Ditemukan 1745 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menolak mendok mentok menik menak mentek menthok mentik mendek
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 31/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 2 Agustus 2018 — YUSNO SUSANTO, Dkk MELAWAN PIMPINAN PT RAJA PALMA TBL
64 — 43
  • Berdasarkan plotting koordinat titiktitik hasil pemeriksaanlapangan dan identifikasi peta pada areal yang dimohonrekomendasi bebas kawasan hutan untuk proses Hak GunaUsaha seluas 7.876,17 Ha tersebut terhadap :1) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RIRWP)Sumatera Selatan skala 1 : 500.000 (lampiran Perda ProvinsiSumatera Selatan Nomor 11 Tabun 2016), Peta KawasanHutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan(lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan nomor SK. 454/MENLHK
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 20-08-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 29 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ACHMAD SYAUKI, SH
Terdakwa:
ALLO, BSc.
308 — 54

  • Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 433/Kpts-II/1993 Tanggal 16 Agustus 1993

    Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 890/Kpts-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999

    Fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.362/MENLHK

Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 30-06-2022 — Putus : 29-12-2022 — Upload : 09-01-2023
Putusan PN BANGKINANG Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn
Tanggal 29 Desember 2022 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
SURIANTO WIDJAJA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
124 — 72
  • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 dan Peta Lampirannya, jo. SK.
    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Lampirannya adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap Objek Sengketa;
  • Menyatakan bahwa Kawasan Hutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap Objek Sengketa;
  • Menyatakan:
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-03-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 27-07-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Dum
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Parman Fransiskus Situmorang
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
134 — 0
  • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 dan Peta Lampirannya, jo.
    SK.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 dan Peta Lampirannya adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa;
  • Menyatakan bahwa kawasan hutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2023 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap objek sengketa;
  • Menyatakan dalam hukum :
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
149 — 29
  • Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kehutanan Nomor : P. 56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan.
435.