Bahwa dalam proses permohonan hak, proses pengukuran dan14.pendaftaran hak hingga terbitnya objek sengketa, Tergugat telah bertindakyang tidak sesuai dan melanggar asasasas:1)Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 28 Tahun = 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, yakni Asas Kepastian Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara

;Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah Asas yang menjunjungtinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untukmewujudkan penyelenggara negara yang bersin dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme;Asas Kepastian Hukum, yakni mengutamakan landasan peraturanperundangundangan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;Asas Akuntabilitas yakni bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiaan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat:Asas Bertindak Cermat yakni

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Yang menerima hadiah atau janji;2: Padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;halaman 34 dari 47 halamanNomor : 10/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM4.

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang;3. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya;4. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri;5.

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;n Menimbang, bahwa pertimbangan tentang unsur pegawai negeri ataupenyelenggara Negara dalam dakwaan alternatif kedua, dipergunakan untukmempertimbangkan hal yang sama dalam dakwaan alternatif kesatu; dengandemikian, maka unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara terpenuhi atasdiri Terdakwa;n Menimbang, bahwa apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatansebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebutdibuktikan dan ditentukan oleh

Bahwa, sebagaimana sudah dipertimbangkan, kedua Terdakwaadalah Penyelenggara Negara;2. Bahwa, kedua Terdakwa telah menerima sejumlah uang darimasyarakat peserta projek pensertikatan tanah (Prona);3. Bahwa, uang tersebut adalah biaya yang dibayar masyarakat karenadiwajibkan oleh Terdakwa II sebagai kordinator pelaksanaan projekpensertikatan tanahtanan masyarakat (Prona) tersebut untukmembayarnya, pada hal kegiatan pensertifikatan tersebut tidakmemerlukan biaya (gratis);4.

Bahwa, kedua Terdakwa, adalah penyelenggara Negara;2. Bahwa, kedua terdakwa telah menerima uang dari masyarakatpeserta pensertifikatan tanah projek Prona, sebagai biaya projektersebut, pada hal pensertifikatan projek Prona tersebut tidakmemerlukan biaya (gratis);3. Bahwa, hal tersebut di atas, dimungkinkan, karena perintahmewajibkan dari Terdakwa II sebagai kordinator projek Prona tersebutuntuk membayarnya;4.

Kepastian Hukum :Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara Negara ;b. Tertib penyelenggaraan Negara :Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;c.

Proporsionalitas :Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban Penyelenggara Negara ;e. Profesionalitas :Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandasan kode etikdan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa dengan memperhatikan obyek sengketa dalam menyusunKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Tergugat telah melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terbukti dalam membuat konsideranmembaca hanya ditulis dst.

Menyatakan Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos,bersalahmelakukan tindak pidana yaitu rnemberi sesuatu berupa uang tunaikepada seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, denganrnaksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf aUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20

Pengertian Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) undangundangRepublik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksudPenyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme.

Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasalberikutnya dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 tahun 1999 menentukan penyelenggara negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan pertauran perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa Pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia nomor 28Tahun 1999 menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi :1.

negara secara menyimpang dari tatalaksana yang semestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tatakerja.

Menyatakan terdakwa MARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan "Memberi sSesuatukepada Pegawai Negri Sipil atau penyelenggara negara dengan maksudsupaya pegawai negri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajiban" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat(1) huruf a Uundangundang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak

negara denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebutHalaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Ptkberbuat atau tidak berbuat sesuatu) dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut :+ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermulapada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 anggota Sat Reskrim PolresBengkayang yang dipimpin oleh saksi SAMINGAN Bin WAKIJO (Alm)berhasil mengagalkan

;Menimbang, bahwa terhadap rumusan dakwaan alternatif PenuntutUmum tersebut, Majelis berpendapat bahwa pasal 5 ayat (1) huruf atersebut mengandung syarat unsur subyektif yaitu adanya maksud darisipemberi agar Supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdiberi atau dijanjikan sesuatu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga apabiladihubungkan dengan uraianuraian perbuatan dalam Surat Dakwaan padaDakwaan Alternatif Kesatu dan faktafakta

Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang, bahwa unsur kepada pegawai negeri ataupenyelenggara Negara dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah kepada siapa pemberian sesuatu tersebut dilakukan.Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yangsifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara sehinggadalam pembuktiannya cukup

Hal mana karena saksi Samingan sudahmengetahui informasi terdakwa MARKUBIK adalah orang yang mengurushandphone ilegal yang diamankan Polres Bengkayang tersebut, sudahsaling mengenal dan satu hari sebelumnya sudah memberitahu dan memintajin kepada saksi Samingan, bahwa akan ada barang yang lewat diBengkayang menuju Pontianak;Menimbang, bahwa berdasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas, terhadap unsur dengan maksud supayapegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau

negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atauHalaman2dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdgdengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bag!

Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara ;2. Yang dengan maksud menguntungkan diri Sendiri atau orang lain ;3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya ;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu. membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri ;5.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;Menimbang, abhwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertamadalam perkara a quo bahwa unsur Pegawai Negeri dan penyelenggara negara telahterpenuhi. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Tingkat pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ;Ad. 2.

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara ;b. Menerima pemberiaan atau janji karena atau sebab dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajibannya ;Halaman29dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdgc. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan ;Ad. a. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun1999 jo.

Negara telah terpenuhi ;Ad. b.

Bahwa selanjutnya diketahui TERGUGAT sebagai Penyelenggara Negara RepublikIndonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untukmelindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiapwarga negara Republik Indonesia, termasuk PENGGUGAT ; Hal imi adalah sesuai dengan : Pasal 28 Huruf I ayat (4) Perubahan kedua UndangUndang Dasar 1945 : Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalahtanggung jawab negara, terutama pemerintah ; Hal ini

yang menjadi dasar bagi adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT danTERGUGAT sebagai Penyelenggara Negara Republik Indonesia yang disebut olehJean Jacques Rousseau sebagai Kontrak Sosial yang menetapkan kewajibanHalaman 5 dari 43 halaman PutusanNomor : 64/G/2016/PTUNPLGTERGUGAT sebagai Penyelenggara Negara Republik Indonesia terhadapPENGGUGAT sebagai Warga Negara Republik Indonesia ; .

Undang Undang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang berbunyi sebagai berikut. (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan ataupidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yangmemberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeriatau. penyelenggara

negara dengan maksud supaya pegawai1819negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya atau ;memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidakdilakukan dalam jabatannya ;(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a atau huruf b

Negara yangmenerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagaiberikut :e Pada sekitar bulan Juni 2008 PT.

Selanjutnya dalam jabatan tersebut ditugaskandengan Surat Perintah Tugas No.Pol.SP.Gas/72/VII/2009/Reskrim tanggal 13Juli 2009, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dugaan tindak pidanakorupsi pada proyekproyek pembangunan di Kabupaten Lamongan tahun20082009, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaanKesatu, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerimahadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkan

Seorang Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;b. Menerima hadiah atau janji;c. Diketahui atau patut didugad. Hadiah atau janji tersebut berhubungan dengan kekuasaan dankewenangannya yang berkaitan dengan jabatannya;Sedangkan untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 12a Undang UndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan kedua haruslah dipenuhi unsurunsursebagai berikut :a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarab.

Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya terlebin dahulu secarabersamasama unsur pokoknya, dan apabila terbukti maka selanjutnya majelisakan mempertimbangkan unsur keempat dari dakwaan kesatu atau dakwaankedua.Unsur Seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang bahwa dari unsur ini dapat disimpulkan bahwa pelakukorupsi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Hal iniharuslah diketahui oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut.Dengan demikian unsur ini sekaligus juga akan membuktikan unsur ketiga yaituunsur diketahui atau patut diduga.Menimbang bahwa untuk menentukan si pelaku telah mengetahui ataupatut diduga, maka dalam Memori van Toelichting (M.v.T) terdapat pengertianbahwa willens en wetens sebagai opzettelijk plegen van een misadrijf ataukesengajaan melakukan suatu kejahatan, het teweegbrengen van verbodenhandeling willens en wetens atau

negara lainnya.Angka 5.Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraanpemerintahan.c.Bahwa berkaitan dengan Subyek hukum yang ditujukan kepadaTergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatanpekerjaan Pembuatan Sistim Drainase Bandar Udara APT.

Dengan demikian obyek gugatantidak bertentangan dengan jaminan penghormatan danperlindungan hak hak konstitusional warga yang dijamin olehperaturan perundang undangan sebagaimana yang didalilkandalam uraian gugatan Penggugat.4)Asas Proporsionalitas.Bahwa Asas Proporsionalitas ( principle of proportionality )dalam penjelasan pasal 3 angka 5 Undang Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih DanBebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asasyang mengutamakan keseimbangan

antara hak dankewayjiban Penyelenggara Negara .Bahwa Unsurunsur yang terdapat dalam asasproporsionalitas menurut UU PTUN 2004, Undang UndangNomor 28 Tahun 1999 yaitu :1.Keseimbangan antara hak dan kewajiban;2.Penyelenggara Negara.Makna dari azas keseimbangan (proportionality) sesungguhnyamenghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabilamemuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yangmelakukan kesalahan/pelanggaran.

Negara .

Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau=~ oOo & &Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Huruf a :Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan Peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu :UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 Angka 1 (Satu) antara lainbertentangan dengan :Asas Kepastian Hukum:Adalah dalam rangka negara hukum yang mengutakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;Asas Tertib Penyelenggara Negara :Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan

negara harus dapatHalaman 11 dari 40 halaman.

negara ;Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yangtelah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan badan ataupejabat administrasi negara ;Asas Tertib Penyelenggara Negara :Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian PenyelenggaraNegara ; Asas Keterbukaan :Adalah asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidakdiskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan

atas hak asasi pribadi golongan danrahasia negara ; Asas Profesionalitas :Adalah asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Asas Akuntabilitas :Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat pemegangkedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturaperundangundangan yang berlaku; dan ;Halaman 12 dari 40 halaman

negara;.

dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2)huruf a dan b UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara yo UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang No.5 Tahun 1986.yang menyebutkan asas umum pemerintahanyang baik meliputi asas kepastian hukum,(yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan,kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan negara) asas tertib penyelenggaraannegara (asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggara

negara) asasakuntabilitas (asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi negara) asas kepentingn umum (asas yangmendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif,akomodatif dan selektif) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vide PutusanPengadilan

PerakKabupaten Deli Serdang Nomor : 140/04/2003 tanggal 26 Februari 2003,pada hariRabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain di bulan Agustus 2018 atau setidaktidaknya masih dalam tahun2018, bertempat di Kantor Kepala Desa Bulu Cina Kecamatan Haparan PerakKabupaten Deli Serdang atau setidaktidaknya disuatu tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya "Pegawai Negeri atau penyelenggara

negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang nilainyakurang dari Rp.10.000.000.

PerakKabupaten Deli Serdang Nomor : 140/04/2003 tanggal 26 Februari 2003,pada hariRabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain di bulan Agustus 2018 atau setidaktidaknya masih dalam tahun2018, bertempat di Kanto Kepala Desa Bulu Cina Kecamatan Haparan PerakKabupaten Deli Serdang atau setidaktidaknya disuatu tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya, Pegawai negeri atau penyelenggara

negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwahadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula saksi Ariyatiakan mengangunkan surat tanah miliknya ke Bank untuk mengajukan pinjamanmodal

Negara yangmenerimahadiah ataujanjipadahal diketahuiataupatut diduga, bahwahadiah atau janji tersebut diberikankarenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauyang menurutpikiran orangyang memberikanhaduahataujanjitersebutadahubungan denganjabatannyasebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 huruf b ayat (1) jo Pasal 12ayat (2) huruf a ayat (2) serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suradidengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahanHalaman 8

RegPerk : PDS06/PARE/Ft.1/08/2010 yang berbunyi sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMATIR:Bahwa ia Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY Alias WIDIBin SUGENG pada tanggal 02 Desember 2009 atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di KantorBank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Parepare atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui

huruf a UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBS TIDATIRBahwa ia Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY AliasWIDI Bin SUGENG pada tanggal 02 Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat diKantor Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Parepare atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara

Negara yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY Alias WIDIHal. 5 dari 18 hal.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY Alias WIDIBin SUGENG pada tanggal 02 Desember 2009 atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di KantorBank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Parepare atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara

Negara yang menerima pemberian atau janjikarena atau berhubungan dengan sesuatu' yang bertentangandengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalamjabatannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY Alias WIDIBin SUGENG adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkatHal. 8 dari 18 hal.

Negara.

Angka 2 yang dimaksuddengan " Asas Tertib Penyelenggara Negara " adalah asas yangmenjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangandalam pengendalian Penyelenggaraan Negara. Angka 3 yangdimaksud dengan " Asas Kepentingan Umum " adalah asas yangmendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,akomodatif, dan selektif.

Tertib Penyelenggara Negara" Asas Kepastian Hukum ", bahwa dalam perkara in casu Terdakwamaupun saksi Ir.

Andi Djuhardi tidak mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara Negara, karena telah melanggarbeberapa ketentuan perundangundangan, antara lain :a. KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PengadaanBarang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 85Tahun 2006, Pasal 11 huruf d, Pasal 35 ayat (7) ;b. SK Kepala Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan danPeternakan Kab.

Andi Djuhardi tidak mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Sehingga hakdan kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi sesuai peraturan yangtelah ditetapkan baik dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) maupundalam surat pernyataan dari ketiga perusahaan untukmenyelesaikan pekerjaan dimaksud paling lambat tanggal 30 April2008 ;. Asas Profesionalitas , bahwa dalam perkara in casu Terdakwamaupun saksi Ir.

/Pid.Sus/2009Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 821.2/ 2286/ 2004 tanggal 15Desember 2004, pada waktu antara bulan Nopember 2005 sampai denganbulan Mei tahun 2006 atau dalam tahun 2005 dan tahun 2006, bertempatdi Rumah Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga di JalanKartini No. 96 Kota Salatiga dan di Rumah Makan Sate Pak Amat di JalanBlotongan, Kota Salatiga atau setidaktidaknya pada tempattempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga,Pegawai Negeri atau penyelenggara

Negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatantersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut; Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor : 97/K tahun 2007 pangkat Pembina UtamaMuda/ IV C dan Berdasarkan

Negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut : Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor : 97/K tahun 2007 pangkat Pembina UtamaMuda

Saryono bin Suparmo telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yaitu Pegawai Negeriatau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannyaatau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebutada hubungan dengan jabatannya, dalam dakwaan Lebih SubsidiairHal. 8 dari 17 hal. Put.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang padahalaman 18 (delapan belas) alinea 2 "bahwa uang yang diterima olehTerdakwa sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari saksiSukamto adalah merupakan pinjaman/ talangan Terdakwa yang mana uangtersebut sudah dikembalikan dan sama sekali di luar uang iuran parapemborong, maka kesimpulannya adalah bahwa benar Terdakwa sebagaiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima uang dariSukamto, namun uang itu adalah talangan/

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/130/2008 Telah Mengabaikan Asas KepastianHukum(a) Bahwa Asas Kepastian Hukum merupakanasas dalam negara hukum dimana setiapkebijakan penyelenggara negara haruslahberlandaskan atas peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan.

Hal inisebagaimana yang dinyatakan padaPenjelasan Pasal 3 angka (1) Undang UndangNo. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Undang Undang No.28/1999) yang menyatakanYang dimaksud dengan Asas KepastianHukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara negara ;Oleh karena itu, setiap kebijakan yangdiambil oleh penyelenggara negara diIndonesia

Pasal 3angka 1 UndangUndang No. 28/1999, yangmasing masing menyatakanPasal 8 ayat (2) UndangUndang No. 28/1999Hubungan antara Penyelenggara Negara danmasyarakat dilaksanakan dengan berpegangteguh pada asasasas umum penyelenggaraannegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal3Pasal 3 angka 1 UndangUndang No. 28/1999:Asas Asas Umum Penyelenggaraan Negarameliputi500.

Pasal 3 angka 2Undang Undang No. 28/1999, yang masingmasing menyatakanPasal 8 ayat (2) UndangUndang No. 28/1999Hubungan antara Penyelenggara Negara danmasyarakat dilaksanakan dengan berpegangteguh pada asasasas umum penyelenggaraanNegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 5Pasal 3 angka 2 Undang Undang No.28/1999 :Asas Asas Umum Penyelenggaraan NegaraHal. 27 dari 48 hal. Put. No. 117K/TUN/201110.5.28meliputi2.

Pasal 3angka 5 UndangUndang No. 28/1999, yangmasing masing menyatakanPasal 8 ayat (2) UndangUndang No. 28/1999Hubungan antara Penyelenggara Negara danmasyarakat dilaksanakan dengan berpegangteguh pada AsasAsas Umum PenyelenggaraanNegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3hezPasal 3 angka 2 Undang Undang No.28/1999 :Asasasas umum penyelenggaraan negarameliputi5.

Bertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor ; 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi Kolusi Dan Nepotisme Pasal 1 Angka6 yang berbunyi : AsasUmum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tingginorma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum~ untuk mewujudkanPenyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanHim. 6 dari 26 halaman Putusan Nomor :33/G/2020/PTUN.SMG.Nepotisme.

Oleh karena Tergugat tidak cermat, tidak teliti, tidak hati hati sertatidak patut dalam memeriksa, memporses, dan menerbitkan Objek Sengketayang diterbitkan oleh Tergugat, maka Tergugat dalam menerbitkan suratkeputusan Objek Sengketa telah melanggar Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Pasal 1 Angka 6.3.

Bertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor ; 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi Kolusi Dan Nepotisme Pasal 3 AsasAsas Umum PenyelenggaraNegara meliputi :222 0220222 ne nnn nn nnn =e1. Asas Kepastian Hukum, dengan penjelasan : Yang dimaksud AsasKepastian Hukum asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara negara.

Oleh karena Tergugat dalamkewenangannya telah sewenangwenang melakukian lelang dan/ataumenerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, maka Tergugat dalammenerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar UndangUndang Republik Indonesia Nomor ; 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi DanNepotisme Pasal 3 Asasasas Umum Penyelenggara Negara meliputi :Angka 1 Asas Kepastian Hukum.Maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas cacat hukum, tidakmempunyai

Pasal 20 ayat (1) a undang undang Nomor 23tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu Azas Kepastian Hukum adalah azas negara hukum, yang mengutamakan landasan landasanperaturan perundang undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara Negara;Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatuhan dan keadilan dalam kebijakanyadengan menerbitkan Serifikat Hak Milik Nomor 2655/Kelurahan JempongBaru/2014, Surat Ukur tanggal 22072014 Nomor

Pasal 20 ayat (1) b UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangpemerintah daerah, Yaitu Azas Tertib Penyelenggara Negara adalahazas yang menjadi landasan ketentuan keserasian dan kesimbangandalam pengendalian penyelenggara negara, dan Azas Azas UmumPemerintah Yang Baik khususnya yang bertindak sewenang wenang,tidakcermat dan tidak teliti.

Pasal 20 ayat (1) d undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, yaitu "Azas Keterbukaan adalah azas yangmembuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yangbenar dan jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengantetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan rahasiaNegara;d.

Pasal 20 ayat (1) f UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah "Azas Profesionalitas* adalah azas yangmengutamakn keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam hal ini tergugat mangabaikanAzas Profesiaonalitasnya selaku penyelenggara negara dengan tidakteliti//memperhatikan prosedur terbitnya suatu Sertifikat Hak Milik;e.