Ditemukan 2371 data
20 — 1
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan,11.kecocokan, komunikasi yang lancer dan kesesuaian lagi untuk hidup bersamadalam rumah tangga sebagai suami isteri yang saling mencintai, menghormati danmenghargai serta sudah tidak dapat didamaikan dan sulit dapat diperbaiki lagi untukkembali hidup rukun;Bahwa oleh karenanya tidaklah mungkin Pemohon membiarkan keadaan berlarutlarut semacam ini, tidak mungkin pula Pemohon harus mempertahankan beradadalam ikatan tali perkawinan yang semu
96 — 37
diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Surakarta tertanggal 13 Juli 2018 menyampaikan alasanalasansebagai berikut: Bahwa menurut hemat kami, pertimbangan putusan Pengadilan NegeriSurakarta atas perkara Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Skt tidakmempertimbangkan & telah tidak menganggap adanya alasanalasanpemaaf dari pembelaan Penasehat Hukum WILDAN ADHYASTHA NAVIANdan melulu hanya mempertimbangkan surat tuntutan Jaksa PenuniutUmum yang didasarkan pada perkiraanperkiraan/ persepsi/ imajinatif/pendangan semu
MARSUKI alias MARZUKI Alias H. MARSUKI
Tergugat:
1.ABDUL MANAN ALIAS P.CIP
2.MUSTOFA
41 — 2
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Jawaban Tergugat II1.Bahwa dengan ini Tergugat11 menyatakan secara tegas dan keras menolakdan menyangkal gugatan Penggugat serta tidak benar atas gugatanPenggugat tersebut dengan segala dan semu dalildalil dan alasanalasanyang diuraikan dan dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. kecuali halhal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TergugatII ;2.
1.YULIA ENDRAWATI
2.DIAN PAULINA PORISKA
3.NOVIYANTI SRI WULANDARI
4.ENDI MARTANAGARA
5.DENDY RAHMAD FUADI.S
6.SUPRIYANTO
7.A. FAHRUR ROZI
8.FAIQ DIAN NUR ACHMAD
Tergugat:
1.ERWAN WIDIYATMOKO,ST
2.Dr. SITI NURUL QOMARIAH
159 — 41
Badan yang bertindak melakukanpenyelesaian itu disebut peradilan semu atau extra judicial, di mana kedudukan danorganisasinya berada di luar kKekuasaan kehakiman. Arbitrase merupakan salah satubentuk extra judicial yang memiliki yurisdiksi absolut untuk menyelesaikan sengketasebagaimana telah diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
79 — 50
menyetujuipenghapusan beban yang bersangkutan.(4) Da/am pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sepanjang mengenai tanah pertanian, wajib memperhatikan ketentuan mengenaibatas minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.6Pasal 49(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanahyang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yangselanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang samadengan bidang tanah semu
/a.(2) Da/am hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang baruyang dipisahkan dibuatkan suratukur, buku tanah dan sertipikat sebagai satuanbidang tanah baru dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, suratukur, bukutanah dan sertipikat bidang tanah semu/a dibubuhkan catatan mengenai teiahdiadakannya pemisahan tersebut.(3) Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beriakuketentuan sebagaimana dimaksud daiam Pasai 48 ayat (3) dan ayat (4).
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tersebut yang telah diekskusi oleh EksekutorPengadilan Negeri Mataram dan diserahkannya semuanya pada JuruKuasa pada waktu itu yakni Amag Mursid;Bahwa disamping itu juga surat bukti T.7 tersebut tidak dapat diterapkansebagai dasar hukum jual beli terhadap sebagian hak para PemohonKasasi yang ada sekarang dalam obyek sengketa angka c tanah sawahseluas 32,5 are dan ada sekarang dalam obyek sengketa dalam huruf ftanah kebun seluas 6 are karena surat bukti tersebut semu
66 — 47
dibebankan kepada Negara;Telah memperhatikan pula uraian Pembelaan (Pleidooi) dari Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya tertangal 24 Juni 2013, yang pada pokoknya berkesimpulansebagai berikut :Setelah memperhatikan dan menganalisa berdasarkan faktafakta selama dalampersidangan serta barang bukti yang ada menunjukkan bahwa para terdakwa adalahmerupakan korban yang dimanfaatkan sebagai obyek sasaran yang terperangkap dalamjaringan peredaran gelap barang narkotika jenis ganja tersebut, yang dalam kesadaranyang semu
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat Ill maka oleh karena salah satu prosedur yangamat penting tidak dilaksanakan oleh bank, sehingga kelalaian dan atausengaja lalai atau diabaikan ini harusnya menjadi resiko kesalahan pihak Banksendiri dalam hal ini Tergugat , bahkan sangat mungkin bertendensi sedangberlangsung tindak pidana penggelapan dan atau korupsi secara internal dalamBank itu sendiri, dengan cara bersekongkol dengan salah satu pihak Debiturdalam hal ini adalah Tergugat Il dan Tergugat Ill, sehingga guna mencarikansolusi semu
35 — 15
Saya tidak ingin memberikan lagi angan angan baru yang bisa saja semu, namun dengan kesadaran dankeadaan saya Saat ini yang sudah berubah saya ingin memperbaiki halyang terlewat di masa lalu.Saya akui bahwa saya telah melakukan banyak kesalahan yangmenyakiti hati istri saya, namun bisa saya pastikan banyak darikejadian kejadian tersebut tidak saya sengaja niatkan untuk menyakiti.Kesalahankesalahan saya di masa lalu adalah bagian dari kekurangansaya saat itu yang masih terus beusaha memperbaiki diri
111 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ronny Nitibaskara mengkritik kondisi tersebut sebagai akibatditerapkannya karakter teknikalitas yang menggiring hukum pada posisi "siapdirekayasa" yang melahirkan kepastian semu karena didasarkan pada tafsirtafsir subyektif petugas hukum atas aturan hukum (internet.www.mimbarhukum.ugm ac.id/index.php/article/1 260/165).Pengadilan Militer I Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan caramengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secaraseksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang
18 — 0
SWT.Bahwa sedangkan dalil gugatan angka 9 adalah dalil akalakalan dansyarat dengan pemutar balikan fakta sebab Pemohon tidak pemahmemiliki rumah di Kelurahan Rambung, Kota Birrjai (dan bilapun padagilfrannya nand dihadapan persidangan rumah yang ditempadPemohon dan Termohon tersebut adalah milk Pemohon maka secarahukum rumah tersebut adalah merupakan harta gono gini yang akandituntut pembagiannya sete/ah gugatan ini mempunyai kekuatan hukumtetap) dan alasan agar dekat kekantor adalah pembenaran semu
118 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Perjanjian jual beli yang sedemikian itu sebenarnya adalah merupakanperjanjian semu, purapura (Proforma, Schijin Handeling) untukmenggantikan perjanjian asli yang sebenarnya yang merupakanperjanjian hutang piutang/kredit (Vide : Jurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 1904 K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 dan No. 2125 K/Pdt/1995 tanggal 6 Februari 1997) ;Pasal 1178 BW menegaskan : Segala janji dengan mana si berpiutangdikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotik adalah batal.Pasal 12 UU No
39 — 4
Majelis berpendapat, apabila rumah tangga dibangundengan cinta satu pihak saja, maka kebahagiaan yang didapat adalahkebahagiaan yang semu, karenanya mempertahankannya adalah siasia ;Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian,apabila Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap mempertahankanperkawinannya, menurut Majelis hal itu justru akan menimbulkan madhorotbagi keduanya, oleh karenanya Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugatberdasarkan dalil dalam kitab Bidayatul Mujtahid Juz Il
54 — 34
Adalah sebuahputusan yang semu yang seolaholah telah memenangkan pihak Tergugat danterhindar atas segala tuntutan hukum secara perdata yang diajukan olehPenggugat dan dalam gugatan rekonpensinya pada setiap gugatan yang diajukantidak pernah terbukti kebenarannya dari pihak Tergugat dan selalu ditolak dantidak diterima, sehingga harapan kepastian hukum yang selalu diagungagungkanoleh hukum Indonesia tidak pernah terbukti, bahwa sangat jelas sekali sesuaidengan gugatangugatan yang pernah diajukan oleh
Penggugat,bahwa walaupun telah memberi kuasa yang resmi kepada Kuasa Hukumnya, haltersebut tidak secara langsung bisa menyelesaikan permasalahan hukum yangterjadi, karena selama ini tidak pernah ada pertemuan yang positip sebagaiuapaya akhir untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, hal tersebuthanya sebatas janjijanji kuasa hukumnya, bahwa tindakan tersebut merupakansuatu tindakan yang tidak professional, mengabaikan hati nurani, kebenaranmateril hukum yang terjadi dan hanya untuk kemenangan semu
50 — 25
Akan tetapifakta yang diperoleh adalahTergugat justru memberikansyarat adanya penetapan/fatwa waris dari PengadilanAgama jika dalam proses pencairan objek sengketaterdapat sengketa, penetapan mana menurut hukumacara yang berlakuhanyalah gugatan semu (voluntair)yang di dalamnya secara hukum tidak mengandungsuatu sengketa/perselisihnan antar pihak yang terlibatdalamnya dan perkaranya diperiksa secara ex parte.Haltersebut membuktikan bahwa pemahaman Tergugatmengenai hukum acara sangatlah kurang.
34 — 8
Penggugat dan Tergugatsudahtidak dapat dipertahankan apalagi dibina dengan baik, sehingga untukmencapai rumah tangga yang diharapkan oleh UndangundangPerkawinan No.1 tahun 1974 tidak mungkin terjadi lagi, dan bahkansejak satu tahun terakhir Tergugat tidak pernah memberikannafkah batinsebagaimana layaknya kewajiban seorang Suamiyang baik dan benarkepada seorang istri dan selalu mendampinginya baik dalam keadaansuka maupun duka;13.Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatdalam keadaan semu
325 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
suburkanpenghunian liar terhadap rumah Negara/daerah yang berakibat tidak dapatdipergunakan sebagai sarana dalam menunjang pelaksanaan tugastugaspemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang padagilirannya akan menambah beban Negara untuk menyiapkan rumahrumahdinas lain yang kesemuanya nyatanyata bertentangan dengan kaidahhukum yang mengatur rumah Negara itu sendiri, sehingga oleh karenanyapertimbangan hukum yang keliru tersebut haruslah dianulir dan dibatalkanoleh Judex Juris;Bahwa pembenaran semu
27 — 2
Jadi kesemuanya itu hanyalahmerupakan Pernayataan semu yang tidak ditepati (ingkar janji/wanprestasi), bahwa dengan tidak ditepati janji mengosongkansendiri tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat I tersebutdiatas maka baik Tergugat I maupun Penggugat sepakat untukmengalihkan kepemilikan hak yang sah dengan mencabut HakTanggungan yang dibebankan di badan Pertanahan Nasional (BPN)Kota Makassar..
76 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Implikasinya, bagi Termohon PERWALTANGSEL No.40 Tahun 2009 bukanlah peraturan perundangundangan(algemene verbindende voorschriften) melainkan menurut Termohontermasuk dalam peraturan kebijakan (beleidsregel) ;Bahwa peraturan kebijakan sering dikatakan sebagai peraturanperundangundangan semu (pseudo wet geving) namun bukan bagiandari peraturan perundangundangan meskipun menunjukkan sifat ataugejala sebagai peraturan perundangundangan.
210 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjanjian yang tertuang dalam Akte Jual Beli Nomor 3/SOSA/1996tanggal 29 Februari 1996 a quo adalah bersifat milik beding, yaknidimana pada saat Penggugat dalam posisi tidak mampu membayarcicilan hutangnya lantas barang yang menjadi jaminan hutang seketikaberalih menjadi milik Kreditor (Tergugat );Perjanjian Jual Beli yang sedemikian itu sebenarnya adalah merupakanperjanjian semu, purapura (Proforma, Schijin Handeling) untukmenggantikan perjanjian asli yang sebenarnya yang merupakan PerjanjianHutang