Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semua semy samu setu sempu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-06-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA) VS PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI;
197 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persekongkolan dalamtender dapat dilakukan secara terangterangan maupun diamdiam melaluitindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan atau menciptakanpersaingan semu atau menyetujui dan memfasilitasi;Berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat praktek menyebutkan persaingan usaha tidaksehat pada persekongkolan dalam tender dapat terjadi apabila memenuhiunsurunsur yaitu:a. Unsur pelaku usaha ;b. Unsur bersekongkol ;c.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 13-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 126/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : SUTRISNO Diwakili Oleh : RIZALDI NASUTION SE SH MH
Pembanding/Penggugat II : UMI ROCHAYATI Diwakili Oleh : RIZALDI NASUTION SE SH MH
Pembanding/Penggugat III : TOKHIDIN Diwakili Oleh : RIZALDI NASUTION SE SH MH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mega Tbk Jakrta Cq. Pimpinan PT. Bank Mega Tbk cabang Purwokerto
Terbanding/Tergugat II : PT. Asuransi Umum Mega Jakarta Cq. Pimpinan PT. Asuransi Umum Mega cabang Purwokerto
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
Terbanding/Tergugat IV : SINGGIH ANDRI NUGROHO, SH
47 — 25
  • Bahwa apabila gugatan Para Penggugat ini tetap dilanjutkan dlaampersidangan Pengadilan maka gugatan Para Penggugat ini siasia saja danhanya membuangmembuang waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang dipikulkarena boleh dibilang bahwa gugatan para Penggugat tersebut merupakangugatan yang semu dan hanya rekayasa karena tidak berdasarkan faktayang sesungguhnya;Dalam pokok Perkara1.Bahwa segala yang disampaikan dalam eksepsi termasuk danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;2.
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama
Register : 04-07-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1541/Pdt.G/2019/PA.Bjn
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 4
  • pembayarankewajiban akibatperceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayesebelum pengucapan ikrar talak;Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas , oleh karena itu MajelisHakim berpandanganSekalipun nafkah iddah, mutah dan nafkah anakmerupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayaterlebih dahulu sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sehingga hakhakTermohon bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandangputusan pengadilan sebagai putusan semu
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama
Register : 12-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 4
  • Majelis berpendapat, apabila rumah tanggadibangun dengan cinta satu pihak saja, maka kebahagiaan yang didapatadalah kebahagiaan yang semu, karenanya mempertahankannya adalahSiasia ;Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yangdemikian, apabila Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetapmempertahankan perkawinannya, menurut Majelis hal itu justru akanmenimbulkan madhorot bagi keduanya, oleh karenanya Hakim dapatmenjatuhkan talak Tergugat berdasarkan dalil dalam kitab BidayatulMujtahid Juz Il halaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 06-03-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — Ir. HERY SUGIHARTO,dk vs KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR, dk
60 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Langsung berati bahwauntuk sengketa administrasi itu tidak terbuka kemungkinanmenggunakan upaya administrative, melainkan hal itu sematamata menjadi kompetensi absolute Pengadilan Administratif,sedangkan Tidak Langsung berati terbuka kemungkinan sengketaadministrasi itu diselesaikan oleh Peradilan administrasi semu,dengan menggunakan seluruh upaya administrasi yang tersedia ;Bahwa, dengan demikian Pengertian Final dan Mengikat menurutPasal 112 ayat (12) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama Perceraian
Register : 01-08-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 02-06-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Dpk
Tanggal 8 Nopember 2017 — Agus Ardiansyah bin Arin Nasri MELAWAN Natalia Heryani Binti Zaenal Arifin
28 — 29
  • Bahkan danapendidikan anak diselewengkan oleh Termohon...dst, adalah merupakan dalilyang benar, berdasarkan faktafakta yang sebenarnya dan dapat dibuktikankebenarannya.Justru dalil sanggahan dari Termohon hanya merupakan cerita tentangkebaikan yang semu, yang bertujuan untuk menutupi perbuatan perbuatanyang tidak terpuji yang telah dilakukannya.
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus Anak
Putus : 24-05-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN GARUT Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Grt
Tanggal 24 Mei 2017 — DESI Binti (Alm.) ADE, dKK
171 — 54
  • tetapi juga harusdipatuhi oleh Pemerintah berserta aparataparatnya;Bahwa sesuai dengan Pasal 118 KUHAP yang berbunyi:keterangan tersangka atau saksi dicatat dalam Berita Acara yangditandatangani oleh Penyidik dan oleh yang memberiksan keterangan itusetelahn mereka menyetujuinyaBahwa dalam berkas pemeriksaan Para Terdakwa, para terdakwadengan sadar membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Pemeriksaantersebut dan membubuhkan paraf pada masingmasing lembaran BAP sehinggapara terdakwa menyetujui semu
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 29-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA BANYUMAS Nomor 903/Pdt.G/2020/PA.Bms
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 8
  • No. 0903/Pdt.G/2020/PA.BmsArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mdncarikebaikan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpandangan, sekalipunnafkah iddah, mutah dan nafkah lampau merupakan kewajiban yang terjadisetelah perceraian, namun harus dibayar terlebin dahulu sebelum Tergugatmengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang menjadi hak Penggugat bukanlahpepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidakmemandang putusan Pengadilan sebagai putusan semu, sehingga
Pengadilan PN KOTA AGUNG Perdata
Register : 12-08-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kot
Tanggal 12 Januari 2021 — - KHODARI Melawan SAAT BIN UMAR, DKK
119 — 68
  • YogyakartaNomor 86/1981/Pdt tanggal 29 Januari 1982 pada pokoknya menyatakan AktaNotaris yang dibuat dengan materi suatu perjanjian hutang piutang denganJaminan tanah/rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanahdengan hak membeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukanperalihan hak katas tanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasimaka hal demikian itu adalah suatu perjanjian semu atau purapura, dan harusdinilai sebagai perjanjian hutang piutang.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-05-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 83/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 31 Juli 2017 — - NAOMI KORE LUDJI, Cs. vs - Drs. Andreas Sinyo Langoday
178 — 114
  • Put No 83/PDT/2017/PT KPGsetelah membeli tanah dari Penggugat Intervensi sampai sekarang olehkarenanya penggugat intervensi tidak dapat menuntut suatu hak apapun terhadap SONY CHANDRA, sehingga perbuatan Penggugatintervensi yang menggugat SONY CHANDRA setelah menerimapembayaran harga tanah sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta) adalah perbuatan yang didasari etikad tidak baik daripenggugat intervensi dan secara semu telah menempatkan obyeksengketa yang sudah diakui kepemilikannya sebagai
    /PT KPGselanjutnya Tergugat II Intervensi Sony Chandra melanjutkan pagar temboksampai selesai dan tidak ada keberatan luas sebelum dan setelah membelitanah dari Penggugat Intervensi sampai sekarang oleh karenanya PenggugatIntervensi tidak dapat menuntut suatu hak apapun terhadap Sony Chandrasehingga perbuatan Penggugat Intervensi yang menggugat Sony Chandrasetelah menerima pembayaran harga tanah Rp. 250.000.000 adalah perbuatanyang didasari etikat tidak baik dari Penggugat Intervensi dan secara semu
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN STABAT Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Stb
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
1.Nur Ainun Nasution
2.Supriadi alias Supri
3.Hardiansyah alias Ardi
4.Muhammad Arifin alias Pipin
29 — 17
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan halhal yang bersifat knusus yang ditemukan dalam perkaraa quo, halhal mana ditemukan berdasarkan surat dakwaan, fakta persidangandan juga surat tuntutan Penuntut Umum, hal ini dilakukan sematamata demiterwujudnya keadilan yang hakiki bagi Terdakwa karena Hakim dalammenjatuhkan putusan yang tujuan utamanya adalah untuk keadilansebagaimana trairah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,dan Keadilan tersebut bukanlah keadilan yang semu
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-04-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 60/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 8 April 2015 — R. SUDARMONO P.A, dkk melawan SLAMET WIDODO
68 — 44
  • Soewito dengan Slamet Widodo adalah hanyalahperjanjian jual belli semu atau pura pura dan oleh karena itubertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentangsyaratsyarat sahnya perjanjian, Bahwa berdasarkan faktafaktatersebut perjanjian jual beli atas tanah obyek sengketa patut untukdibatalkan demi hukum;9. Bahwa petunjuk adanya perjanjian jual beli purapura atau denganunsur kebohongan mengingat disamping alm.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Putus : 25-07-2012 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.Kraks.
Tanggal 25 Juli 2012 — RUDI ANDRIANTO, S.H., dkk. Melawan AHMAD BAIDHOWI, dkk.
93 — 26
  • itu surat kuasa menjual, adalah merupakan salah satu bentuk ataumerupakan perwujudan dari Kuasa Mutlak, dan hal ini berdasarkan Instruksi MenteriDalam Negeri No 14 tahun 1982 adalah dilarang, dan berdasarkan yruisprudensiMahkamah Agung RI no 1904 K/Sip/1982, tanggal 28 januari 1984, menegaskanbahwa surat kuasa untuk menjual yang berasal dari perjanjian hutang piutang denganjaminan, karena tidak mampu untuk melunasi hutangnya, kemudian diubah menjadikuasa untuk menjual, adalah merupakan perjanjian semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-04-2011 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2010
Tanggal 21 April 2011 — TIM ADVOKASI PENEGAK HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
261 — 363 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Secara sederhana stateauxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusidan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaganegara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang sering jugadisebut dengan lembaga independen semu negara (quasi) ;Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaanUndangUndang No. 5 Tahun 1999 agar tercipta iklim usaha yangkondusif dengan adanya persaingan usaha yang sehat, sehinggamembuka kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 26-03-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1415/Pdt.G/2019/PA.Bks
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 4
  • Bahwa penyebabnya menurut cerita Termohon karena semu Termohonpulang kantor minta dijemput oleh Pemohon, namun Pemohon tidak mau,lalu bertengkar, kemudian paginya Termohon diantar kekantor dn tidakmenyuruh pulang ke rumah Pemohon dan mengatakan nanti ketemu dirumah orangttuamu Saja.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 26-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN VS HAERUDIN,
110 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada halaman 55 menyebutkan ;Menimbang, bahwa kedudukan surat edaran apabila dilihat darihukum administrasi Negara menurut Majelis Hakim merupakanperaturan kebijakan atau dapat juga dikatakan sebagaiPeraturan Perundang undangan semu adalah salah dansangat keliru karena;a.
    Putusan Nomor 451 K/TUN/2016menurut Majelis Hakim merupakan peraturan kebijakan atau dapat jugadikatakan sebagai Peraturan Perundang undangan semu adalah salah dan sangat keliru karena; a. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaiberikut; Pasal 7;(1)(2)Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdiriatas:a. Undangundang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c.
Pengadilan PN KUNINGAN Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 01-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN KUNINGAN Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN KNG
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ENDANG MARINTAN, SH.
2.Mila Gustiana Ansyari, S.H., M.H.
Anak Berhadapan dengan Hukum:
RICHO ARIANATA PRATAMAGRAHA Bin RUDIANATA
99 — 10
  • l dan Tramadol bila diminum tidaksesuai dengan dosis yang dianjurkan maka akan menyebabkan efekeuphoria dan halusinasi pengelihatan dan stimulant sehinggamemberikan rasa kesenangan semu (euphoria) serta apabila digunakanbersama alkohol efeknya bisa sangat berbahaya serta dapatmenyebabkan kematian.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 01-04-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 128/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 28 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : H. BUDIMAN Diwakili Oleh : SOLIHIN JAMAIN SH
Pembanding/Penggugat II : GUNTUR KOMPOI Diwakili Oleh : SOLIHIN JAMAIN SH
Terbanding/Tergugat I : HJ. WIDYASTUTI,S.KOM
Terbanding/Tergugat II : ALAMSYAH MILEE
75 — 34
  • menjatuhkan putusan dengan memberi pertimbanganyang keliru, sehingga hal itu relevan dengan Putusan Mahkamah Agung RItanggal 10 Agustus 1972.N0.672 K/Sip/1972 yang bunyinya adalah :Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukupdipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danterdapat ketidak tertiban beracara.KEBERATAN KEDUABahwa di era Milenial seperti zaman sekarang ini ,harusnya para pemutuskeadilan berfihak pada kebenaran yang hakiki tidak terbelenggu padaprosedur yang semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Ekonomi Syariah
Putus : 25-10-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 K/Ag/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — 1. YUSLIANA DALIMUNTHE, dkk vs 1. PT BANK SUMUT SYARIAH, dkk
742 — 595 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 624 K/Ag/201715.16.17.yang lebih ironis lagi putusan yang dimohonkan kasasi tersebut akan dapatmenumbuh suburkan pelanggaran asasasas yang berlaku dalam kontrakyang diatur dalam hukum ekonomi syariah terutama asas salingmenguntungkan dan asas iktikad baik yang berakibat para nasabah tetapberada dipihak yang lemah, dari dan oleh karenanya pertimbangan hukumdan putusan yang keliru tersebut haruslah dianulir dan dibatalkan olehJudex Juris Mahkamah Agung RI;Bahwa pembenaran semu yang dilakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 6 Maret 2012 — IBRAHIM WANTOGIA alias TANI, DK
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena Judex Juris telahmelakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, denganpertimbangan sebagai berikut ;Bahwa Judex Juris dalam hal mempertimbangkan terhadap kasus a quo,yaitu para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan sebagaimanatersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tanpamemberikan pertimbangan yang lengkap dan sempurna terhadap semu