Tolak Perbaikan pidana anak menjadi Pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Maros dan pidana denda diganti dengan pelatihan keterampilan kerja selama 6 (enam) berbasis edukasi, psikososial, di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LP KS) Sentra Wijaya-Kota Makassar;

terdakwa tetap ditahan ;Menimabang bahwa karena barang bukti yang diajukan tidak lagi diperlukandalam pemeriksaan perkara dan barang bukti berupa daun ganja adalahmerupakan barang terlarang maka sudah seharusnya untuk diperintahkandimusnahkan ;Menimbang bahwa terdakwa adalah selaku penyalahguna NarkotikaGolongan dan barang bukti didapati 1 (satu) linting kertas daun ganja berat netto0,3144 gram dan adanya Rekomendasi dari Yayasan Kesatuan Peduli MasyarakatPelayanan Penyalahgunaan Narkotika % HIV AIDS Berbasis

Masyarakat DKIJakarta maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun2010 tanggal 7 April 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.3Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotikadidalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Pasal; 103UndangUndang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa ditetapkanuntuk diberikan terapi Rehabilitasi NAPZA di Yayasan Kesatuan Peduli MasyarakatPelayanan Penyalahgunaan Narkotika % HIV AIDS Berbasis

pidanaPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN UNTUK DIRI SENDIRI sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;4.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MAULANA ABDISATRIO Bbin ABDUS SALAM dengan penjara selama 1 (satu) tahun =;5.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkansepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;;6.Memerintahkan agar sisa hukuman terdakwa dijalani dengan menjalaniRehabilitasi di Panti Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan PenyalahgunaanNarkoba dan HIV AIDS Berbasis

Masyarakat DKI di JIl.Raya Kalimalang No.9RT.001.RW.10 Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar,Jakarrta Timur ;7.Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan segeramemasukkan terdakwa ke Panti Kesatuan Peduli Masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba dan HIV AIDS Berbasis Masyarakat DKI di JI.RayaKalimalang No.9 RT.001.RW.10 Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar,JakarrtaTimur ;8.Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bugkus plastic bening berisikan bahan / daun ganja berat dengan netto5.7515

Acher Labeto Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian2. Salion Ladae Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian3. Ruslan La Biru Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian4. Sidik La Biru Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian5. Ajis Karnudu Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,6. La Kompo Lakanari Budi Daya Peternakan 1.000.000,7. Ah Rusli Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,8. Laman Asima Non Budi Daya Pemasaran hasil 1.000.000,petani9.

Kamis Aksan Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian10. Amin Tukimin Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian11. Kader Ngabalin Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,12. Lohor Alm Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian13. Senen Salasa Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,14. Launu Kampono Non Budi Daya Pemasaran hasil 1.000.000,petani15. Salasa Laidi Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,16. La Mani Ode Mai Budi Daya Holtikultura 1.000.000,17.

Kamis Non Budi Usaha lain 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Aksan Daya berbasis bibitpertanian anakanpala10. Amin Non Budi Usaha lain 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Tukimin Daya berbasis bibitpertanian 21 11. Kader Budi Daya Tanaman 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Negabalin Pangan bibit sayursayuran12. Lohor Alm Non Budi Usaha lain 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Daya berbasis bibit sayurpertanian sayuran13.

Acher Labeto Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian2. Salion Ladae Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian3. Ruslan La Biru Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian4. Sidik La Biru Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian5. Ajis Karnudu Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,6. La Kompo Lakanari Budi Daya Peternakan 1.000.000,7. Ali Rusli Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,8. Laman Asima Non Budi Daya Pemasaran hasil petani 1.000.000,9.

Kamis Non Budi Usaha lain 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Aksan Daya berbasis bibit pertanian anakanpala10. Amin Non Budi Usaha lain 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Tukimin Daya berbasis bibit pertanian11 Kader Budi Daya Tanaman 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Ngabalin Pangan bibit sayursayuran12. Lohor Non Budi Usaha lain 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Alm Daya berbasis bibit pertanian sayursayuran13.

Bahwa, saat ini Pemohon sedang proses akan menunaikan ibadahHaji, dan untuk itu diperlukan paspor sebagai salah satu syaratadministrasinya, akan tetapi dengan adanya sistim pengurusan Pasporsekarang yang telah berbasis geometrik maka akan tetap terkoreksisidik jari yang sama yang ada di Kantor Imigrasi berdasarkan Pasporlama sedangkan data dalam paspor tersebut tidak sesuai dengan data /dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;6.

Pemohon menurut saja yangHalaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 277/Pat.P/2019/PN TIg2.penting Pemohon bisa bekerja untuk membantu ekonomi keluargayang sangat kekurangan sehingga akibat perbuatan Pemohon tersebutakhirnya identitas Pemohon berbeda dengan identitas yangsebenarnya;Bahwa, saat ini Pemohon sedang proses akan menunaikan ibadah Haji,dan untuk itu diperlukan paspor sebagai salah satu syaratadministrasinya, akan tetapi dengan adanya sistim pengurusan Pasporsekarang yang telah berbasis

salah memasukkan data nama dan tanggallahir yang berbeda, tetapi akhirnya Pemohon menurut saja yangpenting Pemohon bisa bekerja untuk membantu ekonomi keluargayang sangat kekurangan sehingga akibat perbuatan Pemohon tersebutakhirnya identitas Pemohon berbeda dengan identitas yangsebenarnya;= Bahwa, saat ini Pemohon sedang proses akan menunaikan ibadah Haji,dan untuk itu diperlukan paspor sebagai salah satu syaratadministrasinya, akan tetapi dengan adanya sistim pengurusan Pasporsekarang yang telah berbasis

Pemohon menurut saja yangpenting Pemohon bisa bekerja untuk membantu ekonomi keluargayang sangat kekurangan sehingga akibat perbuatan Pemohon tersebutakhirnya identitas Pemohon berbeda dengan identitas yangsebenarnya;= Bahwa, saat ini Pemohon sedang proses akan menunaikan ibadah Haji,dan untuk itu diperlukan paspor sebagai salah satu syaratHalaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 277/Pat.P/2019/PN Tlgadministrasinya, akan tetapi dengan adanya sistim pengurusan Pasporsekarang yang telah berbasis

Berdasarkan Hasil PengujianUji Hammer Test Konstruksi menyatakan bahwa struktur beton yangdigunakan pada kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah danManasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN tahunanggaran 2018 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalamspesifikasi teknis pada kontrak.

SBSN Tahun Anggaran20172018.1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung BalaiNikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSNTahun Anggaran 2018.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya(RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik HajiAnggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka KabupatenSumbawa Tahun 2018.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya(RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik HajiAnggaran Berbasis SBSN CV.

SBSN Tahun Anggaran20172018.1 (Satu) Bendel Foto Chopy Proposal Pembangunan Gedung BalaiNikah dan Munasik Haji KUA kecamatan Labangka Berbasis SBSNTahun Anggaran 2018.1 (Satu) Lembar Foto Chopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya(RAB) Pembangunan Gedung Balai Niakah dan Munasik HajiAnggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka KabupatenSumbawa Tahun 2018.1 (Satu) Lembar Fotochopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya(RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Munasik HajiAnggaran Berbasis SBSN CV.

SAMAWA TALINDO RESOURCE.1 (satu) Lembar Fotochopy Rekapitulasi Harga Perkiraan sendiri(HPS)) Pembangunan Gedung Balai Niakah dan Munasik HajiAnggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka.1 (satu) Bendel Fotochopy Rekapitulasi Harga Perkiraan sendiri(HPS)) Pembangunan Gedung Balai Niakah dan Munasik HajiAnggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka.1 (Satu) Bendel Fotochopy Spesifikasi Teknis Pembangunan GedungBalai Niakah dan Munasik Haji Anggaran Berbasis SBSN KecamatanLabangka Kabupaten Sumbawa.1 (satu

SangHyang Seri (Persero) pada poin 3 menyebutkan Kegiatan GP3K adalahprogram kemitraan yang berbasis koorporasi antara perusahaan denganpetani/kelompok tani dengan prinsip saling memerlukan, salingmemperkuat dan saling menguntungkan, berlandaskan pada PP No. 44Tahun 2006 dimana PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai perusahaanpembimbing dan petani/kelompok tani sebagai yang dibimbing.Bahwa sesuai Surat Direksi PT.

Sang Hyang Seri (Persero) melakukan perjanjian kerjasama tentangPelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Pelaksanaan Program GerakanPeningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) yangditandatangani oleh Rachmat Prawirakusumah selaku Direktur SDM PT.Perkebunan Nusantara Ill (Persero) dan Mamat Rachmat selaku DirekturKeuangan dan SDM PT. Sang Hyang Seri (Persero) dimana PT.

PerkebunanNusantara Ill (Persero) menyediakan dana untuk penyaluran Dana KemitraanProgram Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3kK)masa tanam 2012 sampai dengan tanggal 2013 yang akan diberikan kepada PT. Halaman 11 dari 24 Halaman PUTUSAN Nomor :53/PID.SUSTPK/20 16/PTMDNSang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyardrupiah).Bahwa pada Tahun 2012 PT.

SEJATI;

Risiko Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;

Berbasis Risiko Izin : 12820003008560003 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;

Berdasarkan hal tersebut di atas makagugatan a quo diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaknisembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara;D Tentang Fakta Fakta yang Mendasari DiajukannyaGugatan a quoLatar Belakang Penggugat Selaku Penyelenggara Jaringan BergerakSeluler Berbasis CDMA Pada Pita Frekuensi Radio 1903,125 Mhz 1910,000Mhz Berpasangan Dengan

Wireless Indonesia adalah penyelenggara jaringan tetaplokal berbasis packetswhiced berdasarkan Keputusan Menteri PerhubunganNo KP 159 Tahun 2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Izin PenyelenggaraanJaringan Tetap Lokal Berbasis PacketSwhiced PT.

Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packetswiched PT.Wireless Indonesia dicabut;b. Alokasi Frekuensi Radio dan Izin Stasiun Radio (ISR) PT. WirelessIndonesia (18901895 MHz dan 19701975 MHz) untukpenyelenggaraan jaringan tersebut pada butir a dicabut;c. PT. Indoprima Mikroselindo menjadi pemegang izin penyelenggaraanjaringan bergerak selular dengan alokasi frekuensi semula 19051910MHz dan 19851990 MHz menjadi 1903,1251910,000 MHz dan 1983,1251990,000 MHz;d.

di Indonesia yangmenggunakan teknologi berbasis CDMA setelah Tahun 2010 dikenakantarifff BHP berdasarkan formula pita frekuensi;Bahwa meskipun Penggugat menggunakan teknologi berbasis CDMAnamun kepada Penggugat dikenakan tariff BHP yang berbeda denganpenyelenggara jaringan telekomunikasi yang menggunakan teknologiCDMA lainnya, dimana tariff BHP Penggugat disamakan dengan tarifffhasil Lelang Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz moda FDD;Tergugat Salah Dalam Memperhitungkan Jumlah Tariff Penggunaan PitaFrekuensi

CDMA pada pita frekuensi 1903,125 MHz 1910,000 MHz berpasangan dengan 1983,125 MHz 1990,000 MHzdikenakan tariff penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang samadengan penyelenggara jaringan bergerak seluler berbasis CDMAlainnya dan sesuai dengan tariff yang berlaku untuk pita frekuensi1903,125 MHz 1910,000 MHz berpasangan dengan 1983,125 MHz 1990,000 MHz yaitu:i Untuk periode Tahun 2008 sampai denganTahun 2010 berdasarkan jumlah stasiunHalaman 13 dari 43 halaman.

pahamnya Pemohon mengenai namaPemohon pada akte kelahiran Pemohon No. 678/B/1992, tanggal 6Agustus 2009 yang telah diterbitkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, namaHalaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN MggPemohon pada akte kelahiran SIT ROBI'AH UMMU KAROMAH ALWARDAH itersebut terdapat tanda apostrop () yang mempersulituntuk input data pada sistem yang terkomputerisasi sehingga padasaat input nama untuk ijazah S1 serta proses input administratiflainnya yang berbasis

Bahwa nama Pemohon pada akte kelahiran SIT ROBI'AH UMMUKAROMAH AL WARDAH tersebut terdapat tanda apostrop (') yangmempersulit untuk input data pada sistem yang terkomputerisasisehingga pada saat input nama untuk ijazah S1 serta proses inputadministratif lainnya yang berbasis komputer tidak bisaditambahkan tanda apostrop (') tersebut pada nama Pemohon.4.

Ki.Dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat KelimaMandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIVAID &Berbasis Masyarakat;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selainmengajukan barang bukti dan bukti surat tersebut di atasjuga mengajukan saksisaksi yaitu1.

Kj.Dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat KelimaMandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIVAID &Berbasis Masyarakat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukumtersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah beersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni dakwaanPrimair sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112ayat (1) UU No. 35

Kj.Dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat KelimaMandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIVAID &Berbasis Masyarakat;Menimbang, bahwa bardasarkan ketentuanketentuan yangdihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas tidakterdapat adanya fakta yang melibatkan Terdakwa dalamperedaran atau jual beli Narkotika Golongan I jenis bukantanaman, karena Terdakwa dalam memiliki mnarkotika beratnetto seluruhnya 0.9805 gram yang dibeli dari ABDUL akandipakai sendiri, karena Terdakwa sudah merasaketergantungan

Kj dan hasil Asesmen/ Pengkajian,Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan PsikososialPenyalahguna Narkotika No.Registrasi:02c/EXT/ KELIMADKI/V/2014, tanggal 2 Mei 2014., atas nama SYAIFUL ANAM, dariYayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri PelayananPenyalahguna Narkoba & HIVAID & Berbasis Masyarakat,yaitu: Terdakwa tergolong sebagai Penyalahguna narkotikajenis bukan tanaman/ methamphetamine/ shabushabu denganpola pemakaian syndroma ketergantungan bagi diri sendiri,dan disarankan untuk dilakukan

Kj dan hasil Asesmen/ Pengkajian,Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan PsikososialPenyalahguna Narkotika No.Registrasi:02c/EXT/ KELIMADKI/V/2014, tanggal 2 Mei 2014 dari Yayasan Kesatuan PeduliMasyarakat Kelima Mandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba &HIVAID & Berbasis Masyarakat, yang mana Terdakwa tergolongsebagai Penyalahguna narkotika jenis bukan tanaman/methamphetamine/ shabushabu dengan pola pemakaian syndromaketergantungan bagi diri sendiri, dan disarankan untukdilakukan terapi Rehabilitasi

sekolah/madrasah,dalam penjelasannya yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuanpendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu olehkomite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan;3.1.1.

Pengelelaan DAK Bidang Pendidikan didasarkanpada kebijakan nasional di bidang pendidikan, prinsip pengelelaan pendidikan(manajemen berbasis sekolah), pengalekasian dan pengelelaan dana pendidikan, danswakelola;5.1.

Prinsip Pengelolaan Pendidikan (Manajemen Berbasis Sekolah)5.2.1.5.2.2.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional;Pasal 51 ayat (1) menentukan Pengelolaan satuan pendidikan anak usiadini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakanberdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemenberbasis sekolah/madrasah";Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 menyatakanbahwa Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/ madrasahadalah bentuk otonomi manajemen

Putusan Nomor 23 P/HUM/201222SududsPendidikan secara bertahap dengan menerapkan otonomi satuanpendidikan atau manajemen berbasis sekolah/madrasah;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menentukan;Pasal 49 menyatakan bahwa, Pengelolaan satuan pendidikan bertujuanmemajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, denganmenerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjangpendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi

padajenjang pendidikan tinggi;Pasal 588 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa, Kepala sekolah/madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah untukdan atas nama gubernur/bupati walikota atau Menteri Agama sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 588 ayat (2) menyatakan bahwa, Manajemenberbasissekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secaramandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidangmanajemen

pada 31 Oktober 2013, identitas Pemohon tertulis danterbaca Nama HILMA ISMI AZIZAH Tempat tanggal lahir Trenggalek 22April 1993; Bahwa, Pemohon tidak memperhatikan sama sekali identitas Pemohonyang tercantum didalam Paspor tersebut dengan identitas Pemohon yangtercantum didalam dokumendokumen Pemohon lainnya yaitu AktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah dan Akta Nikah; Bahwa,Paspor tersebut sudah habis masa berlaku sejak tanggal 31Oktober 2018; Bahwa, Paspor sekarang yang telah berbasis

serta Akta Kelahiran No. 703/1993 identitas Pemohon tertulis danHalaman 4 dari 9 halamanPenetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Tlgterbaca yaitu nama HILMA ISMI AZIZAH, dilahirkan di Trenggalek, 20April 1993 tetapi pada paspor dengan Nomor Paspor A 6561803 atasnama HILMA ISMI AZIZAH yang dikeluarkan oleh Perwakilan RepublikIndonesia Kota Blitar pada 31 Oktober 2013, identitas Pemohon tertulisdan terbaca Nama HILMA ISMI AZIZAH Tempat tanggal lahir Trenggalek22 April 1993 karena Paspor sekarang yang telah berbasis

KartuKeluarga No. 3504171304170004, Akta Nikah No. 0120/032/IV/2016 ,serta Akta Kelahiran No. 703/1993 identitas Pemohon tertulis danterbaca yaitu nama HILMA ISMI AZIZAH, dilahirkan di Trenggalek, 20April 1993 tetapi pada paspor dengan Nomor Paspor A 6561803 atasnama HILMA ISMI AZIZAH yang dikeluarkan oleh Perwakilan RepublikIndonesia Kota Blitar pada 31 Oktober 2013, identitas Pemohon tertulisdan terbaca Nama HILMA ISMI AZIZAH Tempat tanggal lahir Trenggalek22 April 1993 karena Paspor sekarang yang telah berbasis

2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ERY PUAR bin NASFHI FATALO dengan penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ; 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;; 4.Memerintahkan agar sisa hukuman terdakwa dijalani dengan menjalani Rehabilitasi di Panti Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV- AIDS Berbasis

Masyarakat DKI di Jl.Raya Kalimalang No.9 RT.001.RW.10 Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar,Jakarrta Timur ;5.Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan segera memasukkan terdakwa ke Panti Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV - AIDS Berbasis Masyarakat DKI di Jl.Raya Kalimalang No.9 RT.001.RW.10 Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar,Jakarrta Timur ; 6.Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah kotak plastic bening

Dan berdasarkan Assesmen atau pengkajian Penyalahguna Narkotika PemeriksaanMedis Kesehatan Jiwa & Psikososial dari Kesatuan Peduli Masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba & Hiv Aids berbasis Masyarakat DKI Jakarta Nomor : 07A/EXT/KELIMADKI/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 yang ditandatangani Miswan Wijaya, S.Psidan dr. Budiman jayaputra, Sp. Kj dari hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika urine testsphera S/N ; 1202286 an.

SOEROER,MM . maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang bahwa terdakwa adalah selaku penyalahguna Narkotika Golongan I danbarang bukti didapati 1 (satu) buah kotak plastic beningmerk Lock and Lock berisikanbahan/daun kering dengan berat netto 1,1000 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisalab keseluruhan 1,0000 Gram dan adanya Rekomendasi dari Yayasan Kesatuan PeduliMasyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkotika % HIV AIDS Berbasis MasyarakatDKI Jakarta maka berdasarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun2010 tanggal 7 April 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.3 Tahun2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika didalamLembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Pasal; 103 UndangUndang No.35tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa ditetapkan untuk diberikan terapi RehabilitasiNAPZA di Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkotika %HIV AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta sehubungan dengan

dikurangkansepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;;4.Memerintahkan agar sisa hukuman terdakwa dijalani dengan menjalani Rehabilitasi diPanti Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV AIDSBerbasis Masyarakat DKI di Jl.Raya Kalimalang No.9 RT.001.RW.10 Kel.CipinangMelayu, Kec Makasar,Jakarrta Timur ;5.Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan segera memasukkanterdakwa ke Panti Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba danHIV AIDS Berbasis

Ilyas Salamaselaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proyekpengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilaiRp6.301.750.000,00 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebutdengan DCU, Inpres Nomor 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, padaHal. 1 dari 80 hal.

Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar fotocopy owner estimate (OE) PekerjaanPengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut;2. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak)Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP 603/MU/IX/2007 tanggal 03 September2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput LautVolume 50 paket lokasi Kabupaten Halmahera Utara, Nilai KontrakRp6.301.750.000,00;3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Addendum Nomor 1333.a/ADD/DCUINPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember

Marsaoly, M.Si, dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar fotocopy owner estimate (OE) PekerjaanPengembangan Agri Bisnis Berbasis Rumput Laut;2. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak)Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP603/MU/IX/2007 tanggal 03 September2007 pekerjaan Pengembangan Agri Bisnis Berbasis Rumput LautVolume 50 paket lokasi Kabupaten Halmahera Utara, Nilai KontrakRp6.301.750.000,00;3. 1 (satu) eksemplar fotocopy

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) eksemplar fotocopy owner estimate (OE) PekerjaanPengembangan Agri Bisnis Berbasis Rumput Laut;2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak)Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP603/MU/IX/2007 tanggal 03 September2007 pekerjaan Pengembangan Agri Bisnis Berbasis Rumput LautVolume 50 paket lokasi Kabupaten Halmahera Utara, Nilai KontrakRp6.301.750.000,00 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);3) 1 (satu) eksemplar fotocopy

Direktorat Jenderal Anggaran telah merumuskansejumlah proyek dan menyetujui pencairan anggaran proyek, termasuksalah satunya proyek Pengembangan Agri Bisnis Berbasis RumputLaut di Pulau Morotai Tahun 2007 (Proyek Rumput Laut) yangtujuannya tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diMorotai paska konflik sosial di wilayah ini, yang selanjutnya dituangkanHal. 69 dari 80 hal.

karenatelah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikute Bahwa SMA Plus Negri 7 Kota Bengkulu telah ditetapbkan sebagaisekolah plus di Kota Bengkulu sesuai Keputusan Walikota BengkuluNo : 174 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang PenunjukanSekolah menengah Atas (SMA) Negeri 7 sebagai SMA Negeri PlusKota Bengkulu yang pengelolaan sekolahnya didasarkan atas PrinsipManajemen Peningkatan Mutu Berbasis

Sekolah (Otonomi Sekolah),dimana setiap keputusan yang diambilnya harus atas persetujuanunsur sekolah, Komite, Orang Tua Siswa, Osis sesuai diktum KeTujuh Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentangPenetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkuludalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen PeningkatanMutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah);Bahwa di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu telah ditunjuk pengurusKomite yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala SMA PlusNegeri

Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip ManajemenPeningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah);9.

Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidikdan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi,informasi, dan media lain.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasanagama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikandari, oleh, dan untuk masyarakat.17.

menyelenggarakan sekurangkurangnya satu satuanpendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yangbertaraf internasional.(4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan,pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintasdaerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.(5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuanpendidikan yang berbasis

KesatuUmumPasal 54(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok,keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraandan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Bagian KeduaPendidikan Berbasis

MasyarakatPasal 55(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formaldan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentinganmasyarakat.(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulumdan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasionalpendidikan.(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara,masyarakat

, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku.(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dansumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Bagian KetigaDewan Pendidikan dan Komite

Farah Motor;

Englie ; ------

Berbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Hunut Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata Kota Ambon ; ------------------------

Aster Permai ; ----------------------

Englie ; ---------------------------------

Mercya yang melaksanakan pembangunan MCK Desa Galalabersama sama dengan Saksi Paulus Souhuwat selaku PPK pada KegiatanSanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012(berkas perkara terpisah) antara bulan Pebruari 2012 s/d Desember 2012 atausetidaktidaknya sekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Tata KotaAmbon Jl. Sultan Khairun Kota Ambon atau setidaktidaknya di tempat lainHalaman 2 dari 83 Putusan No. 02/Pid.

Englie dengan Direktur Englie Waas, selanjutnya saksi PaulusSaouhuwat, MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakatdan melawan hukum telah membuat dandengan sengajaSanitasi BerbasisMasyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Naniadengan Saksi Englie Waas selaku Direktur CV.

Novalin (Perusahaan yang kalah dalam pelelanganpekerjaan MCK Desa Nania) dengan spesifikasi Teknis kontrak SanitasiLingkungan Berbasis Masyarakat DAK di Desa Nania, sesuai KontrakNomor 03/SP/DTK/DAKVII.2.4/KA/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 sebagai ETE 5 mmm mmm ene enemaDESA NANIA : 222222 nnn nnn n nnn nnn en nn nnn ne nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnnKONTRAKN HARGA JUMLAHSATO URAIAN PEKERJAAN VOL saTUAN HARGAUAN UME(Rp) (Rp)1 2 3 4 7 8.

Mercya yang melaksanakan pembangunan MCK Desa Galalabersama sama dengan Saksi Paulus Souhuwat (berkas perkara terpisah)selaku PPK pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAKKota Ambon Tahun 2012, antara bulan Pebruari 2012 s/d Desember 2012atau setidaktidaknya sekitar tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Tata KotaAmbon Jl.

Englie dengan Direktur Englie Waas, selanjutnya saksi PaulusSaouhuwat, MSi selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakatdengan sengaja dan melawan hukum telah membuat danSanitasi BerbasisMasyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Naniadengan Saksi Englie Waas selaku Direktur CV.

Rp.43.289.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 14 Pebruari 2012, beserta 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang tersebut oleh saudara ANTON WIDJANARKO selaku GAPOKTAN LESTARI JAYA, dan sudah di Legalisir ; 27) 1 (satu) bendel Fotocopy RDKK Kelompok Tani Mulyo Tani 1 Bulan Desember 2011 s/d Februari 2012 dan sudah di legalisir ; 28) 1 (satu) buku Fotocopy Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis

Korporasi (GP3K) Tahap 2 PT.PERTANI (PERSERO) CABANG MALANG dan sudah dilegalisir ; 29) 1 (satu) buku Fotocopy Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Tahap 1 PT.PERTANI (PERSERO) CABANG MALANG dan sudah dilegalisir ; 30) 1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor : 1389/Adm/01, yang di keluarkan di Jakarta tanggal 29 Juli 2011 perihal Pelaksanaan Gerakan peningkatan Produksi PanganBerbasis Korporasi (GP3K) dan sudah di Legalisir ;

PERTANI (PERSERO) Tentang Penyaluran Dana Program Kemitraan dalam rangka pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) tangggal 24 Oktober 2011 dan sudah di Legalisir ; 46) 1 (satu) bendel fotocopy Surat ADDENDUM PERTAMA PERJANJIAN antara PT. JAMSOSTEK (PERSERO) DENGAN PT.

PERTANI (PERSERO) Tentang Penyaluran Dana Program Kemitraan dalam rangka pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) tangggal 18 Januari 2012 dan sudah di Legalisir ; 47) 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer BRI ke Rekening Bank Mandiri Cab. Malang milik PT. Jamsostek (Persero) Cabang Malang No. Rek. 144.00.06.035650 ,sebagai bukti pengembalian Dana pinjaman program GP3K dari PT.

Korporasi (GP3K) Tahap 2 PT.PERTANI (PERSERO) CABANGMALANG dan sudah dilegalisir ;1 (satu) buku Fotocopy Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Gerakan PeningkatanProduksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Tahap 1 PT.PERTANI (PERSERO) CABANGMALANG dan sudah dilegalisir ;1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor : 1389/Adm/01, yang di keluarkan di Jakarta tanggal 29 Juli2011 perihal Pelaksanaan Gerakan peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) dansudah di Legalisir ;1 (satu) lembar fotocopy

Pertani (Persero);Bahwa pada tahun 20112012 di Wilayah Kabupaten Malang ada Program GerakanPeningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) yang merupakan ProgramKemitraan antara PT.

Pakisaji ;Bahwa pada tahun 20112012 di Wilayah Kabupaten Malang ada Program GerakanPeningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) yang merupakan ProgramKemitraan antara PT.

Malang ;e Bahwa pada tahun 20112012 di Wilayah Kabupaten Malang ada Program GerakanPeningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) yang merupakan ProgramKemitraan antara PT.

Malang ;Bahwa pada tahun 20112012 di Wilayah Kabupaten Malang ada Program GerakanPeningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) yang merupakan ProgramKemitraan antara PT.

identifikasi barang impor yang diajukan permohonan banding oleh PemohonBanding adalah: Kendaraan Bermotor Untuk Pengangkutan Barang Dalam KeadaanBukan Baru, memakai bahan bakar Solar, dengan GVW diatas 24 Ton, merekMitsubishi;Peraturan Lartasbahwa Terbanding dengan surat Nomor S1297/BC/2010 tanggal 30 Desember 2010meminta penjelasan terkait GVW dalam Surat Persetujuan Impor Truk Bekas kepadaDirektur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan danDirektur Jenderal Industri Unggulan Berbasis

dan Bak Muatan Serta Komponenkomponennya;Truk bukan baru asal impor yang saat ini masih tertahan di pelabuhan dan dalampengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kiranya dapat diselesaikan denganmengacu pada ketentuan tersebut diatas;Dalam rangka memberikan kepastian berusaha, penyelesaian kepabeanansebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas tidak diberlakukan surut terhadap trukbukan baru yang sudah diimpor dan sudah diselesaikan kewajiban kepabeanannya;Bahwa Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis

/ HS 8704.23.49.00;Berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap persetujuan impor truk bukan barudengan daya mesin > 310 HP adalah sama dengan kendaraan massa total melebihi24 ton, yaitu Pos Tarif / HS 8704.23.49.00;bahwa menurut pendapat Majelis, surat Terbanding Nomor S1297/BC/2010 tanggal30 Desember 2010 yang meminta penjelasan terkait GVW dalam Surat PersetujuanImpor Truk Bekas kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, KementerianPerdagangan dan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis

Teknologi Tinggi,Kementerian Perindustrian, bersifat umum, tidak khusus untuk kasus ini, demikianpula jawaban yang diperoleh, yaitu surat :surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Nomor10/DAGLU/SD/2011 tanggal 07 Januari 2011;surat Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, KementerianPerindustrian Nomor 381/IUBTT/12/2010 tanggal 31 Desember 2010; juga sifatnya umum, yaitu: dimohon penjelasan Saudara (maksudnya : dua DirekturJenderal) mengenai

metode penghitungan GVW dalam Surat Persetujuan Impor trukbekas dimaksua;bahwa menurut pendapat Majelis, surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,Kementerian Perdagangan Nomor 10/DAGLU/SD/2011 tanggal 07 Januari 2011 dansurat Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, KementerianPerindustrian Nomor 381/IUBTT/12/2010 tanggal 31 Desember 2010, harusdigunakan sebagai dasar untuk penyelesaian kewajiban kepabeanan lebih lanjut ataskasus ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan

SBSN Tahun Anggaran 20172018.1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung Balai Nikahdan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN TahunAnggaran 2018.1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji AnggaranHalaman 127 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.Berbasis SBSN Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun2018.1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

SAMAWA TALINDO RESORCE.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji AnggaranBerbasis SBSN Kecamatan Labangka.1 (Satu) Bendel Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PembangunanGedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSNKecamatan Labangka.1 (Satu) Bendel Fotocopy Spesifikasi Teknis Pembangunan GedungBalai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN di KecamatanLabangka Kabupaten Sumbawa.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat

TRIPOD KONSULTAN.1 (satu) Bendel Asli Gambar Rencana Pekerjaan PerencanaanPembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA KecamatanLabangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 CV.

SBSN Tahun Anggaran20172018.1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung BalaiNikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSNTahun Anggaran 2018.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya(RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik HajiAnggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka KabupatenHalaman 149 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.24.25.26.Zi.28.29.30.31.32:33.34.35.Sumbawa Tahun 2018.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

(RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik HajiAnggaran Berbasis SBSN CV.