugatanbiasa bukan bantahan/perlawanan sebagaimana bunyi pertimbangannya :Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26 November1964 atau eksekusi yang telah berlangsung pada tanggal 21 Mei 1960;Halaman 8 dari 20 halaman putusan nomor 234/Pdt/2021/PT SMGJudexfacti telan menempuh acara yang salah, sebab eksekusi telahberlangsung, atau sebenarnya eksekusi Semu
DWI HARY PANGESTU Bin WAGIMAN
Termohon:
KAPOLSEK PAGEDANGAN
54 — 13
mirip dengan dengansidang pemeriksaan perkara perdata seolah olah pemohon bertindaksebagai penggugat sedang pejabat yang bersangkutan berkedudukansebagai tergugat, akan tetapi ditinjau dari segi hukum tidaklah demikian,secara formal kedudukan dan kehadiran pejabat yang bersangkutandalam pemeriksaan sidang praperadilan bukan sebagai pihak dalamperkara perdata, melainkan hanya untuk memberi keterangan sebagaibahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan , sehinggakedudukannya mirip sebagai tergugat semu
atau terdakwa semu ;Menimbang, bahwa lembaga pra peradilan adalah merupakanlembaga yang bertujuan untuk mengawasi secara horizontal prosespenegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umumterutama dalam penggunaan upaya paksa agar dalam pelaksanaan upayapaksa tersebut hak azasi tersangka terlindungi, dimana Undang Undangtelah menentukan secara limitative kewenangan lembaga praperadilansebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHAP;Menimbang, bahwa setelah Hakim Pra Peradilan membaca danmempelajari
I Ketut Daper, SE
Tergugat:
1.I Gede Sukarman, SE,MBA
2.Nyonya Ni Wayan Wenny Setianingsih
3.Dewa Putu Cintiadnyana
Turut Tergugat:
1.Lazarus Birehina, SH,M.Kn
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
106 — 66
Hakim berpedoman pada kaedah hukum putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 275K/PDT/2004 tanggal 29 Agustus 2005 yangHalaman 44 dari 55 Putusan No: 458 / Pdt.G / 2019 / PN Sgrpada pokoknya berbunyi demikian pula ternyata bahwa terjadinya surat jual bellitanah dan rumah sengketa tersebut, bermula dari masalah hutang piutangkemudian dengan menjaminkan tanah dan rumah sengketa tersebut karena tidakdapat dilunasinya hutang itu lalu dijadikan jual beli, maka penanjian tersebutmerupakan penanjian semu
pernanjian hutang piutang.Dengan demikian Penggugat berada dalam posisi lemah dan terdesak sehinggamenandatangani suratsurat tersebut yang telah memberatkannya dan dapatdisimpulkan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian sebagai kehendaksatu. pihak serta merupakan penyalahgunaan keadaan (misbruik vanomstandigheden);Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa jual beli tanah yang berasal dari hutang piutangdengan jaminan tanah merupakan perjanjian semu
45 — 44
tersebutdinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat/untuk diberlakukan;Bahwa karena kekurang hatihatian Turut Tergugat didalam penerbitankedua sertipikat atas tanah sengketa. patut diduga Turut Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa menurutketerangan para tetua/pengelingsir bahwa Kakiyang DewaPutu Samplog tidak ada memiliki tanah di persil No. 44, Klas Ill, Luas 7800M2, di Sekar Taji Klod, Banjar Dinas Pasek, Desa Kubutambahan.Bahwa jual beli antara Tergugat dengan Tergugat II adalah jual beli semu
,dimana diawali dari Tergugat Ill memperoleh jasa pengurusan sertipikattanah dari Dewa Putu Gejer (alm) dan Dewa Putu Sudarsana ( Tergugat),kemudian disertipikatkan ke atas nama TERGUGAT Il ( Gede HariyadiSatyagraha ) dengan dibuatkan jual beli semu oleh Tergugat Ill selakuNotaris/PPAT, dimana TERGUGAT II adalah anak kandung dari TergugatIII.Bahwa oleh karena kedua sertipikat tersebut ( yaitu Sertipikat Hak MilikNomor : 679 Desa Kubutambahan, luas 7.800 M2, atas nama GEDEHARIYADI SATYAGRAHA, petunjuk
226 — 77
Ali UsmanHarahap, Sekretaris Daerah Pemkab Labuhanbatu berlarutlarut ataupengentian penyidikan semu karena tanpa perencanaan waktupenyelesaian penyidikan, sehingga menimbulkan kesan penyidikandilakukan atas dasar suka atau tidak suka, dipantau ataupun tidakdipantau, karena tidak berpedoman dengan Pasal 8 huruf d juntoHalaman 13 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.RapPasal 17 ayat (2) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang intinyamengatur
diterbitkannyaSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:S.Tap/86.a/X1V2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014,menunjukan PARA TERMOHON melakukan sikap pembiaranyang didasari rasa suka atau tidak suka terhadap perkaratersebut untuk dilanjutkan/diserahkan kepada Penuntut UmumKejaksaan Negeri Rantauprapat, terlebih kinerja hukum penyidiksejak 26 Mei 2014 hingga 3 Desember 2014 tidak ada atau jikadikonstruksikan sebagai bentuk penghentian penyidikan, dapatdimaknai sebagai bentuk penghentian penyidikan semu
SOEJONO CANDRA
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
148 — 68
tidakadanya bukti pembayaran Pajak 5 % dalam Surat Setoran Pajak sebagaiPenjual dan Surat Setoran Pajak 5 % yang dibayarkan Terlapor danTerlapor Il sebagai Pembeli kepada Negara, dan Tidak adabuktiPendaftaran pada Kantor Pertanahan Sidoarjo sesuai PP NO. 24 TAHUN1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa rumah yang dijaminkan Pemohontelah dijual dan dibalik nama menjadi nama Terlapor atau Terlapor Il,sehingga Jual Beli rumah yang dilandasi Hutang piutang adalah dilarang,dan dikategorikan sebagai jual beli semu
atau jual beli purapura,demikian pula perbuatan hukum jual beli purapura dibuat oleh Terlapor dan Terlapor Il dengan memaksa Pemohon untuk menandatanganinyakarena Jual Beli Buldozer Komatsu D85 Type P21dinyatakan sebagaihutang piutang dan Terlapor dan Terlapor II meminta jaminan, sehinggajual beli tersebut adalah jual beli semu atau purapura sebagaimanaputusan MA yang telah ada sebelumnya yaitu Yurisprudensi MA No.2271 KI/SIP/1982 TGL. 0309198:Pe3 juncto putusan MA no.78.PK/PDT/1984 TGL. 09041987
Terbanding/Penggugat : ROHANI LUMBANTOBING
Turut Terbanding/Tergugat III : Stephanus Rumahorbo
Turut Terbanding/Tergugat II : Naike Rumahorbo
55 — 33
Dengan kata lain,alat bukti yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung faktafakta konkretdan relevan atau bersifat prima facie, yaitu membuktikan suatu keadaan atauperistiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa.Sedangkan fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikansebagai hal yang semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untukmembuktikan sesuatu kebenaranBahwa berdasarkan halhal yang terungkap di persidangan terdahulu dandikaitkan dengan halhal
yang Pembanding uraikan diatas, maka jelas gugatanTerbanding dahulu tidak diajukan berdasarkan pada fakta yang konkret danrelevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yangHalaman 30 dari 37 Putusan Nomor 310/Pdt/2019/PT MDNberkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan, melainkan hannyagugatan yang didasarkan pada fakta yang abstrak dalam hukum pembuktiandikategorikan sebagai hal yang semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagaialat bukti untuk membuktikan sesuatu
96 — 85
tersebut, yang punyaadalah Panitia;Bahwa Perdes mulai berlaku saksi lupa, sebelum Pilkades sudah berlaku;Bahwa saksi tidak tahu ada Penduduk desa Ngarum yang mempunyai KTP dan KKganda;Bahwa Saksi tahu ada 2 pimilih di DPT yang belum cukup umur sebelumpencoblosan;2 Saksi THOAT SETIAWAN yang menerangkan dibawah sumpah,antara lain:Bahwa saksi sebagai Tim Sukses ibu Khusnul Khotomah;Bahwa tugas tim sukses adalah menyiapkan pemberkasan yang dibutuhkan untukpendaftaran pilkades;Bahwa di tim sukses kami semu
sudah dibagi ada yang pemberkasan dan ada yangpemenangan;51Bahwa untuk pendataan DPS sudah ditempel ditempat yang strategis dan tim suksessudah mengecek data yang belum masuk dan menurut tim sukses kami DPS awal ada527 kemudian ada pengurangan 9 dan ada penambahan sebanyak 74 menjadi 624 DPT;Bahwa ada keberatan dari tim sukses Subandi, masalah psal 11 dan 17 Perdaterkaitdengan pemilih yaitu siapa yang menjadi pemilih dan dijawab oleh pak Farid dari BiroHukum Pemda Lamongan semu warga Nagrum yang
572 — 387 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3617 K/Pdt/2016"Keadaan Tergugat yang dalam keadaan kesulitan ekonomi digunakanPenggugat agar melakukan tindakan hukum yang merugikan Tergugat danmenguntungkan Penggugat, Penggugat melakukan perbuatanpenyalahgunaan keadaan (Musbruik Van Omstanddigheden) dan tindakanhukum yang dilakukan Tergugat dinyatakan Batal";Begitu juga Yurisprudensi MA RI Nomor 275K/Pdt/2004 tanggal 29 Agiistus2005 berbunyi : "Jual beli yang semula didasari utang piutang adalahperjanjian semu dimana pihak penjual dalam
3666K/Pdt/1992 tanggal 26 Oktober1994 yang isinya:"Keadaan Tergugat yang dalam keadaan kesulitan ekonomi digunakanPenggugat agar melakukan tindakan hukum yang merugikan Tergugat danmenguntungkan Penggugat, Penggugat melakukan perbuatanpenyalahgunaan keadaan (Musbruik Van Omstanddigheden) dan tindakanhukum yang dilakukan Tergugat dinyatakan Batal";Begitu juga Yurisprudensi MA RI Nomor 275K/Pdt/2004 tanggal 29 Agiistus2005 berbunyi : "Jual beli yang semula didasari utang piutang adalahperjanjian semu
GUNTUR ARIEF WITJAKSONO, SH
Terdakwa:
AGUS WIDARSO
370 — 315
atau kenyamanan hidupmu sekedardim bayang2 semu belakaDan lekas siapkan uangku 17 jt secepatnya...!!!Hidupmu adalah sampah dalam kehidupanku yangmembuat masalah semakin menumpukKemudian terdakwa juga mengirimkan pesan berisi foto foto mesra antaraterdakwa dan Saksi DIYAH ANGGOROWATI serta screenshoot percakapankepada suami Saksi DIYAH ANGGOROWATI yaitu. Saksi RUSPINHADIJANSJAH, juga kepada Saksi EMLIYAH SYAFRIL, S.Ag, Saksi RETNOETI WIGATI dan Saksi M.
51 — 23
Akan tetapi Tergugat berusahamendekati saya dengan bermodalkan sumpah dan janji Semu yang telah terbiasaPenggugat dengar dari Tergugat.
20 — 16
Putusan No. 0183/Pdt.G/2015/Prgitetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, diantaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutanberlebihan maupun lainnya dari masingmasing pihak dan kemudharatanseumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkansekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagimendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut, hal ini sejalan puladengan dua kaidah figh yang dikemukakan oleh pakar
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itukhusus bagi Hakim, beliau menganjurkan dalam rangka menegakkankeadilan, jika perlu hukum wajib dikesampingkan, jangan ragu, janganbimbang, sampingkan saja tidak peduli apa reaksi orang karena tindakantersebut, lebih baik kita menimbulkan kekacauan hukum daripada kitakorbankan keadilan lantaran karena menegakkan kepastian hukum, apalagikalau kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang semu,sebab hukum hanyalah sarana sedangkan tujuan yang mulia adalahmenegakkan keadilan dan
22 — 5
Oleh karenaitu HazewinkelSuringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu(Quasidelicht) sehingga diadakan pengurangan pidana (vide: Andi Hamzah, AsasAsas Hukum Pidana, 2010, Rinek Cipata Jakarta, hlm. 133);Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24UndangUndangRepublik Indonesia Nomor22 Tahun 2009 yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintasadalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkanKendaraan dengan atau tanopa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan
14 — 2
Menimbang bahwa dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras, jawabmenjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dengan emosiyang meluap serta ekspresi yang menunjukkan ketidak senangan;Menimbang bahwa akan tetapi tidak semu orang dapat dan mau bertengkardihadapan orang lain walaupun dalam hatinya sudah meluap api kemarahan, kekesalandan kekecewaan terhadap pasangannya.
12 — 1
celle Gila (le aade aulidll 9Artinya:Mencegah kerusakan harus~ didahulukan daripada = mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan, sekalipunnafkah iddah, mut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraiannamun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Pemohon mengucapkan ikrartalak, sehingga apa yang disepakati antara Pemohon dan Termohon bukanlahpepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidakmemandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
23 — 2
Bahwa dalil Penggugat No.2 juga benar, tetapi kebenaran tersebut adalahkebenaran semu.
52 — 31
Bahwa benar, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi terkaituntuk bermain judi.wnonennne Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidakberkeberatan dan membenarkannya SEMU@; 9" 2= re nnn one enn oe nee neonnnen Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidakberkeberatan dan membenarkannya SEMU4@; 2= ne nnn non nae ren nee en nnno Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak akanmengajukan saksisaksi yang meringankan (
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
enam puluh ribu Rupiah);e Berdasarkan halhal terurai diatas, jelaslah bahwa sikap lakuTergugat itu. telah membuatPenggugat mengalami suatuschade (kerugian);e Bahwa sebagaimana halhalterurai di atas, dapat diketahuisecara jelas, bahwa Tergugattelah melakukan halhal yangbertentangan dengan undangundang yaitu sebagai berikut :yang dibuat oleh Tergugat untuk turutmenginvestasikan uang sebesar 20.000 DM (10.000 Euro) kepadaPenggugat untuk turut mengembangkan usaha bungalow adalahsuatu kesepakatan yang semu