Ditemukan 1751 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-09-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 17-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN GENIP, SH
Terdakwa:
I NYOMAN WINAKA
11867
  • Tujuan KKPE adalah :Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN Dpsa.Mengoptimalkan pemanfaatan dana kredit yang disediakanoleh perbankan untuk petani/peternak/perkebunan yangmemerlukan pembiayaan usahanya secara efektif, efesien danberkelanjutan.Mendukung peningkatan produksi dalam mencapai ketahananpangan nasional dan ketahanan energy lainnya melaluipengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.
    Pihak Il menyusun petunjuk teknis prosedur dan persyaratanKKPE dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI,Peraturan Menteri Teknis dan ketentuan kain terkait denganprogram peningkatan ketahanan pangan dan programpengembangan bahan bakar nabati.2.
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1845 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
17047 Berkekuatan Hukum Tetap
  • / MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 1.273.218.600 1.273.218.600Sanksi Bunga 599.929.557 599.929.557Sanksi Kenaikan 23.365.357 23.365.357 1.896.513.5141.896.513.514 Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbandingnomor KEP2002/WPJ.19/2014 tanggal 29 September 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyakmakan) dari nabati
Register : 20-12-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Ksp
Tanggal 25 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
2.YUSNAR YUSUF, S.H.M.H
Terdakwa:
MAHMUD BIN ALM GUMRI PELAWI
37115
  • dan gas bumi yang dimaksud Bahan BakarMinyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bum;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BahanBakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebutJenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dariminyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dariminyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati
Putus : 16-02-2011 — Upload : 16-08-2011
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 59-K / PM.III-17 / AD / VI / 2010
Tanggal 16 Februari 2011 — Terdakwa I : Serda Agung Laksono
6729
  • Deki.Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, parapara Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi 17Nama Lengkap : Ferdidoris Marioli alias ErikPekerjaan : Karyawan PT Multi Nabati SulawesiTempat Tanggal Lahir : Banggai, 5 Mei 1978Jenis Kelamin : Laki lakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama Kristen ProtestanAlamat Tempat Tinggal : BIN Pepabri Blok L No. 16Kel. KilonganKec. Luwuk Kab. Banggai SultengPada pokoknya menerangkan sebagai berikut1.
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1842 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
17145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut: Semula Ditambah/ MenjadiUraian(Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 820.200.746 820.200.746Sanksi Bunga 393.696.358 393.696.358Sanksi Kenaikan 0 0Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.213.897.104 1.213.897.104 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP2006/WPJ.19/2014 tanggal 29 September 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyakmakan) dari nabati
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1843 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
15149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa PT Tapian Nadenggan merupakan Wajib Pajak yang bergerak dalambidang industri minyak kasar (minyak makan) dari Nabati dan Hewani dimana produk yang dijual oleh Wajib Pajak adalah minyak kelapa sawit(CPO) dan Inti Sawit (PK);2. Dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, PT Tapian Nadengganmengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan hasil perkebunankelapa sawit yaitu Tandan Buah Segar (TBS).
Register : 26-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN TAKALAR Nomor 81/PID.Sus/2015/PN Tka
Tanggal 22 September 2015 — WAWAN INDRAWAN BIN H. SULFAN
41219
  • Goldedengan menggunakan mesin dynamo air dengan tujuan akan dKabupaten Bulukumba tanpa dilengkapi dengan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa Wawan Indrawan bersamasanlelaki Herman, lelaki Rafiuddin dan lelaki Suhardi;Bahwa Bedasarkan ketentuan bahwa yang dimaksud den(Bahan bakar Minyak) jenis solar adalah bahan bakar yardan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dencbakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar;Bahwa Secara prosedur yang mengatur mengenai BBM jetentang Kegiatan Usaha Hilir
Register : 06-07-2023 — Putus : 07-08-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan PT PEKANBARU Nomor 103/PDT/2023/PT PBR
Tanggal 7 Agustus 2023 — WILMAR NABATI INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat III : NURDIN S
Terbanding/Turut Tergugat IV : ZAINUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat V : ABDUL AMIT
Terbanding/Turut Tergugat VI : KAHAR
Terbanding/Turut Tergugat VII : ISMAIL
Terbanding/Turut Tergugat VIII : ENDUT
Terbanding/Turut Tergugat IX : DUYUT
Terbanding/Turut Tergugat X : KAMARUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : JANG
Terbanding/Turut Tergugat XII : KAHARUDDIN S
Terbanding/Turut Tergugat XIII : ARIFIN S
Terbanding
9790
  • WILMAR NABATI INDONESIA
    Terbanding/Turut Tergugat III : NURDIN S
    Terbanding/Turut Tergugat IV : ZAINUDDIN
    Terbanding/Turut Tergugat V : ABDUL AMIT
    Terbanding/Turut Tergugat VI : KAHAR
    Terbanding/Turut Tergugat VII : ISMAIL
    Terbanding/Turut Tergugat VIII : ENDUT
    Terbanding/Turut Tergugat IX : DUYUT
    Terbanding/Turut Tergugat X : KAMARUDDIN
    Terbanding/Turut Tergugat XI : JANG
    Terbanding/Turut Tergugat XII : KAHARUDDIN S
    Terbanding/Turut Tergugat XIII : ARIFIN S
    Terbanding
Register : 26-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN TAKALAR Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN TKa
Tanggal 22 September 2015 — HERMAN BASIR BIN H. BASIR
39615
  • Goldedengan menggunakan mesin dynamo air dengan tujuan akan dKabupaten Bulukumba tanpa dilengkapi dengan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa Herman bersamasama dengWawan Indrawan, Rafiuddin dan lelaki Suhardi;Bahwa Bedasarkan ketentuan bahwa yang dimaksud den(Bahan bakar Minyak) jenis solar adalah bahan bakar yardan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dencbakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar;Bahwa Secara prosedur yang mengatur mengenai BBM jeadalah UndangUndang Nomor 22 Tahun
Register : 17-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2020 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY, Tbk;
5234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari hasil penjualan domestikdan ekspor atas produk kelapa sawit;Bahwa dari bukti berupa Laporan Keuangan Pemohon Banding padahalaman 7 butir 1 huruf a dijelaskan bahwa ruang lingkup kegiatan usahaPemohon Banding meliputi pengembangan perkebunan, pertanian,perdagangan, pengolahan hasil perkebunan, pengolahan produk kemasanserta bidang jasa pengelolaan dan penelitian yang berhubungan denganusaha bahwa hasil produksi Pemohon Banding meliputi hasil olahan kelapasawit antara lain minyak goreng, lemak nabati
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
307278
  • Tentang : Kehutanan
  • kegiatanpenyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasimasyarakat.Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraankehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain,dan masyarakat setempat.Pasal 3Cukup jelasPasal 4Ayat (1)Yang dimaksud dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah semua bendahasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13.Hasil hutan tersebut dapat berupa :a. hasil nabati
Putus : 01-03-2011 — Upload : 25-07-2012
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 376/PID.B/2010/PN.Sim
Tanggal 1 Maret 2011 — HENDRISMAN PURBA
3910
  • alternatif perbuatantersebut dibuktikan, oleh karena itu untuk menentukankualifikasi perbuatan mana yang terbukti, Majelis Hakim akanmencocokannya dengan fakta hukum yang terbukti di sidang;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (13) UndangundangNomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud denganHasil hutan adalah bendabenda hayati, nonhayati danturunannya, serta jasa yang berasal dari hutan dan dalampenjelasan Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Hasil hutantersebut dapat berupa antara lain hasil nabati
Register : 05-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA BITUNG Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Bitg
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
580514
  • Beringin KelurahanTernate Baru Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkansurat kuasa khusus yang terdaftar dalam registerNomor:14/SKK/X/2020/PA.Bitg tertanggal 02 Oktober 2020,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat tanggal lahir Bitung, 31 Mei 1979, agama Islam,pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan sekolahlanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jalan A.A Maramis,Kampung Nabati, Kelurahan Bitung Tengah (kedai kopi bijiitang), Kecamatan Maesa, Kota Bitung dalam hal inimemberikan kuasa kepada
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1675/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
2920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/ MenjadiUraian (Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 756.600.890 756.600.890Sanksi Bunga 363.168.426 363.168.426Sanksi Kenaikan 0 0Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.119.769.316 1.119.769.316 Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding Nomor KEP2409/WPJ.19/2014 tanggal 3 Desember 2014 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1817/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
2510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 1.200.686.207 1.200.686.207Sanksi Bunga 576.329.379 576.329.379Sanksi Kenaikan 0 0Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.777.015.586 1.777.015.586 Permohonan Banding:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding Nomor : KEP2516/WPUJ.19/2014 tanggal 17 Desember 2014 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari Nabati
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2022 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
18556 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2022/B/PK/PJK/2017Pemohon Banding meliputi pengembangan perkebunan, pertanian,perdagangan, pengolahan hasil perkebunan, pengolahan produk kemasanserta bidang jasa pengelolaan dan penelitian yang berhubungan denganusaha bahwa hasil produksi Pemohon Banding meliputi hasil olahan kelapasawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta minyakkelapa sawit (Crude Palm Oil), Inti sawit (Palm Kernel), miyak inti sawit(Palm Kernel Oil), Cocoa Butter Substitute (CBS), dan produk
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1823/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
3320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut: Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 1.039.024.575 = 1.039.024.575Sanksi Bunga 498.731.796 498.731.796Sanksi KenaikanJumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.537.756.371 1.537.756.371 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding nomor KEP116/WPJ.19/2014 tanggal 21 Januari 2015 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyakmakan) dari nabati
Putus : 26-04-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN DUMAI Nomor 37/Pdt G/2015/PN Dum
Tanggal 26 April 2016 — YAYASAN RIAU MADANI, Badan Hukum, berdomisili di Pekanbaru, Jalan Repelita I No.25 A Tampan, Pekanbaru, didirikan berdasarkan Akta Notaris ,Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.3216.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani, yang mana dalam hal ini, yang maju ke persidangan 1. N a m a : SURYA DARMA Kewarganegaraan ` : Indonesia Pekerjaan : Ketua Umum Yayasan Riau Madani Alamat : Jl.Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru 2. N a m a : MATURIDI Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Ketua I Yayasan Riau Madani Alamat : Jl. Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru 3. N a m a : AHMAD JHONI Kewarganegaraan ` : Indonesia Pekerjaan : Sekretaris Umum Yayasan Riau Madani Alamat : Jl.Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru 4. N a m a : RIO RIZAL Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Riau Madani Alamat : Jl. Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru Selanjutnya disebut sebagai------------------PENGGUGAT Lawan 1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Provinsi Riau Cq Pemerintah Kota Dumai ( Wali Kota Dumai ) , beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Dumai di Jalan Perwira Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2. PT.Pacific Indopalm Industries, beralamat di Jalan Raya Lubuk Gaung,Kelurahan Lubuk Gaung,Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT
25467
  • Bahwa izin usaha Turut Tergugat diterbitkan oleh BKPM padatahun 2011, dengan bidang usaha industri minyak makan danlemak dari nabati serta kimia dasar organik yang bersumber darihasil pertanian.7.4. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litisconsortium) oleh karena tidak menyertakan BKPM sebagai instansi(pihak) yang menerbitkan izin usaha dari Turut Tergugat.8.
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1847 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
17454 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ditambah/ MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 1.883.482.881 1.883.482.881Sanksi Bunga 903.522.183 903.522.183Sanksi Kenaikan 1.250.001 1.250.001Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 2.788.360.065 2.788.360.065 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbandingnomor KEP2008/WPJ.19/2014 tanggal 29 September 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyakmakan) dari nabati
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1652/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
3719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibayar (25.283.217.697) (25.283.217.697) Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding Nomor : KEP2075/WPJ.19/2014 tanggal 9 Oktober 2014 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sbb:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atasPajak Masukan terkait penyerahan tidak terutang atau dibebaskan dari PPNsebesar Rp.412.468.930,00 dengan penjelasan sebagai berikut;Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati