Rabik Bangun Pertiwi(Blueline Broadband Internet)) tidak akan sanggup untuk membayaruang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan apabila Perusahaanmelakukan efisiensi dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja sepihakterhadap ke12 (duabelas) orang tersebut, mengingat kondisi Tergugat(Blueline Broadband Internet)) yang tidak berkembang dan terusmenerus merosot;Bahwa perbedaan pendapat tersebut menimbulkan perselisihan antaraPenggugat dengan Komisaris Utama Amir Rabik, yang berbuntutdengan pemanggilan RUPS di

Mkn., pada tanggal 23 November 2015, denganagenda pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Tergugat (PT.Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet));Bahwa didalam Rapat RUPS tersebut, Penggugat diberhentikan denganhanya diberikan secarik kertas dan dipaksa untuk menandatanganisurat tersebut oleh Komisaris Utama Amir Rabik. Penggugat tidakmendapatkan alasanalasan yang jelas atas pemberhentian Penggugatsebagai Direktur dan Kepala Petugas Teknologi (Chief TechnologyOfficer) Tergugat (PT.

Disamping itu ada juga permasalahanpermasalahan yangdapat membuat citra perusahaan terpuruk (tidak dipercaya) sebagaiakibat kurangnya menjaga hubungan baik selaku Direktur perusahaandengan pihakpihak rekanan kerjasama baik pemerintah maupunswasta, oleh karena demikian sikap dan perbuatannya maka tergugatmengadakan RUPS (rapat umum Pemegang Saham) pada tanggal 25Nopember 2015 dengan agenda pemberhentian Penggugat sebagaiDirektur PT. rabik Bangun Pertiwi dan mengangkat Ryan Soma sebagaiDirektur yang

Bahwa dari segi imbalan maka Pekerja mendapatkan imbalan darimelaksanakan perintah kerja berdasarkan perjanjian kerja, sedangkandirektur mendapat imbalan karena menjalankan kepengurusan perseroanberdasarkan RUPS;Dari dasar pertimbangan tersebut dengan melihat fakta faktadipersidangan, maka hakim Disenter memutuskan bahwa PenggugatHal 38 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.SusPH1/2016/PN Dpsyang menjabat sebagai direktur dan tidak merangkap jabatan sebagaitenaga CTO adalah seorang Pengusaha dan

Putusan ini kemudian diperkuat oleh PutusanKasasi No.566 K/Pdt.Sus.PHV/2016 tagl 26 Juli 2016, dngpertimbangan bahwa karena Pemohon Kasasi di PHK sebagai Direkturatas putusan RUPS maka tidak ada kewajiban Termohon Kasasi untukmemberikan pesangon kepada Termohon dng amar Menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dahliani tersebute Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No.169/Pdt.Sus.PHV/2015/PN.Jk.Pst antara SdrWILLIAM SUTHERLAND SOCLAIR (Direktur selaku

SelanjutnyaselakuDirekturdiPerseroan,XPENGGUGATII jugaterbiasamelakukan panggilan RUPS Perseroan, bahkan juga mengirimkansurat panggilan RUPS dan pembatalan RUPS kepada TERGUGATll dan TERGUGAT Ill tanpa menyinggung masalah pembayaranapapun, hal ini membuktikan bahwa selama menjadi DirekturPerseroan, pembayaran saham kepada Sdr.Yuliana sudah selesai;h.

.050/RW.008Serpong Utara Tangerangberdasarkan Kuasatertanggal 12 Desember 2012.Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, dalam hal ini memilihmemberikan Kuasa Penuh kepada:Nama: Yuliana..dstdanNama: Putu Wirawan..dstSelanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa bertindak untuk danatas nama pemberi kuasa dalam segala tindakan dan halhalberikut ini:Khusus: Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk membatalkanKeputusan Pemegang Saham yang diedarkan (Sirkuler) PT ESC UrbanFood Station sebagai Pengganti RUPS

Namun demikian di dalam Surat KuasaPembatalan, terdapat pernyataan TERGUGAT Ill REKONVENSIyang seolaholah berwenang untuk membatalkan RUPS Sirkuler PTESC Urban Food Station;Bahwa pada waktu RUPS Sirkuler PT ESC Urban Food Stationdiselenggarakan, pihak PARA PENGGUGAT REKONVENSI belummenjadi pemegang saham, sehingga sungguh aneh dan janggalmengapa TERGUGAT Ill REKONVENSI membuat Surat KuasaPembatalan untuk membatalkan RUPS Perseroan?

puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai bukusesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.Dengan demikian jelaslah bahwa Perjanjian Pengelolaan Perseroantertanggal 21 Agustus 2015 dan PERJANJIAN PENGALIHAN HAKSEWA TANAH DAN BANGUNAN adalah perjanjianperjanjian yangdimaksudkan untuk mengalihkan SELURUH ASET DAN KEGIATANUSAHA PERSEROAN, dan oleh karenanya seharusnya mendapatkan32.33.34.35.66ijin dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI selaku pemegang sahamyang sah Perseroan;Bahwa tanpa persetujuan RUPS

Perseroan yang sah, maka perbuatanTERGUGAT IlREKONVENS lyangmelakukanPE RJANJAANPENGELOLAANDANPERJANJIAN PENGALIHAN HAK SEWA TANAH DAN BANGUNAN,adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam UUPT, melanggarasas fiduciary duties, dan melanggar asas kepatutan di dalam hidupberbisnis dan bermasyarakat, dan oleh karenanya dapat dikategorikansebagai PERBUATAN MELA WAN HUKUM;Bahwa oleh karena sejak semula TERGUGAT Il REKONPENSI tidakpernah meminta persetuju~an RUPS Perseroan lebih dahulu untukmelakukan

) maupun mengeluarkan keputusan pemegang sahamdiluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait denganperubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;21.

Bahwa, bukan saja tidak pernah mengadakan RUPS maupunmengeluarkan keputusan pemegang saham diluar RUPS, Para Penggugatjuga tidak pernah membuat atau mengadakan atau menandatanganidokumen apapun terkait dengan pengalihan sahamsaham Para Penggugatdi Perseroan, karena logika hukum yang sederhana, untuk apa PerkaraNomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel masih berlangsung kalau ParaPenggugat telah mengalihkan hakhak atas sahamnya di Perseroan kepadaVence Rumangkang Martin (yang nota bene bertindak selaku penggugatdalam

Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalahkeputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengankeputusan RUPS.;35.Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan dalam angka 27 danangka 28 di atas, diketahui bahwa perubahan anggaran dasar suatu PerseroanTerbatas tidak hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT,ternyata ada mekanisme circular resolution yang memiliki kekuatan hukumyang setara dengan RUPS, yang kemudian tentu saja, apabila merujuk padaketentuan Pasal 19 ayat (

) maupun mengeluarkan keputusan pemegang sahamdiluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait denganperubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;6.

Bahwa, fakta Para Penggugat, selaku pemegang saham yang sah dantercatat serta terdaftar pada Tergugat, tidak pernah menghadiri RUPS ataumenandatangani keputusan pemegang saham diluar RUPS karena sejak 22Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUNJKTApril 2019 telah terjadi sengketa sebagaimana dimaksud dalam PerkaraNomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang saat ini masih dalam pemeriksaanPengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Para Penggugat juga tidak pernahmembuat dan menandatangani dokumen

KIM ENG SECURITIES, yangberbunyi "RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang ; kecuali untuk penambahan dan pengurangan modal, yangharus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan olehPerseroan", dengan demikian telah dirubah dengan mengurangi katakata"pengurangan modal" serta dengan menambah katakata "perubahananggaran dasar, penggabungan dan peleburan", dalam AKTAPERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTIRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

KIM ENG SECURITIES, yangberbunyi "RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang ; kecuali untuk penambahan dan pengurangan modal, yangharus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan olehHal. 8 dari 25 hal. Put.

KimEng Securitie's telah disetujui dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli2008 oleh Oei Thean Yat Ronald Anthony yang bertindak atas nama KimEng Holdings Ltd, sebagai Pemegang, Saham 80% dan kemudian draftperubahan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagaiPengganti RUPS Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tersebut diserah kankembali kepada Notaris H.

Haryanto, SH tanggal 25 Juli 2008, dan ataspermintaan Keputusan Pemegang Saham yang telah disetujui tersebutditingkatkan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Sahamsebagai pengganti RUPS Luar Biasa No.94 tanggal 28 Juli 2008Hal. 22 dari 25 hal. Put.

Kim Eng Securitiessehingga katakata tanpa persetujuan menjadi yang harus disetujulteiah sah dan mengikat antara Oei Thean Yat Ronald Anthony denganAzas Facta Van Sunservanda (Perjanjian / Persetujuan yang dibuatsecara sah oleh kedua belah pihak mengikat sebagai UndangUndangbagi mereka yang mengadakannya.Jika seandainya Oei Than Yan Ronald Anthony berkeberatan atasadanya perubahan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Sahamsebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT.

Identitas berupa KTP bagi seluruh Pemegang saham dan seluruhSsusunan Pengurus Perseroan bagi Pemilik tanah berbentukPerseroan dengan kelengkapan, Akte Anggaran Dasar Perseroan,Akta RUPS pelepasan asset Perseroan;c. Surat Sporadik diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camatsetempat;d. Surat Keterangan Tidak Sengketa serta suratsurat lain yang terkaitdengan tanah;e. Akta Pelepasan Hak dan/atau Pengoperan Hak telah selesaidilakukan;f.

Identitas berupa KTP seluruh pemegang saham danseluruh Susunan pengurus Perseroan bagi pemilik tanahberbentuk Perseroan + Akta AD, Akta RUPS PelepasanAset Perseroan;c. PBB atas tanah sudah terbit;d. Surat Keterangan tidak sengketa serta suratsurat lainyang terkait dengan tanahtanah tersebut.Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah hargakeseluruhan dengan syarat :a. Persetujuan RUPS atas Pelepasan Aset perseroan bagipemilik tanah yang berbentuk perseroan;b.

tanggungan, menerima uang pembayarantanah dari pihak manapun, mengalihkan Tanah kepada Pihak lain, apalagidengan memberikan kuasa menjual Tanah Asset Perseroan, dimanamerupakan Fakta Notoir sebagai syarat untuk menjual asset Perseroantentu harus dilakukan berdasarkan Pasal 102 ayat 1 UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satunya pengalihanAsset perseroan baik berupa benda bergerak maupun benda tidakbergerak dilakukan dengan prosedur Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan (RUPS

, karena faktanya Turut Tergugat maupun Turut Tergugat II tidak pernah menerima pembayaran dariTergugat, memberikan kuasa jual ataupun mengetahui transaksisebagaimana Akta Perjanjian Pendahuluan dan Akta Addendum;Bahwa Turut Tergugat merupakan sebuah Perseroan Terbatas yangmana untuk pengalihan asset perusahaan memerlukan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham sebagaimana Pasal 102 ayat 1 huruf a UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakanDireksi wajid meminta persetujuan RUPS

untukmengalihkan kekayaan perseroan dan dipertegas oleh bukti TTI2 dalamPasal 12 ayat (2) huruf a menyatakan : Direksi wajib memintapersetujuan RUPS untuk menjual/mengalihkan sebagian asset kekayaanPerseroan, sehingga Para Pembanding / Para Turut Tergugatmerupakan badan hukum yang dalam pengalihan asset perseroannyamemerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang faktanyatidak terpenuhi dalam bukti P16 dan P16A sebagaimana bukti tersebutdijadikan pertimbangan oleh Judex Factie dalam memutus

Padahal, ketentuan perundangundanganyang mendasari kewajibanCSR bagi perseroan adalah UUPT tahun 2007dan PPNo.47 Tahun 2012, yang secara tegas menyebutkan :Tanggungjawab sosial dan linkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencanakerja tahunanperseroan setelah mendapat persetujuan Dewan komisarisatau RUPS.

Jadi, sangatlah jelas bahwa ketentuan perundangundanganmenyiratkan persoalan CSRatau TJSL secara tegas disebutkan olehUndangundang merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Direksisetelah mendapat persetujuaan Dewan Komisaris atau RUPS, bukankewajiban "pembayaran"CSR/TJSL yang harus diserahkan kepada parapengugat.

Artinya, persoalan CSRmerupakan komitmenTangung Jawab Sosial dan Lingkungan yangharusdiprogramkan dan dilaksanakan Direksi setelah disetujui oleh DewanKomisaris atau RUPS.

Sebab,ketentuan CSR atau Tangung JawabSosial dan Lingkungan (TJSL), yangdiatur dalamketentuan pasal 74 ayat (1) UUPT Tahun 2007 dan Pasal 3 dan4 PP No.47 Tahun 2012, bersifat programCSR yang merupakan tugasDireksi dengan persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, yang dituangkandalam rencana kerja.

Bahwa program kemudian dilaporkan perusahaan setiaptahun di RUPS, dan apabila ingin mengetahui apakah barang ini jalan atau tidakHalaman 67 dari 79 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal.tinggal periksa laporan itu bagaimana realiasasinya, apakah tidak jalan karenaperusahaan atau proposal masyarakat yang tidak valid.

Igata JayaPerdania beralih ke Penggugat.5 Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

perlawanan karena masihdalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undangundang.2 Bahwa, putusan yang didalilkan oleh Pelawan dalam perkara No.30/PDT.G/2009/PN.BTM. juncto No. 32/PDI/2010/PTR belum memiliki kekuatan hukumtetap / belum Inkraacht van Gewijsde.3 Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Riautelah mengabaikan bunyi UndangUndang Perseroan Terbatas tentang syaratsyarat jualbeli saham perseroan, yang antara lain harus/wajib diadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

30/PDT.G/2009/PN Batam yangamarnya;Dalam Eksepsi:e Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tururt Tergugat I tersebut tidak dapatditerima;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;e Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugattertanggal 26 Juni 2008 adalah sah secara hukum; Menyatakan kepemilikan saham Tergugat sebesar 60 % di PT Igata JayaPerdania beralih ke Penggugat;* Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

No.32/PDT/2010/PT.R belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;e Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan TinggiPekanbaru telah mengabaikan Undangundang Perseroan Terbatas tentang syaratsyaratjual beli saham perseroan yang antara lain wajib diadakan RUPS;e Dan seterusnya sebagaimana tersebut dalam jawabannya tertanggal 15September 2011 dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini yang selanjutnyamemohon agar menolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat doterima danmenyatakan

Kantor dan Pabrik PT ABS Raya Rubber Workdi Jalan Medan Binjai Km. 12,5 milik Tergugat IV; Tanah seluas + 1 Ha yang terletak di Jalan Patimura Nomor 131/415 Medan,Kelurahan Medan Darat, Kecamatan Medan Baru milik Tergugat IV;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugatdalam perkara ini;Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat Vtelah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Menyatakan undangan/panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Gugatan Penggugat prematur;4.Gugatan Penggugat kurang pihak;Eksepsi Tergugat IV: Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Illmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:lk2.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember

2014, yangsebagai tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT Pantai Perupuk IndahNomor 11., tanggal 16 Desember 2014, yang diperbuat dinadapan PoeryantoPoedjiaty, S.H., Notaris di Medan, yang tercatat di dalam Sistem AdministrasiBadan Hukum Kementerian Hukum dan HAM~ RI, NomorAHU48303.40.22.2014, tanggal 22 Desember 2014;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum PemegangSahara (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 5 Januari 2015, yangsebagaimana tertuang di dalam Akta Notulen

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah, tertanggal 8 Oktober 2015, yangsebagaimana tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 12, tanggal 8Oktober 2015, yang diperbuat oleh Cipto Soenaryo, S.H., selaku Notaris diMedan:5.

Zainul Arifin Nomor 76C, Stabat ;Bahwa Pemohon bekerja sebagai Notaris / PPAT dengan wilayahhukum di Kabupaten Langkat ;Bahwa pada Bulan Juli, Tahun 2018, atas permintaan direksi PT BerlianSarana Wisata yang terletak di Kompleks Ruko, Griya Riatur, Blok A,Nomor 3848, Kota Medan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) luar biasa yang dihadiri oleh Tuan Robert Hutahean selakuDirektur dan pemilik 24 (dua puluh empat) saham dalam perseroan danNyonya Aini Sugoto selaku Komisaris dari perseroan dan pemilik

56(lima puluh enam) saham dalam perseroan ;Bahwa dari RUPS yang diadakan tersebut dibuat akta berita acararapat, nomor 4, tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat oleh Pemohon denganiSi :Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisarisperseroan, dengan susunan yang tidak berubah,Memberikan persetujuan kepada Tuan Robert Hutahean untukmenjual sebagian sahamnya yakni sebanyak 8 (delapan) sahamkepada dan menunjuk Nyonya Aini Sugoto sebagai pembelinya,sehingga setelah penjualan/pengalihnan saham

memberikanketerangan dibawah sumpah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.11dan keterangan saksi saksi yang diajukan Kuasa Pemohon di persidanganmaka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Notaris / PPAT denganwilayah kerja di Kabupaten Langkat ;Bahwa benar pada Bulan Juli, Tahun 2018, atas permintaan direksi PTBerlian Sarana Wisata yang terletak di Kompleks Ruko, Griya Riatur,Blok A, Nomor 3848, Kota Medan diadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

) luar biasa yang dihadiri oleh Tuan Robert Hutaheanselaku Direktur dan pemilik 24 (dua puluh empat) saham dalam11perseroan dan Nyonya Aini Sugoto selaku Komisaris dari perseroandan pemilik 56 (lima puluh enam) saham dalam perseroan ;Bahwa dari RUPS yang diadakan tersebut dibuat akta berita acararapat, nomor 4, tanggal 5 Juli 2018 (bukti surat P.1) yang dibuat olehPemohon dengan isi :Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisarisperseroan, dengan susunan yang tidak berubah,Memberikan

yang dihadiri olehseluruh Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham dimana Berita Acaratersebut memutuskan untuk para Ahli Waris yang dalam hal ini diwakilioleh Tergugat dan Tergugat Ill untuk menandatangani akta Peralihan HakSHM No. 298, 258, 1696, 1744 (Objek Sengketa) atas nama DennyCharso paling lambat harus dilakukan pada tanggal 30 September 2016 ;Bahwa ternyata Tergugat I, II dan Ill hingga paling lambat 30 September2016 Menolak dan Tidak Melaksanakan hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

WERSUT SEGUNIINDONESIA yang memutuskan bahwa perusahaan telah memberhentikanHalaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2018/PT SMG19.20.dengan hormat Tergugat dari jabatannya selaku Komisaris dan menunjukDirektur Utama untuk menindaklanjuti permasalahan aset perusahaan ini ;Bahwa tindakan Tergugat I, Il dan Ill menolak dan tidak melaksanakanhasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakanpada tanggal 3 September 2016 dihadapan Notaris MARTHA VERONICAENDANG KUSASTUTI BUDI SANTOSO

Menyatakan Akta Jual Beli SHM No.258 dan 298 antara Agus Salim danDenny Charso yang dibuat Daryanto Mukandar, SH PPAT sementaraKecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal (Turut Tergugat I) adalah CACATHUKUM ;Menyatakan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa di bawah tangan yangdibuat oleh Tergugat , Il dan Ill yang dibuat pada tanggal 13 Februaritahun 2015 adalah sah menurut hukum yang berlaku ;Menyatakan perbuatan Tergugat , Il dan Ill menolak dan tidakmelaksanakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Bahwa Pengugat menjalankan kuasa selaku Direktur Utama PT WersutSeguni Indonesia, sedangkan par Tergugta adalah salsh satu pemegangsaham pada PT Wersut Seguni Indonesia dimana dalam menjalankanperseroan Direktur dalam memberikan kuasa harus berdasarkankesepakatan RUPS dan disepakati oleh pemegang saham dimana direksibertindak atas kepentingan pribadi orang perorangan sehingga surat kuasayang diberikan oleh direksi kepada kuasanya adalah cacat dan tidakmemenuhi unsur diberikan kuasa sebagaimana peraturan

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010, Penggugat sebagai Komisarismengundang Tergugat untuk mengadakan RUPS, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam RUPS, dan bahkan Tergugat mengirimkan suratkepada Turut Tergugat III tertanggal 01 Maret 2010 yang menyatakan bahwaRUPS pada tanggal 10 November 2009 tidak sah karena tidak sesuaiprosedur, padahal saat itu Andi Mulya (Turut Tergugat II) sebagai perwakilandari Tergugat telan hadir dan menandatangani Berita Acara RUPS P.T.Surya Satria Sembada;Bahwa

Surya SatriaSembada, karena tidak ada RUPS yang diselenggarakan oleh P.T. SuryaSatria Sembada akibattidak kooperatifnya Tergugat sebagai pemegangsaham mayoritas dalam P.T.

Surya Satria Sembada tidak dapatmengadakan RUPS kembali untuk menentukan jalannya P.T. Surya SatriaSembada. Terhambatnya kegiatan P.T. Surya Satria Sembada, membuatPenggugat juga terhalang untuk mendapatan deviden dari P.T. Surya SatriaHalaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY23.24.25.Sembada yang setiap tahunnya dapat diperkirakan sebesarRp.1.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).

Surya Satria Sembada tidak dapatmengadakan RUPS kembali untuk menentukan jalannya P.T. SuryaSatria Sembada. Terhambatnya kegiatan P.T. Surya SatriaSembada, membuat Penggugat juga terhalang untuk mendapatkandeviden dari P.T. Surya Satria Sembada yang setiap tahunnyadapat diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah). Oleh karena itu, total kerugian materiil yang dialami olehPenggugat adalah:Rp.1.000.000.000,00 x 11 tahun = Rp.11.000.000.000,00 (sebelasmilyar rupiah);2.

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS) diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

MASS) dianggap menyetujui seluruh hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS) sepanjang tentang penjualan atau pengalihan saham milik Pemohon meskipun tanpa kehadiran Para Termohon dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

Undangundang No 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa Direksi mewakilliPerseroan Terbatas baik didalam maupun di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 224 ayat (2) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, disebutkan bahwa :Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaankewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukansetelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Pemohonternyata Majelis tidak menemukan ,adanya bukti bahwa Pemohon yaitu PT.KARYA ALTASIA UTAMA (Pemohon PKPU ) sebagai Perseroan dan selakuPemohon dalam mengajukan permohonan PKPU ini telah mendapatpersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menempuhmekanisme PKPU ini;Menimbang, bahwa karena salah satu syarat formil sebagaimana dalamPenjelasan Pasal 224 ayat (2) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi bank dan ;Halaman 9 dari 64 him Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN .Bdg8) Membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.Pada Pasal 10, dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TimLikuidasiberwenang :1) Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan/atau penagihanpiutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang sesuai dengan kewenanganyang diberikan oleh RUPS

YOHANES ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari Terdakwa atasproses yang dilakukan Tim Likuidasi ;Halaman 20 dari 64 him Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN.BdgBahwa saksi tidak mengetahui adanya RUPS ;Bahwa Proses Pembubaran BPR Mutiara Artha Pratama danPengambilalihan BPR Mutiara Artha Pratama sudah tertuang dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisioner LPS sebagai RapatUmum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Mengambil alin dan menjalankan segala hak dan wewenangpemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS ;2. Menguasai dan mengelola aset dan Kewajiban bank ;3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubahsetiap kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga yangmerugikan Bank ;4.

adalah keputusan tertinggi suatu PT ; Bahwa untuk PT yang bergerak dibidang keuangan, pada saat ijinusanya dicabut, maka RUPS menjadi beku dan kewenangan beralihkepada Lembaga yang berwenang untuk itu ; Ahli berpendapat bahwa peralihan kewenangan kepada LPS harusmelalui RUPS ; Bahwa apabila tidak dilakukan RUPS berdasarkan Pasal 6 UUPTdianggap batal demi Hukum ; Bahwa Proses Likuidasi merupakan suatu proses penyelesaianBadan Hukum Perdata yang bergerak dibidang Perbankan ; Bahwa apabila ada sengketa

Mengambil aset dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegangsaham, termasuk Hak dan wewenang RUPS ;2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank ;3. Menyelesaikan dan membatalkan, mengakhiri dan atau mengubahsetiap kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga yangmerugikan Bank ;4.

., tanggal 24 Oktober 2002, yangmemberi ijin kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Soehardjo Gondo) mengadakan RUPS PT. SML diSurabaya, serta semua RUPS yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali 1! selaku Direktur Utama PT. SML,dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;2). Sehubungan dengan dalil tersebut, Termohon PeninjauanKembali selaku Para Penggugat dalam perkara termaksud,menuntutantara lain:a).

No. 490 PK/Pdt/2014 oleh karena itu aset tersebut hanya dapat dibagi harusberdasarkan Keputusan RUPS; Oleh karena belum ada keputusan RUPS maka tuntutanpembagian aset PT.

SML (Soehardjo Gondo)mengadakan RUPS di Surabaya adalah sah menuruthukum (wettig/geldig, lawful);2).

Semua RUPS dan keputusan RUPS yang diambil dalamRUPS tersebut serta rapatrapat dan keputusankeputusan lain juga aktaakta dan berita acara rapat yangdilakukan atau terbit setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002, adalah eksis, /egaldan valid serta mengikat kepada Para pihak yang terlibatdalam perkara Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal19 Maret 2013 tersebut;3). PT.

SML oleh Lie Thien Pingtanpa melalui RUPS PT. SML;5.3.3. Begitu lebar jurang saling pertentangan yang terdapat dalamkedua putusan Peninjauan Kembali tersebut, sehingga sangatbertentangan dengan asas keadilan umum (general justiceHal. 37 dari 45 Hal. Put.

., M.Kn, berkedudukan di Kota Pekanbaru, dan telah mendapat surat PersetujuanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perihal Perubahan Angaran Dasar, Tertanggal 03April 2018 Nomor AHU0005105.AH.01.10 Tahun 2018, dan Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

Bank Perkreditan Rakyat Fianka rezalina Fatma Nomor01/RUPS/I/2019 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor AHU AH. 01.030051808 tertanggal 28 Januari 2019 pada akta Nomor 29tanggal 24 Januari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama,yang di buat oleh NotarisTITO UTOYO, SH, dengan demikian Sah mewakili untuk dan atas nama PT. BankPerkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma.Dalam hal ini diwakili oleh Sarwani, S.H dan Jhon Mezer Alexander.S, S.H, AndiChristoher.

yangsebelumnya ditempatkan oleh Penggugat di Perseroan tidak dizinkanmeninggalkan areal Perseroan, yang mana peristiwa tersebut pada saatini sedang dalam penyidikan pihak yang berwajib (bukti P10), dan haltersebut menunjukkan bahwa Tergugat merupakan pemegang kendalidalam Perseroan;.Bahwa oleh karena Tergugat merasa sebagai pemegang kendaliPerseroan sebagaimana dijelaskan dalam angka 9 di atas, makaPenggugat sangat sulit meminta kepada tTergugat untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) baiktahunan ataupun luar biasa dimana seharusnya salah satu agendaRUPS adalah pertanggungjawaban keuangan oleh Tergugat selakuDirektur Utama berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu AktaNomor 34 Pasal 8 ayat 3 dan 4, Direksi diwajibkan untuk menyampaikanLaporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS, dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPSberarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris ataspengurusan

Nomor 1840 K/Pdt/2016Pasal 92 Undang Undang PT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa setelah ditutupnya RUPS Perseroan pada tanggal 26 September 2011,yang bertindak sebagai Direksi Perseroan adalah Nico Lieke, hal ini

berdasarkanPasal 94 ayat (6) Undang Undang PT yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 94 ayat (6) Undang Undang PT:Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlakusejak ditutupnya RUPS;Berdasarkan ketentuan ini maka Handi Putranto Wilamarta telah sahdiberhentikan sebagai Direktur Utama dan diangkat menjadi KomisarisPerseroan sejak ditutupnya RUPS Perseroan

Harahap di dalam bukunya mengenai Hukum Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa direksi wajib menjalankan pengurusan sesuai dengankebijakan yang dianggap tepat yang artinya bahwa suatu kebijakan ataudiskresi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusanyang mesti berada dalam batasbatas yang ditentukan oleh Anggaran DasarPerseroan dan Undangundang PT Pasal 92 ayat (2) UUPT menyatakanbahwa kedudukan direksi adalah mandiri, tidak tunduk pada RUPS danKomisaris, yang terpenting bahwa tindakan

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalildalil gugatan Penggugatuntuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannyaKronologis Perkara :1.3.Bahwa perlu Para Tergugat meceritakan kembali kronologis kejadian ataufakta hukumnya, sebelum kami menjawab dalildalil gugatan Penggugat,bahwa pada awal mulanya permasalahan hukum ini terjadi pada tanggal 21Oktober 2009 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS PT.Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS). Hasil RUPS PT.

Dalam gugatanaquo didalilkan antara lain bahwa saham Tergugat hanya 2.775 (dua ributujuh ratus tujuh puluh lima) lembar dan saham Hendra Tandi hanya 975(sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar, dengan dalil itu Karim TanoTjandra hendak membangun opini bahwa RUPS PT. RAS tanggal 21Oktober 2009 tersebut tertuang dalam Akta Risalan RUPS PT. RAS NO. 20tanggal 21 Oktober 2009 oleh Nursyirwan Koto, S.Mkn.

Data palu berupa pengurangan jumlah sahamtersebut diragukan sebagai dalil dalam naskah gugatan mengenai tidaktercapainya korum dengan maksud agar RUPS PT.

Riau Anugrah Sentosa (RAS);Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penggugat telah dilaporkan padaPolisi;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya RUPS Luar Biasa pada PT.RAS;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggunaan hak jawab olehPenggugat;.

RAS sebesar 3.000 sahamnilai nominal Rp. 3.000.000.000, (vide bukti P14);Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Jawabannya,Penggugat menggunakan data yang dipalsukan tentang jumlah saham tersebutdalam gugatannya sebagai dalil tentang tidak tercapainya quorum dengan maksudagar RUPS PT.

JAYA PERKASA INVESTAMA* dari Notaris/ PPAT Tangerang, MOYARI DEWATA,SH. pasal 11 ayat 3 dengan tegasmenyatakan "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk Jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannyasewaktu waktu.Berdasar hal tersebut masa kepengurusan Direksi adalah 5 (Lima) tahun,dalam hal ini Direksi Agus Triharto diangkat sebagai direksi pada tanggal 3Agustus 2009, maka berakhir pada tanggal 3 Agustus 2014 ; bahwa karenasekarang tahun 2017, maka pemberi kuasa

JAYA PERKASAINVESTAMA* dari Notaris / PPAT Tangerang, MOYARI DEWATA,SH.Bahwa dalam pasal 11 ayat 3 akta tersebut dengan tegas menyatakanAnggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk Jangka waktu 5 ( lima )tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannyasewaktu waktuBahwa Direktur Agus Triharto diangkat sebagai Direktur pada tanggal 3Agustus 2009 sebagimana Akta No.03 tanggal 3 Agustus 2009, masakepengurusan Agus Triharto sebagai Direktur berdasar Akta No.3 tanggal3 Agustus 2009 pasal 11

MERDEKA GRAHA INDO* yang ddibuat NotarisSemarang TANTY HERAWATI, SH. tanggal 21 September 2010, masaberlakunya kepengurusan Perseroan khususnya Komisaris telah habis.Berdasar Pasal 14 ayat (8 ) Anggaran Dasar menyatakan AnggotaDewan komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahundengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktuwaktu.Bahwa berdasarkan hal tersebut Komisaris diangkat berdasarkan AktaNo.32 tahun 2010 dengan masa kepengurusan 5 (lima) tahun, sekarangtahun 2017

JAYA PERKASA INVESTAMA yangdibuat dan ditandatangani dihadapan MOYARI DEWATA, SH, Notaris diTangerang, dalam pasal 11 ayat ( 3 ), secara tegas menyatakan AnggotaDireksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dengantidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu .Dari uraian tersebut diatas, masa kepengurusan Direksi adalah 5 ( lima )tahun, dalam hal ini Direksi AGUS TIHARTO diangkat sebagai Direksi padatanggal 3 Agustus 2009, maka jabatan tersebut demi hukum telah berakhirsejak

untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahundengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu ;Menimbang bahwa jika diperhatikan dalam Anggaran Dasar pasal 20angka 2, AGUS TRIHARTO diangkat sebagai Direktur sesuai Akte PendirianPerseroan Terbatas PT Jaya Perkasa Investama, tanggal 3 Agustus 2009,masa jabatan pengurus / jangka waktu kewenangan Direksi dibatasi,selama 5Halaman 47 dari 49, Putusan Nomor 382/Pdt/2018/PT SMG(lima) tahun diatur secara tegas, sehingga seharusnya masa jabatan

28). Fotocopy legalisir akta :berita acara RUPS tahunan PT. Tiga Piar Sejahtera Food Tbk, Nomor 76 tanggal 28 Juni 2011.

29). Fotocopy surat Direjn AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-24349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

30). Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT. Tiga Pilar Sejahtera Foof Tbk Nomor : 101 tanggal 30 Agustus 2013.

(lampiran) satu bundel laporan presentasi financial performancedalam board or diredtor meeting, Desember 2017.Fotocopy legalisir akta :berita acara RUPS tahunan PT. Tiga PiarSejahtera Food Tbk, Nomor 76 tanggal 28 Juni 2011.Fotocopy surat Direjn AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHUAH.01.1024349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaanpemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar SejahteraFood Tbk.Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT.

Bahwa dari Januari sampai Desember 2018 saksi tahu permasalahan diperusahaan itu antara Pemegang Saham, RUPS tidak setuju; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberi tanggapan sebagaiberikut :Terdakwal =: laporan keuangan, disiapkan kepada Terdakwa yangsudah jadi, hal ini dibenarkan oleh saksi ke5;Terdakwa II: tidak ada pertanyaan;6.

Bahwa setelah menghadiri RUPS Tahunan pada tanggal 27 Juli 2018,saksi sebagai Auditor baru mengetahui adanya informasi bahwa atasenam debitur yang tercantum dalam Laporan Keuangan (Akun PiutangUsaha) merupakan pihak berelasi, yaitu. bentuk Pertanyaan dariPemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham yang bernama Sadr.

Fotocopy legalisir akta :berita acara RUPS tahunan PT. TigaPiar Sejahtera Food Tbk, Nomor 76 tanggal 28 Juni 2011.Halaman 102 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL29. Fotocopy surat Direjm AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor :AHUAH.01.1024349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaanpemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera FoodTbk.30. Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT. TigaPilar Sejahtera Foof Tok Nomor : 101 tanggal 30 Agustus 2013.31.