Dari datayang dihimpun Indonesan Corruption Watch (ICW),fenomena residivis korupsi atau orang yang pernahdijatuhi hukuman dalam perkara korupsi lalu kembalimelakukan korupsi setelah selesai menjalani hukumanbeberapa kali terjadi dan tercatat seperti misalkan diSamarinda oleh Aidil Fitra/Ketua KONI Samarinda, JawaTimur oleh Mochammad Basuki/Ketua DPRD JawaTimur dan di Hulu Sungai Tengah oleh Abdul Latif/Bupati((https://www.antikorupsi.org/id/siaranpers/kpuharusjalanteruslarangmantannapikorupsinyaleg

Pengadilan dalam memberikan keadilan, mengingatdalam KUHAP, khususnya Pasal 182 ayat (4) disebutkan : Musyawarah tersebutpada ayat (3) harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yangterbukti dalam pemeriksaan di sidang ;Menimbang, bahwa ketentuan ini mengandung arti Pengadilan terikat olehsurat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, secara a contrario ketentuan inimengandung arti bahwa Pengadilan tidak boleh memutus apa yang tidakdidakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa mencermati fenomena

Padaprinsipnya sistem pembuktian ini menentukan bahwa Hakim hanyaboleh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa apabila alat buktiyang telah ditentukan oleh UndangUndang dan didukung pula olehadanya keyakinan Hakim terhadap alatalat bukti tersebut.Dewasa ini terjadi fenomena yang luar biasa dalam penegakkanhukum di Indonesia. Sering kita temukan begitu banyak putusanputusan Hakim yang dirasakan sangat merugikan rasa keadilanmasyarakat.

peta,rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orangyang mampu memahaminya ;Menimbang, bahwa di dalam WILKIPEDIA Eksiklopedia Bebas arti dari kataKebencian adalah merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang,atau fenomena

itu sendiri telah terjerumus kedalamnya maka agar terdakwa tidak lebih jauh terjerumus yang bisa mengarah kedalam pecandu narkotika nantinya, sehingga karena terdakwa belum ada bukti yangmendukung bahwa dianya adalah pecandu atau sudah ketergantungan narkotika makakarena terdakwa sudah melakukan pelanggaran hukum maka agar penegakan hukumjalan maka terdakwa juga wajar dan pantas dijatuhi hukuman sebagai penggunanarkotika sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang bahwa juga sebagaimana fenomena

Namun terdapat segi lain yang perlu dilihatsehubungan dengan hakim mengkonstituir sebuah perkata itu, bahwa secarametodelogis serta ajaran filsafat ilmu, kebenaran hukum itu adalah kebenarankoherensi, artinya sebuah kebenaran yang bisa ditelusuri secara logika, bahwahukum itu adalah logis dan bernalar, itu artinya bahwa kebenaran hukumbukanlah merupakan kebenaran korespodensi (kebenaran mutlak), yangmeniscayakan sebuah fenomena sebagai absolut atau harga mati sebagaimana dianut dalam dunia keilmuan

Tjeenk Willijnk, 1985) ;n Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh CICERO :summum ius summa iniuria yang berarti the best law may lead to great injustice ataudalam terjemahan bebasnya keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilantertinggi bagi pihak lainnya, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadidalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atasPutusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada

Hingga kini, jumlah WNI di Suriah masih tercatat sebanyak2.458 orang;Bahwa adanya fenomena ISIS di negara Suriah dan semakinmeningkatnya jumlah teroris asing yang berbondongbondong keSuriah dalam rangka untuk bergabung dengan organisasi teroris,pada awal Agustus 2014 Pemerintah Indonesia memberlakukanlarangan untuk memberikan dukungan apapun kepada organisasiteroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang berafiliasi kepadaAlQaedah.

Menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan upayaKementrian Luar Negeri terkait fenomena ISIS pada tanggal 15Agustus 2014;Bahwa pemerintah Arab Suriah telah mengirimkan nota diplomatikkepada Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik ArabSuriah di Jakarta No.51/Dep/14 tanggal 14 September 2014 yangberisi pernyataan resmi terkait upaya pemerintah Suriah dalammenanggulangi aktivitas terorisme di wilayah teritorial Suriah, yangpada garis besarnya antara lain:Penanggulangan terorisme menempati

a quo tidak menghormati dan mentaatiPutican Penaadilan herkekuatan hukum tatan (ineraht van gewilisde) yang talah anaet Srey ay See eelebih dulu dibiarkan berlaku, maka tidak ada alasan apapun untuk menghormati danmentaati bahkan menghargai seluruh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukuim tatan (ineraht van gewiicda), termasuk Putucan Paniniauan Kamhali aSreyquotertanggal 24 April 2002 No.623 PK/Pdt/2000, dengan logika hukum secaraprinsipil, maka Putusan tersebut harus dipandang sebagai fenomena

Adji Samekto, dalam socio legalstudy hukum tidak sekedar dikonsepsikan sebagai norma dan sekaligusmemaknai hukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitas yangsesungguhnya diharapkan akan dapat diketahui apakah hukum positifyang ada maupun hukum yang lahir dari polapola antar subjek dalammasyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak.Penggunaan pendekatan sociolega/, suatu fenomena tidak akandiselesaikan dengan cara memberi informasi aturan hukumnya saja,tetapi memadukan dengan pendekatan

Dalam hal batas Kawasan Hutan berimpit dengan batas-batas Alam Sungai, Pantai atau Danau, maka batas Kawasan Hutan bersifat Dinamis mengikuti Fenomena Alam perubahan batas Alam tersebut;c. Izin Pemanfaatan Hutan atau Izin Penggunaan Kawasan Hutan yang masih berlaku Sebelum diterbitkannya Keputusan ini masih tetap berlaku sampai dengan Izinnya berakhir; d.

435 / Menhut II / 2009, tanggal 23 Juli 2009, Areal Kerja HPH.HT/ IUP HHK-HTI, Pembanding semula Penggugat tetap utuh dan tidak berubah / berkurang sampai dengan izinnya berakhir dan Areal tersebut masih dalam pembinaan serta masih menjadi kewenangan Menteri Kehutanan sehingga Pembanding semula penggugat masih mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan areal dimaksud sampai dengan izinnya berakhir pada tanggal 27 Pebruari 2041, kecuali karena adanya / mengikuti Fenomena

/ 2009, tanggal 23 Juli 2009, Areal Kerja HPH.HT/ IUPHHKHTI, Pembanding semula Penggugat tetap utuh dan tidak berubah /Halaman 32 dari 56 halaman, Putusan Nomor 47PDT/2015/PT.BJMberkurang sampai dengan izinnya berakhir dan Areal tersebut masih dalampembinaan serta masih menjadi kKewenangan Menteri Kehutanan sehinggaPembanding semula penggugat masih mempunyai kewenangan untukmemanfaatkan areal dimaksud sampai dengan izinnya berakhir pada tanggal 27Pebruari 2041, kecuali karena adanya / mengikuti Fenomena

Pada akhirnya, Tergugat sampaikan, Penggugat telah menerimafasilitas Kredit, dan giliran harus melaksanakan kewajibannya,Penggugat membalasnya dengan Gugatan, fenomena ini adalahfenomena air Susu di balas dengan air tuba, oleh karena itu HARUSDITOLAK.Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim berkenan memutus danmemeriksa perkara serta mengadili;1. Dalam Eksepsi;Menerima eksepsi Tergugat dan III;Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;Il.

Yang dimaksud bukti itu antara lain adanya putusan pengadilan yangmenentukan anak buahnya telah melakukan pelanggaran HAM Berat, atauberdasarkan bukti yang ada membuktikan anak buahnya telah melakukanpelanggaran HAM bBerat, yaitu adanya fenomena atau keadaan yangberkembang saat itu. Dengan demikian tidak perlu ada bukti yang formalputusan pengadilan terlebih dahulu.

Kalau elemen kedua tidak terbuktitidak mungkin masuk unsur ketiga, dari elemen pertama, kedua,dan ketiga saling terkait;Bahwa keadaan waktu itu adalah bukti dan fenomena waktu itu,misalnya adanya teriakanteriakan dalam ruang tahanan.

Jadibukan situasi politik saat itu, tetapi fenomena di dalam sekitarPomdam Jaya;Bahwa apabila ada penyimpangan dari isi perintah, maka sipelaksana itu terkait dengan pelanggaran Pasal 103 KUHPM.Kalau dalam konteks pelanggaran HAM kurang tepat, anakbuah melaksanakan perintah tidak sesuai perintah tidak bisaditerapkan; Bahwa pengawasan dilakukan secara bertingkat dan oleh semuastaf. Komandan tidak harus melakukan pengawasan satupersatu, jadi dilakukan pengawasan secara berjenjang.

Batu Akik dengan Nama Fenomena Ring Tanpa ikat sebanyak 5 Pcs;

5.31. Batu Mulia dengan Nama Zamrud Squad Tanpa ikat sebanyak 4 Pcs;

5.32. Batu Akik dengan Nama Bacan Tanpa ikat sebanyak 164 Pcs;

5.33. Batu Akik dengan Nama Garut Tanpa ikat sebanyak 100 Pcs;

5.34. Batu Akik dengan Nama Lumut Sungai Dareh Tanpa ikat (ring) sebanyak 4 Pcs;

5.35. Batu Akik dengan Nama Bacan Tanpa ikat (ring) sebanyak 24 Pcs;

5.36.

adalahrekayasa, masalah proposal ternyata jelas dari fakta pembicaraan tersebutadalah sungguh suatu kejujuran Pemohon Kasasi/Terdakwa untukmemerintahkan seseorang yang dianggap dekat dengan Urip Tri Gunawanuntuk membujuk mengatakan yang sebenarnya dan sejujur jujurnya dalambentuk naskah atau tulisan untuk diungkapkan di hadapan judex facti(Pengadilan Negeri) dalam kesaksiannya sesuai pembicaraan yangdiperdengarkan dari rekaman tersebut, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwabingung dan shock melihat realita serta fenomena

sebagai UPU LATU(RAJA ADAT) Negeri Titawaai yaitu saudara YOSIAS HEHANUSSA,yang baru saja mengakhiri masa jabatannya sebagai UPU LATU (RAJAADAT) Negeri Titawaai Periode (2003 2009) maka di dalampersidangan ini di sampaikan oleh tergugat I sebagai Ketua SANIRINEGERI TITAWAAT dalam kewenangannya untuk menampung danmenyalurkan aspirasi masyarakat Negeri Titawaai di hadapan sidang yangmulia ini untuk dapat menjadi bahan pertimbangan majelis Hakim yangmulia dalam memutuskan perkara ini demi menetralisir fenomena

yangbernomor : 01 Tahun 2009 tertanggal 29 November 2009, yangmenetapkan Matarumah/keturunan Tergugat IV dan V serta Tergugat VIdan secara arif dan bijaksana berkenan mengembalikan sengketa inikepada badan Saniri Negeri Titawaai yang untuk selanjutnya membuatdan menetapkan pertauran negeri Titawaai yang baru yang menetapkanMatarumah/keturunan yang benarbenar berhak sebagaiMATARUMAH/ KETURUNAN PARENTAH berdasarkan ADATISTIADAT, maupun berdasarkan aturan perundangundangan yang28berlaku, demi menetralisir fenomena

menjadikanMajelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petitapartium) hal ini didasari dengan argumentasi hukum bahwa ketentuan dalamPasal 183 Rbg tidak lah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akantetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugasyudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secarakeseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukankebenaran substantif, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena

PRADalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguhsungguhberupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hinggamenyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuasdiri terhadap fenomena yag tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukumsecara silogisme formal dimana UndangUndang sebagai premis Mayor dan faktahukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapathukum semata akan tetapi berusaha menggali

dan menyelami fenomena yangtersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangkauntuk mewujudkan kebenaran dan keadilan materiil agar dapat dicapai suatu putusanyang menyelesaikan sengketa waris secara utuh dan menyeluruh dan menjatuhkanputusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan sungguhsungguhmewujudkan kemerdekaan dan kemandirian hakim tanpa adanya intervensi dari pihakManapun guna menemukan

per ekor, dan oleh karena itu merupakanpelanggaran, sedangkan dilain pihak implementasi Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan nomor 56 Tahun 2016 bermaksud bukan untuk mematikanusaha masyarakat, namun Pemerintah justru ingin menyelamatkan kepentinganyang lebih besar yaitu bagaimana menyelamatkan Sumber daya ikan khususHalaman 50 dari 60, Putusan , Nomor 1828 /Pid.Sus/2018/PN.TngLobster supaya nilai ekonominya bisa dinikmati secara jangka panjang danterbitnya Permen KP tersebut dilatarbelakangi fenomena

Disamping Landmark,perlu dikembangkan pula ruangruang publik, penataan batas kota,penataan distrik/landuse, dan jalur pergerakan;Isu Alih Fungsi Lahan Pertanian;Isu alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian sudahmerupakan isu umum yang terjadi hampir di semua kotabesar/metropolitan di berbagai negara termasuk di Indonesia;Dalam kasus kota depok, isu ini sudah merupakan fenomena yangterjadi akibat mengakomodir kawasan perumahan dan fasilitassocial dan ekonomi lainnya.

Kebijakan tataruang kota dapat menjadialat (aspek legal) terjadinya alih fungsi lanan tersebut, namundisisi lain fenomena ini bisa juga merupakan suatu pelanggarandalam implementasi Rencana Tata Ruang di Kota Depok yang telahditetapkan sebagai suatu peraturan daerah;Isu Degradasi Lingkungan;Krisis ekonomi yang berkepanjangan menjelang dekade tahun2000an, mendorong masyarakat untuk beralin profesi gunamemenuhi kebutuhan hidup seharihari.