SP.Sidik.08/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal 16 September 2020;Bahwa Surat Perintah Penyidikan tersebut keluar bersamaan dengandiambil, dipaksa dan dimasukkannya Pemohon kedalam sebuah mobiloleh 5 (lima) orang berpakaian preman yang tidak diketahui berasaldarimana dan disuruh oleh siapa di sebuah Pecel Lele Lamongan JorongPadang Candi Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung,Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat pada sekira pukul15.30 Wib;Bahwa pada saat Pemohon diambil, dipaksa

. 08/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal 16 September 2020 adalah dalil yang tidakberdasarkan hukum karena Pemohon tidak beritikad baik dalam prosespenegakan hukum yang dilakukan oleh Termohon, karena tidakmemenuhi panggilan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali sehinggaPemohon dimohonkan untuk penerbitan Daftar Pencarian Orang kePolda Sumatera Barat.Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhitung sejakditerbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK.08/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal

Tesangka Erianto Bin Intin Alias Eri Kabau (Pemohon) yangkemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.SIDIK. 08/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal 16 September2020.3. Bahwa Pemohon ditetapkan tersangka berdasarkan Surat KetetapanNomor : SP.Tap.02/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal 21 September2020 dan Berita Acara Peningkatan Status dari Saksi Menjadi Tersangkapada tanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemohon.4.

Orang (DPO) Ditreskrimsus Polda SumbarNomor: DPO/02/IV/PPNS/2017/Ditreskrimsus tanggal 11 Juli 2018, diberitanda bukti T2;Fotocopy Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Saksi Nomor : SP.BAWA.01/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal 16 September 2020,diberi tanda bukti T3;Fotocopy Berita Acara Membawa tanggal 16 September 2020, diberi tandabukti T4;Fotocopy Laporan Kejadian Nomor : LK.05/BPPHLHKSWII/I/08/2018tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda bukti T5;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Tersangka Erianto Bin Intin Alias Eri Kabau(Pemohon) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.SIDIK. 08/BPPHLHKSWII/I/PPNS/09/2020 tanggal 16 September2020;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Termohon telahmengajukan bukti surat T5 berupa Laporan Kejadian NomorLK.05/BPPHLHKSWII/I/O8/2018 tanggal 6 Agustus 2018;Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2020 telah dimulaipenyidikan sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.

Bahwa selanjutnya Termohon telah menaikkan status pemeriksaan dariPenyelidikan ke Penyidikan yang menjadi dasar Pemanggilan Pemohonsebagai Tersangka sebagaimana point 3 adalah Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik / 341 / V / 2018 / Jatim / Res Banyuwangi,tanggal 21 Mei 2018, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINSIDIK / 341 / V / 2018 SATRESKRIM, tanggal 21 Mei 2018, terkaitperkara dugaan tindak pidana Dengan sengaja memakai surat Palsu atauyang dipalsukan, sebagaimana dimaksudkan dan diuraikan

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 341 / V / 2018 /Jatim / Res Banyuwangi, tanggal 21 Mei 2018, dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SPRINSIDIK / 341 / V / 2018 / SATRESKRIM, tanggal 21Mei 2018, berikut Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/16/X/2018/Reskrim tanggal8 Oktober 2018 Tentang PENETAPAN TERSANGKA, terkait perkara DugaanTindak Pidana Dengan Sengaja memakai surat Palsu atau yang dipalsukan,sebagaimana dimaksudkan dan diuraikan dalam pasal 263 ayat (2) KUHPadalah tidak sah dan tidak

Menyatakan pula tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik / 341 / V / 2018 / Jatim / Res Banyuwangi,tanggal 21 Mei 2018, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINSIDIK /341 /V/ 2018 / SATRESKRIM, tanggal 21 Mei 2018, berikut Surat KetetapanNomor: S.Tap/16/X/2018/Reskrim tanggal 8 Oktober 2018 TentangPENETAPAN TERSANGKA, terkait perkara Dugaan Tindak Pidana DenganSengaja memakai surat Palsu atau

Foto Copy Surat Perintah PenyidikanNomor Sp.Sidik/341/V/2018/Satreskrim, tanggal21 Mei 2018. Foto Copy Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan Nomor :B/442/V/2018/Satreskrim, tanggal 22Mei 2018.

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/855.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/935.b//IV/RES.1.9

Sp.Sidik/ 09/ III/2007/Reskrim,tanggal 29 Maret 2007;c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Direktur ReserseKriminal Umum POLDA Jawa Barat No. Pol.S.Tap/ 766/IV/2009/Dit.Reskrim, tanggal 28 April 2009;d.Surat Ketetepan Penghentian Penyidikan dari Direktur ReserseKriminal Umum POLDA Jawa Barat Nomor: SP.Sidik/ 2408/X/2017/Dit.Reskrim.Um, tanggal 16 Oktober 2017Menyatakan secara hukum terhadap 5 (lima) unit bus yaitu :a. Merek Chevrolet, tahun 1944, nomor Polisi T-2890-Db.

SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23Oktober 2013.. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi3 juga pernah 5/ (lima)(lima) kali mengkomsumsi Shabushabu yaitu pertama padabulan Juli 2013 di rumah Sdri.

SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkobatanggal 23 Oktober 2013.Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi3 jugapernah 5 (lima) kali mengkomsumsi Shabushabu yaitupertama pada bulan Juli 2013 di rumah Sadri.

SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkobatanggal 23 Oktober 2013.o. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi3 juga pernah5 (lima) kali mengkomsumsi Shabushabu yaitu pertamapada bulan Juli 2013 di rumah Sdri.

Rika Puspitayana dkk. 4 (empat)orang termasuk diantaranya atas nama Sar.Gassalan Nur alias Cinnang.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dariPolres Pangkep Nomor SP.Sidik/06/X/2013/SatNarkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas namaAiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5(lima) orang untuk melaksanakan serangkaiantindakan sesuai ketentuan Undangundangdalam perkara atas nama Terdakwa Sdri.

Gassalan Nur aliasCinnang.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dari PolresPangkep Nomor SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkobatanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu AgustinusLallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untukmelaksanakan serangkaian tindakan sesuaiketentuan Undangundang dalam perkara atas namaTerdakwa Sdri.

BitPemohon bukan lagi berstatus sebagai Saksi tetapi telah menjadiTersangka sesual dengan Laporan Polisi NomorLP/153/X/2017/Ditpolair, tanggal 24 Oktober 2017, dan surat perintahpenyidikan Nomor SP.Sidik/24/X/2017/Ditpolair, Tanggal 25 Oktober2017, dimana dalam surat tersebut diberitahukan kepada Pemohonstatus Pemohon telah ditetapkan menjadi Tersangka dalam perkaradugaan tindak pidana menerbitkan Dokumen Kapal KM. KUDA LAUT01Palsu, dengan maksud dan telah dipakai menerbitkan dokumen KapalKM.

MahkamahKonstitusi No.130/PUUXIII/2015, yang menyatakan bahwa Penyidikwajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainyapenyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapordalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannyasurat perintah penyidikan.16.Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah menerima suratPerintah dimulainya penyidikan dari Termohon berdasarkan LaporanPolisi Nomor : LP/153/X/2017/Ditpolair, tanggal 24 Oktober 2017, dansurat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik

Bahwa berdasarkan alasanalasan sebagimana tersebut diatas telahcukup alasan bagi hakim yang memeriksa perkara Praperadilan ini untukmenyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkanLaporan Polisi Nomor : LP/153/X/2017/Ditpolair, tanggal 24 Oktober2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/24/X/2017/Ditpolair,Tanggal 25 Oktober 2017, dan Surat Nomor : SPg/8/V/2018/Ditpolair,tanggal 2 Mei 2018 atas nama Tersangka MELISA NUR tidak sahmenurut hukum;Berdasarkan atas alasanalasan diatas maka

Menyatakan tindakan Termohon yang tidak memberitahukan kepadaPemohon tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dalam LaporanPolisi Nomor : LP/153/X/2017/Ditpolair, tanggal 24 Oktober 2017, danSurat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/24/X/2017/Ditpolair, TanggalHalaman 9 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid. Prap/2018/PN.

SP.Sidik/24/X/2017/Ditpolair tertanggal 25OKtober 2017, merupakan pelanggaran terhadap putusan MahkamahKonstitusi No: 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan jugamelanggar pasal 109 KUHAP, oleh karena itu penyidikan perkara a quotidak sah karena Surat Perintah Dimulainya Penyidikan telah melampauibatas waktu yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No:130/PUUXIII/2015;2.

Pol : SP.Sidik/378/IX/2012/Dit Reskrim tanggal13 September 2012, dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan nomor :SP.Sidik/465/V1/2014/Dit Reskrimum tanggal 25 Juni 2014, kemudianmemberitahukan dimulainya proses penyidikan kepada KepalaKejaksaan Tinggi Bali sebagaimana Surat Termohon Nomor : B/16/I/2013/Dit. Reskrim tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya dilakukanpemeriksaan saksisaksi dan barang bukti hingga dilakukanpemberkasan perkara untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bali;.

pernah diberitahu nama ketiga belas orangahli waris tersebut, akan tetapi korban sudah tidak ingat lagi;Bahwa pemohon/korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14,5Menimbang, bahwa untuk membuktikan dailildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermateraicukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.Foto copy Laporan Polisi, Nomor : LP/03/VIII/2012/SPKT POLDABALI,tanggal 10 Agustus 2012, diberi tanda T1 ;Foto copy Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SP.Sidik

TERMOHON telah menerbitkan Surat Laporan Polisi Nomor :LP/543/X1I/2019/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA tertanggal 8 Desember2019, kemudian ditanggal yang sama Termohon juga menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/260/XII/Res.1.24/2019/Sat Reskrim,hal tersebut berpotensi menjadi pintu masuk bagi pelanggaran hak asasimanusia dan kesewenangwenangan atas nama hukum karena prosespenegakkan hukum tanpa melalui penyelidikan yang dibenarkan olehHukum Acara Pidana;Bahwa kemudian Pemohondipanggil sebagai

dalam tingkatpenyidikan berdasarkan kalimat PRO JUSTITIA sebagaimana dalamS.Pgl/504.a/IV/Res.1.24/2020/Sat Reskrim, pada tanggal tidak jelas bulanMei 2020 yang diterima langsung oleh PEMOHON dan Surat PanggilanKedua Nomor S.Pgl/504.a/IV/Res.1.24/2020/Sat Reskrim tanpa tanggalbulan Mei 2020 yang diterima oleh PEMOHON;Bahwa PEMOHON sampai sekarang tidak pernah mendapatkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang dimanaTERMOHON telah menerima Surat Perintah Penyidikan sebagaimanaNomor : Sp.Sidik

WAWAN SUMARNA tentang dugaan tindak pidana menyuruhmemasukkan keterangan palsu. ke dalam suatu akta otentiksebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHPidana;Bahwa selanjutnya terhadap Laporan Polisi dimaksud, TERMOHONmenerbitkan administrasi penyidikan dengan menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/260/XII/RES.1.24/2019/SatReskrim, tanggal 8 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, tentang pemberitahuandimulainya penyidikan tentang dugaan tindak pidana

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permasalahanyang pertama yaitu Apakah Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik / 260 /Xll / Res. 1. 24 / 2019 / SAT RESKRIM tanggal 8 Desember 2019 yangdikeluarkan oleh Termohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum ?Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkanbahwa munculnya Sprindik berbarengan dengan lahirnya Surat LaporanPidana.

TERMOHON telah menerbitkan Surat Laporan Polisi NomorLP/543/X1I/2019/JBR/POLRESTA BOGOR KOFTA tertanggal 8 Desember 2019,kemudian ditanggal yang sama Termohon juga menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/260/XII/Res.1.24/2019/Sat Reskrim, hal tersebutberpotensi menjadi pintu masuk bagi pelanggaran hak asasi manusia dankesewenangwenangan atas nama hukum karena proses penegakkan hukumtanpa melalui penyelidikan yang dibenarkan oleh Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa dari bukti T1 dan

Bahwa dari surat panggilan tersebut, PEMOHON barumengetahui kalau perkara atas diri PEMOHON tetap berproses danternyata TERMOHON telah menerbitkan beberapa Surat PerintahPenyidikan Lanjutan atas diri PEMOHON yaitu Surat Perintah PenyidikanLanjutan Nomor : Sp.Sidik/757/V/RES.1.2/2018/Reskrim tanggal 21 Mel2018 serta Surat Perintah Penyidikan Lanjutan NomorSp.Sidik/1717A/II/RES.1.2/2019/Reskrim tanggal 22 Februari 2019.12.4.

Menyatakan Tidak Sah Surat Penetapan Tersangka atas diriPEMOHON dan Surat Perintah PenyidikanNomor Sp.Sidik /1717/XII/2012/Reskrim, tanggal 07 Desember 2012 dan Surat PerintahPenyidikan Lanjutan Nomor Sp.Sidik/757/V/RES.1.2/2018/ Reskrim tanggal21 Mei 2018 serta Surat Perintah Penyidikan Lanjutan NomorSp.Sidik/1717A/II/RES.1.2/2019/ Reskrim tanggal 22 Februari 2019.3.

Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;3.2.Menyatakan tidak sah surat penetapan Tersangka atas diriPEMOHON dan Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/1717/X1I/2012/reskrim tanggal O07 Desember 2012 dansurat perintah Penyidikan lanjutan nomor : Sp.Sidik/757/V/Res.1.2/2018/Reskrim tanggal 21 Mei 2018 serta suratperintah Penyidikan lanjutan Nomor : Sp.Sidik/1717A/II/Res.1.2/2019/reskrim tanggal 22 Februari 2019;3.3.Memerintahkan TERMOHON untuk mencabut penetapanTersangka atas diri PEMOHON

Menyatakan surat penetapan Tersangka atas diriPEMOHON dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/1717/X1I/2012/reskrim tanggal 07 Desember 2012 dansurat perintah Penyidikan lanjutan nomor: Sp.Sidik/757/V/Res.1.2/2018/Reskrim tanggal 21 Mei 2018 sertasurat perintah Penyidikan lanjutan Nomor: Sp.Sidik/1717A/II/Res.1.2/2019/reskrim tanggal 22 Februari 2019Sah Secara Hukum dan mempunyal kekuatan hukum mengikat;A.

Sp.Sidik/1717/XII/2012/Reskrim tanggal 07 Des 2012 , selanjutnya diberi tandaP2;3. Fotokopi Surat Panggilan Polisi Nomor: S.Pgl/3247/VIII/2013/Reskrimtanggal 20 Agustus 2013 , selanjutnya diberi tanda P3;4. Fotokopi Surat Panggilan Polisi Nomor: S.Pgl/323/II/ RES.1.2/2019/Reskrim, tanggal 26 Februari 2019 , selanjutnya diberi tanda P4;5.

SP.Sidik/130.a/vi/2015/Ditreskrimum, tanggal 09 Juni 2015 tidak sahsecara hukum ;Menghukum Turut Tergugat untuk menghentikan Penyidikan sebagaimanaSpridik No. SP.Sidik/130.a/vi/2015/Ditreskrimum, tanggal 09 Juni 2015 ;Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 244/Padt.G/2015/PN Btm.5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas hartakekayaan Tergugat I dan Tergugat II;6.

LPB/49/V/2015/SPKTKepritenggal 19 Mei 2015 dan telah mengeluarkan surat perintah penyidikandengan No: SP.Sidik/130.a/V1/2015/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antarakeduabelah pihak adalah apakah laporan polisi Tergugat dan Tergugat Il atasperbuatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat yangditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/130.a/V1/2015/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015 merupakan perbuatan melawan hukum

Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/130.a/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda TT4;4. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : SP.Gas/130.b/V1/2015/Ditreskrimumtanggal 09 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda TT5;5. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/96/V1/2015/Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2015 perihal Permintaan menghadirkan Saksidan Pengukuran Ulang, selanjutnya diberi tandaTT7;6.

Bahwa Laporan Tergugat II kepada Tergugat dengan LaporanPolisi Nomor : LP/4526/VII/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 25 Juli2019, namun ada kejanggalan dengan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/3520/VII/2019/Ditreskrimum, tanggal 26 Juli2019, karena tenggat waktu laporan tanggal 25 Juli 2019 hanyabutuh waktu satu hari maka tanggal 26 Juli 2019 Surat PerintahPenyidikan LANGSUNG DITERBITKAN oleh Tergugat I.Halaman 9 Putusan Nomor 162 /PDT/2021/PT DKIBahwa semakin terbukti kejanggalan kinerja Tergugat

Surat Perintah penyidikan Nomor ;Sp.Sidik/3520/VII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 26 juli2019;2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor: B/13490/VII/RES.1.26/209/Datro, tanggal 26 Juli2019;3.

Surat Perintah penyidikan Nomor ; Sp.Sidik/3520/VII/2019/DitReskrimum, tanggal 26 juli 2019;2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:B/13490/VII/RES.1.26/209/Datro, tanggal 26 Juli 2019;3.

Menyatakan TIDAK SAH Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/735/VI/ 2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 ;3. Menyatakan TIDAK SAH Penetapan TERSANGKA terhadap PARA PEMOHON, karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 ) ; 4.. Menyatakan TIDAK SAH Penyitaan :a.

Sp.Sidik /735/V1/2013/Reskrim taggal 27 Jui 2013 atasLaporan Polisi No. LP/1478/K/V1/2013/PMJ/Resju tanggal 27 Jui 2013 ;( Bukti P1 da P2 ) ;2. Kerugian Para Pemohon sebagai Akibat Penyitaan. Surat Berhargamilik Pemohon & Il yang sama sekali tidak berkaitan/berhubungandengan laporan Pengaduan No.

/ 735 / VI / 2013 / Reskrim tanggal 27 Juni 2013.OLEH KARENA ITU MAKA SURAT PERINTAH PENYIDIK ;SP.SIDIK / 735 / VI / 2013 / RESKRIM TANGGAL 27 JUNI 2013HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH DAN DIBATALKAN Bahwa penjelasan tersebut Angka No.2.A dan No. 2.B diatas yang telah terbuktibahwa PENYIDIK tersebut Laporan Pengaduan Sdr.

Bahwa Penetapan Para PEMOHON SEBAGAI Tersangkaberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/735/V1I/2013/Reskrim, Tanggal 27 Juni 2013 atas Laporan Polisi Nomor :LP/1478/K/V1/2013/PMJ/Resju, tanggal 27 Juni 2013.2.

Sp.Sidik/735/V1I/2013/Reskrim , Tanggal 27 Juni 2013 atas laporan Polisi No.Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 27 Juni 2013 ; Menimbang, bahwa penetapan Para Pemohon sebagaitersangka berhubungan erat dan berkaitan dengan sengketa Hakkepemilikan atas sebidang tanah terletak di Jin.

Sp.Sidik /735/VI/2013/Reskrim , tanggal 27 Juni 2013atas laporan Polisi Loe Bing Liong No.

Dibuat Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/O7/II/2020/Reskrim tertanggal 8 Februari 2020; 3. Dibuatsurat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/II/2020/Reskrim tertanggal9 Februari 2020; 4. Dibuat surat pemberitahuan Penangkapan Nomor :B/14/II/2020/Reskrim tertanggal 9 Februari 2020 dan diserahkan kepadakeluarga (istri Pemohon) tertanggal 10 Februari 2020; 5. Dibuat suratperintah penahanan Nomor : SP.Han/14/lI/2020/Reskrim tertanggal 10Februari 2020; 6.

Pemohonsebagaimana surat Pemberitahuan Penangkapan Tersangka NomorB/14/II/2020/Reskrim tanggal 09 Pebruari 2020, dengan tuduhan Pemohontelah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 378 Jo pasal 372 KUHPidana, dan tidak adauraian singkat mengenai tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka(pemohon);Bahwa Pemohon dibawa ke MaPolres Marabahan oleh Termohon dankemudian langsung diperiksa sebagai Tersangka atas dasar Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

M.Khairani tidak saling kenal, akan tetapi dalam surat perintah penangkapandan surat pemberitahuan penangkapan tidak pula dicantumkan mengenaiadanya surat perintah penyidikan, sedangkan surat Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/07/II/2020/Reskrim telah diterbitkan tertanggal08 Februari 2020;Bahwa mengenai 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup dalam hal ini tidakpernah pemohon terima, dan mengenai kapan waktu peristiwanya Pemohonjuga tidak mengetahui dengan jelas, akan tetapi dari BAP yang

Bahwa sehubungan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemohon danTermohon, dalam hal ini Termohon telah mengeluarkan Surat Penghentian PenyidikanPerkara (SP3) dengan Nomor : SP.Sidik/O7/III/2020/Reskrim tanggal 19 Maret 2020serta telah menyelesaikan secara kekeluargaan;3.

YUTINDARA MULYADI terhadap HENDY SETIAWAN dapatdinaikkan statusnya menjadi Penyidikan dan Pasal yang dipersangkakan Pasal378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP;bahwa selanjutnya terhadap hasil gelar perkara dan Laporan Polisi dimaksud,TERMOHON telah menerbitkan administrasi penyidikan dengan menerbitkanSurat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/417/V/2018/Reskrim, tanggal 26 Juli2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/417.a/VII/2018/Reskrim,tanggal 26 Juli 2018, serta Surat Perintah Tugas NomorSp.Gas

/417/X/2018/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2018 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/417.a/X/2018/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2018,dan telan membuat Surat Kapolrestabes Bandung NomorB/295/V1I/2018/Reskrim, tanggal 26 Juli 2020 yang ditujukan kepada KepalaKejaksaan Negeri Bandung, Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikana.n. terlapor HENDY SETIAWAN, dkk, hal mana dalam proses penyidikanguna membuat terang suatu tindak pidana TERMOHON telah melakukanpemanggilan dan memeriksa serta meminta

Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHONterhadap Laporan Polisi PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 417.a / Ill / 2020 /Reskrim, tanggal 29 Maret 2019 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 295.b /lll / 2019 / Reskrim, Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 29 Maret 2019adalah SAH MENURUT HUKUM;3.

BuktiT8 Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 417.a / VII / 2018 /Reskrim, tanggal 26 Juli 2018;9. BukiT9 Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas / 417 / X / 2018 /Reskrim, tanggal 29 Oktober 2018;10. BuktiT 40 Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 417.a / X / 2018 /Reskrim, tanggal 29 Oktober 2018;Foto copy Syrat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas nama terlapor11.

MAYKEL YONATHANdihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti;Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti hasil Gelar Perkara tersebut danuntuk kepastian hukum terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana aquoTERMOHON telah membuat administrasi penghentian penyidikan berupa SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/417.a/III/2019/Reskrim, tanggal 29Maret 2019 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/295.b/III/2019/Reskrim, TentangPenghentian Penyidikan, tanggal 29 Maret 2019 (bukti T28, T29

PolisiNomor : LPA/61/VII/2020/ SPKT/SULBAR, tertanggal 30 Juli 2020 dan SuratPemberitahuan Penetapan Tersangka dengan Nomor SuratR/169/1X/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10 September 2020, adalah tidak saholeh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatdan oleh karena itu diperintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikanpenyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINSIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.SIDIK

Bahwa TERMOHON, telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SPRINSIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal10 September 2020 terhadap diri PARA PEMOHON;.

Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN MamPEMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkaraberkenan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINSIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10September 2020, yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai TersangkaDugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Subsidi AngkutanLaut Perintis Kode Trayek R.45 Pangkalan Mamuju, Sulawesi Barat TA.2018yang dilaksanakan

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINSIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10September 2020, yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangkadan Surat Panggilan Nomor : S.PGL/181/XI/2020/DITRESKRIMSUS,tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 02 Desember 2020,kemudian Surat Panggilan Polisi Ke2 NomorS.PGL/200/X/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untukhadir pada

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikanterhadap PARA PEMOHON sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor :SPRINSIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal10 September 2020, yang menetapbkan PEMOHON sebagai Tersangka adalahCacat Hukum;. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PARA PEMOHON yang dilakukanoleh TERMOHON adalah Tidak Sah;Hal. 28 dari hal.58 Put.

PASARIBU, SH dan saksi IRWAN KUSWANDI AnggotaKepolisian resnarkoba Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwaterdakwa NARISA BINTI EFFENDI bersama dengan suaminya KHAIRUDIN BINSAFAR sering melakukan transaksi narkotika dirumahnya, atas informasi tersebutberdasarkan surat perintah Tugas Nomor :Sp.Sidik/28/VII/2017 tanggal 07 Juli2017, saksi P.

PASARIBU, SH dan saksi IRWAN KUSWANDI AnggotaKepolisian resnarkoba Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwaterdakwa NARISA BINTI EFFENDI bersama dengan istrinya NARISA BINTIEFENDI sering melakukan transaksi narkotika dirumahnya, atas informasi tersebutberdasarkan surat perintah Tugas Nomor :Sp.Sidik/28/VII/2017 tanggal O07 Juli2017, saksi P.

PASARIBU, SH dan Saksi IRWAN KUSWANDI AnggotaKepolisian resnarkoba Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakatbahwa Terdakwa NARISA BINTI EFFENDI bersama dengan suaminya Khairudinsering melakukan transaksi narkotika dirumahnya;Bahwa berdasarkan surat perintah Tugas Nomor Sp.Sidik/28/VII/2017 tanggal 07Juli 2017, Saksi P. PASARIBU, SH dan Saksi IRWAN KUSWANDI langsungmelakukan Penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut;Bahwa pada saat Saksi P.

PASARIBU, SH dan Saksi IRWAN KUSWANDIAnggota Kepolisian resnarkoba Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakatbahwa Terdakwa NARISA BINTI EFFENDI bersama dengan suaminya Khairudinsering melakukan transaksi narkotika dirumahnya kemudian berdasarkan suratperintah Tugas Nomor Sp.Sidik/28/VII/2017 tanggal O7 Juli 2017, Saksi P.PASARIBU, SH dan Saksi IRWAN KUSWANDI langsung melakukan Penyelidikanuntuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, pada saat Saksi P.

Sidik/ 2645/ XI/ Res 1.4/ 2019/Reskrim, tanggal 18 November 2019; Surat Perintahn Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 722/ IV/ Res. 1.4/ 2020/Reskrim, tanggal 08 April 2020; Surat Perintah Penyidikan lanjutan No.SP.Sidik/ 2690/ XII/ Res. 1.4/2020/ Reskrim, tanggal 18 Desember 2020;Halaman 4 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor 33/Pid.Pra/2021/PN Mdn12.13.14.15.16.

Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnyadiberi tanda Bukti T 6;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2278/X/Res.1.4/2019/Reskrim, tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/2645/XI/Res.1.4/2019/Reskrim, tanggal 18 November2019, selanjutnya Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/722/IV/Res.1.4/2020/ Reskrim, tanggal 08 April 2020, dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2690/Res.1.4/2020/Reskrim, tanggal18 Desember

Sp.Sidik/1586/VII/2017/Ditreskrimum tanggal 13 Juli 2017 dan telahmemberitahukan dimulainya penyidikan ke KejaksaanNegeri Kota Tangerang sebagaimana tertuang di dalamSPDP 9457;Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (1)KUHAP jo.Pasal 4 jo. Pasal 15 jo.

(Bukti P18);Foto kopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1586/VII/2017/Dit Reskrimum, tanggal 13 Juli 2017. (Bukti P19);Foto kopi Surat kepada Kejaksaan Negeri Tangerang Nomor :B/9457/VII/2017/Datro, tanggal 14 Juli 2017 Perihal : SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan. (Bukti T20.a);Foto kopi Surat Nomor : B/9457/VII/2017/Datro, tanggal 14 Juli 2017Perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tembusankepada Jerry Bernard.

Sel.Nomor : SP.Sidik/1806/VII/2018/Dit Reskrimum, tanggal 06 April 2018 danSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/3085/VII/2018/Dit Reskrimumtanggal 26 Juli 2018 yang isinya menugaskan dan memerintahkanGHULAM NABHI, S.I.K. dkk untuk melakukan tindakan Kepolisian danpenyidikan terhadap dugaan tindak pidana Penipuan dan ataupenggelapan dan atau pemalsuan surat dan atau memasukan keteranganpalsu kedalam Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 378KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal

SPDP ;Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti lebih lanjut terhadapsurat bukti yang diajukan oleh Termohon terdapat 4 (empat) Surat PerintahTugas dan 4 (empat) Surat Perintah Penyidikan yaitu Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/1586/VII/2017/Dit Reskrimum, tanggal 13 Juli2017 dari Dir Reskrimum Polda Metro Jaya yang isinya menugaskan danmemerintahkan F.

DANAND DWI KARTIKO, SH dkk dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/3788/VII/2017/Dit Reskrimum, tanggal 07November 2017 Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1806/VII/2018/Dit Reskrimum, tanggal 06 April 2018 dan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/3085/VII/2018/Dit Reskrimum tanggal 26 Juli 2018 yangisinya menugaskan dan memerintahkan GHULAM NABHI, S.I.K. dkk untukHal 109 dari 120. Pen. Nomor : 109/Pid/Prap/2018/PN. Jkt.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pra-Peradilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum yang telah diterbitkan oleh DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 21 Juli 2021 oleh TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP/1307/VII/2020/SUMUT/SPKT