Ditemukan 2370 data
108 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
SuratEdaran bukan merupakan peraturan perundangan murni, karenatidak memuat kaidah hukum keharusan, melainkan merupakanbentuk legislasi semu (pseudo wetgeving).Pada dasarnya, sebuah Surat Edaran yang bersumber darikekuasaan eksekutif dapat berstandar ganda, yaitu selain sebagaiproduk legislasi semu juga dapat berfungsi sebagai sebuahkeputusan yang mengikat secara konkrit dan individual(beschikking).
1.JAYA S,SH
2.BERLIAN D.NAINGGOLAN, SH.,MH
3.AGUS JULIANTO PURNOMO.,SH
4.EKA MAINA LISTUTI, SH.
5.OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H.
Terdakwa:
SOEDARSONO, S.H. alias SALMAN alias ABAH HANIF alias NU'MAN Bin Alm. KASMO
118 — 45
;
- 1 (satu) majalah An-Najah berjudul Partai Allah Vs Partai Setan;
- 1 (satu) majalah An-Najah berjudul Nasionalis Vs Islamis;
- 1 (satu) majalah An-Najah berjudul Mereka Yang Dijanjikan;
- 1 (satu) majalah An-Najah berjudul Menggugat Nasionalisme Semu;
- 1 (satu) majalah Sabili berjudul Kader Partai Islam Ditetor;
- 1 (satu) majalah Usrotuna berjudul Perubahan Strategi Antara Tuntutan Dan Tuntunan;
- 1 (satu) majalah Usrotuna berjudul Membangun
30 — 7
Penggugat menyadari sangatsulit untuk mencapai rumah tangga yang bahagia karena Penggugatmerasa tidak nyaman lagi berdekatan dengan Tergugat malah yangPenggugat rasakan saat ini adalah kebencian jika mengingat kelakuanTergugat yang sangat menyakitkan begitu pula dengan perbuatan ibuTergugat, saudara Tergugat yang tidak pernah baik pada Penggugat danadapun keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga denganPenggugat sebenarnya hanyalah keinginan semu saja karena pada intinyaTergugat hanya
23 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 841/B/PK/PJK/2015tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan;Pemohon Peninjauan Kembali (semu/a Terbanding) keberatan atastidak dipertahankannya;. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Rp 30.113.640,00;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalamputusan a quo.
1.HJ. SITI FATIMAH
2.WALIM, SH.,MH
Tergugat:
1.ZURYATIE BINTI AMBODALLEK
2.RAMADHAN BIN AMBODALLEK
3.ABIDIN BIN AMBODALLEK
4.JAMALIA BINTI AMBODALLEK
5.DAHLIA BINTI AMBODALLEK
Turut Tergugat:
1.JUNI JUSTINI
2.DWI ASIH
3.NORI DJUFRI
4.ANITA DJUFRI
5.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG
135 — 53
sebagai berikut :Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris , dimana seseorang memberikuasa kepada orang lain, untuk menjual rumah sengketa kepada pihak ketigamaupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayatterjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari Surat pengakuanhutang,dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasipada waktunya, dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, makaperjanjian demikian sebenarnya merupakan perjanjian semu
38 — 10
mempertimbangkan bukti surat Sertifikat Hak Milik Nomor :2203/Desa Kilensari atas nama JOHANMARTENS SOEWARNO (Vide P1/T.II1)dan Akta Jual Beli Nomor : 948/PAN/JB/2003 tertanggal 04 Agustus 2003, yangdibuat di hadapan SOEJADI BAGUS KISWARA, Pejabat Pembuat Akta Tanah diSitubondo (Vide P2/T.II2) yang telah diajukan pada perkara Nomor:23/Pdt.G/2005/PN.STB yang mana terhadap bukti surat tersebut telahdikesampingkan pula oleh Majelis Hakim karena peralinan hak atas obyek sengketaadalah peralihan hak semu
78 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akibatnya,sebagaimana dapat dipastikan, proses hukum menyasar kepada pelaku semu yangsengaja dihidangkan sebagai menu untuk mengelabuhi dan menyesatkan pengadilandari pelaku yang sebenarnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi Terdakwa tersebut MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:e Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatanTerdakwa selaku Kepala Desa melakukan pemungutan uang dari masyarakatdan tanpa ada pertanggung jawaban dalam rapat bersama BPD merupakantindak
213 — 152
Jono Gunadi, diberi tanda bukti P6 ;Akta Jual Beli No. 75/2007, tanggal 8 Oktober 2007, diberi tanda P7;Surat Pernyataan dari Semu (lou Penggugat), teranggal 7 Pebruari 2007, diberi tandaP8;9.
132 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian produk derivatif ini menciptakanpermintaan yang semu akan mata uang dolar Amerika. Permintaansemu ini sangat potensial untuk dapat dimanipulasi sehingga padagilirannya membahayakan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika. Apabila dirunut lebih lanjut, ketidakstabilan ini akan membawadampak negatif yang beragam bagi berbagai pihak di Indonesia. Bukanhanya stabilitas transaksi kKeuangan akan terganggu, tetapi jugaproduksi sektor real akan secara langsung terpengaruh.
190 — 43
Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terkait akta jual beli yangmenjadi syarat pengurusan peralihan hak/balik nama merupakanSuatu. perjanjian semu/purapura (proforma/schijn handeling)sebagaimana diketahui bahwa suatu perjanjian purapura dapat terjadikarena 2 hal :1).
KHAIRIAH NASUTION
Tergugat:
1.Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk
2.Kepala Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk Sumatera Utara
128 — 64
Direksi sebagaiorgan yang memiliki otoritas yang sentral dalam operasional suatu perusahaan.Selain itu, PT sendiri merupakan suatu badan hukum yang merupakan subjekhukum yang bersifat semu (recht persoon) karena tidak memiliki fisik layaknyamanusia, namun dapat mengemban hak dan kewajibannya sendiri layaknyamanusia. Untuk itu, sebagai subyek hukum PT dapat dibawa ke pengadilan atassuatu gugatan dan atau tuntutan.
62 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2418 K/Pdt/2014(Mancoa Umage), sedangkan kepada anak lakilakinya (MatakusaUmage) tidak diberikan warisan;Dalil tanah objek sengketa adalah berasal dari tanah warisanturun temurun hanyalah kisah tanpa bukti (kisah quasi/semu)yang didalilkan oleh Termohon Kasasi semula TerbandingI/Tergugat (namun di percaya oleh Judex Facti dengan istilahPara Tergugat dinilai telah berhasil membuktikan sangkalannyasebagaimana pertimbangan di atas hal.76 putusan PengadilanNegeri Labuha Nomor 08/Padt.G/201 2/PN.Lbh
61 — 35
Majelis akanmempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa pada pecairandana insentif PBB tahun 2006/2007 di Kabupaten Ende telahmelanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkanfaktafakta hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU ANASTASIA, SE, saksi HENDRIKA MENO LAY,Halaman 195 dari 314 Putusan Nomor 75/Pid.SusTPK/2015/PN KpgSH, dan saksi ELE MAHMUD, BA dan bahwa pada tahun 2004 dantahun 2005 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telahmelampaui
puluh ribu rupiah) sebagaimana yangtercantum dalam barang bukti nomor 11 ;Menimbang bahwa benar mekanisme pencairan dana untukInsentif PBB semestinya dilakukan dengan cara Pemegang Kas(Bendahara) pada Dispenda Kabupaten Ende (saksi YOSEPHINABUNGA MBELO, AM.d) mengajukan usulan pencairan dana kepadaKasubag Keuangan Dispenda Ende (saksi HENDRIKA MENO LAY, SH),selanjutnya Kasubag Keuangan Disepnda Ende membuat SuratPermintaan Pembayaran kepada Bupati Endemelalui Kasubag Keuangan Setda Ende (Saksi SEMU
Kabag Keuangan yaitu Nomor : 004.01.05.0031012 di BankBPD (sekarang Bank NTT) atas nama Bupati Ende (KabagKeuangan), dan dalam menerbitkan SPM tersebut di dahului dengandiajukannya Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan olehBendahara Satker dalam hal ini Pemegang Kas (Bendahara)Dispenda Ende kepada Kasubag Keuangan Dispenda Ende (saksiHENDRIKA MENO LAY, SH), selanjutnya Kasubag Keuangan DisepndaEnde membuat Surat Permintaan Pembayaran kepada Bupati Endemelalui Kasubag Keuangan Setda Ende (Saksi SEMU
ANASTASIA ,SE) untuk diferifikasi setelah Surat Permintaan Pembayaran di parafoleh Kasubag Keuangan Setda Ende lalu baru diterbitkan SuratPerintah Membayar (SPM/SPMU) yang ditandatangani oleh Terdakwaselaku Kabag Keuangan Setda Ende ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU ANASTASIA, SE, saksi HENDRIKA MENO LAY,SH, dan saksi ELE MAHMUD, BA dan bahwa pada tahun 2004 dantahun 2005 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telahmelampaui target penerimaan pajak bumi dan
puluh ribu rupiah)sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti nomor 11 ;Menimbang bahwa benar mekanisme pencairan dana untukInsentif PBB semestinya dilakukan dengan cara Pemegang Kas(Bendahara) pada Dispenda Kabupaten Ende (saksi YOSEPHINABUNGA MBELO, AM.d) mengajukan usulan pencairan dana kepadaKasubag Keuangan Dispenda Ende (saksi HENDRIKA MENO LAY, SH),selanjutnya Kasubag Keuangan Disepnda Ende membuat SuratPermintaan Pembayaran kepada Bupati Ende melalui KasubagKeuangan Setda Ende (Saksi SEMU
25 — 2
yang berbunyi :MUXpU Dn, ewni BPJY PAhpU A%Artinya:Mencegah kerusakan harus~ didahulukan daripada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan, sekalipunnafkah Iddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraiannamun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrartalak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlah pepesan kosong, tetapibisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusanpengadilan sebagai putusan semu
53 — 33
Bahwa Tergugat sangat sedih dan memilukan, karena ketika istri Tergugat almahumah SitiNurhasanah meninggal dumia, Penggugat tidak hadir kerumah duka,bahkan sampai gugatan ini diajukan tidak pernah bertemu untuk membahaspermasalahan gugatan a quo;Bahwa Penggugat pada hal.4 (empat) dan hal. 5 (lima) pada point ke 14(empat belas) telah membuat asumsi dan anganangan semu yangtidakHalaman 14 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pat/2018/PT MDN14.benar berdasar hukum, dalam uraian gugatan mengatakan: laporan
201 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas, tidaktercapai, diadakan pemanggilan kedua :Bahwa karena :Pertama : Karena kepemilikan saham Tergugat belum jelas (masih semu)karena belum dilakukan audit dan walaupun audit yang belum dilaksanakanterbukti Tergugat mempunyai setengah saham (50%), Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan di Hotel HorisonBekasi tetap cacat hukum dan atau tidak sah karena tidak dihadiri olehpemegang saham yang mewakili lebih dari % (satu per dua
55 — 48
pada diri Penggugat sudahtidak ada rasa cinta dan kasih sayang serta hormat kepada Tergugat, padahalhal tersebut merupakan sendi terwujudnya rumah tangga yang sakinah,mawaddah warahmah ;Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat menyatakan masihtetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat,namun karena keinginan tersebut hanya dari salah satu pihak saja, makaapabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan,Tergugat hanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu
Terbanding/Tergugat I : DEWI KARTIKA
Terbanding/Tergugat II : MUHAMMAD ALIDRUS
Terbanding/Tergugat III : ADJIE SOEBANDI DARMAKESUMA, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT BANK HIMPUNAN SAUDARA
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Balai Lelang
Terbanding/Turut Tergugat IV : MULYANTO, ST
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
57 — 27
Bdg, sebagai berikut:bahwa berdasarkan alasanalasan seperti terurai pada huruf a s/d d diatasmembuktikan bahwa jual beli bidang tanah dan bangunan rumah yangobyeknya seperti terurai pada butir 2 diatas, antara PEMBANTAH selakuPenjual dan TERBANTAH Ill selaku Pembeli. hanyalan proforma sajasekedar memenuhi syarat format pengajuan kredit atau sebagai jual foe//semu sebab itu tidak memenuhi prinsip hukum jual beli benda tetap yaitucommun contan dan conkreetBahwa kemudian pada bagian huruf g masih pada
197 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyusun pedoman dan tata carapenanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigiSehingga, mekanisme persidangan disiplin yang dilaksanakan olehHalaman 32 dari 46 Putusan Nomor 259 K/TUN/2015Tergugat Il adalah mekanisme yang sah berdasarkan atas undangundang ;Bahwa, mekanisme persidangan yang dilakukan Tergugat Ilkewenangannya adalah berdasarkan UndangUndang, sehinggamekanisme persidangannya dikategorikan sebagai administratieveberoep, Quasi Rechtspraak atau Peradilan Administrasi Semu
108 — 82
dikukuhkan tindakan Badan Publik yang menolak permohonaninformasi dari Pemohon Informasi; Artinya kewenangan Komisi InformasiPusat dalam menyelesaikan sengketa informasi tidak diberi peluang lainsehingga Pasal 46 ayat (1) adalah limitatif;Bahwa implikasi hukum terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat yang tidaksesuai ketentuan yaitu diputus melampaui kewenangannya dapat dibatalkankarena tidak sesuai UndangUndang No.14 Tahun 2008 dimana pemeriksaansengketa pada Komisi Informasi Pusat merupakan peradilan semu