Ditemukan 1749 data
HENDRIK FAYOL, S.H.
Terdakwa:
DWI GUSNAWAN alias WAWAN bin BUDI ACHION
192 — 32
serta denda sejumlahRp1.000.000,- (satujuta rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barangbukti berupa :
- 3 (tiga) Ekor Binturung (Arctictis binturong) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK
/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi(pada point I kategori Mamalia nomor urut 131)
- 1 (satu) ekor satwa liar Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hhidup dan
Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi(pada point I kategori Mamalia nomor urut 58)
- 1 (satu) ekor satwa liar Elang Wallace (Nisaetus nanus) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hhidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD RISMAN SOBARI Alias IMAN
238 — 23
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK
/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 261;
- 1 (satu) ekor burung Kakatua Koki (Cacatua gelerita), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 256;
- 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 260;
- 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (Cacatua moluccensis)
, satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 258;
- 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan (Eclectus roratus), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 537;
- 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (Eos bornea), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 538.
PT. Sinar Damai yang diwakili oleh: Eko Gunawan Ang ( Direktur)
Tergugat:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
595 — 430
P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, yaitu:a.
P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. PeraturanHal. 19 dari 105 Hal.
P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo.
NomorP.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, Peraturan MenteriLHK Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, dan PeraturanMenteri LHK Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019) ;C. Aspek Substansi1.
berdasarkan Pasal 7 ayat (3)Permen LHK Nomor Nomor26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 ;13.
536 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatanKepala Biro Hukum, dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.3/Menlhk/Setjen/KUM.6/1/2018, tanggal 26 Januari2018;ll. PT PELABUHAN INDONESIA il (Persero),berkedudukan di Jalan Perak Timur Nomor 610 Surabaya,yang diwakili oleh Doso Agung, jabatan Direktur UtamaPT Pelabuhan Indonesia III (Persero);Halaman 1 dari 12 halaman.
)cabang Tanjung Emas Semarang;danKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Izin~ Lingkungan KegiatanPengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. diKelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, KotaHalaman 2 dari 12 halaman.
) cabangTanjung Emas Semarang;dan2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Izin~ Lingkungan KegiatanPengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. diKelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, KotaSemarang Provinsi Jawa Tengah Kepada PT PelabuhanIndonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;3.
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabangTanjung Emas Semarang;dan2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 562/Menlhk/Halaman 6 dari 12 halaman.
) cabang Tanjung EmasSemarang;Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017, tanggal 17Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan PengembanganPelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo,Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa TengahHalaman 10 dari 12 halaman.
PONCO SANTOSO, SH
Terdakwa:
WILLY Anak Dari YAP TEK SENG
117 — 26
dilakukan anggota Tim Operasi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan dariBalai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi 3 Lampung dasarhukum jenis satwa dilindungi adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 463/Pid.BLH/2021/PN TjkTentang Perubahan Kedua atas lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018TentangTumbuhan dan Satwa Dilindungi;Bahwa terhadap keterangan Saksi
ditetapbkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi pada nomor urut 298;Burung berupa kinoy/Cica daun sayap biru (Chloropsismoluccensis) Sumatera sejumlah 4 (empat) ekor, termasuk jenisyang dilindungi ditetapbkan dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi padanomor urut 295;Burung berupa Serindit melayu ( /oriculus
galgulus) sejumlah 40(empat puluh) ekor, termasuk jenis yang dilindungi ditetapkandalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 = TentangTumbuhan dan Satwa Dilindungi pada nomor urut 551;Burung berupa Takur api (Psilopogon pyrolophus) sejumlah 7(tujuh) ekor, termasuk jenis yang dilindungi ditetapkan dalamHalaman 12 dari 28 Putusan Nomor 463/Pid.BLH/2021/PN TjkPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tumbuhan dan SatwaDilindungi pada nomor urut 330;Burung berupa Jalak putin sayap hitam (Acridotheres melanopterus)sejumlah 2 (dua) ekor, termasuk jenis yang dilindungi ditetapkan dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tumbuhan dan SatwaDilindungi pada nomor urut 659;Burung berupa Cica daun besar/cica hijau (Chloropsis sonneratti)sejumlah 10 (Sepuluh) ekor,
Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tumbuhan dan SatwaDilindungi pada nomor urut 265;Burung berupa Ciung sumatera/ciung batu (Cochoa beccarii) sejumlah 1(satu) ekor, termasuk jenis yang dilindungi ditetapbkan dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tumbuhan dan SatwaDilindungi pada nomor urut 687;.
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
DARUL ASWIN PURBA Alias DARUL
331 — 43
sebagaimana tercantum dalam lampiran hal 24 kolom No. 662 PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung ;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalamPasal 40 Ayat(2) Jo Pasal 21 Ayat(2) huruf a UndangUndang R.I.
Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung!
/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung ;4.
A .R .KARTONO, SH.MH
Terdakwa:
JAJANG LUKMANUDIN BIN YUYUN SOPARI
286 — 44
Termasuk dilindungi undangundangberdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7 Tahun1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/12/2018;b. Lutung nama latin Trachypithes auratus,.
Termasuk dilindungi undangundang berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.L06/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018;Dan dasar hukum penetapan satwa liar yang dilindungi , berdasarkanPasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 4 ayat(1) dan (3) PP No. 7 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
856/Pid.B/LH/2020/PN BdgMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi ;Menimbang, bahwa terhadap satwa yang dilindung!
AGUS RUDIWAWAN, SH
Terdakwa:
DEFRI BERLINO TJAHYADI Bin DEDE.
134 — 17
Spesies elang alap cina atau burung alap alap atau dalam bahasalatinnya adalah Accipiter soloensis adalah satwa/hewan yang terancamkeberadaanya sehingga termasuk dalam satwa/hewan yang dilindungisebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri LHK RI NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas PermenLHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.3.
P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan Satwa yang dilindungin:Bahwa yang dimaksud Buaya sinyolong termasuk dalam keluargaGavialidae spesies ini tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa.Spesies buaya Senyolong ini juga dilindungin sebagaimana tersebutdalam peraturan Menteri LHK RI NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas PermenLHK Nomor P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan Satwa yang dilindungin;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan
Spesies elang alap cina atau burung alap alap atau dalam bahasalatinnya adalah Accipiter soloensis adalah satwa/hewan yang terancamkeberadaanya sehingga termasuk dalam satwa/hewan yang dilindungisebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri LHK RI NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM. 1 /8/2018 tentang perubahan atas PermenLHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.3.
Spesies buaya Senyulong ini juga dilindungi sebagaimana tersebut dalamPeraturan Menteri LHK RI Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2018tentang perubahan atas Permen LHK NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungiMenimbang, bahwa dengan demikian Unsur tersebut diatas telahterpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Ad.3.
SOMA DWIPAYANA, SH
Terdakwa:
I MADE PUTRAJAYA
420 — 55
Satu) ekorburung jalak putin dengan sayap hitam (Acridotheres Melanopterus)berada didalam sangkar burung yang terbuat dari kayu dengan gagangbesi digantung diteras rumah terdakwa bagian utara;0 Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jalak putih dengansayap hitam (Acridotheres Melanopterus) dengan cara membeli di pasarseni Klungkung dengan harga Rp 750.000, ( Tujuh Ratus Lima puluhribu rupiah); Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.92/Menlhk
/Setjen/Kum.1/8/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, spesies burung jalak putihsayap hitam adalah jenis satwa yang dilindungi dan termasuk dalamfamily Sturnidae dengan daftar nomor urut 659 dan populasinya diIndonesia yaitu di Daerah pulau Bali dan Jawa; Bahwa pada saat terdakwa membeli, memiliki, memelihara
/Setjen/Kum.1/8/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN SrpNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, spesies burung jalak putihsayap hitam adalah jenis satwa yang dilindungi dan termasuk dalamfamily Sturnidae dengan daftar nomor urut 659 dan populasinya diIndonesia yaitu di Daerah pulau Bali dan Jawa
/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi, selain yang masuk dalam lampiran/ daftar PP 7 tahun1999 ,sifatnya masih pendataan dan belum dapat dilakukan penindakan; Ahli menjelaskan sekali lagi bahwa Jenis Satwa Species Jalak PutihSayap Hitam termasuk dalam daftar PP 7 tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang mana Ahli jelaskanbahwa Burung Jalak
/ sertifikat (ijin) dariBKSDA ( Balai Konservasi Sumber Daya Alam ) untuk menyimpan, memiliki,memelihara 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih dengan Sayap warna Hitam(Acridotheres Melanopterus) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN SrpNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang
220 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
keanekaragaman hayati,pengelolaan air, sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasiloksigen dan penyeimbang iklim dapat tetap terjaga.Dengan demikian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.17/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017 (vide Bukti T.1) tidakbertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.Jawaban Terhadap DalilDalil Yang Diajukan Pemohon Pasal 1 angka 15 d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 tidakHalaman 21 dari 51 halaman.
Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8A ayat(2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (vide Bukti 1.1) bertentanganHalaman 24 dari 51 halaman.
Pasal 8G Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.17/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 3huruf e, Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Bahwa dengan pengaturan Pasal 23 A ayat (1) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (vide Bukti T.1) secara materiil telah mengisi kekosonganHalaman 29 dari 51 halaman.
Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.40/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2017 tentang Fasilitas Pemerintah pada UsahaHutan Tanaman Industri dalam rangka Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Gambut (Bukti T1.)
DEVIS BUNI LELE, S.H.,M.H
Terdakwa:
BERNADUS NADU SOGE
113 — 48
/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali olen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut sebagaiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi); Bahwa, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Penyu termasuk merupakan jenis
/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut sebagaiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup = dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi); Bahwa benar, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Penyu termasuk
/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan
TEGUH PRAYOGI, SH
Terdakwa:
RINGGO WONO PRAKOSO Als RINGGO Bin RB. GAWOTO
378 — 8
Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 denganNomor Urut 255.
Putih) satwa yangdilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 255.
dilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 261.e 27 (dua puluh tujuh) ekor merupakan jenis Cacatua Sulpurea (KakatuaJambul Kuning) satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwadilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 260.7 (tujuh) ekor merupakan jenis Cacatua Alba (Kaktaua Putih) satwa yangdilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK
: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi, dengan Nomor Urut 255.Menimbang, bahwa oleh karena 38 (tiga pulun delapan) ekor burungKakatua tersebut termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi dan berdasarkan 21 Ayat (2) huruf aJo Pasal 40 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
I Dewa Ayu Wahyuni Mesi, SH
Terdakwa:
H. Ramze
115 — 41
Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999,tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. sebagaimana diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi; Bahwa benar ke8 (delapan) buah kerang tersebut merupakan jeniskerang triton terompet (Charonia
KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yang tercantum dalam nomor urut782 kerang triton terompet (Charonia tritonis).
/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindung!
/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, yang tercantum dalam nomor urut 782 kerangtriton terompet (Charonia tritonis).
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi.
180 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan Permohonan Keberatan1.Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman PinjamPakai Kawasan Hutan telah dirubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2019pada tanggal 16 April 2019;Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/20212.
/SETJEN/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman PinjamPakai Kawasan Hutan telah melanggar ketentuan tentang Pemberianizin yang dilarang di dalam areal hutan yang telah dibebani izinusaha pemanfaatan hutan;Bahwa PermenLHK Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2019Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2019tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor
Dalampetitumnya Para Pemohon juga meminta agar mencabut seluruhizin pinjam pakai kawasan hutan yang telah dikeluarkanberdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1a) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan(Vide Bukti T4).Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.816/Menlhk/Setjen/Pla./10/2019
Bahwa dalam penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2019tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Vide Bukti THalaman 39 dari 48 halaman.
RIZKY PUTRADINATA,S.H.
Terdakwa:
SAMIN ALIAS RUDAL BIN ATMO SAIMO
118 — 51
P. 106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi, merupakan satwa yang dilindungi dengan daftar sebagai berikut :a. Cendrawasih Merah/Paradisaeide terdaftar dalam urutan Nomor 450lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.
P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.b. Nuri Aru/ chalcopsitte scintillate terdaftar dalam urutan Nomor 523lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.
P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.c. Burung Nuri Tanimbar/ Eos Reticulata terdaftar dalam urutan Nomor 541lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.
P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa yang Dilindungi, maka jenis satwa yang dilindungi di Indonesiaada 904 jenis.
I Dewa Nyoman Wira Adiputra, SH
Terdakwa:
Ni Wayan Suari
124 — 41
Putin Besar Jambul Kuning (cacatua galerita)sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), yangdiatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa tercantum pada lampiran nomor urut 81 (delapan puluh satu)selanjutnya yang diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK
/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dan satwa yang dilindung tercantum pada lampiran nomorurut 256 (dua ratus lima puluh enam) disebut kakatua koki (cacatuagalerita);none ne nnnn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UndangUndang
/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dan satwa yang dilindung tercantum pada lampiran nomorurut 256 (dua ratus lima puluh enam) disebut kakatua koki (cacatuagalerita);Halaman 4 dari 14 hal, Putusan No 255/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal
/SETJEN/KUM.1/12/2018tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMeneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dan satwa yang dilindung tercantum padalampiran nomor urut 256 (dua ratus lima puluh enam) disebut kakatuakoki (cacatua galerita);Bahwa menurut pendapat saya dengan adanya ditemukan 2 (dua) ekorjenis burung koki (cacatua galerita) tersebut yang ditemukan di RumahSdr.
Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, sSemuanyadibenarkan oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan pada pokoknyadipersidangan sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 witapetugas dari Ditreskrimsus Polda Bali bersama sama dengan petugas dariBKSDA Bali telah menemukan burung kakatua jambul kuning di
192 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentangPerubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016 tanggal 20 AprilHalaman 2 dari 22 halaman.
Keputusan Tergugat Bersifat Konkret, Individual dan Final;a Konkrit yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan KeputuanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 Tanggal 20 April 2016 tentang PerubahanPeruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan kuranglebih 65.125 hektar di Provinsi Riau;Individual yaitu.
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.O/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 beserta peta lampirannya,merupakan konsesi IUJPHHKHT PT.
;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor393/MENLHK/SETJEN/PLAO/5/2016 Tanggal 23 Mei 2016 TentangHalaman 12 dari 22 halaman.
Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor SK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 (vide buktiP3=T2=T.Il.Int18) dan dalam pasal Il nya menyatakan bahwa denganditetapkannya sengketa a quo maka Peta Lampiran Lembar 0816 KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
AMRIL LAKOLI
109 — 59
Nomor : P.657 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, perihal Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 1 ( satu ) rangkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi Tenggara.
MENLHK /SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentangHalaman 24 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020.
P. 102 / MENLHK / STJEN / KAP.28 / 11 / 2018tertanggal 28 Nopember 2018 tentang Pengalihnan Hak atas rumahHalaman 33 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020.
P. 102 / MENLHK / STJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tertanggal 28Nopember 2018,di lokasi kantor Balai Pengelolaan Tahura NipaNipaDinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di jalan wayong yangsaat ini terdakwa tempati.
MENLHK / SETJEN / KAP.28 /11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018 dan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN /KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 diduga palsu karena adabeberapa indikasi yang tidak sesuai dengan peraturan pedoman tata naskaDinas No. P.63 / MenLHK Setjen / 2015 tanggal 24 Nopember 2015 yaitu :a. Dari bentuk format Surat Nomor : P.657.
Nomor : P.657 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020.
142 — 103
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor393/MENLHK/SETJEN/PLAO/5/2016 Tanggal 23 Mei 2016 TentangPerubahan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutankurang lebih 65.125 hektar di Provinsi Riau yang dikeluarkan olehTergugat;3.
Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.393/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.314/MenLHK/Setjen/ PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutanseluas + 65.125 Hektar di Provinsi Riau.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka penerbitan Surat KeputusanTergugat No.SK.393/MenLHK/Setjen
Bukti P2 : peta perubahan atas perubahan keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor SK.314/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20April 2016 lampiran SK No. 393/ MENLHK/SETJEN/PLA.O/5/ 2016 tanggal 23 Mei.2016(fotokopi sesuaiHalaman 37 dari 63 halaman Putusan No.124/G/2016/PTUNJKT3.4.3.6.7.8.Bukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8dengan aslinya);Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia NomorSK.314/MENLHK/SE TJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20
(fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.314/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016, tanggal 20 April2016, tentang perubahan atas keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehuatan No.SK.314/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016tentang perubahan Peruntukan kawasan Hutan menjadibukan Kawasan Hutan seluas 65.125 (enam puluh lima ribuseratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau.
(fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Keputusan No.393/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016tentang Perubahan atas Keputusan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April2016 Tentng Perubahan Peruntukan Kawasan HutanHalaman 49 dari 63 halaman Putusan No.124/G/2016/PTUNJKTMenjadi Bukan Kawasan Seluas + 65.125 (enam puluhlima ribu seratus dua puluh lima ) Hektar di Provinsi Riau,beserta Peta lampiran.
1.BUNARI, SH
2.BASUKI WIRYAWAN, SH
Terdakwa:
MOCH ROMLI BIN HASIB
377 — 3
P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi.Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang telah dibacakan dipersidangan, Terdakwa mengatakan mengerti apa yangmenjadi isi dari Dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi ;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secaraTunggal, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaituPasal 40 ayat (2) jo.
Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap orang ;2.
Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNo.P.92/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan peraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa Moch.