Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkantentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanHalaman 7 dari 29 Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2020/PN SDA2.5.2.6.2.7.Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidakterpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan

Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :O Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan

melakukanpenangkapan dan penahanan kepada yang bersangkutan yangdilakukan oleh Termohon, padahal Tersangka dikategorikan sebagaiorang tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangandengan hukum dan yang bersangkutan tidak mengerti akibatperbuatannya itu (patologische dirft, gila, pikiran tersesat), makaperbuatan Termohon tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan yangsalah dan keliru dan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya pasal 44 ayat (1) KUHP.Berdasarkan ulasan

untuk melengkapidata faktual tentang penyakit jiwa Muhammad Nasir / tersangkapemohon lampirkan data Medis berupa Surat keterangan KedokteranNo. 4159/SKK/X/2018 tanggal 23 September 2018 yang diterbitkanoleh Dr.Yono Suhoyo,Sp.KJ Dokter spesialis Jiwa pada Rumah SakitTingkat Il Putri Hijau Medan yang menyatakan tersangka mengidapPenyakit BIPOLAR dan DEPRESI Sehingga Perbuatan Termohonsangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku khususnya Pasal 44 ayat (1) KUHPidana.Berdasarkan Ulasan

Sehinggaterhadap tersangka dapat dijadikan atau ditetapkan sebagai tersangkasesuai Pasal 184 KUHAP dan perihal penahanan yang dilakukan telahsesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a dari KUHAP.Dengan demikian tindakan yang dilakukan termohon sudah tepat dansesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.Berdasarkan Ulasan mengenai sah atau tidaknya sebuahkeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh termohon kepada Muhammad nasir / Tersangka denganmenjadikan Muhammad

Dalil yang merupakan gambaran adanya hubungan hukum yangmerupakan dasar serta alasanalasan dari tuntutan yang dikenal dengannama fundamentum petendi (posita) adalah dalil yang menggambarkanadanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan dari tuntutan.Fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian yang merupakanpenjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukumyang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

putusanadalah putusan a quo telah bertentangan dengan ketentuan hukum tentangkekuasaan kehakiman dan maupun bertentangan dengan sumber hukumtertulis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimanaterurai di bawah ini:il; Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 ayat (1)mensyaratkan putusan Pengadilan harus memuatalasan dan dasar putusan, sehingga jika mencermatiputusan Judex Facti pengadilan Tinggi Makassarputusan a quo hanya singkat semata tanpa ada ulasan

cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danMahkamah Agung perlu meninjau kembali;c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, yang berbunyi: putusan yang kurang cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danMahkamah Agung perlu meninjau kembali;Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar haruslah dinilai kurangcukup pertimbangannya karena hanya mengambil alin putusan JudexFacti Pengadilan Negeri Makale tanoa memberikan ulasan

dan saya jawab lya Catatan : Dan ulasan saya di atastidak ada sedikitoun perjodohan dan apalagi dukun, saya Orang yangberiman dan Insya Allah haram bagi saya yang namanya Perdukunan, jikamemerlukan saksi Kedua orang Tua Istri saya sekarang Siap Bersaksi,selama ini saya tinggal bersama beliau dan anak saya.c.

Nailul Authar 6/246)Bahwa dari ulasan tersebut diatas, maka dalil Tergugat Rekonpensi sangatberalasan hukum untuk DITOLAK oleh Mejelis Hakim dan MenerimaGugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yaitumeminta agar mahar berupa 2 (dua) buah Gelang mas Arab seberat 23 gramuntuk dikembalikan separuh (11 % (sebelas setengah) gram kepadaPenggugat Rekonpensi.Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak secara tegas seluruh dalil Poin 2pada Jawaban dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensidalam

dibayarnya Uang Depan (DP) atau panjarserta juga telah dibiayainya revovasi bangunan oleh Penggugat Rekonpensiterhadap Los Blok G No. 12 dan Los Blok G No. 04 atas nama TergugatRekonpensi yang berada di Pasar Baru Karang Ampel (Penggugat ikut andilatas los), maka secara hukum Los Blok G No. 12 dan Los Blok G No. 04 atasNama Tergugat Rekonpensi yang terletak di Pasar Baru Karang Ampelmerupakan harta bersama dan 2 (setengah) dari harta bersama adalah hakdari pada Penggugat Rekonpensi.Bahwa berdasarkan ulasan

ditujukankepada manusia atau orang sebagai subjek hokum yang berfungsisebagai hoofdader, dader mededader atau uitlekker dari perbuatanpidana (delik) yang telah memenuhi semau unsur dalam rumusan dliksebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudiankepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasperbuatan tersebut.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapaatau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan

hoofdader, dader mededader atau uitlekker dari perbuatanHalaman 26 dari 20 Halaman Putusan Nomor 251/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKS.pidana (delik) yang telah memenuhi semau unsur dalam rumusan dliksebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudiankepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasperbuatan tersebut.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapaatau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan

dengan menyatakan bahwa semua atau sebagian keberatan yangdisampaikan Pemohon kasasi tidak dibenarkan, Majelis Hakim Kasasi wajibdidahului dengan memberikan pertimbangan hukum selaku alasan hukummengapa keberatankeberatan yang disampaikan itu tidak dibenarkan, danbukan hanya dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum terhadapKeberatan itu kemudian dengan hanya menyalin kembali semua keberatanyang terdapat dalam memori kasasi untuk dimuat/ditulis dalam putusan, dansetelah disalin tanpa memberikan ulasan

Judex Facti dalam menilai dan mengujiketerangan para saksi yang tidak bersesuaian, serta ;e Terdapatnya keyakinan Judex Facti atas keterangan saksi yangtidak melihat dan mendengar secara langsung peran TerdakwaBerikut ini akan kami uraikan faktafakta yuridis yang merupakanrangkaian dari ketidakcermatan tersebut sehingga menurut kami cara mengadilitidak dilakukan menurut ketentuan UndangUndang.Bahwa ketidakcermatan Judex Facti sebagaimana kami sebutkan di atassecara khusus akan kami uraikan dalam ulasan

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Bahwa apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a guo sebagaimana diulas panjang lebar dalamalasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:a. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sahb.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapatdibatalkan

Dalildalil pengajuan Gugatan aquo oleh PARA PENGGUGAT,merupakan dalildalil Gugatan yang hanya berisi ulasan /pengulanganmengenai pokok perkara, sebagaimana yang tertuang dalam putusanperkara tersebut di atas;Bahwa putusan perkara tersebut di atas, merupakan putusan yang bersifatpositif;5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara aquo telahmelekat Nebis In Idem;6.

Bahwa dailildalil pengajuan Gugatan aquo oleh PARA PENGGUGAT,merupakan dalildalil Gugatan yang hanya berisi ulasan /pengulanganmengenai pokok perkara, yang tertuang dalam perkara yang telah diperiksa,dan diputus serta putusannya telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkanputusan sebagai berikut : Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Tasikmalaya, Sesuai Register Nomor :53 /Pdt.G /2017 /PN.Tsm., tanggal 12 Februari 2018; Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Sesuai Register Nomor : 186 /PDT /2018 /PT.BDG

yang terletak di Jalan Kalapa dua DesaMargaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, atasnama : Unang Bahar, sesuai dengan aslinya membuktikan bahwaPARA TERBANDING adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa ;Bahwa Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili PerkaraNomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Tsm, dalam pertimbanganpertimbangan danputusannya sudah tepat dan benar, karena didasari oleh faktafakta dipersidangan ; Bahwa dalildalili MEMORI BANDING yang diajukan oleh PARAPEMBANDING, berisi ulasan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PARA PARAPEMOHON dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulaspanjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :Halaman 33 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mtr Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1)

huruf amerupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf bdan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkande Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknyasebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakanhukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PARAPARA PEMOHON dengan menetapkan PARA PARAPEMOHON' sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelishakim Pengadilan Negeri

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku. sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusannyabahwa senyatanya kurang mendalami dan mempertimbangkan kepentinganPihak Penggugat/Pembanding dan hanya bersikap kaku dalam halpertimbangan hukumnya yang tidak memperdalam ulasan dan akibat hukumdari ketidak hadiran Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagai pihak yangHalaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomo75/PDT/2017/PT.BJMpaling berhak menjawab dan menjelaskan proses ganti rugi pengadaan lahanbandara serta besaran nilai ganti rugi yang

Kalau unsur perbuatantersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulahunsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbuktiapabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukanpada diri Terdakwa.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atausetiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupunPengadilan.

diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Il11Yogyakarta Nomor : 73K/PM II11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 maupunPutusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Nomor : 55K/BDG/PMTII/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, khususnya dalam menilai sifat, hakekat danakibat perbuatan Terdakwa serta pertimbangan lain dalam menentukan layaktidaknya Terdakwa untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinaskemiliteran, secara khusus ijinkanlah pada kesempatan ini Oditur Militer akanmenyampaikan ulasan

Bahwa dalil jawabdn dalam pokok perkara poinl 2 sampai dengan 3 yangintinya berisi tanggapan dan ulasan saja;Bahwa terhadap tanggapan dan ulasan tersebut Penggugat tidaklahsependapat, dimana telah jelas antara Tergugat, National ParalympicGommittee dan Penggugat memiliki Nubungan hukum yang jelas.Bahwasanya menjadi permasalahan hukum disini adalah Penggugat merasaheran dan kaget tibatiba Tergugat mempersalahkan penggunaan dana hibahtahun dnggaran 2012 tersebut terbukti dengan adanya pdnggilan dariKejaksaah

2018/PA.Sda tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatandengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah, berita acara sidang, buktibukti,memori banding tanpa kontra memori banding, dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangansebagaimana terurai di bawah ini:Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusanPengadilan Agama a quo sebagaimana diurakan dalam memori bandingnyapada pokoknya atas dalil bahwa alasan yuridis dalam putusan tersebut lebihbanyak memberikan ulasan

Selain itumenurut keterangan saksi SAENAL SALMAN (Verbalisan), dirinyamenyatakan bahwa pada saat pemeriksaan dirinya yang melakukanpemeriksaan kepada kedua saksi tersebut di atas dan pemeriksaan yangdilakukan kepada saksisaksi tersebut sudah sesuai dengan prosedurserta tidak pernah melakukan penekanan pada kedua saksi tersebut.Bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Bulukumbatersebut sebagaimana ulasan kami di atas dan dengan mendasarkan padakaidah pemeriksaan kasasi maka alasan atau keberatan