Ditemukan 1394 data
ARSYADI.,SH
Termohon:
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi II Wilayah Sumatera Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
67 — 31
tersebut Termohon harus menyerahkan Surat Perintah dimulainyapenyidikan kepada penuntut umum, paling lambat 7 hari setelahditerbitkannya surat perintah penyidikan yaitu paling lambat 26 februari2018, dan akibat hukum Termohon tidak memberitahukan surat perintahdimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dalam waktu 7 harisetelah diterbitkannya surat perintah penyidikan yaitu paling lama tanggal26 februari 2018, maka penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkanSurat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik
Mesin :251340, tahun pembuatan 2009, warna Orange, milik Pemohon yangdilakukan Termohon;Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon meminta yang mulia Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk menentukan hari sidangdan memanggil pihak dalam perkara A Quo, serta memberikan putusan yangamar nya sebagai berikut:1.2.Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;Menyatakan penyidikan dan seluruh tindakan dalam proses penyidikan yangdilakukan oleh Termohon, dengan surat perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik
LANRES HASUGIAN Anak dari SIMON HASUGIAN adalahBerdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.03/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari 2018.2. Bahwa TERMOHON dalam melakukan tindakan hukum berupa penyitaantelah sesuai dengan kewenangannya yang telah ditentukan olehPeraturan Perundangundangan.3.
Menyatakan sah Penyidikan dan seluruh tindakan dalam prosesPenyidikan yang dilakukan TERMOHON dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik.03/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018tanggal 19 Februari 2018, bukan Surat Perintah Penyidikan No:SP.Sidik.02/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari2018;3.
Menyatakan sah Penyidikan dan seluruh tindakan dalam proses Penyidikanyang dilakukan TERMOHON dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik.03/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari 2018,bukan Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik.02/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari 2018;Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Plw2.
439 — 220
Sp.Sidik/199/II/2102/Reskrim Restro Jaksel, tanggal 01 Februari 2012 atas nama Pelapor Imansyah Syamssoeddin ;4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Sp.Sidik/199/I/2102/Reskrim Restro Jaksel, tanggal 01 Februari 2012 atas nama Pelapor ImansyahSyamssoeddin ;7 Bahwa pada tanggal 17 April 2009, PT. Elnusa, Tbk. (PEMOHON) telah menunjukPT.
Sp.Sidik/199/I/2102/Reskrim Restro Jaksel, tanggal 01 Februari 2012 atas nama Pelapor ImansyahSyamssoeddin ;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut diatas, selanjutnya Kami mohonagar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq.
Sp.Sidik/199/I/2102/Reskrim Restro Jaksel, tanggal 01 Februari 2012 atas nama Pelapor ImansyahSyamssoeddin;4 Menetapkan dan membebankan biaya perkara kepada negara;Atau;Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilanini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aquo Et Bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadirkuasanya Durapati Sinulingga, S.H., Giovanni Sinulingga, S.H., Michael P.Simanjuntak, S.H.
Gas/2498/V/2012/ReskrimRestro Jaksel, 01 Mei 2012 (Bukti T3) ;4 Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/199/II/2012/Reskrim Resto Jaksel,tanggal 01 Februari 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.
Sp.Sidik/199/I/2102/Reskrim Restro Jaksel, tanggal 01 Februari 2012 atas nama Pelapor ImansyahSyamssoeddin ;Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah) ;Demikianlah diputuskan pada hari: Senin, tanggal : 09 Juni 2014 oleh Dr.YANTO, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan tersebut pada hariitu juga diucapkan dimuka sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakimtersebut, dengan dibantu oleh HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.
1.HENDRI WIJAYA
2.RIA SAPRINA, SE
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA RIAU
51 — 19
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/140/XII/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tanggal 28 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/55/IV/RES.1.9/2023, Tanggal 6 April 2023 sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat 2 KUHP atau 263 ayat 1 dan ayat 2 jo
1.MARSELINUS EDWIN HARDIAN, S.H
2.ROBERTO BELLARMINO RAYNALDY HARDIAN
3.KURNIAWAN ADI NUROHO, S.H
4.RAYHAN MUNTASYIRFATHAN
5.MUHAMMAD CHAMDANI
6.SELMI AFIF
7.SUPRIYADI
Termohon:
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI
130 — 0
D I L I:
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi dari Termohon;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan dalam perkara pidana atas nama RAFFI FARID AHMAD sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.TAP /01/VII/2019/BNN Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 24 Juli 2019 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik
85 — 46
SP.Sidik/21.a/II/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 ;Bahwa Penghentian Penyidikan tersebut dilakukan dengan alasan sebagaiberikut :a. Penyidik.........a. Penyidik dalam penyidikan mendapatkan fakta bahwa selainSertifikat Merek No. IDM 000199185 tanggal 1 April 2009 yangtelah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. : 595 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 17 Oklober 2011 jo. Putusan PengadilanNiaga Jakarta Pusat No. : 10/Merek/2011/PNNiagaJkt.Pst,tanggal 6 Juli 2011, akan tetapi PT.
SP.Sidik/21.a/III/2013/Ditrekrimsus tanggal 19 Maret 2013 dan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan No.
:LP.1312/I1/2012ISPKT "II", tanggal 19 Maret 2012 atas nama PelaporERRY SYARIEF AFFANDI S., sesuai dengan surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus, tanggal 19Maret 2013 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/21.B/IM/ 2013/Ditreskrimsus, tanggal 19 Maret 2013, adalah sah demi hukum danharuslah dipertahankan.e Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pra.Pid/ 2013/PN.Mdn. tanggal 15 Mei 2013 ; Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Terbanding semulaPemohon > Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 dan Surat KetetapanNo.SP.Tap/21.B/ I/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 adalah Sah ; Memulihkan hak PT.
Tindakan sewenangwenang kepada pihak pihak yang diduga melakukanperbuatan pidana ; Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Pembanding I danI semula Termohon I dan II Pra Peradilan tersebut pada Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 adalah29sah menurut Hukum.
JUNIEDY RACHMAT EKO, S.H
Tergugat:
PT. MANDIRI TUNAS FINACE CABANG YOGYAKARTA
Turut Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN YOGYAKARTA
123 — 22
Bahwa setelah dilakukannya laporan dugaan tindak pidana oleh Penggugatselaku kuasa hukum Tergugat, kemudian nasabah yang bernama NANANGANGRAITA di tetapkan sebagai tersangka berdasarkan Spridik no: SP.Sidik /67/II/2020/Reskrim tertanggal 27 Februari 2020. Bahwa karena telahditetapbkanya sebagai tersangka pihak nasabah NANANG ANGRAITA selakuterlapor mendatangi kantor cabang PT. MANDIRI TUNAS FINACE cabangYogyakarta, beralamat di JI.
Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan Pencabutan laporan tersebut(vide posita point 6) diatas dengan alasan pertimbangan hukumnya bahwalaporan sudah berjalan dan Terlapor sudah di tetapkan sebagai tersangkaberdasarkan Spridik no: SP.Sidik /67/II/2020/Reskrim tertanggal 27 Februari2020, sehingga berdasarkan KUHAP pasal 109 (ayat 2), delik pidana yangmerupakan delik biasa tidak dapat dihentikan kecuali tidak adanya bukti yangcukup, peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, penyidikandihentikan
Bahwa untuk pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui cararestorasi justice juga terhalang dengan pasal 12 Perkap no: 6 tahun 2019,karena saat dikeluarkannya Spridik no: SP.Sidik /67/II/2020/Reskrim tertanggal27 Februari 2020. secara otomatis Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan sudah langsung di kirimkan kepada Kejaksaan Negeri Watesterlebih terlapor adalah seorang residivis, dan hal ini diperkuat oleh peraturanjaksa agung No. 15 tahun 2020.
Bahwa untuk pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui cararestorasi justice juga terhalang dengan pasal 12 Perkap no: 6 tahun 2019,karena saat dikeluarkannya Spridik no: SP.Sidik /67/II/2020/Reskrim tertanggalHalaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Padt.G/2020/PN Smn27 Februari 2020. secara otomatis Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan sudah langsung di kirimkan kepada Kejaksaan Negeri Watesterlebin terlapor adalah seorang residivis, dan hal ini diperkuat oleh peraturanjaksa
SARBJIT KAUR
Termohon:
KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA UTARA
123 — 90
Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum atas SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/IX/201/1X/2017/Reskrim tanggal September 2017 yang dikeluarkan olehTERMOHON;4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan;Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 06/Pra.Per/2018/PN.Jkt.Utr.al/n.
TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON.Bahwa inti pokok permohonan adalah :1.DeMenerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;Menyatakan penetapan tersangka atas diri PEMOHON tidak sahsecara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum atas suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/IX/201/IX/2017/Reskrimtanggal September 2017 yang dikeluarkan oleh TERMOHON;Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian : Materiil sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta
Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum atas suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/1X/201/1X/2017/Reskrim tanggal September 2017 yang dikeluarkan olehTERMOHON;4. Menolak untuk membayar ganti kKerugian kepada PEMOHON : Materiil sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan; Kerugian Immateriil sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sebesar RpHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 06/Pra.Per/2018/PN.Jkt.Utr.al/n.
Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polres Metro Jakut, H.Pujiyarto, SH., MH., yang diberi tanda bukti T 3;Fotokopy Laporan Hasil Penyilidikan tentang Perkara KekerasanPsikis Dalam Rumah Tangga, tertanggal 8 September 2017, yangdiberi tanda bukti T 4;Fotokopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/5971/1X/2017/Reskrim., tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani KepalaSatuan Reserse Kriminal, Polres Metro Jakut. Nasriadi, SH., S.I.K.
Kantor Satuan ReserseKriminal Polres Jakarta Utara;Menimbang, bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yangmenyatakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus lebihdahulu diperiksa sebagai saksi lebih dahulu;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P2 = T6 SuratPemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/134/III/2018/Reskrimtanggal 14 Maret 2018 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,sedangkan Surat Perintahn Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
FL AHONG A. Alias FLORENSIUS ANTONIKI Bin ARITONIUS ATOT
Termohon:
Kapolri Cq.Kapolda Provinsi Kalimantann Barat Cq Bapak Kapolres Sanggau Cq Kapolsek Sanggau Cq Kanit Reserse sektor Kapuas
65 — 25
Pra 4).2.Pemohon Praperadilan menilai lagi bahwa TermohonPraperadilan melakukan kesalahan besar secara Hukum Pidana(KUHP) atau hukum KUHAP tidak melihat ada perbedaan3.Nomor Laporan Poliso No : Pol : LPB/176/Res I.II/V11/2020/Kalbar/Res.Sgu/Sek Kapuas tanggal 27 Juli 20204.Surat Perontah Penyidikan No : SP.Sidik/g.a/VII.2020 Reskrim,tanggal 27 Juli 2020 lihat bukti Pemohon Praperadilan ini lebihkuat dan benar maka Termohon Praperadilan harus mengikutinyakesalanan dan kekeliruan pemohon' praperadilan
Posita 5 yangmenyatakan atau mengkalim bahwa Termohon Praperadilan tidaklahmemperhatikan hubungan baik Pemohon Praperadilan terhadap siPelapor hubungan baik dan belum terjadinya Pidana TermohonPraperadilan membuat surat lain pada Kejaksaan Negeri Sanggaudengan surat Termohon Praperadilan Nomor : B/ 84/ VIII/ 2020/ Reskrimtanggal 24 Agustus 2020 dengan mendasari Laporan Polisi Nomor: LP.B/188/ VIII/ Res.I.1I/ 2020/Kalbar/Res Sgu/Sek.Kapuas tanggal 17 Agustus2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik
Penyidikan Nomor:SPDP/13/VIII/2020/Reskrim tanggal 23 Agustus 2020.Halaman 15 dari 22 halaman, putusan praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SagBahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon tanggapibahwa penyidik dalam melakukan proses penyidikan atas Laporan PolisiNomor: LP.B/ 188/ VIII/ Res.I.II/ 2020/ Kalbar/ Res.Sgu/ Sek.Kapuastanggal 17 Agustus 2020 didasari dengan Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/ 12/ VIII/ 2020/ Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik
praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SagBahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, dengan ini Termohontanggapi bahwa penyidik setelah menerima laporan adanya TindakPidana, kemudian melakukan proses penyidikan dengan membuatLaporan Polisi Nomor: LP.B/ 188/ VIII/ Res.I.II/ 2020/ Kalbar/ Res.Sgu/Sek.Kapuas tanggal 17 Agustus 2020, Kemudian melakukan prosespenyidikan Termohon berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/ 12/ VIII/ 2020/ Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik
dr. HUSNY EDY TAUFIK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
38 — 12
tanggal 28 Agustus 2019, Pemohonsampai saat ini juga belum pernah menerima SPDPterhadap SP.Sidik/78.a/RES.1.9./2019/Ditreskrimumtanggal 14 Mei 2019 yang baru.Bahwa di dalam Surat Panggilan NomorS.Pgl/590/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2019tersebut status Pemohon juga berubah menjadiTersangka yang sebelumnya sebagai saksi dalamperkara dugaan tindak pidana melanggar Pasal 266KUHPidana atau Pasal 263 KUHPidana.Bahwa berdasarkan faktafakta di atas telah Nampakbahwa adanya ketidak jelasan dan tidak
Dilihat darilaporannya R.O Martin sebagai pelapor telah melaporkanPemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/Bhalaman 24 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Jmb92/III/2017/Jambi/SPKT tanggal 20 Maret 2017, dan ataslaporan tersebut Termohon mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan yang pertama Nomor: SP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22 September 2017.
Menyatakan Surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/262.a/IX/2019/Ditreskrimum, tanggal 22 September 2017 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/78.a/V/2019/Ditreskrimum, tanggal 14 Mei2019 adalah sah;4. Menyatakan segala perbuatan dan upayaupaya Hukum yang telahdilakukan oleh Termohon termasuk di dalamnya berkaitan denganPenetapan Pemohon Sebagai Tersangka adalah sah;5.
Gas / 262 / IX / 2017 /Ditreskrimum Tanggal 22 September 2017, copy dari asli yangselanjutnya diberi tanda T16;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 262.a / IX / 2017 /Ditreskrimum Tanggal 22 September 2017, copy dari asli yangselanjutnya diberi tanda T17;Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /109 / IX /2017 / Ditreskrimum Tanggal 26 September 2017, copy dari asliyang selanjutnya diberi tanda T18;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an.
Dan dengan 2 (dua) alat buktitersebut ditetapkan seorang tersebut sebagai pelaku tindak tindak pidana;Menimbang, bahwa didalam Permohonannya Pemohon menyatakanbahwa Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor: SP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22 September 2017 dan SuratPerintah Penyidikan nomor: SP.SIDIK/78.a/V/RES.1.9/2019/Ditreskrimumtanggal 14 Mei 2019 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumdan Penetapan tersangka sebagaimana tercantum dalam surat panggilanNomor: S.
77 — 27
penegak hukum, oleh karena itu kami sangatmengharapkan agar dalam pengujian Praperadilan ini mengakomodir nilainilaikeadilan, kepastian, serta kKemanfaatan hukum bagi Pemohon Praperadilan;Bahwa dalam permohonan Praperadilan ini Pemohon Praperadilan keberatanatas sejumlah tindakan Termohon Praperadilan yang telah menetapkan sebagaiTersangka serta tindakan upaya Paksa (Penangkapan dan Penahanan) karenatidak sesuai dengan ketentuan hukum atas dikeluarkan surat yaitu:e Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik
fakta hukum tersebut sangatlah jelas jikaPenyidik (Termohon Praperadilan) dalam melakukan kegiatan penyidikan tidakmematuhi ketentuan hukum yang berlaku ;e Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan No:SP.Sidik/501/VI/2016/Reskrim tanggal 16 Juni 2016, tidak sesuai denganProsedur, cacat hukum, tidak jujur, dan tidak menjunjung tinggi nilai kepastian,keadilan, seta kepatuhan hukum, maka sangat beralasan bagi yang muliaHakim Pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan jika Surat PerintahPenyidikan No: SP.Sidik
Hakim tunggalpemeriksa perkara aquo agar kiranya berkenan memanggil pihakpihak dalam suatuhari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta memberikan putusan yangamarnya sebagai berikut :Menerima dan Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untukseluruhnya ;MenyatakanSurat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik/501/V1I/2016/Reskrimtanggal 16 Juni 2016 tidak sah atau setidaktidaknya batal demi hukum;Menyatakan tindakan penangkapan, Penahanan, serta Penetapan tersangkaterhadap Pendi Sembiring
Gas / 501. a/VI/2016 / Reskrim tanggal 16 Juni 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. / 501 / VI / 2016 / Reskrim tanggal 16 Juni 2016.Bahwa dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tersebutTermohon telah melakukan pemanggilan terhadap para saksi guna di mintai keterangandiantaranya:01.02.03.04.04.05.06.07.08.Pemeriksaan terhadap Saksi Pelapor an. SAREPTA Br SEMBIRINGPemeriksaan terhadap Saksi an. NOVIYANA FRISKA Br GINTING (korban)Pemeriksaan terhadap Saksi an.
213 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2 PK/PID/2017dasar Surat Perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/229/V1/201/Reskrimsustanggal 29 Juni 2012 dengan bukan Surat perintah penyidikan NomorSp.Sidik/62/II/2014/Reskrimsus tanggal 6 Februari 2014 sebagaimanadimaksud oleh Hakim Praperadilan, Bahwa setiap perubahan suratperintah penyidikan tersebut telah merujuk kepada surat perintahsebelumnya sebagaimana yang tercantum dalam dictum Dasar angka 4(empat) Surat Perintah penyidikan kedua Nomor SP.Sidik/229/V1/201 2/Reskrimsus tanggal 29 Juni
2012 yang menyebutkan dasar surat perintahtersebut merujuk pada surat perintah sebelumnya yaitu Surat perintahpenyidikan yang pertama Nomor Sp.Sidik/171/V/2012/Reskrimsustanggal 9 Mei 2012 (BUKTI T2) begitu juga dengan Surat PerintahPenyidikan yang ketiga Nomor Sp.Sidik/62/II/2014/Reskrimsus tanggal 6Februari 2014 yang pada dictum dasar angka 4 (empat) MenyebutkanSurat Perintah penyidikan yang pertama Nomor Sp.
Sidik/171/V/2012/Reskrimsus tanggal 9 Mei 2012 dan angka 5 (lima) menyebutkan suratPerintah Penyidikan yang kedua Nomor SP.Sidik/229/V1/2012/Reskrimsus tanggal 29 Juni 2012;Bahwa mengenai tata cara atau teknis Administrasi Penyidikansecara jelas tidak diatur dalam KUHAP dan diserahkan kepada KebijakanInstansi yang berwenang melakukan penyidikan, begitu juga mengenaijangka waktu pengiriman SPDP kepada Penuntut Umum serta teknisperubahan surat perintah penyidikan perkara a quo;Bahwa pertimbangan Hakim
Ir. I Ketut Pariana
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Bali, Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum
104 — 94
Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/186/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 13 September 2019 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;
Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum,tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/186/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tentang PenetapanTersangka tertanggal 13 September 2019, dengan dugaan TindakPidana Penggelapan Dalam Jabatan berdasarkan Pasal 374 KUHP;13.Bahwa, PT BIS merupakan Perseroan berbentuk Penanaman ModalAsing (PMA) yang fokus pada bisnis trading dan eksporimport, adapunpara pemegang sahamnya yaitu: (BUKTI P1)a. Ir.
WAHYUNI
Termohon:
Presiden RI Cq Menkes RI Cq Kepala BPOM RI Cq Kepala Balai POM di Ambon Cq PPNS BPOM di Ambon
59 — 52
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon tanggal 18 Maret 2024 tidak sah dan melawan hukum;
- Menetapkan surat perintah penyitaan nomor SP.SITA/01/IV/2024/PPNS/BPOM-AMBON tanggal 26 April 2024 adalah tidak sah menurut hukum;
- Menetapkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/01/III/2024/PPNS/ BPOM-AMBON tanggal 18 maret 2024 adalah tidak sah menurut hukum
ayat (2) dan atau pasal 436 ayat (1) jo pasal 145 ayat (1) dan atau pasal 438 ayat (1) UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Menetapkan Surat Ketetapan nomor : TAP.TSK/01/V/2024/PPNS/BPOM-AMBON, tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan Tersangka adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan seluruh alat bukti baik keterangan saksi, keterangan Ahli dan surat yang diperoleh berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK
I Made Mustika
Terdakwa:
Nyoto Rizal Saputra
26 — 11
SP.Sidik / 10 / XI /Res. 1.6 / 2020 / Reskrim tertanggal 3 Nopemer 2020;Keterangan saksi : 1. Gilang Ramadhan, 2. Khairil Anwar, 3.
EFENDI SIAGIAN
Termohon:
GUBERNUR JAMBI CQ KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI CQ.KASI PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PH DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
124 — 66
Jambi Melakukan Pemanggilan sebagai saksi Tindak PidanaKehutanan dengan Surat Pro Justitia Nomor : 44/Dishut/PPNS/IX/2020tertanggal 30 September 2020, guna penegakan hukum, anehnyahanya Pemohon yang di lakukan Penegakan Hukum;Bahwa dengan Surat Pro Justitia Nomor : 46/Dishut/PPNS/X/2020tertanggal 07 Oktober 2020 Penyidik Pegawai Negeri Sipil DinasKehutanan Provinsi Jambi Melakukan Pemanggilan II sebagai saksi;Bahwa Panggilan dan Panggilan II di dasarkan atas Surat PerintahPenyidikan Nomor :700.S/Sp.Sidik
/03/PPNS/Dishut//2020 Tanggal 28September 2020 dan Laporan Kejadian Nomor094.E/03/VII/Dishut/2020 tanggal 28 September 2020;Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor700.S/Sp.Sidik/O3/PPNS/Dishut//2020 Tanggal 28 September 2020,diterbitkan oleh Dinas Kehutanan disebabkan Pemohon masih tetapbertahan memberhentikan Kegiatan Pembangunan Tapak TowerTranmisi PLN 500 KV Sumatera (Paket 1) New Aur Duri Peranap;Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/4/Dishut3.1/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Tentang
Surat Perintah Penyidikan Nomor:700.S/Sp.Sidik/03/IX/PPNS/Dishut/2020 tanggal 28 September2020c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :094.E/SPDP/03/Dishut3.1/IX/2020 tanggal 29 September 20203.
Surat Perintah Penyidikan Nomor:700.S/Sp.Sidik/O03/IX/PPNS/Dishut /2020 tanggal 28 September 2020;c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor094.E/SPDP/03/Dishut3.1/IX/2020 tanggal 29 September 2020;.
Pihak Termohon menindak lanjuti laporan tersebut dengan diterbitkannyaSurat Perintah Penyidikan Nomor:700.S/Sp.Sidik/03/IX/PPNS/Dishut/2020tanggal 28 September 2020 (Bukti T.11);. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor094.E/SPDP/03/Dishut3.1/IX/2020 tanggal 29 September 2020 (Bukti T.12);.
134 — 11
SEFRUDIN ZAI), sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Sidik/381/X/2013/Reskrim tanggal 13 Oktober 2013 dan selanjutnyamelakukan pemeriksaan terhadap terlapor/tersangka (ic. SEFRUDIN ZAl).. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor/tersangka (ic.SEFRUDIN ZAI) ternyata terlapor/tersangka menyangkal semualaporan/pengaduan Pemohon dengan dikuatkan keterangan saksi yangdihadirkan oleh terlapor/tersangka (ic. SEFRUDIN ZA)..
belumdisidangkan di Pengadilan; Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada surat yang dikirimkan olehPolsek Medan Area (Termohon) kepada Pemohon atau kepada Kejaksaan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalildalil jawabannyaTermohon dipersidangan mengajukan buktibukti surat berupa fotocopy, antara lainsebagai berikut :1.Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/1216/K/IX/2013/SPKT/Sektor MedanArea, tanggal 03 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T1;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik
89 — 35
Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021, laluSaksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersamasama dengan Saksi Maulana YusupHalaman 4 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN KotS.R bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ImamAhmad Fahrozi alias Ozi bin Imam Budi Untung MS Alm, Terdakwa II MuhamadIlham Mudin bin M.
Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021, laluSaksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersamasama dengan Saksi Maulana YusupS.R bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ImamAhmad Fahrozi alias Ozi bin Imam Budi Untung MS Alm, Terdakwa II MuhamadlIIham Mudin bin M.
Pringsewu seringterjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian untuk menindaklanjutiinformasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021 dan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021, lalu Saksi TriWibowo bin Yadi Utomo bersamasama dengan Saksi Maulana Yusup S.R binBambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam AhmadFahrozi alias Ozi bin Imam Budi Untung MS Alm, Terdakwa II Muhamad
Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/26/IIl/2021/Narkoba tanggal26 Maret 2021, lalu Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersamasamadengan Saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa Imam Ahmad Fahrozi alias Ozi bin ImamBudi Untung MS Alm, Terdakwa II Muhamad Ilham Mudin bin M.
Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021 danSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/26/III/2021/Narkoba tanggal 26Maret 2021, Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersamasama dengan SaksiMaulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadapTerdakwa Imam Ahmad Fahrozi alias Ozi bin Imam Budi Untung MS Alm,Terdakwa Il Muhamad Ilham Mudin bin M.
93 — 14
Tap /30.b / VII / 2010 / Reskrimtanggal 23 Juli 2010 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol : Sp.Sidik / 30.b / VIL / 2010 / Reskrim, tanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan olehKepolisian Resor Cirebon Kota.144 Bahwa perlu TERMOHON jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :a Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 telah datang seorang pelaporbernama FEDERICK RENALDI yang melaporkan tentang dugaan tindakpidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh pelakuyang bernama
Bahwa untuk kepastian hukum tersangka SURYO maka penyidik Polres CirebonKota mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 ) Nomor :Sp.Sidik / 30.b / VIL 2010 / Reskrim, tanggal 23 Juli 2010.5.
BUDI SUTRISNO belum memenuhi unsurunsur pasal yangdisangkakan yakni pasal 480 Jo 481 KUHP.Bahwa untuk kepastian hukum tersangka SURYO maka penyidik Polres CirebonKota mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 ) Nomor : Sp.Sidik/ 30.b/ VII 2010 / Reskrim, tanggal 23 Juli 2010.257.
Bahwa benar penyidik Polres Cirebon Kota mengeluarkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan ( SP3 ) Nomor : Sp.Sidik / 30.b / VII 2010 / Reskrim,tanggal 23 Juli 2010.
ABDUL HASAN
Termohon:
KAPOLRI Cq, KAPOLDASU Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
24 — 16
M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/855.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/935.b//IV/RES.1.9
Chrisno Indianto, Ir. S.H.
Tergugat:
1.Kapolda Jateng
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
LIEM WIE TJEN
369 — 258
Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 221.B/ VII/2020/ Ditreskrimum tanggal 25 Agustus 2020 ;2. Diterbitkannya SHM No. 258/ Tlogosari Kulon, PenerbitanSertipikat pada tanggal 18 November 1996 dengan GambarSituasi tanggal 1 Mei 1996 No. 4638/1996. Seluas + 3.526m2 atas nama Liem Wei Tjen ;ll.
Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 221.B/ VIII/2020/ Ditreskrimum tanggal 25 Agustus 2020 karenaPelapor yaitu Sdr. Lie Wei Tjen tidak memiliki LegalStanding yang sah terhadap luas tanah dalam SHM No.258/Tlogosari Kulon berdasarkan Putusan Tipikor No.134/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg ;V. Permohonan Penundaan : Bahwa Diterbitkannya Surat dari Tergugat yaitu :Him. 17 dari 124 halaman Putusan Nomor : 93/G/2020/PTUN.SMG1.
Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/ VII/ 2020/ Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020, sampai dengan adanyaputusan berkekuatan hukum tetap ; Memerintahkan kepada:2. Tergugat Il untuk menunda pelaksanaan SHMNo. 258/ Tlogosari Kulon, Penerbitan Sertipikatpada tanggal 18 November 1996 dengan GambarSituasi tanggal 1 Mei 1996 No. 4638/1996. Seluas+ 3.526 m2 atas nama Liem Wei Tjen. Dalamsengketa sampai dengan adanya kekuatanhukum tetap ;B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa ;1.
Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020;Bahwa pertanyaan yang perlu dijawabadalah apakah Surat LP/B/296/VII/Jateng/Ditreskrimum tertanggal 31 Juli 2020 danSurat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 bersifat konkrit, individual, dan final ?
Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tertanggal 25 Agustus 2020 (selanjutnyadisebut obyek sengketa 2, vide bukti TI5);3.