memindahkan atau mengalihkan hak waris atas kepemilikan sahamsahamtersebut perlu mendapatkan Persetujuan terlebin dahulu dari instansi berwenangdalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka PEMOHON mohonHalaman 3 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Padt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00Persetujuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bertindak menuruthukum memindahkan atau mengalinkan hak waris atas kepemilikan sahamperseroan tersebut dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Kelapa Gading Jakarta Utara, makauntuk mendapatkan Penetapan Wali dari anak di bawah umur, lWjin Jual danPersetujuan memindahkan kepemilikan hak saham karena kewarisan dalam suatuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada perusahaan atau Pesero Terbatas(PT) tersebut diatas adalah wewenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Maka berdasarkan uraian dan alasan alasan tersebut di atas, PEMOHON memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Jakarta Utara atau Hakim yang akan memeriksaPerkara ini kiranya berkenan memberikan

Helmi Susanti: Bahwa Saksi mengetahui untuk menjadi walianak yang masih dibawah umur ;Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Padt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00 Bahwa Saksi kenal sudah belih dari 3 (tiga)tahun ; Bahwa Saksi sebagai staf yang mengurusisuratSurat Perusahaan ; Semuanya ada 3 (tiga) Perusahaan yangmasih aktif; Bahwa selama almarhum meninggal pernahdiadakan RUPS; Bahwa di Jalan Kelapa Gading Indah Blok F47 RT.001/RW.14 Kelapa GadingBarat Jakarta Utara ; Bahwa karena

TritunggalNusantara ; Bahwa semuanya ada 3 (tiga) Perusahaanyang masih aktif; Bahwa pernah karena sudah meninggalPemohon harus diwaliki dalam mengikuti RUPS ; Bahwa di Jalan Kelapa Gading Indah Blok F47 RT.001/RW.14 Kelapa GadingBarat Jakarta Utara ; Bahwa karena suami Pemohon sudahmeninggal untuk menjual tanah waris yang menjadi bagian anak Pemohon yangmasih dibawah umur ;Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Padt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00Bahwa ada 3 (tiga) orang anak

memindahkan atau mengalinkan hak waris atas kepemilikan sahamsahamHalaman 10 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Pdt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00tersebut perlu mendapatkan Persetujuan terlebin dahulu dari instansi berwenangdalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka PEMOHON mohonPersetujuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bertindak menuruthukum memindahkan atau mengalihkan hak waris atas kepemilikan sahamperseroan tersebut dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Bahkan biladicermati ketentuan salinan Akta tersebut, terutama pasalpasalmengenai RUPS (Pasal 18) maka Laporan Tahunan harus menjadibagian dalam acara tersebut dan telah ditelaah oleh Komisaris sebelummendapat persetujuaan RUPS; penggunaan laba jika perseroanmempunyai saldo laba yang positif. Olen karena semua itu tidak terlihatbaik dalam buktibukti yang diajukan maupun keterangan para saksimaka menurut Majelis Hakim keadaan keuangan PT.

RapahaelindoNusantara sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaiKomisaris (periksa Pasal 108 dan Pasal 114 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang PT Juncto Pasal 15 salinan Akta Risalah RUPS LBPT. Raphaelindo Nusantara tanggal 27 11 2008 No.03) atau apabiladiperlukan seorang pemilik saham dengan syarat tertentu maupunKomisaris atau salah satu Direksi dapat meminta diadakannya RUPSatau RUPS Luar Biasa untuk mengetahui perkembangan suatuperseroan.

Raphaelindo Nusantara (Inti Loundry) yang digunakan sebagai dasarlaporan dan karenanya sebagai dasar dakwaan dan tuntutan JaksaPenuntut Umum, ternyata dihitung sejak bulan Januari 2008, jauhsebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yangterakhir dialkukan pada tanggal 27 11 2008; dalam RUPS mana telahditetapkan bahwa modal perseroan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah).

MNA, sehingga Terdakwa sebelumnya mengetahuibahwa penyewaan 2 unit pesawat jenis Boeing 737400 dan Boeing 737500tidak termuat dalam RKAP Tahun 2006 dan Terdakwa tidak mengajukanperubahan juga tidak meminta persetujuan kembali kepada RUPS terhadapRKAP yang disetujui tahun 2006, sehingga tidak ada alasan Terdakwa danHOTASI DP.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiHal. 21 dari 84 hal. Put. No.414 K/Pid.Sus/2014Nusantara Airlines tahun 2006 No.RIS32/D.3MBU/2006 tanggal 11Oktober 2006;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;80) Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No. RIS32/D.3MBU/2006 tanggal 11Oktober 2006;Dikembalikan kepada PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA);5.

MNA untuk melaporkan atau mengajukan perubahanatau persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telahdisetujui sebelumnya agar rencana penyewaan 2 (dua) unit pesawatBoeing 737400 dan Boeing 737500 yang telah dimulai sejak bulanMei 2006 tersebut masuk ke dalam RKAP;;d. Bahwa pada tahun 2006 sesuai RKAP PT.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (4) UUPT, maka RUPS yangdilakukan setelah pemanggilan kedua sah dan berhak mengambilkeputusan jika RUPS dihadiri paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagian dariseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Oleh karena Pemohonbersama dengan kuasa sdr.

Bahwa sebagaimana PEMOHON telah disampaikan di atas,PEMOHON memiliki kepentingan untuk diselenggaraknnya RUPS sebagailangkah langkah Penyelamatan TERMOHON dan grupgrup usaha secarakeseluruhan dari permasalahan yang saat ini dihadapi termasuk PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan TERMOHON danoleh karenanya Penyelenggaraan RUPS tersebut memiliki arti yang pentingdemi keberlangsungan usaha PEMOHON, TERMOHON dan grupgrupusaha ;3.

alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa telah memenuhi syaratuntuk menjadi objek sengketa pada peradilan Tata Usaha Negara, akantetapi substansi permasalahan, keabsahan perbuatan perdata.merupakan wewenang Pengadilan Negeri karena didasarkan padapersoalan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

EkaBumi Indonesia tanggal 21 September 2015 terkait perubahan namaperseroan menjadi PT Tomindo Tamas Sukses Bersama, dan dugaanpemalsuan tanda tangan dalam dokumen notulen RUPS, Peradilan TataUsaha Negara tidak berwenang mengadilinya;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya

Pengangkatan Penggugat sebagai Direksi dilakukan oleh RUPS, hal inididasarkan pada ketentuan Pasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UndangUndang PI") yangmengatakan:"... anggota Direksi diangkat oleh RUPS... "3.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal(UndangUndangPSM), dan bukan diatur dalam UndangUndangmengenai Ketenagakerjaan (UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003)".Selanjutnya, pengangkatan dan pemberhentian Direksi (anggota Direksi)dan Komisaris oleh RUPS adalah (murni) hubungan keperdataan yangdiatur dalam Hukum Perdata, dan bukanlah hubungan kerja yang diaturdalam UndangUndang Ketenagakerjaan, sehingga Direktur bukan pekerjasebagaimana dinyatakan dalam halaman 1 butir 1 surat yang dikeluarkanoleh

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi NomorB.628eg/HK/2003 tertanggal 19 Agustus 2003 yang menyatakan"...Dengan kata lain pengangkatan dan pemberhentian Direksi (anggotaDireksi) dan Komisaris oleh RUPS adalah (murni) hubungan keperdataanyang diatur dalam Hukum Perdata, dan bukanlah hubungan kerja yangdiatur dalam UndangUndang Ketenagakerjaan.

BPRBumi Asih diangkat berdasarkan RUPS sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor 8 tanggal 18 Juni 2007 (Bukti Tl) dandiperpanjang untuk jabatan yang sama berdasarkan RUPSAkta Nomor 21 tanggal 21 Mei 2010 (Bukti T2). Kemudianberdasarkan RUPS Akte Nomor 25 April 2011 diberhentikandari jabatan Direktur Perseroan (vide Bukti T4);2.

Perseroan tidak dapatmelakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untukmembereskan semuaurusan Perseroan dalam rangka likuidasi.(3) Dalam hal pembubaran terjadiberdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yangditetapkandalam anggaran dasar telah berakhir atau) dengan dicabutnyakepailitanberdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidakmenunjuk likuidator, Direksibertindak selaku likuidator.(4) Dalam halpembubaran Perseroan' terjadi dengan dicabutnya kepailitansebagaimanadimaksud pada

Melakukan RUPS tentang pertanggungjawaban proses likuidasiyang sudah dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UU 40/2007).

Dalam hal likuidator tidakditentukan oleh RUPS, Direksi yang akan bertindak selakulikuidator.Berdasarkan alasanalasan Tergugat pada butir 3 (tiga) tersebut,maka berdasarkan hukum dalil gugatan Penggugat pada halaman 4butir 6 dan 7 dikesampingkan, karena dalil Penggugat tersebut tidakberdasar, dan bahkan mengadaada;4.

ATS telah diperiksa olehInspektorat dan diminta) menangguhkan kegiatanpembangunan.Bahwa Kemudian tanggal 25 Mai 2011 bertempat diGubernuran dilaksanakan RUPS PT. ATS Tahun BukuHalaman 19 dari 56 Putusan Nomor 124/Padt/2018/PT PDG.2009 & 2010 serta RUPS LB berakhir Masa JabatanDireksi PT. ATS. RUPS Laporan Keuangan tahun 2009 &2010 tidak di Audit, dan pada Laporan tersebut tidak adadibukukan laporan pembangunan hotel PT.

Bahwa pada dasarnya, dalam hal pembubaran perseroanberdasarkan keputusan RUPS, likuidator ditentukan oleh RUPSbukan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksudSurat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 5005072017tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur No. 500885.12016 Tentang Pembentukan Tim Likuidasu Perseroan Terbatas (PT)Andalas Tuah Sakat0.

Langgeng Bahagia ;
3. Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT.

Langgeng Bahagia dengan agenda sebagai berikut :
Bentuk RUPS : RUPS-LB ;
Mata Acara :
- PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN meliputi :
a) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 yaitu Penambahan/Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dalam rangka melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), Maka

hukum yangmenjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;b orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secaraberdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;Cc orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang beradadi Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana di maksud dalamhuruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia ;4 Bahwa berdasarkan pasal 94 ayat jo pasal 92 ayat 1 dan 2 UndangUndang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi diangkat oleh RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

Oleh karena itu berdasarkan pasal 1angka 5 Undang Undang ketenagakerjaan dan ketentuan dalamUndangundang Perseroan Terbatas yang telah dijelaskan diatas jelasbahwaDireksi/Direktur merupakan Pengusaha karena diamenjalan kan perusahaan baik miliknya sendiri maupun bukanmiliknya sendiri.5 Bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undangundang Perseroan Terbatashak yang dimiliki oleh Direksi PT adalah hak atas Gaji danTunjangan yang besarnya ditetapkan oleh keputusan RUPS,sementara hak yang dimiliki oleh pekerja

Dari penjelasan tersebut nampak bahwaPekerja mendapat upah karena menjalankan perintah kerja yangHal 9 dari 30 hal PUT No 32/Pdt.SusPHI/2014/PN Tpg10biasanya diatur dalam perjanjian kerja, sedangkan Direksi / Direkturmendapatkan gaji karena menjalankan pengurusan PT berdasarkankeputusan RUPS, sehingga seorang Direkturapabila adaperselisihan/sengketa mengenai Keputusan RUPS mengenai Gaji dan Hak keperdataan lainnya maka penyelesaiannya adalah di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Hubungan Industrialce

Api Indionesia ada menadakan Rapat RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) yakni bulan Desember 2012 ;Bahwa meja kerja Penggugat membaur dengan Saksi dan karyawanlainnya ;Bahwa meja kerja Mr. Khu adalah diruangan produksi karena beliaubertugas untuk memonitoring produksi, sedangkan keuangan danadminstrasi Penggugat yang menghendel karena Mr.

Romudah dalam keterangannyasewaktu menjadi Saksi adalah Staff yang pekerjaannya membantuPenggugat yaitu Staff yang mengurusi personalia, keuangan dan humas;sedangkan jika Direktur tata cara pemberhentian dan pengangkatan adalahmelalui RUPS ;Berdasarkan faktafakta hukum yang diajukan dan halhal diatas maka MajelisHakim menyimpulkan bahwa Penggugat adalah pekerja yang secara de facto(kenyataan) mendapatkan imbalan atas pekerjaannya, dan atas pelanggaran yangdilakukan tidak belum memenuhi pasal 161

Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP KU/IV/2007., tanggal 07Mei 2007 perihal RUPS Tahunan ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 031/BUMD JBS/XI/2007., tanggal 12 November2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungHal. 24 dari 55 hal. Put.

Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMD JBS/I/2008., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD JabungBarat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung JabungPower tanggal 16 Maret 2008 ;84. Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang BeritaAcara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung jabung Power ;85. Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentangAddendum Jual Beli Saham;Dikembalikan kepada Drs. H.

., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Hal. 31 dari 55 hal. Put.

., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD JabungBarat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung JabungBarat Nomor : 045/BUMD JBS/IX

CASTAWAY LIFE tertanggal 2 Oktober 2014;

Castaway Life tertanggal 13 Oktober 2014;

didasarkan Akta Nomor 40 tanggal 10 Februari 2014adalah atas Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Terbatas PT.

Foto copy yang telah disesuaikan dengan copynya berupaNotulensi RUPS, tanggal 23 Agustus 2017 yang dihadiri oleh AbdulHolik, Marzuki, Syalmah, Hairul Bidol, Dani H (Notulen), diberi tandabukti T.1, T.1l 12;13. Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupaNotulensi RUPS, tanggal 14 September 2017 yang dihadiri olehSyalmah, Leo Lubis, Yogi.S, Abdul Holik, Marzuki, Dani H (notulen),diberi tanda bukti T.1, T.II13;14.

Ocean Multi Power(Tergugat I) didasarkan Akta Nomor 40 tanggal 10 Februari 2014 adalahatas Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PerseroanTerbatas PT.

Direksi wajid bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan dan tujuan persroan, Direksimempertanggung jawabkan kepengurusan itu kepada RUPS, termasukmenyiapkan laporan tahunan untuk RUPS, dan menyelenggarakanRUPS lain yang dianggap perlu;4.

) melalui direksi dan disahkan melalui RUPS, bila pemegang sahamtidak menerima laporan keuangan tersebut, maka tidak akan disahkan melaluiRUPS;Menimbang, bahwa terhadap (Bukti T.1,T.II21) yang merupakan laporankeuangan PT.Ocean Multi Power untuk pelaporan 31 Desember 2014 danlaporan auditor independen, tidak diserahkan dalam laporan ke RUPS dan(Bukti T.1,T.1I22) yang merupakan laporan keuangan per 31 Desember 2016tidak dilakukan untuk audit atas laporan tersebut adalah tidak menunjukkanpelaporan

tersedia di kantorperseroan (Tergugat IV) mulai hari dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan hari RUPS diadakan vide Bukti Pl 1.

TermohonKasasi (PT Dwimajaya Utama) TIDAK MEMERLUKANPERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DI DALAM RUPS ;.

SEDANGKAN : PEMBUKTIAN terhadap proses pengalihan saham sebanyak 2.465lembar saham milik Termohon Kasasi yang menjadi penyertaanmodal di Pemohon Kasasi IV (PT Dwima Mandiri Jayatama) adalah :e Apakah pengalihan saham sebanyak 2.465 lembar saham milikTermohon Kasasi yang menjadi penyertaan modal di PemohonKasasi IV (PT Dwima Mandiri Jayatama) dari Termohon Kasasi (PTDwimajaya Utama) kepada Pemohon Kasasi Ill (PT Tiga LimaEmat Mandiri) telah mendapat persetujuaan RUPS PT DwimaMandiri Jayatama ?

Menurut UndangUndang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995,tidak ada kewajiban bagi direksi yang melakukan self dealinguntuk meminta persetujuan pihak direksi atau pemegang sahamyang independen (yang tidak mempunyai benturan kepentingan)bahkan tidak ada kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS ;(Dalam perkara a quo, tidak perlu persetuju~an RUPS karenapengalihan asset masih dalam batas kewenangan PemohonKasasi selaku Direksi ex Pasal 88 UndangUndang PerseroanTerbatas No. 1 Tahun 1995) ;4.

,padahal pergantian Pimpinan RUPS mempunyai dasar hukum dalamAnggaran Dasar Perseroan Pemohon Kasasi IV ;Hal. 77 dari 83 hal.

dengan Tergugatsampai dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) serta menunggu PihakTergugat juga akan menyelesaikan dahulu Pencabutan Izin Gudang Berikatpaling lama tanggal 31 Desember 2013;Bahwa pada Pasal 5 ayat (5) PPJB tanggal 11 Desember 2013 dinyatakanbahwa pihak Tergugat WAJIB membuatkan notulen RUPS atas persetujuanjual beli dan menunjukkan notulen RUPS ASLI tersebut kepada pihakNotaris sampai pembuatan Akta Jual Beli (AJB), namun hal tersebut belumdilakukan oleh Tergugat kepada Notaris maupun

Pihak Pertama wajib membuat notulen RUPS atas persetujuan jual belidan menunjukkan notulen RUPS asli tersebut kepada Pihak Notarissampai pembuatan Akta Jual Beli (AJB).6. Pihak Kedua berhak melakukan renovasi atas gedung Pihak Pertamakecuali gudang apabila telah membayar Tahap Kedua sebesar Rp.1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada PihakPertama.7. Pihak Pertama menjamin bahwa menyelesaikan Pencabutan IzinGudang Berikat sampai paling lambat tanggal 31 Desember 2013.8.

Pihak yang diatur dalam butir 5 yang menentukan bahwa :"Pihak Pertama wajib membuatkan Notulen RUPS atas persetujuan jualbeli dan menunjukkan Notulen RUPS asli tersebut kepada PihakNotaris sampai pembuatan Akta Jual Beli (AJB)".Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 butir 5 tersebut maka pada hariRabu tanggal 11 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB bertempat di KantorPerseroan di Bekasi, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa dari Perseroan Terbatas PT.

Biaya mekanisme pelaksanaan RUPS dan PengirimanhasilRUPS atas nama PT. MTEK International Indonesia di JI. IndustriSelatan Blok NN3CD kepada MTl Korea dan MTI Hongkonguntuk dibahas dan dikaji kKemudian kembali lagi kepada MTIIndonesia yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000.,.iv.

Pihak Pertama wajib membuat notulen RUPS atas persetujuan jualbeli dan menunjukkan notulen RUPS asli tersebut kepada PihakNotaris sampai pembuatan Akta Jual Beli (AJB).6). Pihak Kedua berhak melakukan renovasi atas gedung Pihak Pertamakecuali gudang apabila telah membayar Tahap Kedua sebesar Rp.1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada PihakPertama.7).

dilaksanakan oleh Tergugat tanggal 12Januari 2016 sebagaimana tertuang dalam akta Notaris Yualita Widyadhari,Sarjana Hukum No. 31 tertanggal 12 Januari 2016 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo telahdiberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Usaha dan DirekturAdministrasi dan Keuangan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindoterhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 dan diberikan hakhaknyasesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) merupakan organ tertinggidalam Perseroan Terbatas yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat ( 4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham, yangselanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyalwewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar ;Bahwa ketentuan yang berlaku atas hakhak Para Penggugat sesuai periodejabatan yang

Tindakan Tergugat yang tidak segeramelaksanakan keputusan RUPS LB menunjukkan ketidakprofesionalitas dan merupakan kesalahan fatal dimana rentangwaktu keputusan RUPS LB dengan pelaksanaan pembayaran yangsangat lama yaitu sejak Januari 2016 sampai dengan September2016. Kesalahan Tergugat telah mengakibatkan kerugian materiil danimateriil terhadap Para Penggugat karena pembayaran hakhak yangdibayarkan Penggugat menjadi berkurang.

Jakarta Tourisindo, masing masing untuk 1 (Satu) periode masaJabatan terhitung sejak tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan tanggal 8Februari 2015, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tertanggal 8 Februari 2011 sesuai dengan Akta No.14tertanggal 14 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris YualitaWidyadhari SH., dan Para Penggugat telah diberhentikan dengan hormatberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo tanggal

Bahwa dalil Para Penggugat pada point 4 (empat) gugatannyamenyatakan " Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organtertinggi dalam Perseroan Terbatas yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat(4) Undang Undang Repoblik Indonesia No.40 tahun 2007", sehinggaseharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya terhadap seluruhPemegang Saham yang pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;5.

sahamnya sebesar 99 % diubah menjadi 48 %,Narumi Dai 1 % dan Terdakwa tercatat sebagai pemegang saham atasnamanya sebesar 51 %, dan hasil keputusan tersebut telah dibuat dandicatatkan dihadapan Notaris Ni Kadek Sri Indra Anggraeni, SH yangselanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor : 26 Tahun 2009 tanggal 26Desember 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Sahan Perseroan Terbatas PT Calyx International ;Bahwa berdasarkan penjelasan tentang hasil Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPS

) PT Calyx International tanggal 16 Juni 2009pada poin Romawi V menyatakan bahwa penjualan saham milik UtenaCoorpration (saksi Michio Dai) yang ada di PT Calyx kepada Terdakwa NIMADE RATMINI, SE hanya bersifat formalitas saja yang tujuannya adalahagar PT Calyx International secara administrasi bisa memiliki ijin usahaakomodasi pariwisata ;Bahwa sekitar tahun 2011 tanpa melalui RUPS dan persetujuan dari saksiMichio Dai dan Narumi Dai, Terdakwa meminjam uang dari orang Surabayasebesar Rp. 6.000.000.000

usia 16 tahun), berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor : 350/I/KHS/2008/2008 tertanggal 05 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

), mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menandatangani Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta menjual saham pada :