Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1583/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT MISYS INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEMS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana diketahuidengan sistem self assessment, SPT yang dilaporkan olehWajib Pajak harus dianggap benar sampai kemudiandibuktikan salah oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 13 ayat (4)UndangUndang KUP yang menyatakan bahwa Besarnyapajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajakdalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakanapabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimanadimaksud
Putus : 04-12-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 212/Pid.B/2012/PN.PWK
Tanggal 4 Desember 2012 — BENNY SETIAWAN
876191
  • Indonesia, orang pribadiyang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluhtiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yangtidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yangdapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidakdari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usahatetap di Indonesia.e Bahwa benar sistem pemungutan pajak yang berlaku diIndonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampaisaat ini adalah sistem Self
    Dalamkaitannya dengan sistem Self Assessment, sesuai denganPasal 3 ayat (1) dan ayat (2), bahwa setiap Wajib Pajakwajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakanhuruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, danPutusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 53 dari 116menadatangani serta menyampaikannya ke kantorDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pajak
Register : 13-08-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 30 Desember 2014 — Drs. ERRY ASYARI Bin ASMY MAKKA
9812
  • menajemensecara optimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkankantor cabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.Memastikan pelaksanaan Self
    secaraoptimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantor cabangdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsisecara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:a Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.b Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.c Memastikan pelaksanaan Self
    secaraoptimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantor cabangdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan danberfungsi secara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.Memastikan pelaksanaan Self
Register : 06-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 22-09-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 235-K/PM.III-19/AD/XI/2020
Tanggal 15 Desember 2020 — Oditur:
Zulkarnain, SH.
Terdakwa:
Zulfadli
5325
  • Yahya dalam bukunyamenyatakan Terdakwa berhak untuk memberikanketerangan yang dianggap paling menguntungkanbaginya yang biasa disebut Self Incrimination.b) Bahwa dipersidangan terungkap fakta Saksi2dan Saksi3 telah mengakui memakai SabusabuNarkotika golongan bersama dengan Terdakwaselama kurang lebin 20 (dua puluh) menit dari jam20.45 Wit s/d 21.20 Wit dan dari Berkas Berita Acarapemeriksaan Saksi2 dan Saksi3 telah disumpahsebelum memberikan keterangan dipenyidik POM.Dari 2 (dua) hal tersebut diatas
Register : 03-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — PT. AMERO MITRA FILM vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
106171 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa argumentasisebagaimana telah disebutkan di atas dapatdirangkum dalam bagan berikut ini: Bagan 6Pasal 11 GATT 1994 tentang Persyaratan Pengajuan Banding: Self Assessment Official: Pungutan Pungutan: (Customs (Customs: Duties) :: > Penetapan ++!
Putus : 05-06-2009 — Upload : 15-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1719 K/PDT/2005
Tanggal 5 Juni 2009 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Cabang Cirebon, DK VS H. IING SODIKIN, Direktur PT. IRAGA SHAKTI SEJAHTERA dan Direktur CV. IRAGA SHAKTI
4321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • milyar rupiah).Bahwa Majelis Hakim a quo sama sekali tidak mempertimbangkan akibatdari segala perbuatan dan tindakan serta perilaku dari Termohon Kasasiterhadap Negara dhi Pemohon Kasasi dengan segala pelecehannyadalam bentuk ingkar janji, dan apakah seseorang yang dalamperbuatannya telah menunjukkan ingkar janji terhadap janji dancomitmentnya dan sama sekali tidak memiliki itikad tidak baik untukmenyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Negara bukankah perbuatanitu. merupakan pembunuhan karakter (self
Register : 29-08-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 386/Pdt.G/2014/PN.Bks.
Tanggal 11 Maret 2015 — URSULA RINI DEWANTI sebagai Penggugat Melawan NOVANTO EDI SAKTI sebagai Tergugat
239309
  • berkalikali(5 kali) mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang sama (lakilaki),maka anak perempuan tersebut apalagi anak bungsu pasti akanmendapatkan perlakuan yang overprotection dan sangat dimanja,apalagi anak tersebut mempunyai kelainan bawaan, sehingga tidakseorangpun akan dibiarkan menyakitinya.Sehingga dalam perkembangan jiwa sang anak bungsu perempuan ituakan menjadi terhambat, anak akan hanya merasa nyaman di dalamlingkungan keluarganya saja dan berkepribadian antisosial, tidakmempunyai self
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2121/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — PT. TUJUAN UTAMA (diwakili oleh DICSON LIUSDYANTO)
554221
  • Pada saatmenyerahkan dokumen pada prinsipnya dokumen tersebut harusbenar, declare.Bahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa iniharus men declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwabenar apa yang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai denganbarang yang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidakbenar maka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksiyaitu sanksi administrative
Register : 06-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL
Tanggal 14 April 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Dalam hal ini diwakili kuasanya : Dr.Dodi.S.Abdulkadir. Bsc,SE,SH.MH, Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Asep B Hermanto,SH.MH, Muhammad Ridwaan SH, Andreas Dony Kurniawan.SH, Merry.Ch Manurung,SH,MH Samuel Goklas,SH, Sri Hadimas Widajanto.SH.MH, Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM , M.Taufan Eprom, SH,MH Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam MR & Partner Law Office berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEMOHON ; M e l a w a n KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK”), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-16/01-55/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 diwakili/dikuasakan kepada Chatarina Muliana Girsang. SH.SE.MH, Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H. dan Andi Suharlis, S.H., M.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------- ”TERMOHON”;
259501
  • DalamOpening disebutkan pada tanggal 30 November 2004, Syakirmengirim email kepada Direktur B Innospec yang menyebutkan:"we have informally mention to Mr SRS Suroso about the forthcoming shipment totally 450MT and the pi ice at US$ 11,00/KTT.SRS seems agree and he mention to us that he wants the fee %500/mt for him self.
    SRS to becovered by the generous offer made by Executive D to WillySebastian in our meeting of 11 October. hope...it will helpneconsiderably in our attempts to secure a further order this yea".Bahwa dalam Opening disebutkan pada tanggal 8 Februari 2005,Syakir mengirimkan email kepada Direktur B dari Innospec yangmeminta Innospec untuk membayar bagian PEMOHON sebesar US$300.000 yang menyebutkan:"About money... saw my self Willy has opened an account for Mr.SRS and this morning he called Willy to request
Register : 11-04-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 176/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 20 Nopember 2012 — ELEANOR RAYMENT >< PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKACs
28893
  • Jadi, 29 pemegang saham masingmasinghanya boleh memiliki satu saham ; Bahwa betul BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta sebagai lembaga bursabertindak sebagai Self Regulatory Organization (SRO) seperti Bursa EfekIndonesia di Pasar Modal; Bahwa PT. Jalatama Artha Berjangka itu Perusahaan Pialang Berjangka,kalau BBJ itu Bursanya. Jadi bursa itu kan SRO, dia memiliki anggotabursa dimana anggota bursa itu adalah Pedagang Berjangka danPerusahaan Pialang Berjangka.
Register : 01-04-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 63/PID.SUS.A/2014/PN.TBH
Tanggal 5 Mei 2014 — PIDANA - MICHAEL JONSON PURBA Als MIKA Bin JONAMAN PURBA
24222
  • Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalildalilyang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bahwadalam ilmu pengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorangterdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan / merugikan dirinya dimuka persidangan, maka hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut adalah hal yang wajardilakukan oleh terdakwa sehingga pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan ;Menimbang
Register : 12-03-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 187/Pid.B/2019/PN Smg
Tanggal 3 Juli 2019 — SURYA SOEDHARMA Bin LIE TJEK JAUW
22760
  • ldentitasPerusahaan, Nomor Invoice, tanggal, Judul Invoice, tanda tangan Supplier,Cap Perusahaan.Bahwa fungsi invoice adalah Sebagai dasar penghitungan bea masukInvoice diterbitkan sesuai kesepakatanInvoice bisa berubah sesuai kesepakatan terhadap keadaan tertentu sepertiadanya salah barang, salah kualitas barang, kuantitas barang.Nilai pabean sesuai harga transaksi yang sebenarnya atau seharusnyadibayar.Bahwa kualitas barang di invoice tidak bisa dirubahBahwa perhitungan bea masuk menggunakan prinsip Self
    Sistempembayaran Bea masuk impor adalah Self Assesment yaitu importermengisi sendiri dan membayar sendiri sesuai dengan system elektronikpelayanan pabean. Bahwabesarnya pungutan pabean tergantung pada besarnya transaksi danditaginkan dalam bentuk Billing yang harus dibayar oleh importer sebelumdilakukan pengeluaran barang dari pelabuhan.
    melakukan pembayaran lunas, dan oleh karenanya menjadikan tidak adakesalahan lagi pada diri Terdakw,untuk itu Demi hukum terdakwa harusdibebaskan.Menimbang, terhadap persoalan tersebut Majelis dipertimbangkan sebagaiberikut:Halaman 144 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Smg Bahwa pada prinsipnya ketentuan kepabeanan telah memberi berbagaifasilitas dan kKemudahan bagi pengguna jasa kepabeanan (termasuk importir)diantaranya memberi kemudahan bagi importir untuk menghitung sendiri nilaipungut Pabean (self
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
25481 Berkekuatan Hukum Tetap
  • azas kekhususan yang logis (logische specialiteit) ini sejalan denganprinsip lex specialis systematic derogat legi generali (azas kekhususan yangsistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifat knusus adalah berlakuapabila pembentuk undangundang memang bermaksud memberlakukanketentuan pidana sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus;Halaman 74 dari 111 halaman Putusan Nomor 1190/B/PK/PJK/2015Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perpajakan dengan self
    keterangan lain yang bersumber dari PutusanKasasi Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa sanksi administrasi sebagai sub sistem dari sanksi pidana,diterbitkan Terbanding berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yangtelah berkekuatan hukum tetap dan final bahwa Putusan Kasasi MahkamahAgung dalam hukum pembuktian disebut dengan probatio plena, sehinggadiberlakukan sebagai suatu dasar hukum yang kuat dan tak terbantahkandan harus dilaksanakan isinya;Bahwa sesuai dengan asas self
Register : 29-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Smn
Tanggal 6 Juni 2016 — Pidana ACHMAJI SIGIT PRASETYO Bin SUMPENO
232153
  • Putusan No.150/Pid.B/2016/PN SmnSesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT)adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaorkanpenghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ataubukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Dalam kaitannya dengan Self Assessment dijelaskan bahwa SPTadalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaankewajiban pajaknya.
    Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPTadalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan oleh WajibPajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dimana tempat Wajib Pajakterdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip Self AssessmentSelf Assessment itu. sendiri dimaksudkan bahwa hak untukmendaftarkan diri, melaporkan usaha, menghitung,memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajibanperpajakan sepenuhnya diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkanUndangUndang.Undangundang Nomor 8 tahun 1983 tentang
    Dalamkaitannya dengan sistem self assessment dijelaskan SPT adalahsarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajibanpajaknya.
    Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semuainformasi yang secara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepadaDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan berdasarkan prinsip self assessment.Undangundang Nomor 8 Jahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009merupakan salah satu dasar hukumpajak tidak langsung yang berlakudi Indonesia.
Register : 23-10-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 6 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SUBANDI, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL FAUZIE Bin AMINUDDIN
25025
  • Mayjend SutoyoNo. 38 ART. 27, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda;Bahwa berdasarkan asas self Assesment semua yang dilaporkan wajib pajakdianggap lengkap memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat pemberitahuan sampai diketahui data yang berbeda dengan yang telah dilaporkan;Bahwa berdasarkan asas tersebut semua SPT Masa PPN Januari 2012 sampai Deseber 2015 atas nama CV BIS dianggap benar;Halaman 24 dari 60 Putusan No. 841/Pid.Sus
Register : 07-10-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN RAHA Nomor 169/Pid.B/LH/2021/PN Rah
Tanggal 10 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.Tajuddin, S.H. MH
2.Yusnaeni, S.H.
3.Agus R. Senjaya, S.H.,M.H
4.IPUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H
5.Sitti Darniati, S.H.
Terdakwa:
SUMARNI Binti LA SIHANA
11862
  • tumbuh dilahan masyarakat;Bahwa jenis kayu tersebut bisa diolah oleh masyarakat;Bahwa sudah ada penetapan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara;Bahwa yang tetapkan yaitu Menteri Kehutanan;Bahwa Ahli bekerja di kantor Kehutanan, sejak tahun 2017 Ahli bertugas dikantor Kehutanan Prop.Sultra;Bahwa sebagai ahli sejak kapan ada perkara ini;Bahwa ada perbedaan dalam pengelolaan hasil hutan dengan hasil darilahan masyarakat, kalau dari lahan masyarakat dokumenya adalah dibuatoleh masyarakat itu sendiri (Self
Register : 21-12-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
BENY SISWANTO, SH., MH
Terdakwa:
HAMDAN Als HAMDAN IS Bin ISMAIL
20755
  • ulir12m 17 93.500.00 1.589.500.00Besi 06 mm polos 12 11 25.000 275.000mKawat ikat 14 18.000 72.000Paku 3 12.000 360.000Papan Lispalank 4 145.000 580.000Pintu Panel 1 700000 700.000Jendela Panel 2 daun 1 1.100.000 1.100.00060 x 120Jendela Panel 1 daun 1 500.000 500.00060 x 60Batako 360 2.100 756.000Bata Angin Angin 18 5.000 90.000Spandek 0.33 mm 4 165.000 660.00Main Truss C7575 7 90.000 630.000Roof Bottom/Reng R 12 52.000 624.000330.45Self drining screw dia 343 375.00 1.28.6246X20 mm (trus screw)Self
    12 m 11 25.000 275.000Kawat ikat 14 18.000 72.000Paku 3 12.000 360.000Papan Lispalank 4 145.000 580.000Pintu Panel 1 700000 700.000Jendela Panel 2 daun 60 x 120 1 600000 600.000Jendela Panel 1 daun 60 x 60 1 300.000 300.000Batako 360 2.100 756.000Bata Angin Angin 18 5.000 90.000Spandek 0.33 mm 4 165.000 660.00 Halaman 52 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2017/PN Tpg Main Truss C7575 7 90.000 630.000Roof Bottom/Reng R 330.45 12 52.000 624.000Self drining screw dia 6X20 mm 343 375.00 1.28.624(trus screw)Self
Register : 29-03-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Smn
Tanggal 22 Juni 2016 — Pidana HUGO SAMBUDI Als. HUGO SAMBUDI
20054
  • pembayaran pajak, dan tatacara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata carapengangsuran dan penundaan pembayaran pajak; Sesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsurat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaorkan penghitungandan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan.halaman 65 dari 119 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.SmnDalam kaitannya dengan Self
    TANDO JAYA, NPWP: 02.543.824.3542.000 telah dipungut PPN 10% daripara penjual;berdasarkan mekanisme sistem self assesmentsebagaimana diatur dalam UU PPN, CV.
Register : 17-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 18/PDT.G/2014/PN.CN
Tanggal 24 September 2014 — Perdata: Pengugat: - TN. KRISTANTO - NY. LUSIANA Tergugat: - PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Pusat Jakarta Cq, PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Cirebon
977
  • Tempo Fasilitas Kridit : Tanggal 25 April 2020Jangka Waktu Penarikan : Terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini danberakhir selambatlambatnya tanggal 25. 04. 2020Syarat Penarikan : Tersedia surat kesepakatan jual / beli meliputi harga trasaksidan terms pembayaran.Bank Financing CIMB Niaga 75 % (tujuh puluh lima persen dari harga transaksi /market value CIMB Niaga sebesar plafond Rp 4.100.000.000, (empat milyarseratus juta rupiah ) (berlaku terkecil) ; Dana di rekening CIMB Niaga atas porsi self
Register : 24-12-2008 — Putus : 28-01-2010 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1658/Pdt.G/2008/PN. JKT.Sel.
Tanggal 28 Januari 2010 — PT. INTAN PRIMATANI. Lawan 1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK, QQ. PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO). 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA QQ. KANTOR WILAYAH VII QQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA LELANG JAKARTA I, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA QQ. KANTOR WILAYAH VI SURABAYA QQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA LELANG SURABAYA II,
11869
  • Selain itu akibat rendahnya agrumus (sisa ampastebu) yang seharusnya mencukupi untuk digunakan sebagai bahan bakarboiler dan menggerakkan turbin pembangkit listrik (self sufficient),menimbulkan biaya produksi menjadi tinggi mengingat pabrik terpaksamenggunakan bahan bakar batu bara dan solar;Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa perhitunganproduksi pabrik yang dibuat oleh Penggugat Konpensi tersebut sangatlah tidakmasuk diakal dan sangat mengadaada ;Demikian juga dengan dalil
    Selain itu akibat rendahnya agrumus (sisa ampas tebu)yang seharusnya mencukupi untuk digunakan sebagai bahan bakar boiler danmenggerakkan turbin pembangkit listrik (self sufficient), menimbulkan biayaproduksi menjadi tinggi mengingat pabrik terpaksa menggunakan bahan bakarbatu bara dan solar;Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa perhitunganproduksi pabrik yang dibuat oleh Penggugat Konpensi tersebut sangatlah tidakmasuk diakal dan sangat mengadaada ;Demikian juga dengan dalil