Ditemukan 3383 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semarangan sembilangan seberangan semarangdan sembarang semaranga
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 21-06-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 10-09-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.TLG
Tanggal 8 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 37
  • TBA a gh Rhy i pins antArtinya ; Apabila seorang suami mentalag isterinya, dan telah jelas bagi hakimbahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yangmasuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara,diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan alas suami kepada isterinyaMenimbang bahwa mut'ah hanya diberikan sekali saja setelah TergugatRekonvensi mengucapkan ikrar talaknya maka Majelis menetapkan mutah yang harusdibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat
Pengadilan PN MALILI Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 26-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN MALILI Nomor 48/Pid.B/2017/PN Mll
Tanggal 26 Oktober 2017 — JONLIS,DM
159 — 86
  • INCO;Bahwa benar untuk bekerja ditambang dan menjadi pengawas (suverfesor)harus memiliki sertifikat POP (Pengawas Oprasional Pertama), mempunyaipengalaman 10 (sepuluh) tahun, dan berijazah minimal SMA (SekolahMenengah Atas) kalau memiliki ijazah sarjana (S.1) cukup punyapengalaman 1 (satu) tahun kerja;Bahwa benar sertifikat POP (Pengawas Oprasional Pertama) milikTerdakwa tidak pernah dibatalkan oleh lembaga yang mengeluarkannyadan sertifikat POP (Pengawas Oprasional Pertama) tidak sembarangan bisamengeluarkan
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 27-08-2015 — Putus : 22-04-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Tsm
Tanggal 22 April 2016 — DRS.IR. HASAN WILADI, MSc Lawan 1.. PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (RCTI), 2.IMAM TANTOWI, 3.YANTI PUSPITASARI, 4.PT. TELKOMSEL (GAPARI) Cabang Tasikmalaya
161 — 52
  • Proses penayangan sinetrontersebut tidak sembarangan dilakukan oleh Tergugat 1 (RCTI) dan justru telahsesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 59 UU No. 33/2009, dimanaberdasarkan Perjanjian Jual Beli Program Acara surat tanda lulus sensor dariLSFI wajib didapatkan oleh PT.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 01-10-2012 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 179/PDT.G/2011/PN.DPK.
Tanggal 1 Oktober 2012 — H. MURSALIH, ; H.RM. Wahyoe A. Setiadi,dkk VS Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Iwan Natapriyana,dkk
86 — 47
  • Kalau seandainyaharga nilai jaminan yang ada adalah Rp. 10.313.000.000. atauRp. 18.500.000.000. hal itu kan hasil appraisel danbukan harga lelang, harga lelang hal tersebut mempunyai nilailimit dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Depokdalam menentukan dan tentunya didasarkan pada datadatapendukung yang ada, tidak asal sembarangan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 21-02-2011 — Putus : 22-06-2011 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 20/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 22 Juni 2011 — PT. MAXISTAR INTERMODA INDONESIA >< Tuan NG JOK PIN, CS
235 — 233
  • Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa dalamdunia usaha adalah hal yang wajar dan sahsah saja jika seseorang mengajukanpermohonan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II puntidak sembarangan dalam menerima dan mengabulkan permohonan pendaftaran merekdisebabkan Turut Tergugat II terikat oleh peraturan dan persyaratan dalam Undangundang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek khususnya Pasal .Bahwa itikad tidak baik justru pernah diperlihatkan oleh Penggugat, sebelumPenggugat mengajukan
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-12-2015 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Smd
Tanggal 22 Juni 2016 — ASEP SUTARMAN dkk sebagai Penggugat dan 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Jawa Barat, Cq. Bupati Kabupeten Sumedang Cq. Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dkk sebagai Tergugat
78 — 51
  • Jadi kalaupun benar Quad NonTERGUGAT Ill membutuhkan lahan lebih tentunya itu menjadi tanggungjawab TERGUGAT Ill sendiri ;Selain itu masalah pembebasan lahan ini telah ada Penetapan lahanmana saja yang harus dibebaskan berdasarkan SK Bupati Sumedangdan pelaksanaan pendataan dan pembebasannya dilakukan olehTERGUGAT , bahwa dengan adanya penetapan tersebut tentunyaTERGUGAT tidak bisa secara sembarangan melanggarnya, karenaberdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU No. 12 tahun 2012 seharusnya PARAPENGGUGAT melakukan
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-08-2013 — Upload : 06-12-2013
Putusan PN KABANJAHE Nomor 158 /Pid.B/2013/PN.KBJ
Tanggal 29 Agustus 2013 — -TAMAN SURBAKTI
53 — 7
  • TIDAK LENGKAP TENTANG TINDAK PIDANAYANG DIDAKWAKAN21Bahwa Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP menyatakan bahwasanya suratdakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidanayang didakwakan, apabila tidak memenuhi syaratsyarat tersebut maka suratDakwaan batal demi hukum (Vide pasal 143 ayat (3) KUHAP), maka dnegan inikami akan menguraikan pengertian secara cermat jelas dan lengkap tersebutdengan argumentsi sebagai berikut :CERMAT, artinya dibuat dengan penuh ketelitian dan tidak sembarangan
Pengadilan PN TUAL Pidana Umum
Register : 30-03-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN TUAL Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tul
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
MELIYAN MARANTIKA, SH
Terdakwa:
1.JUMADI RAHAYAAN Alias JUNET
2.IDRIS RENJAAN Alias ROY
3.ABD. KADIR RELIUBUN Alias DANDY
4.ABDUL FATAH RENYAAN Alias ABDUL
5.SAMSUDIN RENYAAN Alias DINO
143 — 84
  • Jadi seseorang tidak boleh masuk sembarangan ke dalam ruangtertutup itu;Ya, lembaga adat Kei mendukung dan mengakui hukum positif yang berlaku dinegara Indonesia;Ya, jika ada orang yang ditindak secara hukum positif, maka lembaga adat jugamendukung;Memang antara Koroban dengan Para Terdakwa dan dengan ister Terdakwa I.Jumadi Rahayaan Alias Junet, masih ada hubungan saudara atau keluarga, danmereka samasama dari satu kampung. Tetapi jika saudara kita itu bersalah, makadia tetap dipukul.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 07-05-2015 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 556/Pdt.G/2013/PN Tng
Tanggal 7 Mei 2015 — PT. JAPINDO KENCANA Lawan 1. PT. BUKIT BRATA 2. INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, S.H. dan PT. TIMAS SUPLINDO (Intervensi) Lawan 1. PT. JAPINDO KENCANA 2. PT. BUKIT BRATA 3. INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, S.H.
111 — 23
  • Bahwa oleh karena dalildalil PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGATINTERVENSI Il tidak berdasarkan hukum, sembarangan dan keliru sebabTERGUGAT Ill REKONPENSI / TERGUGAT INTERVENSI Ill semulaTURUT TERGUGAT / TURUT TERGUGAT REKONPENSI adalah pejabatpublik Notaris dan PPAT dimana hanya menjalankan tugasnya yangmengakomodir keinginan para pihak untuk dituangkan kedalam akta,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidakterbukti TERGUGAT Ill REKONPENSI / TERGUGAT INTERVENSI Illmelakukan
    ;Bahwa oleh karena dalildalil PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum,sembarangan dan keliru sebab TERGUGAT INTERVENSI Ill semula TURUTTERGUGAT / TURUT TERGUGAT REKONPENSI adalah pejabat publik Notarisdan PPAT dimana hanya menjalankan tugasnya yang mengakomodir keinginanpara pihak untuk dituangkan kedalam akta, sepanjang tidak bertentangan denganhukum yang berlaku sehingga tidak teroukti TERGUGAT INTERVENSI Ill semulaTURUT TERGUGAT / TURUT TERGUGAT REKONPENSI melakukan perbuatanmelawan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/PID/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, Sp.B, KBD, FinaCs, FICS
127 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • XI/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.Hal. 42 dari 56 hal, Putusan Nomor 354 K/PID/201710.Menimbang, bahwa bedasarkan perundangundangan terebut, maka11,setiap Kepengurusan Rumah Sakit tentu harus memiliki Regristasi, Izin,Operasional, Akreditasi, Amdal serta Manajemen yang memenuhipersyaratan perundangundangan, dengan demikian jika ada pergantianDirektur Rumah Sakit di suatu daerah yang mana Pemerintah Daerahmemiliki kKewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan RumahSakit di Daerah tentu tidak sembarangan
Pengadilan PN STABAT Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN STABAT Nomor 31/PDT.G/2013/PN.STB
Tanggal 18 Juni 2014 — NASIB, Dkk Melawan 1. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan 2. Kepala Badan Pertanahan Indanesia (BPN) cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara (BPN Wil Sumut) cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
40 — 30
  • Bahwa secara umum patut diketahuibahwa keberadaan sebuah PerusahaanUmum Negara (BUMN) diperuntukkanguna kesejahteraan=srakyat, ~ sebabdiketahui sumber dana awal PerusahaanBadan Usaha Milik Negara (BUMN) adalahdari APBN (Anggaran Pendapatan danBelanja Negara), oleh karenanya walaupuntujuannya untuk mencari keuntungan(profit) akan tetapi didalamnya ada maksuduntuk mensejahterakan rakyat danmemajukan kepentingan umum dan jugabukan berarti diperbolehkan menguasaitanah secara sembarangan;7.
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 15-05-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 49/PDT.G/2013/PN.MKL
Tanggal 5 Mei 2014 — LINCE TALLO' ARRANG, ANTON BAREDU, MARTHEN BASSANG, DKK (Penggugat) VS NE' BADO, LAI' SUKA', LAI' SULE', DKK (Tergugat)
158 — 141
  • Di situ adatanamannya karena kalau budak itu disuruh tanam kayu di sekelilingnya.Tapi tidak boleh diambil sembarangan kalau tidak dikasihtau kepadatuannya;bahwa, tanaman Lai' Kabak ada di situ di tanah yang dikasih oleh nenekSaksi kepada keluarga Lai' Kabak:bahwa, di tanah Obyek Sengketa, ada tanaman bambu dan kayukayulainnya, ada juga betung.
    Dali itu adalah tikar anyaman darirotan yang halusnya itu dibuat oleh orang Kalimantan, tapi bikinan orangToraja dulu kasar sekali, tapi tidak sembarangan orang dulu didali. Tidaksehidangan;3. Dipakombaiue. Ue itu rotan, gelang emasnya kalau dia seorangbangsawan itu dicopot, lalu diganti dengan rotan. Artinya hilanglahkebangsawanannya. Hilanglah martabat tongkonan yang ada padadirinya;bahwa, bangsawan putri boleh kawin dengan hambanya tapi adasanksinya.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 26-03-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 45
  • Selain itu TERGUGAT III yakinnilai limit tersebut tidak serta merta ditentukan secara sembarangan olehTERGUGAT , melainkan nilai limit tersebut didapatkan TERGUGAT dariPenilai Independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya (Pasal 44 ayat 2).Halaman 28 dari 38hal Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019./PN.Bdg.Bahwa pada faktanya PENGGUGAT mengetahui halhal yang telahTERGUGAT Ill jelaskan di atas, sebab PENGGUGAT telah menyebutkannyapada posita point 7 halaman 3 dalam gugatannya..
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-06-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 236/Pdt.G/2016/PN BDG
Tanggal 21 Februari 2017 — NUIH HERPIANDI LAWAN PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, DKK
241 — 66
  • pihakleasing jangan lantas sembarangan tuduh telantarkan mobil! wajibperiksa dahulu persoalannya, tidak main bak seolah olah sendiriadalah hakim memutuskan Fandi Yakin telah telantarkan truk HINOsendiri yg. nilainya miliaran mahalnya + Rp. 427.464.000,! yg. total capai satu setengah miliar!
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-11-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor -Nomor:76 /Pid.B/2015/PN Byl
Tanggal 15 September 2015 — -RUKHI PRAYOGA bin WALUYO RAHARJO
84 — 7
  • maka labanya disitu sudah diatur;Bahwa Penggunaan ijin Bungker ditunjuk Pertamina, seumpama ambilnya diBoyolali harus ada ijin LO dan ordernya keluar dari situ;Bahwa kalau ada orang membeli BBM Non Subsidi dari SPBU dan dijuallagi, itu sudah ada niat untuk menjual maka itu tidak boleh;Bahwa yang dimaksud dengan standarnisasi alat angkut adalah harusmemenuhi Aspek INU misal tangki harus seperti apa (dibuat khusus), tidaksembarang mobil untuk mengangkut, serta dalam penyimpanan BBM jugatidak boleh sembarangan
Pengadilan PN Paringin Pidana Khusus Lain-lain
Register : 25-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN Paringin Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Prn
Tanggal 10 Desember 2019 — Pidana H. SYAHRUJI alias H. UJI Bin SAHMINAN .alm.
116 — 32
  • Adapun dalamSIUP tersebut tercantum bahwa Terdakwa merupakan pengecer bahan bakarminyak tersebut merupakan hasil pencetakkan melalui aplikasi perkantoranyang dimiliki oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Balangan, dimana aplikasitersebut tidak dapat dirubah secara sembarangan;Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN PrnBahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan jjinpengangkutan dan niaga kepada yang berwenang yaitu Dirjen Migas;Bahwa saksi menyatakan sesuai dengan aturan yang
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bks
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
Wahyu Sarwono
Tergugat:
1.Zayvier Zacharias
2.Ujang Memin Kirwan Supardi
3.Sarah Haryati Ardi
4.Muhammad Nur Reza
5.Ny. Endriati, SH, Notaris
123 — 50
  • WAWA: Bahwa Saksi adalah orang yang mengontrak rumah Tergugat II; Bahwa Saksi kontrak disitu tetapi saya disuruh mengurus Tergugat II, sejaktahun 2018, bulan Februari; Bahwa karena Saksi disuruh mengurus dan merawat Tergugat II, oleh anakanak Tergugat II saksi tidak usah lagi membayar kontrakan; Bahwa Keadaan Tergugat II linglung lebih kurang 2 (dua) tahun belakangan,Tergugat Il suka mengumpulkan plastikplastik dibawa kerumah, seringhilang, sandal orang dibawa kerumah, kalau pakai baju sembarangan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 115/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR
Tanggal 29 Agustus 2012 — JULLYA FERONICA; lawan; 1. PT. BANK OCBC NISP, Tbk; 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV; 3. PT. CITRA LELANG NASIONAL; 4. EVI LINARDO
127 — 27
  • . ; Bahwa perlu ditegaskan pada kesempatan kali ini bahwa limit lelang Jaminan Kreditditentukan bukan sembarangan melainkan ditetapkan oleh Appraiser InternalTERGUGAT I tertanggal 21 April 2011.
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 28-K/PM.I-06/AD/VI/2016
Tanggal 15 Agustus 2016 — Sertu Tutuk Hartanto NRP 21060196521085
143 — 27
  • pemilikan, kepunyaan itu (dalam hal ini narkotika) baruada pada seseorang (si pelaku / Terdakwa) setelah ada izin sesuaiUndangundang yang membolehkan untuk itu.Yang dimaksud dengan Melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan Menggunakanadalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa mengetahuibahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atausetidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 7 Januari 2015 — H. SAID ABDULLAH, S.H. bin H. ABDULLAH
60 — 12
  • MM, pada Dokumen Buktimerupakan tanda tangan yang berbeda;Bahwa yang dimaksud dengan tanda tangan karangan (Spurious Signature)adalah perbedaannya sangat jauh, sama sekali tidak melakukan tiruan, ataumerupakan tandatangan sembarangan;Sedangkan yang dimaksud tanda tangan berbeda (non identik) adalahpelaku mencoba untuk meniru namun hasilnya tidak sama;Tanda tangan non identik biasanya dilakukan perlahan karena pelakumencoba untuk meniru semirip mungkin, sehingga terlihat ada jeda(berhenti sejenak)
    MM, pada Dokumen Buktimerupakan tanda tangan yang berbeda;Bahwa yang dimaksud dengan tanda tangan karangan (SpuriousSignature) adalah perbedaannya sangat jauh, sama sekali tidak melakukantiruan, atau merupakan tandatangan sembarangan;Sedangkan yang dimaksud tanda tangan berbeda (non identik) adalahpelaku mencoba untuk meniru namun hasilnya tidak sama, akan tetapiketerangan tersebut tidak menunjukkan bantahan bahwa Terdakwa H.