Ditemukan 2749 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : filomena felomena fenomenal felomene felomina
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-03-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN MAGELANG Nomor 34/PID.SUS/2015/PN.MGG
Tanggal 8 Juli 2015 — IRWAN SUPRIYADI Aliasa BAGONG Bin DARMO
55 — 8
  • itu sendiri telah terjerumus kedalamnya maka agar terdakwa tidak lebih jauh terjerumus yang bisa mengarah kedalam pecandu narkotika nantinya, sehingga karena terdakwa belum ada bukti yangmendukung bahwa dianya adalah pecandu atau sudah ketergantungan narkotika makakarena terdakwa sudah melakukan pelanggaran hukum maka agar penegakan hukumjalan maka terdakwa juga wajar dan pantas dijatuhi hukuman sebagai penggunanarkotika sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang bahwa juga sebagaimana fenomena
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 11-06-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 7 Oktober 2019 — MUSIDOR B.V. >< TONY BUDIMAN ; Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
957 — 555
  • Bahwa dalam fenomena british invansion di dunia musik Amerika Serikatpada tahun 1960an, grup Musik The Rolling Stones merupakan salah satugrup musik dari Inggris yang ikut mempopulerkan musik rock Inggris diAmerika Serikat;5. Bahwa sepanjang perjalanan karirnya, grup musik The Rolling Stones telahmerilis 29 (Dua Puluh Sembilan) album, 18 (Delapan Belas) album Live danberbagai album kompilasi yang mana albumalobum tersebut telah terjuallebih dari 250 juta kopi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-03-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 8 Maret 2017 — NOVIA ROSALIN ARIYANI binti ARIRARIO NUMBAT BALANTEK
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kalau ada koreksi terhadap putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hakiki bukanterhadap fenomena yuridis yang menjadi sasaran, melainkan koreksiterhadap keadilan yang timbul akibat putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut;Bahwa pada kenyataannya Terpidana sudah menjalani pidana lebihdari 10 bulan di Lapas Narkotika Kasongan (terhitung sejakpenangkapan bulan Desember 2015) yang tentunya ini sangatmemberatkan Terpidana dan keluarga lainnya, sehingga jika pidanaini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-02-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 28 Februari 2011 — Drs.H.SUPRIYATNA, MM. ;
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saudara Joko Adi Wibowodengan pongahnya masih berkeliaran bebas, dan masih mampu menipukesana kemari ;Rekan saya, Saudari Lia Marliana, SH,MSi sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan alias Pimpro, sama sekali tidak tersentuh oleh hukum,karena ada yang "melindunginya" dan saya bersyukur ;Dengan melihat fenomena tersebut, Dimanakah dan kemanakah KEADILANtersebut dapat DICARI DAN DIPEROLEH ?
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 23-08-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 162/Pid.B/2017 /PN Ksp
Tanggal 23 Agustus 2017 — CASIDY TJUANDA ALS CASIDY ALS ALIANG TJU
187 — 25
  • Namun terdapat segi lain yang perlu dilihatsehubungan dengan hakim mengkonstituir sebuah perkata itu, bahwa secarametodelogis serta ajaran filsafat ilmu, kebenaran hukum itu adalah kebenarankoherensi, artinya sebuah kebenaran yang bisa ditelusuri secara logika, bahwahukum itu adalah logis dan bernalar, itu artinya bahwa kebenaran hukumbukanlah merupakan kebenaran korespodensi (kebenaran mutlak), yangmeniscayakan sebuah fenomena sebagai absolut atau harga mati sebagaimana dianut dalam dunia keilmuan
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 36/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
ROKUS JUMPA, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
202 — 112
  • Ketika berhadapan dengan fenomena hukum seperti ituharusnya kita kembali pada asas hukum perlindungan bagi masyarakat ; Bahwa menurut pendapat ahli dapat dibenarkan secara hukum apabilakejahatan yang dilakukan pada rezim hukum lama diterapkan hukumannyaberdasarkan rezim hukum baru ; Bahwa menurut pendapat ahli, sebuah peraturan kebijakan itu lahir dariperaturan dimana administrasi Negara menggunakan kewenangannya untukmembuat kebijakankebijakan tetapi kebijakankebijakan yang dibuat itu harusHalaman4
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 29-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo
Tanggal 18 Mei 2020 — Pemohon:
1.SUNARYO SADJAR
2.ISFAN ABAS
Termohon:
KAPOLDA GORONTALO cq Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Gorontalo
124 — 1104
  • Dalam kasuskongkrit, hukum dituntut agar mampu berinteraksi serta dapatmengakomodir kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman dandinamika masyarakat merupakan fenomena yang harus ditindak lanjutioleh Hakim, agar tidak terjadi kepincangan antara laju gerak dinamikaperkembangan pemikiran masyarakat itu sendiri dengan berhentinyaperangkat hukum berupa undangudang yang bersifat statis ; Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN LboMenimbang, bahwa secara kongkrit Hakim harus dapatmensinergikan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-06-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 0193/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 29 Juni 2015 — PIDANA - MUHAMMAD ARIES RAHARJO alias AFIEF ABDUL MADJID alias AFIEF alias ABU RIDHWAN
235 — 121
  • Hingga kini, jumlah WNI di Suriah masih tercatat sebanyak2.458 orang;Bahwa adanya fenomena ISIS di negara Suriah dan semakinmeningkatnya jumlah teroris asing yang berbondongbondong keSuriah dalam rangka untuk bergabung dengan organisasi teroris,pada awal Agustus 2014 Pemerintah Indonesia memberlakukanlarangan untuk memberikan dukungan apapun kepada organisasiteroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang berafiliasi kepadaAlQaedah.
    Menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan upayaKementrian Luar Negeri terkait fenomena ISIS pada tanggal 15Agustus 2014;Bahwa pemerintah Arab Suriah telah mengirimkan nota diplomatikkepada Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik ArabSuriah di Jakarta No.51/Dep/14 tanggal 14 September 2014 yangberisi pernyataan resmi terkait upaya pemerintah Suriah dalammenanggulangi aktivitas terorisme di wilayah teritorial Suriah, yangpada garis besarnya antara lain:Penanggulangan terorisme menempati
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Upload : 17-10-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg
KLHK sebagai Penggugat PT. WAIMUSI AGROINDAH, sebagai tergugatr
832 — 520
  • Cuaca ekstrim akibat fenomena alam EINino yang terjadipada saat itu. Terlampir juga copy pembayaran gajigaji pekerja kebun yangbekerja ekstra dalam memadamkan api. (Bukti T7).Bahwa dalil Gugatan butir 4.5, 4.6, dan 4.7 yang menyatakan bahwa telahterjadi kKerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembiarankebakaran adalah seluas 580 ha adalah dalil yang mengadaada dan tidakdilandasi dengan faktafakta ilmiah.
    Tetapi dikarenakan wilayahsebaran sebuah spesies atau takson yang bisa sangat luas, sehingga sangatkepada suatu fenomena yang dinamakan takson Lazarus, di mana sebuahspesies dianggap telah punah tetapi muncul kembali (Wikipedia, 2003)Suatu spesies dinyatakan punah bila anggota terakhir dari spesies tersebut mati.Kepunahan terjadi bila tidak ada lagi makhluk hidup dari spesies tersebut yangdapat berkembang biak dan membentuk generasi.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
167 — 116
  • menjadikanMajelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petitapartium) hal ini didasari dengan argumentasi hukum bahwa ketentuan dalamPasal 183 Rbg tidak lah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akantetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugasyudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secarakeseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukankebenaran substantif, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena
    PRADalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguhsungguhberupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hinggamenyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuasdiri terhadap fenomena yag tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukumsecara silogisme formal dimana UndangUndang sebagai premis Mayor dan faktahukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapathukum semata akan tetapi berusaha menggali
    dan menyelami fenomena yangtersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangkauntuk mewujudkan kebenaran dan keadilan materiil agar dapat dicapai suatu putusanyang menyelesaikan sengketa waris secara utuh dan menyeluruh dan menjatuhkanputusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan sungguhsungguhmewujudkan kemerdekaan dan kemandirian hakim tanpa adanya intervensi dari pihakManapun guna menemukan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 19-11-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 05-04-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 120-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2014
Tanggal 9 Desember 2014 — HARYONO Koptu Nrp. 31930829261173
101 — 28
  • Padaprinsipnya sistem pembuktian ini menentukan bahwa Hakim hanyaboleh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa apabila alat buktiyang telah ditentukan oleh UndangUndang dan didukung pula olehadanya keyakinan Hakim terhadap alatalat bukti tersebut.Dewasa ini terjadi fenomena yang luar biasa dalam penegakkanhukum di Indonesia. Sering kita temukan begitu banyak putusanputusan Hakim yang dirasakan sangat merugikan rasa keadilanmasyarakat.
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus
Register : 21-10-2019 — Putus : 10-01-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MASAMBA Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Msb
Tanggal 10 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.BILLIE ADRIAN, SH.
2.RACHMAT SALE HR., SH., MH.
Terdakwa:
JOY RAMADHAN Alias JOY Bin SINU
331 — 310
  • peta,rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orangyang mampu memahaminya ;Menimbang, bahwa di dalam WILKIPEDIA Eksiklopedia Bebas arti dari kataKebencian adalah merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang,atau fenomena
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 01-09-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 064/G/2014/PTUN Smg
Tanggal 16 April 2015 — JOKO PRIANTO Dkk dan YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Melawan I. GUBERNUR JAWA TENGAH II. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk – sekarang bernama PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
772 — 597
  • Terdapat fenomena alam unikdengan adanya goagoa alam dan sungai bawah tanah,; Hasil pendataan secara berkala yang dilakukan oleh Semarang CaverAssociation (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng(JMPPK) Rembang, terdata 49 goa yang tersebar di sekitar wilayahCekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dan 4 diantaranya merupakan goa yangmemiliki sungai bawah tanah aktif.
    Di dalam bentangalam karst terdapat fenomena alam unik dengan adanya goagoa alamdan sungai bawah tanah; Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di atas danhasil penelitian ESDM Jateng, Keputusan a quo bertentangan denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;Keputusan a quo bertentangan dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan;1.
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus
Register : 15-02-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 20/Pid.Sus.LH/2016/P.N Liw
Tanggal 27 Juni 2016 — AMIRUL MUKMININ Bin HASAN SUEB
47 — 18
  • Tjeenk Willijnk, 1985) ;n Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh CICERO :summum ius summa iniuria yang berarti the best law may lead to great injustice ataudalam terjemahan bebasnya keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilantertinggi bagi pihak lainnya, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadidalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atasPutusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada
Pengadilan PA Nanga Bulik Perdata Agama
Register : 02-02-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PA Nanga Bulik Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb
Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 138
  • Bahwa muatan isi surat perjanjian dalam perkawinan sebagaimana positaangka 6 di atas berkekuatan hukum bagi para pihak sebagaimanaYurispudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:69/PUUXIII/2015 tanggal 18 Oktober 2016 dalam dalil pertimbangan hukumhalaman 154 sebagai berikut:... ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu barumerasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selamadalam ikatan perkawinan. ...
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 19-07-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 98/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 11 Januari 2017 — Penggugat : 1. Drs. H.LEO IMSAR ADNANS vs Tergugat : REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)
271 — 192
  • Fenomena Pemilihan Rektor USU Berbau Suap 16 M ?, berita Waspada Online,http://waspada.co.id 28 January 2016 dan isu Duduki Kursi Rektor USU RuntungHarus Bayar Rp. 16 Milar, Ini Tanggapan Todung Mulya berita Tribun Online,http//medan.tribunews.com 28 Januari 2016 ; g.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — JUMANTO VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
2390 — 4775 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari datayang dihimpun Indonesan Corruption Watch (ICW),fenomena residivis korupsi atau orang yang pernahdijatuhi hukuman dalam perkara korupsi lalu kembalimelakukan korupsi setelah selesai menjalani hukumanbeberapa kali terjadi dan tercatat seperti misalkan diSamarinda oleh Aidil Fitra/Ketua KONI Samarinda, JawaTimur oleh Mochammad Basuki/Ketua DPRD JawaTimur dan di Hulu Sungai Tengah oleh Abdul Latif/Bupati((https://www.antikorupsi.org/id/siaranpers/kpuharusjalanteruslarangmantannapikorupsinyaleg
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 29-07-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 788/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AMRIL ABDI,SH
Terdakwa:
KOKO SANJAYA Alias ABU MUNZHIR Alias ABU ABDILLAH Bin BOIMAN
187 — 62
  • 1 (satu) buahbuku Berjudul TAUHIDULLAH DAN FENOMENA KEMUSYRIKAN.
  • 1 (satu) buahpotonganpipabesipanjang 30 cm.
  • 3 (tiga) buah Kaleng Pilox

    • Barang bukti No. 35 s/d 43 Digunakan untuk perkara lain atas nama SAIPUL Alias IPUL Bin ZAINI

    1. 1 (Satu) Pucuk senjata api rakitan.
    2. 1 (Satu) Bilahsenjatatajamjenis pisau sangkur.
    3. 1 (Satu) Bilahsenjatatajamjenis pisau lipat warna hitam.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus HAM
Register : 08-09-2003 — Putus : 03-08-2004 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Agustus 2004 — Terdakwa Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) PRANOWO
2098 — 3666
  • Yang dimaksud bukti itu antara lain adanya putusan pengadilan yangmenentukan anak buahnya telah melakukan pelanggaran HAM Berat, atauberdasarkan bukti yang ada membuktikan anak buahnya telah melakukanpelanggaran HAM bBerat, yaitu adanya fenomena atau keadaan yangberkembang saat itu. Dengan demikian tidak perlu ada bukti yang formalputusan pengadilan terlebih dahulu.
    Kalau elemen kedua tidak terbuktitidak mungkin masuk unsur ketiga, dari elemen pertama, kedua,dan ketiga saling terkait;Bahwa keadaan waktu itu adalah bukti dan fenomena waktu itu,misalnya adanya teriakanteriakan dalam ruang tahanan.
    Jadibukan situasi politik saat itu, tetapi fenomena di dalam sekitarPomdam Jaya;Bahwa apabila ada penyimpangan dari isi perintah, maka sipelaksana itu terkait dengan pelanggaran Pasal 103 KUHPM.Kalau dalam konteks pelanggaran HAM kurang tepat, anakbuah melaksanakan perintah tidak sesuai perintah tidak bisaditerapkan; Bahwa pengawasan dilakukan secara bertingkat dan oleh semuastaf. Komandan tidak harus melakukan pengawasan satupersatu, jadi dilakukan pengawasan secara berjenjang.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-03-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 146/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 2 Desember 2015 — LIONG JIN LOENG .LAWAN Lie Tjie Tjoen, DKK
66 — 8
  • a quo tidak menghormati dan mentaatiPutican Penaadilan herkekuatan hukum tatan (ineraht van gewilisde) yang talah anaet Srey ay See eelebih dulu dibiarkan berlaku, maka tidak ada alasan apapun untuk menghormati danmentaati bahkan menghargai seluruh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukuim tatan (ineraht van gewiicda), termasuk Putucan Paniniauan Kamhali aSreyquotertanggal 24 April 2002 No.623 PK/Pdt/2000, dengan logika hukum secaraprinsipil, maka Putusan tersebut harus dipandang sebagai fenomena