Ditemukan 4981 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 15-06-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA Bb Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 13
21 — 13
sebelum mempertimbangkan pokokperkara, Majelis Hakim terlebin dahulu akan menilai eksistensiPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kasi PerlindunganPerempuan dan Data Kekerasan Perempuan) Kabupaten Wakatobi,yang telah mendapatkan izin dari atasan sebagamana diatur dalamPasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-02-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0243/Pdt.G/2018/PA.Tmk Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 3
5 — 3
Hakim telah pulamemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, danternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokatprofesional:Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-05-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1082/Pdt.G/2018/PA.Bjn Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat Vs Tergugat
13 — 6
13 — 6
Peraturan Pemerintah Nomor 45 harusmendapatkan surat keterangan dari pejabat atasannya;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam pesidangansehingga sampai persidangan berakhir Tergugat tidak menyampaikam suratketerangan dari pejabat atasannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari kedua PeraturanPemerintah tersebut di atas, masalah ada ataupun tidak ada izin untukmelakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara
Register : 01-07-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1590/Pdt.G/2020/PA.Lpk Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 15
20 — 15
Membebankan biaya perkara menurut Hukum;Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara inperson sedangkan Tergugat hadir inperson hanya padasidang tanggal 08 Juli 2020, untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernahlagi hadir di persidangan;Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang ingin melakukan perceraian sangat terikat dengan peraturan disiplinPegawai Negeri yang
Register : 16-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 180/Pdt.P/2020/PN Bnr Tanggal 24 September 2020 — Pemohon:
URIP BUDIYANTO
52 — 6
URIP BUDIYANTO
52 — 6
Pejabat Pengadilan NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahannama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yangbernama URIP BUDIANTO dan Nomor 6933/1985 tanggal 13September 1980, nama Pemohon tertulis dan terbaca URIPBUDIANTO, dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis danterbaca URIP BUDIYANTO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
Register : 08-09-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PA RAHA Nomor 192/Pdt.G/2014/PA.Rh Tanggal 24 September 2014 — PERDATA PEMOHON Vs TERMOHON
16 — 14
16 — 14
perkara initidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak bisa dilaksanakan atau ProsesMediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetapberusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepadaPemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal inisesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008jo.pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142, 143Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2009 Tanggal 15 Desember 2009 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, ; RASMISAL DANI,
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 146 K/TUN/2009Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :OBJEK GUGATANSurat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) No.037/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pemberhentiandengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada RASMISAL DANI, NIP. 150207010 ;DASAR GUGATAN1.Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 037/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 30Maret 2007, diterima
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN MARISA Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Mar Tanggal 18 September 2019 — Pemohon:
SITI ROMLAH, S.P.d
50 — 21
SITI ROMLAH, S.P.d
50 — 21
MasyarakatKabupaten Pohuwato dan Dinas Kependudukan, Capil Boalemo;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Bukti P4 yakni Akta KelahiranNomor 901/1920/II/04/2003 atas nama IMELDA EKA SEPTIYANI diterbitkan olehKantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo yang telahdinyatakan batal dalam pertimbangan sebelumnya, maka perlu memerintahkanKantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo untuk membuatcatatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan aktaakta pencatatan sipilyang
Register : 14-11-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 924/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 27
56 — 27
adalahsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ternyata dariSurat izin perceraian No N.1372 Tahun 2019 sudah memiliki Surat izin untukmengajukan gugatan perceraian dari atasan yang di tanda tangani olehGubernur Provinsi Bengkulu tanggal 5 November 2019, oleh karenanya MajelisHakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Nab Tanggal 2 Maret 2020 — Pemohon:
YUVINIA IKOMOU
107 — 35
YUVINIA IKOMOU
107 — 35
bertanda P.5 dan P.6 berupasurat kematian dan surat kenal mati serta keterangan saksi saksi, diketahuibahwa Yan Pekei telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 3 Maret 2006,sedangkan Yulinana Agapa telah menikah lagi dengan seorang lakilaki lainyang bernama Viktor Pekei (vide bukti Surat P.13) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa keputusan kepalabadan kepegawaian negara serta keterangan saksisaksi diperoleh fakta hukumbahwa semasa hidupnya Jan Pekey (Almarhum) adalah pegawai negeri sipilyang
Register : 08-08-2008 — Putus : 15-10-2008 — Upload : 15-04-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 203/Pdt.G/2008/PTA.Sby Tanggal 15 Oktober 2008 — PEMBANDING V TERBANDING
31 — 15
31 — 15
1PEMOHON, tahun 1992 dengan TEMAN PEREMPUAN 2 PEMOHON ,tahun 2002 dengan TEMAN PEREMPUAN 3 PEMOHON dan tahun2007 dengan TEMAN PEREMPUAN 4 PEMOHON ; Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohon / Terbanding danTermohon/Pembanding tersebut, kemudian antara keduanyaberpisah tempat tinggal yang sampai dengan Pemohon /Terbanding mengajukan perkara ini ke Pengadilan AgamaSitubondo telah berjalan selama + 2 tahun lamanya ; Bahwa Pemohon / Terbanding sebagai pegawai negeri sipilyang
Register : 10-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 22-09-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1599/Pdt.G/2016/PA.Bjm Tanggal 30 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 5
19 — 5
nomor 1 tahun 2008 Jo. pasal 65,82 Undangundang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan Undangundangnomor 50 tahun 2009 Jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai sebagaimanaKeputusan Walikota Banjarmasin nomor 830/017DUK.Kum/BKD,DIKLAT(bukti P3), sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-05-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Srh Tanggal 10 Juni 2020 — Pemohon:
WENNY TRISNAWATY SITORUS
35 — 20
WENNY TRISNAWATY SITORUS
35 — 20
nama Pemohon padaKutipan Akta Kelahiran Nomor : 19876/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 29 Mei 2008 darinama Pemohon semula WENNY TRISNAWATY SITORUS menjadi WENNYSITORUS;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonanPemohon, yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenaiperubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipilyang
Register : 02-01-2014 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 02/Pdt.P/2014/PA.Bkt Tanggal 28 Januari 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
30 — 6
30 — 6
Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 s/d P6 harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P3 yang diajukanPemohon dengan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon dengan Pemohon Iladalah suami isteri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah danPemohon dengan Pemohon II adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif, yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sehinggasecara formil Pemohon dengan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingandalam perkara
Register : 19-11-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 0631/Pdt.G/2015/PA.Ttd Tanggal 21 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 2
14 — 2
secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatanPenggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatanPenggugat;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakimcukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipilyang
Register : 09-03-2012 — Putus : 15-10-2012 — Upload : 28-09-2013
Putusan PN TOBELO Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.TBL Tanggal 15 Oktober 2012 — PERDATA
- JOHN P.H. NANLOHY, SP (PENGGUGAT)
MELAWAN
- SANDRA D PATTIRUHU (TERGUGAT)
60 — 25
60 — 25
Dengan demikianpetitum Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan di Kota Ambon dan dicatat dalam suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipilyang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon dan olehkarena putusnya perkawinan diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tobelo diKabupaten Halmahera Utara maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud,Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Upload : 05-11-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN Drs. H. ADE NURHIKMAT Bin H. KARNAWISASTRA
59 — 38
59 — 38
., M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab.
,M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Register : 13-12-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
MAKLON MANIBURY
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
187 — 84
MAKLON MANIBURY
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
187 — 84
mendalilkan bahwa sejakPutusan Pengadilan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugattidak diberlakukan peraturan yang dimaksud sampai dengan tahun 2019 dan Penggugatmerasa hal ini telah melanggar asas non retroaktif;Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telahmembuat Keputusan pada poin b yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 252 Putusan Perkara No. 48/G/2019/PTUNJPR Halaman 40Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Selain itu, persyaratan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil yang ditentukan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b yakni Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan namun tetap eksis hinggapada saat pemberhentiannya dapat ditetapbkan asalkan persyaratan tersebut terpenuhibahkan sekalipun tindak pidana kejahatan jabatan tersebut diputus sebelum berlakunyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
kelalaian Tergugat yang tidak mentaati PeraturanPerundangundangan yang berlaku pada saat itu, yaitu sejak adanya PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telahterbukti secara sah melakukan tindak pidana yang secara hukum merupakan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan,namun kelalaian Tergugat tersebut tidak dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 252Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-02-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PA TERNATE Nomor 67/Pdt.G/2015/PA.TTE Tanggal 18 Maret 2015 — PENGGUGAT DAN TERMOHON
16 — 7
16 — 7
bertempat tinggal dalam wilayah YurisdiksiPengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf adan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenanganPengadilan Agama Ternate ; nnn nnn nnnnnnnnnnncnncncncc cncon Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PA BUNTOK Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Btk Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 7
52 — 7
., M.Ag sebagaimanaketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 September 2018mediasi tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan