Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 19-10-2020 — Putus : 29-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl
Tanggal 29 Januari 2021 — Penggugat:
1.LIM HERWADI
2.NANANG SUJATMIKO
3.ELDI AFRIANTO
4.EFRAN NOERHADI
5.HARI BUDI SANTOSO
Tergugat:
PT TUNAS MOBILINDO PERKASA DAIHATSU BENGKULU
232 — 106
  • Mobilindo Perkasa sejak tahun2012 sampai dengan tahun 2019;Bahwa saksi bekerja ditempat Tergugat masih status pegawaikontrak;Bahwa saksi terakhir kali tanda tangan kontrak kerja pada tahun2017;Bahwa saksi selama bekerja apabila target penjualan tidak tercapalmaka akan mendapatkan Surat Peringatan (SP) ke1 (Satu) sampaidengan Surat Peringatan (SP) ke3 (tiga);Bahwa saksi mendapatkan Surat Peringatan (SP) ke3 (tiga) padatahun 2019;Bahwa saksi mendapatkan Surat Peringatan (SP) masih tetapbekerja;Bahwa sangsi
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 161-K/PM I-04/AD/VIII/2016
Tanggal 14 Nopember 2016 — KAPTEN CPL KONDANG WAHONO
135 — 56
  • Bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti berupa Biji dan Daun sertabatang Ganja kering yang sudah halus yang ditemukan pada saat dilakukanpengeledahan dirumah Terdakwa hari Rabu tanggal 16 Maret 2016.11 Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pernah menandatangani fakta Integritassebanyak 1x (satu kali) di Kodim 0409/RL, yang mana isi fakta Intergritastersebut apabila Terdakwa terbukti/kedapatan menggunakan, mengkonsumsi,membawa, memiliki, mengedarkan dan menjadikan Bandar Narkoba, makaTerdakwa menerima sangsi
Pengadilan PN TOBELO Perdata Tanah
Register : 10-01-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 01-09-2013
Putusan PN TOBELO Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.TBL
Tanggal 26 Nopember 2012 — PERDATA - FRITS DANIEL KITONG (Penggugat) MELAWAN - Pemerintah RI c/q Kantor Pertamina Jakarta Pusat c/q Kantor Pertamina Propinsi Maluku Utara c/q Kantor Pertamina Kabupaten Halmahera Utara c/q Kantor Depot Pertamina Kecamatan Tobelo Selatan, Dkk (Tergugat)
109 — 67
  • Kokodakasebagai kepala desa, sejalan dengan hal tersebut harapan Tergugat dua mohon agarMajelis Hakim dapat mencermati faktafakta yang diungkapkan ini berdasarkankenyataan telah terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Tergugat satu dan oknumkepala desa sehingga pantaslah Tergugat satu diberikan sangsi atau hukuman gantirugi terhadap Penggugat.sesuai dengan kebenaran gugatan Penggugat, Tergugat dua menyetujui tentangperbuatan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terguagt satu dan oknumkepala desa
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 05-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 255/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
YULIA SETIANA MULDER
Tergugat:
PT. TUNAS MANDIRI FINANCE
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN OJK REGIONAL tiga JAWA TENGAH DAN DIY
108 — 28
  • atau ada debitur tidak bayar bagaimana batas waktu yangdiperjanjikan ; Bahwa kedua belah pihak harus sepakat tidak boleh salah satukesampingkan ;Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 255/Pdt/G/2018/PN Smg.Bahwa dalam keadaan tertentu debitur menjaminkan barang tidakbergerak / bergerak ( fidusia ), Sesuai Undang No. 42 tahun 2009mengatur jaminan Fiduisa dan undang Undang No. 86 Tahun 2000 tatacara pembiayaan fidusia ;Bahwa fidusia jaminan apa, berapa bila wanprestasi Debitur tidak bisadieksekusi ;Bahwa sangsi
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 04-11-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN MALANG Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mlg
Tanggal 20 Nopember 2020 — Terdakwa
257 — 73
  • Mig.Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anak untukdiberikan sangsi berupa pidana penjara Sesuai pasal 71 ayat (1) hurufe UU RIno 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ;Menimbang, bahwa atas dakwaan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 26-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.SMG
Tanggal 25 April 2019 — Pemohon:
1.Siti Mustab Siroh
2.Zulaikah
Termohon:
Bupati Demak
111 — 57
  • Itu artinya TERMOHON harus aktif menindak bawahannya(Kepala Desa Tlogopandogan) yang didalam putusan Peradilan terbukti MelakukanTindakan Melawan Hukum dengan cara menjatuhkan sangsi padanya;76.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum
Register : 12-10-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN CBN
Tanggal 11 Oktober 2017 — Pidana: Penuntut Umum: - SURYAMAN TOHIR,SH Terdakwa: - KARYADI bin SURYAN
84 — 16
  • terdaftar saja;Bahwa SPB dikeluarkan oleh Syahbandar;Bahwa SPB untuk kapal yang penangkapan ikannya perhari berlakunya 1(satu) Minggu;Bahwa apabila SPB sudah dikeluarkan namun tidak digunakan oleh Nahkodamaka SPB tersebut jika akan berangkat harus diperbaiki untuk berlayarberikutnya;Bahwa setiap kapal perikanan harus mempunyai SPB sehingga SPB wajibdan kalau masa berlakunya habis, maka harus diperpanjang;Bahwa SPB identik dengan Pelayaran, namun untuk kapalkapal yang dibawah 10 GT hanya untuk diberi sangsi
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-02-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 04/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb
Tanggal 19 Mei 2015 — ZHUANG DEZHENG; Dkk
62 — 29
  • Perikanan; Apabila Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) suatu kapal dicabut makapejabat yang mencabut harus mengirimkan surat pencabutan tersebutkepada perusahan atau pemilik kapal, pelabuhan panggkalan danpengawas pantai seperti TNIAL, POLRI dan Perikanan untukselanjutnya disampaikan ke kapal yang dimaksud; Bahwa sebelum diberi sanksi pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI), maka perusahan atau pemilik kapal diberikan teguran lisan atautertulis dan di klarifikasi apabila tidak dipatuhi maka sangsi
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 18-07-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 43 / G / 2012/ PTUN. Smg
Tanggal 20 Nopember 2012 — Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt.DESS Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
132 — 72
  • bekerjadi Inspektorat Kabupaten Kendal0nn nnn nn nnn nnn nnn Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai panitia pengadaan barang tidakpernah melakukan halhal yang dilakukan seperti Penggugat yaitumenandatangani berita acara tetapi barang belum diterima; Bahwa berita acara dibuat setelah semua barang diterima semua; Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai panitia pengadaan barang tidakada kendalakendala yang dialami; Bahwa apabila rekanan pergi akan berdampak pada temanteman panitia; Bahwa menurut saksi sangsi
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 03-10-2011 — Putus : 15-12-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 202-K/PM.III-12/AL/X/2011
Tanggal 15 Desember 2011 — - Leonardo Husni, Letda Laut (KH) NRP 18898/P
114 — 33
  • berikutBahwa benar setelah Terdakwa melanjutkan sefungdi Kobangdikal surabaya untuk ~ mengikutipendidikan lanjutan kemudian diperintahkanuntuk mengisi daftar ulang dan Nominatifuntuk didi isi sebagaimana keadaansebenarnya.Bahwa benar agar supaya identitas dan keadaanTerdakwa yang sebenarnya tidak diketahuioleh orang lain maka terdakwa dalam daftarnominatif sengaja tidak mengisi poin tempatdan tanggal kawin dengan alasan agar tidakdiketahui kalau) Terdakwa sudah berkeluargayang akhirnya akan mendapatkan sangsi
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 24 Februari 2021 — Pemohon:
LINDA DHALIA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA BARAT
126 — 42
  • dengan alasan belum cukup bukti atau peristiwatersebut bukan merupakan tindak pidana;Bahwa ahli menerangkan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindakpidana karena setelah dilakukan penyidikan ternyata peristiwa tersebutbukan merupakan perkara pidana;Bahwa ahli menerangkan bahwa indicator perkara tersebut bukanmerupakan tindak pidana yaitu jika perbuatan tersebut tidak memenuhiunsurunsur perbuatan pidana ;Bahwa ahli menerangkan bahwa hubungan setiap perbuatan bisa terdapatsangsi perdata dan sangsi
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-12-2011 — Upload : 22-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 12/TIPIKOR/2011/PT.PLG.
Tanggal 22 Desember 2011 — Ir. FAISAL MUAZ dan Ir. HADIANTO EKO PUTRO
115 — 69
  • Hadiyanto Eko Putro dansebagian lagi berjumlah Rp. 53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus limapuluh Rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barangbukti dalam perkara terdakwa Deddy Zatta;Menimbang, bahwa pidana yang dijatunkan kepada terdakwa tidakhanya bertujuan untuk mendidik dan membina serta membuat jera bagiTerdakwa, melainkan juga diharapkan sebagai contoh sangsi bagi pelakutindak pidana korupsi sehingga dapat mencegah masyarakat dan atauPenyelenggara Negara untuk
Pengadilan PN TEBO Pidana Umum Penipuan
Putus : 27-06-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PN TEBO Nomor 35 / PID / B / 2013 / PN.TEBO.
Tanggal 27 Juni 2013 — Sumarno Als Marno Bin Saeno
60 — 17
  • perjanjian lahan /tanah seluas 12 hektar dengan harga Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah) setelah tanah sudah dibersihkan / imas tumbang olehsaksi Marudut dan saksi Roni mendapat tanah seluas 8 (delapan)hektar sedangkan terdakwa mendapat bagian 4 hektar ;e Bahwa, saksi, saksi Riki dan Kaswanto juga membeli tanah dariterdakwa sebanyak 1 titik (+ 6 hektar) dengan harga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;e Bahwa, saksi tergerak untuk membeli tanah tersebut karena Riadimengatakan pokoknya kamu ngak usah sangsi
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN AMBON Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
KARMINI SYARIFUDIN
Tergugat:
PT. BANK MALUKU MALUT
179 — 75
  • perilaku yang tertib, rapi, tepat waktu, tidak ingkar janji danmenjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malumelakukan perbuatan yang tidak terpujrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melanggar 9 butir perilakubudaya perusahan khususnya pada butir perilaku budaya perusahaan kesatudan ketujuh;Menimbang, bahwa atas pelanggaran Peraturan Perusahaan tersebut diatas selanjutnya Penggugat telah diberikan sangsi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Perikanan
Register : 25-02-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Amb
Tanggal 18 Mei 2015 — CHEN XIANGQI,Dkk
194 — 80
  • penangkapan ikan (SIPI) suatu kapal dicabutmaka pejabat yang mencabut harus mengirimkan suratpencabutan tersebut kepada perusahan atau pemilik kapal,pelabuhan panggkalan dan pengawas pantai seperti TNIAL,POLRI dan Perikanan untuk selanjutnya disampaikan ke kapalyang dimaksud;Hal.21 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN AmbBahwa sebelum deberi sanksi pencabutan Surat izinpenangkapan ikan (SIPI), maka perusahan atau pemilik kapaldiberikan teguran lisan atau tertulis dan di klarifikasi apabilatidak dipatuhi maka sangsi
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 38/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT. LATANINDO MINING
Termohon:
Bupati Morowali Utara
321 — 171
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
Pengadilan PN WATES Pidana Umum
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN WATES Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wat
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ERIKSA RICARDO, S.H.
Terdakwa:
PUJI ASTUTI Binti WARIS
142 — 40
  • Bahwa fakta persidangan terungkap kalau sistem pelaporan keuanganyang ada pada kantor Notaris Hersa Krisna Muslim tidak berjalan dengan baikterbukti ketika saksi ENI NURWATI bagian keuangan tidak mampumemberikan penjelasan secara jelas terhadap sistem pelaporan keuangandan tidak memberikan teguran dan sangsi bagi karyawan yang melakukanpelanggaran management kantor dan atau setidak tidaknya memberitahukankepada atasannya dalam hal ini Hersa Krisna Muslim bahwa apa yangdilakukan oleh terdakwa tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 12-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/PDT.SUS/2011
KUSUMA DEWI BRATA, SE., MM.; BADAN PENGELOLA GEDUNG MANGGALA WANABAKTI
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MM, Novi prihatni SH, Lestari Kissoebekti S.Sos,Armeini, Gatot Sophian Damas SE, Supriyanto (Tato), Purwanto(Ipung), Dr.Sri Lestari Rahayu Andwitono, dan Sucipto diberikanTeguran apalagi Sangsi tegas oleh Pimpinan/Direksi BadanPengelola ;14 Bahwa selanjutnya saya melihat bahwa tindakan Badan PengelolaGedung Manggala Wanabakti (selaku badan Hukum) dan IrSoedartoKartodihardjo MM, yang tidak melakukan tindakan apaapa dimanaseharusnya Badan Pengelola Gedung manggala Wanabakti (selakubadan hukum) dan
Pengadilan PA RUTENG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 02-01-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 20-10-2015
Putusan PA RUTENG Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Rtg
Tanggal 24 Nopember 2014 — DAHLIA binti PADU KANISIUS TULUR
123 — 56
  • beranjak dewasaterhitung mulai bilan Mei 2012 dan atau menurut ketentuan hukum yangberlaku;Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagianPenggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik danatau secara damai maka mohon dilakukan melalui Eksekusi Lelang denganbantuan Kantor Lelang Negara;Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan/menjual hartabergerak maupun harta tidak bergerak ataupun harta tambahan dan apabila initerjadi mohon Tergugat diberi sangsi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 15-03-2016 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2016 — Yurni Iskandar Melawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama
106 — 28
  • maksimum yaitu 70 km perjam dan minimum 40km perjam dan dijalan tambang ada ramburambu dipasang mengenai kecepatantersebut ; Bahwa dalam bekerja setiap unit DT ada target yaitu minimal 4 1/2 ret perhari danapabila tidak mencapai target akan berakibat gaji juga kurang ; Bahwa saksi tahu ada kejadian over speed setelah diadakan investigasi, saksijuga tahu ada aturan baku tentang Golden Rules yang dibuat PT KPC ada 12point salah satunya mengenai Golden Rules kecepatan, kecepatan melebihi 30km perjam sangsi