cenderawasih kecil tersebutdidapatkan dari terdakwa (Toko Sinar Harapan) sebanyak 18 ekor dan darisaksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10ekor.Bahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK

digunakan sehingga satwa BurungCendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukan pengawetanadalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajampada jumlah individu dialam, dan daerah penyebarannya terbatas(endemik).Ahli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan MenteriHalaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN TulLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwamemiliki lampiran

jenisjenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungitermasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakantidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwayang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut

jenisjenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi termasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwayang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut

~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM, Pasal 11 , Pasal12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.Apabila yang berasal dari Hutan Negara diatur dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADAHUTAN PRODUKSI, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14dan Pasal 15.Apabila yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan Peraturan MenteriKehutanan Nomor: P. 85/MenLHK

/SETJEN/KUM.1/11/ 2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10.Berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Nomor: P.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak sudah sangat jelas diaturpada Pasal 3, sementara mekanisme Pemungutan Hasil Hutan dariHalaman

9 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.SusLH/2020/PN KsnKawasan Hutan Negara atau Hutan alam khususnya Hutan Produksitelah diatur dalam Permen LHK, Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM pada Pasal 3,Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 serta PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADAHUTAN PRODUKSI

P.64 /MENLHK /SETJEN /KUM /12 /2017, TentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH dan DRatas kayu olahan yaitu :a. Kayu Olahan / Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah :Pembayaran PSDH sebanyak = Harga Patokan X 10% X 2 X Volume =Rp. 1.500.000,00 x 10 % X 2 X 5,5355 MS = Rp. 1.660.650.;Pembayaran DR sebanyak: 5,5355 MS X 2 X USD$ 18 = USD$ 199,278;b.

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan TamanHutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam danHal 5 dari 18 Putusan Pidana No.690/Pid.SusLH/2016/PN. SqlKawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan RayaBukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Bangka Tengah berdasarkan Surat KeputusanKementerian Lingkuan Hidup dan Kehutanan NomorSK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentangPenetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman HutanRaya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep. BangkaBelitung.Bahwa setelah diinterogasi kayu yang terdakwa potong akanterdakwa jual kepada sdr. APU di Desa Air Mesuk Kec.

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27Juli 2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan HutanTaman Hutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah ProvinsiKep. Bangka Belitung dikuatkan dengan Peta hasil penangkapanpelanggaran kehutanan an.

Bangka Tengah berdasarkanSurat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang PenetapanFungsi dan Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan PelestarianAlam sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol di Kab.Bangka Tengah Provinsi Kep. Bangka Belitung dikuatkan dengan Peta hasilpenangkapan pelanggaran kehutanan an.

Hutan Kabupaten Lembata lalumemberikan fotocopy surat tertanggal 27 September 2016 yang di tujukankepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, dimana isi Surattersebut menjelaskan tentang Data Desa Desa yang berada di LuarKawasan Hutan Lindung, sehingga jelas oleh Penggugat bahwa tanah yangdi kelola oleh Penggugat di Lokasi Padang Desa Lodotodokowa,Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata sejak tahun 1970 sampaidengan saat ini, sejak di tetapbkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.357 / Menlhk

Bahwa lokasi tanah yang berada di Desa Lodotodokowa sebelum ditetapbkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.357/Menlhk /Sekjen / Pla.015 / 2016 adalah pemukiman dan lahan usaha yang beradadalam kawasan hutan lindung.b.

Dengan di tetapbkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.357/Menlhk/ Sekjen/ Pla.015 / 2016 tersebut pada point 1 maka tanahtanahdi Desa Lodotodokowa bukan lagi merupakan kawasan hutan Lindungtetapi sudah di alinkan menjadi Areal Penggunaan Lain ( APL ) dan dapatdi pergunakan untuk peruntukkan lain seperti pemukiman dan tanahpertanian.c.

Karena sekalipun dari fakta yangterungkap di persidangan melalui bukti surat dan keterangan saksi saksibahwa obyek sengketa masuk dalam kawasan hutan tutupan / hutanlindung, namun fakta hukum juga telah membuktikan bahwa obyeksengketa yang berada di dalam wilayah Desa Lodoblolong sejak dahulu( sebelum berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 /Menlhk / Setjen / Pla.O / 5 / 2016 ) telah di tinggali, di olah dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Lodoblolong termasuk PEMBANDING /Penggugat

Bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Judex Factie halaman 61alinea ke 2, 3 dan 4 putusan a quo, dimana Judex factie hanya fokuskepada bukti surat PEMBANDING / Penggugat tertanda P.8 berupa suratdari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lembata tertanggal27 September 2017, dimana di dalam bukti surat tersebut mencantumkanadanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk /Setien / PlacO / 5 / 2016, tanggal 11 Mei 2016 tentang PerubahanPeruntukkan kawasan Hutan menjadi Bukan

Nomor SK. 878/Menhut11/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, 2.Nomor SK. 314/MENLHK/SETJEN /PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas + 65.125(Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar Di Provinsi Riau,dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.1.

Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tgl 20April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadibukan Kawasan Hutan seluas + 65.125 (enam puluh lima ribuseratus dua puluh lima) hektar (vide bukti P.5);ll KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON2.1.

Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia NOMOR SK 314/MENLHK/SETJEN/PLA 2/4/2016 TENTANGPERUBAHAN PEUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKANKAWASAN HUTAN SELUAS + 65.125 (ENAM PULUH LIMA RIBUSERATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU.

SK.314/MenLHK/ SetjenPla.2/4/2016;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Agung tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo,sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);Halaman 49 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016ll.

SK.314/MenLHK/SetjenPla.2/4/2016 tanggal 20April 2016 didasarkan atas Surat Rekomendasi Ombudsman RepublikIndonesia No. 0002/REK/0361.2015/PBP41/II/2016 tanggal 16Februari 2016, yang pada intinya menyatakan agar MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan PerubahanAtas Keputusan Menteri Kehutanan No.

Bahwa DokumenBerdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 11ayat (1) bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasilhutan kayu dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHkK).

Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/ MENLHK / SETJEN / KUM.1/ 10 / 2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, pasal 1angka (4) disebutkan bahwa hutan alam adalah suatu lapangan/lahan yangtidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohonpohon alami yangsecara keselurunhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alamlingkungannya.

Bahwa Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/MENLHK /SETJEN /KUM.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam pasal 1angka (27) disebutkan bahwa kayu olahan adalah produk hasil pengolahankayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneer, danserpih.

(empatkoma dua lima enam nol meter kubik), Sebagaimana Berita AcaraPengukuran Barang Bukti Kayu Olahan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021bukan termasuk kayu olahan yang dihasilkan dari pohon hasil budidayasesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutanuntuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan.

P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017 tanggal 9Agustus 2017 dijelaskan bahwa dokumen legalitas untuk pengangkutanhasil hutan kayu budidaya adalah:Halaman 13 Putusan NomorHalaman 12 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl71/Pid.Sus/2018/PNDgl1) Nota Angkutan sebagaimana pasal 4 ayat (1) digunakan untukpengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak.2) Nota Angkutan Lanjutan sebagaimana pasal 4 ayat (2) digunakansebagai pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasaldari

Dalam hai pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang tidakdiiengkapi Nota Angkutan dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atauasai usui hasil hutan hak sebagaimana diatur dalam Permenlhk No.P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017 pasal 10 ayat (2), (3), (4) dan (5),dijelaskan sebagai berikut:1) Pasal 10 ayat (2) disebutkan dalam hai pengangkutan hasil hutan haktidak diiengkapi dokumen Nota Angkutan, maka terhadap hasil hutantersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asai usui hasilhutan hak.2

P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017 pasal 10 ayat (2)dan ayat (3) menyebutkan bahwa pelacakan sebagaimana pada ayat (2),sepanjang asai usui hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakansanksi administrasi berupa pembinaan melalui teguran tertulis dari Balaiberdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan ditempat tujuan. maka dalam kegiatan pelacakan asai usui hasil hutan kayubertujuan untuk mengetahui asai usui hasil hutan kayu tersebut.

Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.43/MenLHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang PenataUsahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam pada pasal 10ayat (1) disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu wajib dilengakapi secara bersamasama dengandokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHk),sehingga semua jenis kayu yang merupakan hasil hutan yang tumbuhsecara alami berasal dari

Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MenLHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam, pada pasal 12 ayat (3)menyebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secaraSelf Assesment melalui aplikasi SIPUHH.

P66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dariHutan Alam dan P.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari HutanTanaman pada Hutan Produksi Bahwa sistem kerja Penatausahaan Hasil Hutan melalui sistemOnline (SIPUHH Online) yaitu) SIPUHH mencatat danmelaporkan secara elektronik seluruh rangkaian pelaksanaanpenatausahaan hasil hutan mulai dari perencanaan produksi,penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan,pengangkutan

Dan berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 hak akses dapat ditutupsementara dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaranpenatausahaan hasil hutan, belum terpenuhinya kewajibanPNBP, atau adanya permintaan pihak lain yang dapatdipertanggungjawabka Dy dari 49 putusan No. 44Terhadap ketePattgartWRIP4eSebut Terdakwa tidak memberikan pendapat;2. Ahli Teguh Yuwono,S.Hut.

kayu gergajian, veneer dan serpihyang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolaholeh industri primer yang memiliki izin sah; Bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) P.43/ MenlhkSetjen/2015jo P.60/Menlhk /Setjen/Kum.1/7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, Nota angkutanadalah dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan hasilhutan dari kawasan hutan negara dari hutan alam dalam bentuk:1.

Bahwa untuk kayu olahan dari pohon yang tumbuh alamisebelum terbitnya alas hak atas tanah /menjadi hutan haksesuai pasal 4 ayat 4 Permenlhk Nomor P.85/Menlthk/Setjen/Kum.1/11/2016 jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan. Kayu Budidaya vang, Berasal dari Hutan Hakmengacu pada KteAtuatePerhenLHK P.43/MenlhkSetjen/2015jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan di Hutan Alam).

Sukses Etam Raya Nomor :522.3/2947/DKII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 adalahpenerapan ketentuan PermenLHK P.43/MenlhkSetjen/2015 joP.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016, khususnya pasal 15 tentangPenetapan TPTKO;Bahwa berdasarkan pasal 15 PermenLHK P43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, dan Izin PenetapanTPTKO Nomor : 522.3/2947/DKII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur diatur bahwa

/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 1 (Satu) angka 27 (Dua PuluhTujuh), Yang dimaksud dengan KAYU OLAHAN adalah produk hasilpengolahan Kayu Bulat di Industri Primer hasil hutan berupa kayu gergajian,veneer, dan serpih;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 1 (Satu) angka 23

Masingmasing dokumen dipergunakan menyesuaikan dengan sortimen danperuntukan tersendiri serta tatacara penerbitan yang berbeda;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

Dengan catatan kayu olahan tersebut berasaldari perijinan yang sah;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK diterbitkan oleh karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHKsesuai kompetensinya secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 1 (Satu) angka 24 (Dua PuluhEmpat), Yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah dokumen angkutanyang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutantertentu;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal

Apabila yang bersangkutan tidakmemiliki perijinan yang sah, maka tidak berhak menerbitkan dokumenangkutan/melakukan pengangkutan kayu olahan;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

b, perbuatantersebut Terdakwa lakukan dengan caracara yang pada pokoknya sebagai berikut:Berawal ketika saksi Riyanto mendapatkan informasi adanya pembalakan liardi hutan didaerah Sungai Kenak Desa Peniti Kecamatan Segedong KabupatenMempawah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapbkan sebagai Kawasan HutanDengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai tempat penelitian yang diserahkanpengelolaannya kepada Universitas Tanjung Pura berdasarkan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 656/Menlhk

, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan caracara yangpada pokoknya sebagai berikut:Berawal ketika saksi Riyanto mendapatkan informasi adanya pembalakan liardi hutan didaerah Sungai Kenak Desa Peniti Kecamatan Segedong KabupatenMempawah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapbkan sebagai Kawasan HutanDengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai tempat penelitian yang diserahkanpengelolaannya kepada Universitas Tanjung Pura berdasarkan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 656/Menlhk

18.30 Wib diPerempatan Sungai Kenak Dan Parit Kurnia Desa Peniti Dalam Il KecamatanSegedong Kabupaten Mempawah;Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi tergabung dalam tim yangmelakukan penindakan terhadap pembalakan liar di Perempatan SungaiKenak Dan Parit Kurnia Desa Peniti Dalam Il Kecamatan SegedongKabupaten Mempawah;Bahwa yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan tersebut sebagaiKHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) adalah Surat keputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 656 / Menlhk

Religi dan Budaya; Bahwa pada pemanfaatan hasil yang dimaksud pada Permen LHK NomorP.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tentang Kawasan Hutan Dengan TujuanKhusus ada pada Pasal 1 adalah:Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor. 337/Pid.BLH/2020/PN MpwBahwa KHDTK Litbang Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan olehMenteri untuk penelitian dan pengembangan kehutanan guna peningkatanpengurusan hutan dan peningkatan nilai tambah hutan serta hasil hutan;Bahwa KHDTK Diklat Kehutanan adalah kawasan hutan yang

Pimpinan lembaga keagamaanBahwaw terhadap mekanisme penebangan pohon di Kawasan Hutan DenganTujuan Khusus (KHDTK) kegiatan penebangan pada KHDTK dimungkinkannamun dalam rangka kegiatan pengelolaan dan seperti pada pasal 12 ayat 3Permen LHK Nomor: 15/MENLHK/SETJEN /KUM.1/5/2018 Tentang KawasanHutan dalam hal pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdapat kegiatan penebangan kayu maka dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan atas persetujuan DirekturJenderal

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan lampirannyapada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada nomorurut 74 (tujuh puluh empat) dengan nama ilmiah NICTYCEBUSJAVANICUS.Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/

Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidakdibenarkan seseorang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yangdilindungi dalam keadaan hidup termasuk daging hewan kukang; Bahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungiberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan lampirannya padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor :P.106/MENLHK

/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yangdilindungi pada nomor urut 74 (tujuh puluh empat) dengan nama ilmiahNICTYCEBUS JAVANICUS.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 333

dalam keadaan hidup termasuk daging hewan kukang; Bahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungi berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dengan lampirannya pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi padanomor urut 74

P.48/MenLHK/ Setjen/Kum.1/8/2017tentang Perubahan atas PermenLHK No.

P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10.2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam. Sedangkanuntuk pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimanaPermenLHK No. P.85/MenLHK/Setjen/Kum.I/ 11/2016 Pasal 4 (1) bahwaPengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan. (2) Pengangkutan lanjutan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atauolahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan Lanjutan.

P.48/MenLHK/ Setjen/Kum.1/8/2017 tentangPerubahan atas PermenLHK No. P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016tentang Pengangkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, Pasal10 (2) bahwa dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapidokumen Nota Angkutan, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukanpelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak.

P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 Pasal 4 (1) bahwaPengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan. (2) Pengangkutan lanjutan hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyatdilengkapi Nota Angkutan Lanjutan. Selanjutnya sebagaimana PermenLHKNo. P.48/MenLHK/ Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas PermenLHKNo.

P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentang Pengangkutan KayuBudidaya yang berasal dari Hutan Hak, Pasal 10 (2) bahwa dalam halHalaman 29 dari 32 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2020/PN Bywpengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan, makaterhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atauasal usul hasil hutan hak.

Nota Angkutan untuk Hutan Hakyang menerbitkan adalahpemilik hutan hak yang kayunya hasil budidaya atau termasuk dalamjenisjenis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 Jo.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum. 1/11/2016,Jo.P.48/MENLHK/SETJEN/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, pada prinsipnyapengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Hak menggunakan NotaAngkutan. Dalam kayu yang berasal dari hutan hak tersebut tumbuhsecara alami, maka mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan yangberasal dari hutan negara yang menggunakan SKSHHK.

/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutanuntuk hutan hak jika kayu olahan tersebut berasal dari hutan haksebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo.

P.48 /MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 8 / 2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN BIs Bahwa apabila tidak ada izin usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) maka dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) tidak dapat diterbitkan. Bahwa dalam mengangkut dan membawa hasil hutan harus dilengkap!

R. = Rp557.856,Campuran Ketentuan pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DanaReboisasi (DR) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentangtatacara pengenaan, pemungutan dan penyetoran Provisi Sumber DayaHutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Ganti Rugi Tegakkan (GRT), DendaPelanggaran Ekploitasi Hutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.Serta PSDH diatur dalam Peraturan Menteri dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.64/MENLHK/

KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA. 2/4/2016, tanggal 20 April 2016 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016, dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:l. Kewenangan Mahkamah Agung;1.1.

Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016,sebagaimana dirubah dengan SK Nomor 393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tidak memenuhi = syarat sebagaiKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat beschikingkarena Keputusan tersebut berlaku secara umum untuk seluruhmasyarakat yang berada pada Provinsi Riau;b.

Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016,tanggal 20 April 2016 sebagaimana telan diubah denganKeputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Sk.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tentang Perubahan Peruntukan KawasanHalaman 7 dari 86 halaman.

Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tanggal 20April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadiHalaman 46 dari 86 halaman.

Memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.untuk memperbaiki Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.878/MenhutlI/2014, tanggal 29 September 2014 jo Nomor SK.314/MENLHK/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 sebagaimana dirubahdengan SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0O/5/2016, tanggal 23 Mei2016;4.

Trenggiling (Manis javanica) termasuk salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhandan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada nomor urut 84 sisik jenisTrenggiling dengan nama ilmiah Manis javanica,termasuk dalam FamiliManidae.

Trenggiling (Manis javanica) termasuk salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan TumbuhanHalaman 4 dari 27 Putusan nomor 93/Pid.B/LH/2020/PN.Wnodan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 pada nomor urut 84.Perbuatan TerdakwaHENGKI PRASETYO Bin SUPARNOsebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

Hal tersebutakan menyebabkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.Bahwa barang bukti berupa satwa liar baik dalam keadaan hidup atau matidan/atau bagianbagiannya, sebagimana diatur dalam pasal 7 PeraturanMenteri LHK No.26/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang PenangananBarang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentangTata Cara Penanganan Barang Bukti dilakukan dengan cara :Identifikasi;Pengamanan;Pengangkutan;Penyimpanan;Pengujian laboratorium;Perawatan atau Pemeliharaan

/SETJEN/KUM. 1/12/2018 pada nomor urut 84.Bahwa Ahli memerangkan bahwa Seperti yang tercantum dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 nomor urut 84, karena SisikTrenggiling termasuk bagianbagian dari satwa liar dilindungi UndangUndang, maka peraturan yang mengatur yaitu Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danHalaman 18 dari 27 Putusan nomor 93/Pid.B/LH/2020/PN.WnoSatwadan Undangundang Nomor : 5 Tahun

dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantumdalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 pada nomor urut 84.Bahwa menurut pendapat Ahli dimaksud Sisik adalah lapisan kulit yangkeras dan berkepingkeping pada ikan, ular, kaki ayam, dan sebagainya.Bagianbagian satwa dilindungi adalah bagian bagian dari tubuh satwayang

selanjutnya disebut UKLUPL, adalah pengelolaan danpemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampakpenting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatandan Ahli menjelaskan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) PP No. 27 tahun2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa: Setiap Usaha dan/atauKegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKLUPL wajib memiliki IzinLingkungan. dan disebutkan pada Permen LHK No.P.38/MENLHK

P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib MemilikiAMDAL menyebutkan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinyaberada di dalam kawasan lindung meliputi jenis rencana Usaha dan/atauKegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN SnbSelama persyaratan sesuai pasal 4 ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 2012tentang Izin Lingkungan terpenuhi yaitu rencana usaha dan/atau kegiatanmasih

Bahwa dalam hal kewajiban penyusunan dokumen AMDAL atau UKL UPLterhadap CV HORIZONTAL tidak dapat ditentukan karena ahli tidakdiberikan informasi Skala/Besaran Kegiatan sebagaimana disebutkan padaPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup, Lampiran angka IV, Lampiran II dan Lampiran Ill.

Abhi menerangkan bahwa dalam Permen LHK No.P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Lampiran I.

P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL:Dalam pasal 3 ayat (1):Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadaplingkungan hidup wajib memiliki Amdal.Pasal 3 Ayat (2):Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadaplingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas: pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun

burung Nuri Bayan tersebutterdakwa tidak memiliki ijin/dokumen dari pihak yang berwenang dan 2 (dua)ekor burung Nuri Bayan tersebut merupakan satwa yang dilindungisebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), diaturdalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang diatur kembali dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengannomor urut 537;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UndangUndang RINo. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAE);SUBSIDAIRBahwa

burung Nuri Bayan tersebutterdakwa tidak memiliki ijindokumen dari pihak yang berwenang dan 2 (dua)ekor burung Nuri Bayan tersebut merupakan satwa yang dilindungisebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), diaturdalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang diatur kembali dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengannomor urut 537;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (4) UndangUndang RINo. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAE);Menimbang,

/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengan nomor urut 537;Menimbang, bawa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli, petunjuk sertaketerangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuian satu dengan yanglainnya yaitu : Pada hari Rabu tanggal

P 51/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/Halaman 12 dari 39 halaman.

P.51/Menlhk/Setjen/KUM. 1/6/2016;2.

P.51/ Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016,dimana hal tersebut telah Judex Facti sebutkan dalampertimbangannya halaman 73;Il.3.

P.51/ Menlhk/Setjen/KUM. 1/6/2016), diaturbahwa penetapan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan merupakankewenangan Menteri Kehutanan;.

P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016), Pasal 1 angka 8 diatur : Pelepasankawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan HPK menjadibukan kawasan hutan. Dari ketentuan tersebut diketahui HutanKonservasi tidak dapat diubah peruntukannya dengan mekanismesebagaimana Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang DapatDikonversi;.

P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yangberlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaanpemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, DanaReboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutandan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.c.

Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan PenggantianNilai Tegakan.d. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/KptsII/2003, tgl 26 Mei 2003,tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan luranKehutanan.Bahwa benar Ahli menjelaskan sebagai berikut yaitu :a.

Nota Angkutan adalah salah satu dokumen surat keterangan sah hasilhutan kayu yang digunakan untuk menyertai pengangkutan sesuaidengan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/ Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari Hutan Alam.Bahwa benar Kelompok Jenis Meranti (Kruing) sebanyak 231 Keping =16,7936 M?

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam, pengangkutan hasil hutan yang berasal darihutan alam dari kayu bulat yang mengalami proses perubahan bentukmenjadi kayu gergajian hanya dapat dilakukan pada IUIPHHK dan dalampengangkutannya wajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu Olahan (SKSHHKKO) diterbitkan oleh GANISPHPL secara selfassement

seharusnya menggunakan dokumen berupa suratketerangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/ Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam.Bahwa benar perbuatan terdakwa bersamasama BUDI SAZALI BinAZHARUDDIN tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan melanggarketentuan pasal 16 Jo Pasal 88 ayat 1 huruf a Undang Undang RI nomor18 tahun 2013,

Untuk penatausahaan hasil hutan yangberasal dari hutan alam dan Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hakmaka praturan yang mengatur dalam PUHH adalah Peraturan Mentri LHKNomor: : P. 85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo P.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/ 2017 Tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya Yangberasal dari hutan hakBahwa yang dimaksud dengan SIPUHH adalah serangkaian perangkat danprosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan

Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan NomorP.43/menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam dan PermenLHK Nomor : P. 85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/ 2016 Jo.

P. 48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 TentangPengangkutan hasil hutan kayu budidaya Yang berasal dari hutan hakBahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan hidup danKehutanan Nomor : P. 60/menLHK/setjen/Kum.1/2016 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam, bahwa penerbitan dokumen SKSHHK, salah satusyaratnya harus telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR

P.48/MenLHkK/ Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang Perubahan atas PermenLHKNomor : P. 85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016Bahwa menurut Ahli bahwa Sdr. NANDES Bin SUHAIMI yang telahmengangkut hasil hutan kayu, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk ColtDiesel Nomor Polisi BG 4350 ML, dari Muara Danau Kab.

P. 48/MenLHK/Setjen/ Kum.1/8/2017Tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor : P. 85/MenLHK/ Setjen/Kum.1/11/2016Halaman 24 dari 29 halaman putusan nomor 628/Pid.Sus.LH/2019/PN JmbMenimbang, bahwa menurut Ahli bahwa Terdakwa yang telah mengangkuthasil hutan kayu, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk Colt Diesel Nomor PolisiBG 4350 ML, dari Muara Danau Kab.