ISIR, pada pokoknya menerangkan, bahwa selama saksi bekerja,Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut diadakan bar 2 kali. Saksikenal dengan orangorang yang ada dalam foto bukti foto T7a dan T7b diambilpada acara RUPS PT.

Artinya yang dipedomani untuk menentukantenggang waktu antara undangan dengan pelaksaaan RUPS PT.

Prima MamberamoSukses dan melakukan dokumentasi pada saat diadakan RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, disamping bukti yang diajukan olehpara pihak tentang adanya pelaksanaan RUPS, ternyata dalam posita gugatanPenggugat, Penggugat menyatakan telah hadir dalam RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengikutinya sampaiselesai RUPS PT.

saham hadirdan/ atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;Menimbang, bahwa Penggugat hadir di permulaan RUPS PT.

Prima Mamberamo Sukses tetap berjalandengan peserta berjumlah 65% (enam puluh lima persen) pemegang saham (Total650 dari 1000) dan seluruhnya menyetujui hasil RUPS tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,RUPS PT. Prima Mamberamo Sukses telah berjalan dengan normal dan wajar.Adapun dalam perjalanan RUPS PT. Prima Mamberamo Suksesterdapatpemegang saham tidak mengikuti RUPS PT.

Menetapkan dan memberi izin kepada PEMOHON untuk menyelengarakan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa) yang diajukan oleh PEMOHON sebagai pemegang saham sebesar 82 % (delapan puluh dua pesen) dari PT. Bali Villas dengan agenda melakukan perubahan Angaran Dasar (AD), yang mana didirikan dengan DATA PERSEROAN:Nama Perseroan : BALI VILLAS, Nomor SK Pengesahan : AHU-535753.AH.01.02. Tahun 2010Tanggal SK.

Memerintahkan PARA DIREKSI dan PEMEGANG SAHAM untuk hadir pada RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tersebut ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya adalah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

( 1), UU RI Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan yaitu: Direksi menyampaikan laporantahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroanberahir ;Dan juga diatur dalam Pasal 79, Udang Undang No 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yaitu:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

. ;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a.

Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Bahwa dalam RUPS LB telah hadir : a. Tn SHEN WEI, Komisaris Utama Perseroan Terbatas pemegang200.000, SAAN seseeese esate teenb. Tn. DING DONGSHENG, Komisaris Perseroan Terbatas pemegang75.000, saham ; $=" 2 2 ono nnn on neem non nce cnc cen neec. Tn. LIU JIANQIANG,Direktur Utama Perseroan Terbatas pemegang205.000, saham ; 22225 222 rn noe nne en nee nne neeTn.

LIU MING, Direktur Perseroan Terbatas pemegang 20.000, sahamBahwa penerjemah dari Dewan Komisaris (Tergugat Il dan Tergugat Ill)ditunjuk Tn.LUKAS an BAMBANG DJUNAEDI ;Bahwa penerjemah dari Direksi (Penggugat dan Penggugat Il) ditunjukBahwa rapat RUPS LB dengan agenda : 1. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas Direksi. 2. Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris, 3.

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Telah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat 4 AngaranDasar PT FORTUNE FOREST sehingga Komisaris dapat menjadiPimpinan Rapat, disini telah terjadi penafsiran yang salah sebab denganjelas Pasaltersebut berbunyi : RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, Selain itu sebagai alternativeRUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor :311/PDT/2016/PT SMG10.11.12.Bahwa dalam hal ini rapat langsung dipimpin

Jika Direktur Utama tidak hadir atautidak bersedia memimpin rapat,oaru Alternative RUPS LB dipimpin olehKomisaris Utama ; 22222 202 ne one nnn nce sen cenaBahwa RUPS LB dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015, yangdipimpin langsung oleh Komisaris Utama itu telah melanggar ketentuan,Pasal 9 ayat 4, Anggaran Dasar PT FORTUNE FOREST ; Bahwa kemudian dalam rapat,Ketua rapat telah mengusulkan hal halyang dipandang perlu, tetapi usulan itu tidak dapat disepakati olehPenggugat dan Penggugat Il, sehingga

keputusan rapat diambil secaraCS) 0Bahwa dalam voting itu Tergugat Il dan Tergugat Ill menyetujui acararapat dilanjutkan, sedangkan Penggugat dan Penggugat Il tidakmenyetujui acara rapat tersebut dan kemudian Penggugat danPenggugat Il meninggalkan rapat ; Bahwa walaupun demikian RUPS LB tanggal 30 April 2015, itu tetapdilanjutkan, dengan hanya diikuti Tergugat Il dan Tergugat Ill sebagaipemegang saham PT FORTUNE FOREST sebesar 200.000.dan 75.000saham saja.

Karena adanya kejanggalan ini maka antara PENGGUGATdan TERGUGAT IV muncul ketidak sepahaman tentang tamu yang boleh ikutHalaman 8Putusan No. 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn26.27.28.dalam RUPS maka RUPS diundur hingga 8 Oktober 2015.

Bahwa selanjutnya atas hal tersebut, Penggugat menggugat pembatalan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pantai Indah Perupuk tertanggal 16Desember 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 05Januari 2015.

Pantai PerupukIndah di dalam RUPS tahunan PT. Pantai Perupuk Indah, tegasnyaNeraca Laba Rugi PT.

tetapsah;Bahwa bila saham akan dialihkan, maka harus dibicarakan dalam RUPS,dan harus dibicarakan;Bahwa alasan ketidak hadiran pemegang saham minorotas dalam RUPSharus juga dipertimbangkan;Bahwa apabila ada keberatan terhadap diadakannya RUPS, maka harusdilakukan undangan ulang;Bahwa ketika terjadi perubahan pengurus lalu ada RUPS tentangpenambahan modal, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum,karena agenda RUPS harus jelas dan merupakan kesepakatan pemegangsaham;Bahwa bila undangan RUPS yang

Keuntungandeviden PT Pantai Perupuk Indah belum pernah ditentukan di dalam RUPStahunan, tegasnya neraca laba/ rugi PT Pantai Perupuk Indah tahun buku 2014dan 2015 belum diputuskan oleh RUPS, sehingga apa yang menjadi pedomanatau acuan untuk mengadakan RUPS mengenai penambahan modal dasar danmodal yang ditempatkan jika RUPS mengenai pertanggungjawaban keuangan danneraca Laba/ rugi belum pernah disahkan dalam RUPS.

Krisman Girsang, SpPD ;i os RUPS tgl. 21 Oktober 2001Bahwa sesuai RUPS tgl. 21 Oktober 2001, terjadiperubahan pengurus PT. HIA, sbb13Direktur Utama Penggugat iDirektur Pelayanan Medis : Dr. Paulus Suryananta,SpPD ; Direktur Administrasi Keuangan : Dr. Robin HoodDamanik ; Komisaris Utama f SP.

Sidadolok iKomisaris : Dr.Krisman Girsang, SpPD ;Komisaris : Cristian Madya Purba ;Komisaris : Natha Viegas Saragih ;Komisaris : Dharma Situngkir ;Selain perubahan pengurus, dalam RUPS tersebut jugadisepakati bahwa yang dapat menjadi Direktur atauKomisaris PT. HIA, adalah orang yang memiliki sahamsebesar 5% dari jumlah saham PT.

HIA ;~ 14RUPS Memberhentikan PenggugatBahwa pada tgl. 26 Februari 2003, diadakan RUPS yangdihadiri oleh seluruh pemegang saham, dan memutuskanuntuk memberhentikan Dewan Direksi yang terpilihberdasarkan RUPS tertanggal 21 Oktober 2001, danmengangkat Dr. Petrus Yusuf, MHA sebagai care takerDirektur ;4. Bahwa..........Bahwa pemberhentian Dewan Direksi tersebutbertentangan dengan Pasal 80 ayat (38) UU No.1 Tahun1995 jo. RUPS tertanggal 21 Oktober 2001, denganalasan sbba.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tertanggal 26 April 2003 yang dilakukan Tergugatyang membubarkan Dewan Direksi (memberhentikanpenggugat sebagai Dewan Direksi) tidak sah danbatal demi hukum ;. Menyatakan pengangkatan Dewan Direksi dan DewanKomisaris pada PI. Horas Insani Abadi dengansusunan kepengurusan sebagaimana dituangkan dalamAkta Berita Acara RUPS No, 2, tol. 27November 2004 oleh Henry Sinaga,SH, Notaris diPematang Siantar yaituDirektur : Dr.

Dharma Situngkir ;Adalah kepengurusan yang sah menurut hukum hinggaberakhir masa jabatannya selama 3 (tiga) tahunatau hingga dibentuk susunan kepengurusan yangbaru berdasarkan RUPS yang sah ; .

PikiranRakyat Bandung;Bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebut:Menetapkan seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaanRUPS dan atau RUPSLB tersebut ditanggung dan dibebankanpembayarannya kepada PT. Pikiran Rakyat Bandung;Menetapkan kewenangan Pemohon yang diwakili PanitiaPenyelenggaraan dan Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebutuntuk menggunakan sarana, perangkat dan karyawan PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan ijin penyelengaraanRUPS dan atau RUPSLB ini dibebankan kepada PT.

Windu Djajadiredja sebagai Anggota;Yang secara bersamasama atau sendiri sendiri apabila yang lainnyaberhalangan mewakili para Pemohon;Membentuk atau menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atauRUPS LB PT. Pikiran Rakyat Bandung;Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPS LB, PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/201611. Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;12. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;13.

Bahwa berdasarkan Pasal 79 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:Halaman 19 dari 25 hal.Put.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara adalah:Menetapkan susunan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta;Cc. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan;Hal. 2 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari */2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill;e.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan berpedoman pada ketentuan:3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;4) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:Hal. 19 dari 67 hal. Put.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilansendiri RUPS, sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b;10)Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;Pasal 80;(3) Dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraanRUPS

Setelan RUPS LB tanggal 14 Maret 2007 tidak pernah lagidiadakan RUPS LB untuk membahas halhal sebagaimana yangdisimpulkan dalam hasil rapat RUPS LB tersebut;b. Berdasarkan bukti yang diajukan, maka permohonan dari Tergugat cukup beralasan, sehingga oleh karena telah memenuhiHal. 21 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011persyaratanan adanya kepentingan yang wajar untukmenyelenggarakan RUPSLB;Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNomor. 03/Pdt/P/RUPS/2007/PN. Jkt.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);Hal. 32 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011b. Mata acara RUPSLB adalah menetapkan susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakarta;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari 1/2 (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili;e.

Isoliani Ginting,SH selaku Notaris untuk menyerahkan datadatamengenai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dibuatkanAkta.

saksi Nyoman Yudi Saputra berpendapatbahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut batal demihukum.

dalam Pasal 78ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)dengan didahului pemanggilan RUPS, serta ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Acaramengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelasdalam panggilan RUPS tidak dilaksanakan oleh Direksi PT.

Garduh KecamatanKarang Tengah Kabupaten Cianjur, namun di dalam Risalah Rapat terterabahwa bahwa RUPS dilaksanakan di Kantor JI. Aria Wiratanudatar Nomor 25Kelurahan Muka Cianjur, artinya RUPS tidak dilaksanakan di tempatkedudukan Perseroan sebagaimana yang termaksud di dalam AnggaranDasar PT.

Sepengetahuan pelapor setelah 30(tiga puluh) hari pelaksanaan RUPStersebut seharusnya hasil RUPS diberitahukan kepada Menteri Hukumdan HAM RI untuk didaftarkan menjadi data Perseroan yang tercatat padaKementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi hasil RUPS tersebutternyata tidak didaftarkan, yang berarti Sdr.

Nomor 1892 K/Pdt/201510.11.12.13.RUPS di tempat kedudukan Perseroan, yaitu:"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamAnggaran Dasar";Bahwa dengan demikian tempat penyelengaraan RUPS pada angka 8diatas tersebut tidak sesuai UUPT sehingga cacat hukum dan tidak sah;Bahwa hasil RUPS tersebut di tuang dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat Perseroan Terbatas PT Panyindangan (d/h N.V.

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PerseroanTanggal 7 Februari 2009 (dibawah tangan) diduga telah dibuat/disusunsebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 tersebut;Didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PerseroanTanggal 7 Februari 2009, terdapat data peserta rapat (pemegang saham)yang tidak benar (palsu), dimana faktanya si pemegang saham dimaksudtidak pernah hadir didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Tanggal

dari alasan sebagaimana dimaksud diatas, adalah jikaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PerseroanTanggal 7 Februari 2009 dibuat/disusun pada saat diselenggarakannyaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, maka namanamapeserta rapat yang tercantum didalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 sesuaidengan namanama peserta rapat yang hadir;.

Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 terdapat nama dan tandatangan IbuAriani Lawu.

Ada fakta bahwa pimpinan RUPS saat itu (Direkturlama) telah lalai melakukan kewajiban dengan tidak menandatanganirisalah/berita acara rapat (RUPS) yang dipimpinnya sendiri, sehinggaakhirnya menimbulkan persoalan hukum seperti dalam perkara a quo.Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasberbunyi sebagai berikut:(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan

Sehingga akhirnya RUPS Luar Biasa tidakjadi diselenggarakan.

RUPS diselenggarakan di Restoran Padzzi JI.CilandakRaya Jakarta Selatan.Bahwa hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB dibuat oleh TURUTTERGUGAT dan dituangkan dalam Akta No. 09 tentang RUPS Luar BiasaPT. Modular Alkesindo tertanggal 22 April 2016. Adapun hasil RUPS LBtersebut yaitu mengganti kedudukan dari PENGGUGAT. PENGGUGATtidak lagi menjadi Direktur Utama Perseroan.

Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahun dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo adalah Cacat hukumkarena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagaiDirektur Utama pada PT.

Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahunan dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo sebagaimana tersebutdiatas adalah Cacat hukum karena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidaklagi menjabat sebagai Direktur Utama pada PT.

) terdiri dari RUPS TahunanHal 103 dari 127 Hal.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untuk hadirdalam RUPS Luar Biasa Termohon = untuk memberikanpertanggungjawaban mengenai:Halaman 1 dari 9 hal. Put.

Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah (dengan surat kuasakhusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS Luar Biasa;. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLuar Biasa terhadap Para Pemegang Saham Termohon melalui surattercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Luar Biasadilaksanakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS LuarBiasa;.

Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untukhadir dalam RUPS LB~ Termohon untuk memberikanHalaman 4 dari 9 hal. Put.

Meminta buktibukti mengenai: Pertanggungjawaban dana milik Termohon di rekening atasnama Mulyadi Supardi; Transaksitransaksi lainnya terkait Termohon;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menunjuk sendiriNotaris untuk RUPS LB;Menunjuk Pemohon Kasasi atau kuasanya yang sah (dengan suratkuasa khusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS LB;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk melakukanpemanggilan RUPS LB terhadap para pemegang saham Termohonmelalui surat tercatat dalam jangka waktu 7

Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPS LB danpemeriksaan Termohon kepada Termohon;4.

Kuorum Kehadiran RUPS Ketiga berdasar Penetapan Ketua PengadilanNegeri;Jika kuorum RUPS Kedua tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS Ketigadengan mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agarditetapkan kuorum kehadiran RUPS Ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Undangundang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :Ayat (2)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dapat dilakukan ataspermintaan 1(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh

P/2018/PN Jmbsaham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatujumlah yang lebih kecil atau Dewan Komisaris;Ayat (5)Direksi wajidb melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (8)RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yangberkaitan dengan alas an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danmata acara rapat lainnya

Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham dilakukan sebelum RUPSdiselenggarakan;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 165/Pat. P/2018/PN Jmb3. Pemanggilan RUPS harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P1 PT.

ataupun RUPS Luar biasa, tetapi dengan memenuhipersyaratan RUPS.

Yahya Putra Perkasa kepada Herry NixonSiregar tanggal O7 Juni 2018 yang menerangkan mengenai SuratPemberitahuan dan Undangan RUPS dengan lampiran Hasil RUPS Tanggal25 Mei 2018;P17 Tentang bukti pengiriman undangan barcode DJBAA10422913418tertanggal 08 Juli 2018 dari Pengirim PT.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d. angka 7 di atas, demimelindungi kepentingan perseroan dan kepentingan Pemohon selakupemegang saham mayoritas, Pemohon telah meminta kepada Direksiuntuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa melalui surat tercatat nomor02/RHSSGA/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, hal: PermintaanPenyelenggaraan RUPS Luar Biasa (BuktiP5 dan P6), yang padapokoknya meminta agar Direksi menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan agenda penggantianHalaman 4

Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)PT Sada Gas Arihta SAGATA berkedudukan di Kab. Dairi sesuaiPenetapan ini, dengan ketentuan:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB);b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumRUPS LB diadakan;c.

pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris.13.Bahwa terhadap RUPS tahunan atau RUPS lainnya yang disenggarakanPerseroan Terbatas sebagai organ perseroan, memiliki beberapakewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undangundang PerseroanTerbatas, Kewenangan tersebut berkaitan dengan :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu dan seterusnya.b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.18.Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang mewajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana Ketentuan Pasal80 ayat (3) huruf b Undangundang Perseroan Terbatas.

Perseroandiselenggarakannya RUPS LB.

Bahwa sejak didirikannya PT KDEpada tanggal 02 Februari 2011 sampaidengan didaftarkannya Gugatan aquo, Para Tergugat tidak pernah11.melakukan penyusunan rencana kerja dan menyampaikan LaporanTahunan kepada RUPS serta penyelenggaraan RUPS Tahunansebagaimana diamatkan UUPT dan Anggaran Dasar.Bahwa menurut hukum Para Tergugatbertugas dan bertanggung jawabuntuk menyusun rencana kerja dan menyampaikan Laporan Tahunankepada RUPS sebagaimana diamanatkan Pasal 63 jo. Pasal 66 jo.

PT KDE RUPS sebagaimana diamanatkandalam Pasal 63 jo.

Sampai gugatan a quo didaftarkan di Kantor Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat, PENGGUGAT BELUM PERNAH BERINISIATIPUNTUK MENYELENGGARAKAN RUPS LUAR BIASA DIMAKSUD.Jangankan berinisiatip untuk meminta diselenggarakan RUPS LuarBiasa, DIUNDANG UNTUK HADIR DI DALAM RUPS LUAR BIASAYANG PERNAH DISELENGGARAKANPUN PENGGUGAT JUGATIDAK BERKENAN UNTUK MENGHADIRINYA, dan justru mengajukangugatan di pengadilan (Bukti T7)6.

RUPS tidak terselenggara karena Penggugat pernah diundang untukmelakukan RUPSLB tidak berkenan hadir; (Bukti T7)c.

Foto copy Surat Undangan RUPS No.169/XI/KDE/2015, tanggal 17November 2015 tanggal 17 November 2015 kepada BEATRICE ELsebagai Direktur PT. Kaisheng Energy, diberi tanda T.1, TT.I, TT.3, TT.41;2. Foto copy Surat Undangan RUPS No. Surat Undangan RUPS No.170/X!l/KDE/2015, tanggal 17 November 2015 tanggal 17 November 2015 kepadaBEATRICE EL sebagai Direktur PT. Kaisheng Dinamika Energy, diberitanda T.I, TT.I,TT.3, TT.41.1;3.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggarandasar, dan/atau ;b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

I/PEMOHONASAL untuk seluruhnya;Permohonan a quo RUPS luar biasa PT.

Dewan komisaris ;Dewan komisari atau Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS/RUPSLBbersarkan permintaan dengan membuat surat tercatat disertai alasanalasan untuk pengadaan RUPS/RUPSLB oleh Dewan Komisaris kepadaDireksi ;Prosedur untuk melakukan RUPS/RUPSLB adalah :1. Permintaan RUPS/RUPSLB diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya ;2. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Dewa Komisaris ;3.

Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 ( lima belas ) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;Bahwa, dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS makapermintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada DewanKomisaris atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;Bahwa, dalam hal Direksi maupun Komisaris tidak melakukanpemanggilan maka pemegang saham dapat menyelenggarakan sendiriRUPSLB dalam jangka waktu yang ditentukan

Adanya kepentingan yang wajar;Menimbang, bahwa menurut pasal 78 Undangundang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS lainnya.

MENETAPKAN :

1. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT. CIPTOWENING PANCORAN MAS, yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2020 (yang akan ditetapkan kemudian), dengan agenda mengaktifkan kembali Perseroan, Jabatan Direktur dan Komisaris Utama Perseroan Lowong karena meninggalnya Tn. MANIBUR SIANTURI dan Tn.

Menetapkan PEMOHON sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. CIPTOWENINGPANCORAN MAS ;Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa yang dipimpin oleh Direksi PT.

tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar;(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti surat yang diajukanoleh Pemohon, Hakim memandang bahwa dalil Pemohon pada angka

undangan atau panggilan RUPS dalambukti P8,P9,P10 dan P11 telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS.

ARIS SIANTURItidak pernah menghadiri undangan RUPS yang pertama maupun yangkedua.

Menetapkan PEMOHON sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. CIPTOWENINGPANCORAN MAS ;4. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa yang dipimpin oleh Direksi PT.

Menyatakan bahwa RUPS-LB PT. Duta Tambang Gunung Perkasa yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 yang dipimpin Ketua Rapat Tergugat adalah Tidak Sah;3. Menghukum Tergugat untuk melakukan RUPS-LB kembali dengan dihadiri oleh THOMAS, CITRA HARTANTO, PT. PETRO INDAH INDONESIA atau Kuasanya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA telah berdasarkan Pasal 78 UU PT yangmenerangkan; (1)RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir; (3) Dalam RUPS tahunan,harus diajukan semua dokumen dan laporan tahunan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2); (4) RUPS lainnya dapatHalaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Kdidiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan

;"5) Bahwa selanjutnya, terkait prosedur pelaksanaan RUPS, Pasal 79 UU PTUU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham dengan hak

Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

dan permohonanpenetapan kuorum RUPS;17) Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memerjksadan mengadili perkara aquo bahwa gugatan Penggugat yangmempersoalkan RUPS PT.

kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Bahwa berdasarkan bunyi amar putusan Penetapan 54/Pdt.P/2014/ PN.Jkt.Seltanggal 07 Agustus 2014 dalam pokok perkara pada garis datar kedua adalah sebagaiberikut: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT AMATRA CITRA INDONESIA;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yangmasingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS Iltanggal 20 Oktober 2014;4.

Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KeIl Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT. AMATRA CITRA INDONESIA kepadaPEMOHON, namun ditolak oleh PEMOHON dengan alasan Laporan Keuangantersebut belum pernah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ketentuan yang termaktub didalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan :(1).

makna dari pasal 138 UU PT tersebut kurang lebihnya adalah bahwakewenangan laporan bisa ditunjuk oleh Direksi untuk menunjuk akuntan publickemudian kalau penolakan terhadap RUPS didalam RUPS disebut tidak bisa dilakukanoleh Komisaris sendiri dalam artian tidak melalui RUPS ;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyerahkan kesimpulannya padatanggal 29 Januari 2015, sedangkan Termohon menyusul mengajukan kesimpulannyapada tanggal 9 Februari 2015;Hal 25 dari45 hal, Penetapan No.459/Pdt.P/2014/PN.Jkt.

) PT.Amatra Citra Indonesia;eKemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS II tanggal 20Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut, knususnya pada RUPS Kell Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT.

yang diatur pada Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT, maka halhal yang mengenai penunjukkan ahli danlaporanepertanggungjawaban harus diputuskan dalam RUPS, berikut bunyi dari Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT tersebut: Ayat (3):"RUPS dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semuapemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat".

tanggal 20 Februari 2017 telah disetujuiuntuk menunda pertanggung jawaban laporan keuangan tahun 2011sampai dengan 2016 hingga diadakan RUPS pada tanggal 8 Maret 2017,akan tetapi RUPS tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh saksiKonstantin Kukushkin sebagai Direktur Utama, karenanya tidak pernahadanya RUPS yang memutuskan agar dilakukan general auditsebagaimana Pasal 75 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007; Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penasihat Hukumberpendapat bahwa

Setelah RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 belum diadakan RUPSlagi;Bahwa terdakwa sudah tidak bertugas setelah RUPS tanggal 20 Pebruari2017 dan seharusnya memberikan laporan pertanggungjawaban;Bahwa Pendapatan PT.

februari 2017 dan mengetahuibahwa laporan pertanggungjawaban harus disampaikan melalui RUPSberikutnya;Bahwa yang berwenang untuk mengadakan RUPS maret 2017 adalahdirektur utama dan RUPS tersebut belum dilaksanakan,;Bahwa RUPS maret 2017 belum dilaksanakan karena saksi masihmenunggu laporan dari terdakwa;Bahwa laporan pertanggungjawaban dari direktur kepada direktur utamaharus disampaikan melalui RUPS;Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN DpsBahwa sebelum RUPS bulan februari 2017 tidak

oleh Direktur yang berkewajiban membuatlaporan/pertanggungjawaban, maka tindakan lebih lanjut berkaitanlaporan/ pertanggungjawaban dikembalikan kepada RUPS, sehinggaHalaman 38 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dpsketika RUPS berikutnya dilaksanakan maka hasil RUPS berikutnya terkaitdengan tidak dilakukan atau tidak dibuat laporan/pertanggungjawaban,dapat dilakukan tindakan atau kesepakatan lebih lanjut yang diputuskandalam RUPS berikutnya;Bahwa dalam RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 yang dituangkan

SELANCAR PROPERTY SERVICES berdiri rupspertama yang diadakan adalah rups pada bulan februari 2017;Bahwa Rups tersebut dihadiri oleh DMITRY MASLENNIKOV,KUNSTANTIN KUKUSHKIN dan saya sendiri, KUNSTANTIN KUKUSHKINpada saat itu hadir mewakili GRIGORII BRODSKII.

Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan didalam akta pernyataan keputusan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari P.T. Asmoro Jati Subur ;3.

.(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Penjelasan Pasal 78:Ayat (1):Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4): Cukup Jelas.Pasal 79:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

(baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78) tanpa melalui permintaan tertuliskepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

;(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.Penjelasan Pasal 78:Ayat (1):Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) : Cukup Jelas.Pasal 79:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan RUPS kedua harusdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidakmencapai kuorum;(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Halaman 48 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT SMG14.15

pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 hari terhitung mulai tanggal permintaanpenyelenggaraa RUPS diterima ;2.