Ditemukan 2749 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-08-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 47/PDT/2015/PT BJM
Tanggal 19 Agustus 2015 — PT.HUTAN RINDANG BANUA Melawan PT. AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN
10654
  • Dalam hal batas Kawasan Hutan berimpit dengan batas-batas Alam Sungai, Pantai atau Danau, maka batas Kawasan Hutan bersifat Dinamis mengikuti Fenomena Alam perubahan batas Alam tersebut;c. Izin Pemanfaatan Hutan atau Izin Penggunaan Kawasan Hutan yang masih berlaku Sebelum diterbitkannya Keputusan ini masih tetap berlaku sampai dengan Izinnya berakhir; d.
    435 / Menhut II / 2009, tanggal 23 Juli 2009, Areal Kerja HPH.HT/ IUP HHK-HTI, Pembanding semula Penggugat tetap utuh dan tidak berubah / berkurang sampai dengan izinnya berakhir dan Areal tersebut masih dalam pembinaan serta masih menjadi kewenangan Menteri Kehutanan sehingga Pembanding semula penggugat masih mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan areal dimaksud sampai dengan izinnya berakhir pada tanggal 27 Pebruari 2041, kecuali karena adanya / mengikuti Fenomena
    / 2009, tanggal 23 Juli 2009, Areal Kerja HPH.HT/ IUPHHKHTI, Pembanding semula Penggugat tetap utuh dan tidak berubah /Halaman 32 dari 56 halaman, Putusan Nomor 47PDT/2015/PT.BJMberkurang sampai dengan izinnya berakhir dan Areal tersebut masih dalampembinaan serta masih menjadi kKewenangan Menteri Kehutanan sehinggaPembanding semula penggugat masih mempunyai kewenangan untukmemanfaatkan areal dimaksud sampai dengan izinnya berakhir pada tanggal 27Pebruari 2041, kecuali karena adanya / mengikuti Fenomena
Register : 01-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PT. KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA, DKK VS BUPATI BEKASI;
292358 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adji Samekto, dalam socio legalstudy hukum tidak sekedar dikonsepsikan sebagai norma dan sekaligusmemaknai hukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitas yangsesungguhnya diharapkan akan dapat diketahui apakah hukum positifyang ada maupun hukum yang lahir dari polapola antar subjek dalammasyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak.Penggunaan pendekatan sociolega/, suatu fenomena tidak akandiselesaikan dengan cara memberi informasi aturan hukumnya saja,tetapi memadukan dengan pendekatan
Register : 13-01-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN MALANG Nomor 248 / PID.SUS / 2016 / PN.Mlg
Tanggal 20 Juni 2016 — FAYRUS REYHAN R. Alias RERE bin HARIS NUR YAHYA
314
  • Pengadilan dalam memberikan keadilan, mengingatdalam KUHAP, khususnya Pasal 182 ayat (4) disebutkan : Musyawarah tersebutpada ayat (3) harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yangterbukti dalam pemeriksaan di sidang ;Menimbang, bahwa ketentuan ini mengandung arti Pengadilan terikat olehsurat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, secara a contrario ketentuan inimengandung arti bahwa Pengadilan tidak boleh memutus apa yang tidakdidakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa mencermati fenomena
Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1585 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — PT. ECS INDO JAYA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
264107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada buku Tarif Bea Masuk yang ada diatur dalam postarif 85.23. adalah hanya klasifikasi atas: media penyimpan software berupacakram, pita, media penyimpan non volatile berbentuk padat, smartcard, sertamedia lain untuk penyimpan suara atau fenomena lain;Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 1585/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, impor Software berlisensimelalui internet dengan cara mengunduh tanpa dengan media penyimpanberbentuk padat, menurut Hakim dissenting tidak
Register : 15-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — PERKUMPULAN PENGUSAHA KEPARIWISATAAN KABUPATEN BEKASI (PPKKB) VS BUPATI BEKASI;
11461 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggunaan pendekatan sociolegal,suatu fenomena tidak akan diselesaikan dengan cara memberi informasiaturan hukumnya saja, tetapi memadukan dengan pendekatanpendekatan dari perspektif lain berbasis realitas, sehingga diharapkandapat mewujudkan tujuan hukum yaitu menciptakan ketertioban, keadilandan kesejahteraan;Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/201713.14.Bahwa kebijakan Pemerintah dalam hal ini Termohon mengambil jalanyang tepat demi kondusifnya wilayah dan ketertiban maupunkenyamanan
Register : 09-08-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bgr
Tanggal 28 Agustus 2018 — Terdakwa
13332
  • dahulu ;Menimbang, bahwa walau sedemikian adanya dari segala hal yangmelatar belakangi terjadinya peristiwa yang telah membuat Anak ALIREDIANSYAH RANGKUTI Alias ALI Bin HUSEIN dan Anak Il FAZRI RAMADANAlias AJI Bin TAUHID PURWANTO menjadi pelaku Anak yang berhadapandengan Hukum, namun pada dasarnya hal tersebut merupakan fenomenadiantara kurangnya kesadaran atas rasa pengendalian diri dari emosiperkembangan jiwa di usia anak di bawah umur dengan berbagai faktor yangdapat melatar belakangi timbulnya fenomena
Register : 17-11-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT PADANG Nomor 270/PID/2021/PT PDG
Tanggal 22 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
930
  • Batu Akik dengan Nama Fenomena Ring Tanpa ikat sebanyak 5 Pcs;

    5.31. Batu Mulia dengan Nama Zamrud Squad Tanpa ikat sebanyak 4 Pcs;

    5.32. Batu Akik dengan Nama Bacan Tanpa ikat sebanyak 164 Pcs;

    5.33. Batu Akik dengan Nama Garut Tanpa ikat sebanyak 100 Pcs;

    5.34. Batu Akik dengan Nama Lumut Sungai Dareh Tanpa ikat (ring) sebanyak 4 Pcs;

    5.35. Batu Akik dengan Nama Bacan Tanpa ikat (ring) sebanyak 24 Pcs;

    5.36.

Register : 01-04-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gin
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Gusti Ngurah Pastika
2.I Gusti Ngurah Bawana, S.SI
3.I Gusti Ngurah Ariawan
4.I Gusti Ngurah Oka, SE
Tergugat:
1.Ni Gusti Ayu Tantriani Alias Gusti Ayu Made Tantri Alias Gusti Made Kader
2.Gusti Ngurah Made Putrayasa
13087
  • Fenomena yang ada betapapun kemelutyang teradi antara orang tua dan anak akan selalu damai dalampelukan orang tua, anak juga akan menjadi pelekat diantara kemelutorang tua.
Upload : 31-07-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN.Sgt
LUKMAN Bin H.NAMBA
39754
  • Dalam fungsipencegahan (preventife) hukum pidana berfungsi untuk menstimulasikangambaran rasa takut pada yang dibaca oleh otak depan sebagai suatu situasiyang harus dihindari, sehingga seorang pelaku tindak pidana atau calon pelakutindak pidana akan berusaha untuk menghindari fenomena tersebut.
Register : 09-12-2014 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 04-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl
Tanggal 30 Juli 2015 — Pemohon dan Termohon
507
  • Yang diuraikan oleh Termohon dalam jawabannya adalahtulisan Pemohon yang dimuat di media cetak, yakni hasil investigasiPemohon tentang kasus fenomena prostitusi anak, siswi, dan mahasiswidi Xxxxxxxx, dan sama sekali tidak pernah ada SMS apapun di HPPemohon, apalagi SMS bahwa Pemohon memesan 4 ayam kampus yangsangat mustahil. Oleh karena itu, jawaban Termohon sebagaimana poinno. 13 patut kiranya ditolak.Bahwa dalil Termohon pada poin no. 14, bukanlah novel.
Register : 25-08-2011 — Putus : 03-10-2012 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN SLEMAN Nomor 125/Pdt G/2011/PN Slmn
Tanggal 3 Oktober 2012 — SUHARTOTO VS SUDIYANTO DKK
10630
  • Bahwa syarat seseorang untuk dapat mengajukan gugatan dalam surat gugatan adalah harusada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta juga ada hubungan hukumObjek yang menjadi permasalahan hukum yang menjadikan dasar Gugatan dari seorangPenggugat, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka gugatan itu tidak berlandaskan hukumberarti juga gugatan tersebut hanya lah menjadi fenomena bahasa atau sebuah rangkaianbahasa dengan premispremis yang salah yang tentu saja juga menghasilkan kesimpulanyang
Register : 11-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Sim
Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon:
HERMAN
Termohon:
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV SUMUT SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
11468
  • dilimpahkan dari atasankepada bawahan dimana tanggung jawab hukum dan tugasnya masihberada pada pemberi wewenang;Bahwa secara normative didalam Undangundang No 2 Tahun 2012 danPerpres No 148 tahun 2015 bahwa pemberian ganti kerugian yangdilakukan oleh pelaksana kegiatan (BPN) berdasarkan oleh hasilpenilai/penilaian public, dan apabila ada perintah undangundang yangdilampaui oleh pelaksana maka pelaksana dapat dikatakan melampauikewenangannya dan perlu saya terangkan bahwa penilai public iniadalah fenomena
Register : 07-01-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kfm
Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
ERWAN BITIN BEREK
Termohon:
Kepolisian Negera Republik Indonesia CQ Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur CQ Kepala Kepilisian Resort Timor Tengah Utara sebagai penyidik
12664
  • semua aspekaspek yang melandasidibuatnya undangundang oleh pembuat undangundang, agar putusan yang diambil dapatmemberikan nilai keadilan, patut dan wajar serta dapat memberikan keseimbangankepentingan bagi kedua belah pihak; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Pengadilanakan menerapkan metode tersebut diatas kedalam kasus kongkrit yang menjaditujuan dari Pemohon Praperadilan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa pranata praperadilan dalam hal obyek penetapantersangka menjadikan suatu fenomena
Register : 12-04-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.AB
Tanggal 26 Februari 2014 — PROF. DRS. JOHANIS A. PATTIKAYHATU, Pensiunan PNS, 73 tahun dan beralamat di Lorong Sawi No 35 RT 002/RW 03 Batu Gantung Dalam Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon bertindak selaku Ketua Mata Rumah Pattikayhatu/Pattijawaello Negeri Titawaai berdasarkan Rekomendasi Keluarga Besar Pattikayhatu/Pattijawaello tertanggal 31 Januari 2010. Selaku Penggugat ;------------------- M e l a w a n : 1. MELKIANUS RIRUMA, Selaku Ketua SANIRI NEGERI TITAWAAI, Beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;-------- 2. BENDJAMIN SIHAY, Mantan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Titawaai beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, Selaku TERGUGAT II ;-------- 3. CORNELLES NOJA, Mantan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Titawaai beralamat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Bagian Tata Pemerintahan – Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, selaku TERGUGAT III ;-------- 4. IZHAK HITIJAHUBESSY, bertindak selaku Kepala Mata Rumah/Keturunan Hitijahubessy, beralamat beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, Selaku TERGUGAT IV ;--------------------- 5. ZETH HEHANUSSA, bertindak selaku Kepala Mata Rumah/Keturunan HEHANUSSA, beralamat DI Jalan Dr. Siwabessy No 29 RT.003/RW.04 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selaku TERGUGAT V ;---------------------------------------- 6. WELMINCE HITIJAHUBESSY, selaku calon Kepala Pemerintah Negeri Titawaai dan beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah atau di Negeri Kamal Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Selaku TERGUGAT VI ;
137122
  • sebagai UPU LATU(RAJA ADAT) Negeri Titawaai yaitu saudara YOSIAS HEHANUSSA,yang baru saja mengakhiri masa jabatannya sebagai UPU LATU (RAJAADAT) Negeri Titawaai Periode (2003 2009) maka di dalampersidangan ini di sampaikan oleh tergugat I sebagai Ketua SANIRINEGERI TITAWAAT dalam kewenangannya untuk menampung danmenyalurkan aspirasi masyarakat Negeri Titawaai di hadapan sidang yangmulia ini untuk dapat menjadi bahan pertimbangan majelis Hakim yangmulia dalam memutuskan perkara ini demi menetralisir fenomena
    yangbernomor : 01 Tahun 2009 tertanggal 29 November 2009, yangmenetapkan Matarumah/keturunan Tergugat IV dan V serta Tergugat VIdan secara arif dan bijaksana berkenan mengembalikan sengketa inikepada badan Saniri Negeri Titawaai yang untuk selanjutnya membuatdan menetapkan pertauran negeri Titawaai yang baru yang menetapkanMatarumah/keturunan yang benarbenar berhak sebagaiMATARUMAH/ KETURUNAN PARENTAH berdasarkan ADATISTIADAT, maupun berdasarkan aturan perundangundangan yang28berlaku, demi menetralisir fenomena
Register : 05-09-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 1828/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
FITRI AISYAH, SH
Terdakwa:
ZAKARIA alias JAKA
5211
  • per ekor, dan oleh karena itu merupakanpelanggaran, sedangkan dilain pihak implementasi Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan nomor 56 Tahun 2016 bermaksud bukan untuk mematikanusaha masyarakat, namun Pemerintah justru ingin menyelamatkan kepentinganyang lebih besar yaitu bagaimana menyelamatkan Sumber daya ikan khususHalaman 50 dari 60, Putusan , Nomor 1828 /Pid.Sus/2018/PN.TngLobster supaya nilai ekonominya bisa dinikmati secara jangka panjang danterbitnya Permen KP tersebut dilatarbelakangi fenomena
Register : 19-02-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 10 Juli 2014 — PT. MANUNGGAL SENTRAL BAJA;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
8350
  • (fotokopi dari fotokopi) ; Laporan Penelitian Arkeologi, Pola Tata Ruang KotaMajapahit di Situs Trowulan Mojokerto JawaTimur Tahap V, Penelitian Struktur Bangunan diSentonorejo IVI, serta Survey Fenomena Balongbalong Kuno (Studi Pemukiman Skala Mikro SemiMikro Makro) Pusat Penelitian dan PengembanganArkeologi Nasional, 2010.
Register : 21-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR
Tanggal 18 Juli 2019 — Pembanding/Terdakwa : ZHANG DEYI Anak dari ZHANG ZHENQING
Terbanding/Penuntut Umum : Ita Wahyuning Lestari, SH.
9931663
  • Fenomena ini termasuk dalam kategori Slipof the Tongue atau Spoonerism dalam Ilmu Psikiatri sebagaimana yangdijelaskan oleh Ahli Psikiatri Prof. Dr. dr. H.
Register : 18-04-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 55/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 29 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Agus Riyanto
Terbanding/Tergugat II : Firman H Simorangkir
Terbanding/Tergugat III : Ida Bagus Putu Widnyana
Terbanding/Tergugat IV : Salesius Guntur
6141
  • Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukumsebagai Aktualisasi Tradisi IImiah Vol 1 No 1 Juni 2014 maka tanggungjawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggungjawab jabatan sebab telah terjadi kesengajaan yang dilakukan Tergugat, Tergugat Il, Tergugugat Ill, Tergugat IV, untuk melakukanmaladministrasi dalam perkara ini;45.
Register : 26-08-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN PARIAMAN Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pmn
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
TENGKU ISMAIL, SH
Terdakwa:
1.Dean Stales Yori Panggilan Yori
2.Firma Pauzan Panggilan Pauzan
8023
  • Batu Akik dengan Nama Fenomena Ring Tanpa ikat sebanyak 5 Pcs;

    5.31. Batu Mulia dengan Nama Zamrud Squad Tanpa ikat sebanyak 4 Pcs;

    5.32. Batu Akik dengan Nama Bacan Tanpa ikat sebanyak 164 Pcs;

    5.33. Batu Akik dengan Nama Garut Tanpa ikat sebanyak 100 Pcs;

    5.34. Batu Akik dengan Nama Lumut Sungai Dareh Tanpa ikat (ring) sebanyak 4 Pcs;

    5.35. Batu Akik dengan Nama Bacan Tanpa ikat (ring) sebanyak 24 Pcs;

    5.36.

Register : 03-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — PT. KARABHA DIGDAYA VS I. WALIKOTA DEPOK., II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK;
227183 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping Landmark,perlu dikembangkan pula ruangruang publik, penataan batas kota,penataan distrik/landuse, dan jalur pergerakan;Isu Alih Fungsi Lahan Pertanian;Isu alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian sudahmerupakan isu umum yang terjadi hampir di semua kotabesar/metropolitan di berbagai negara termasuk di Indonesia;Dalam kasus kota depok, isu ini sudah merupakan fenomena yangterjadi akibat mengakomodir kawasan perumahan dan fasilitassocial dan ekonomi lainnya.
    Kebijakan tataruang kota dapat menjadialat (aspek legal) terjadinya alih fungsi lanan tersebut, namundisisi lain fenomena ini bisa juga merupakan suatu pelanggarandalam implementasi Rencana Tata Ruang di Kota Depok yang telahditetapkan sebagai suatu peraturan daerah;Isu Degradasi Lingkungan;Krisis ekonomi yang berkepanjangan menjelang dekade tahun2000an, mendorong masyarakat untuk beralin profesi gunamemenuhi kebutuhan hidup seharihari.