Ditemukan 3500 data
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
BAMBANG SUDARMONO S.A.P Als BENGBENG Bin JAFAR
387 — 86
Bambang, awalnya pada tanggal 07 Mei 2019 sekira pukulHalaman 11 dari 84 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2021/PN.Ptk10.00 Wib saya mengetahui setelah dikirim tautan / link artikel tempo.co viawhatsapp oleh ketua dewan pimpinan daerah (DPD) partai keadilansejahtera (PKS) sdr. M.
ANANTA RIZAL WIBISONO, S.H.
Terdakwa:
PAIMIN PURWANTO
173 — 45
(PerbedaanPasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UUNomor 20 tahun 2001, Artikel oleh Prof. Dr.
OPIK HIDAYAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Intervensi:
PT. KEMILAU REJEKI
297 — 196
Lembaga Pemerintah yang ditunjuk.Menimbang,bahwa Lembaga pemerintah dianggap berkepentinganmengenai hal yang dipercayakan menjadi tugasnya melalui Atribusi dan delegasi.Hal ini diatur juga dalam Artikel 1:2 Numer 2 AW sebagai berikut :Ten aanzien van bestuursorganen worden de hun toevertrowde belangen alshun belangen beschouwd (Terhadap organorgan pemerintah dianggapsebagai kepentingan mereka adalah urusan yang dipercayakan kepadamereka); Kaitannya dengan hak gugat bagi lembaga pemerintahan perlu
997 — 742
Bukti P87 : Artikel: Dampak Pertimbangan Ekonomis TerhadapTata Ruang Jakarta dan Bopunjur, Budi PrasetyoSamdikun (Program Studi Teknik Lingkungan FTUndip). (Fotokopi dari print out);116. Bukti P88 : Artikel Resume: Kebijakan dan Strategi PengaturanUsaha Perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisirdi Teluk Jakarta mengacu pada kearifan lokalMasyarakat Nelayan Tradisional, oleh Afdol, M.Sofyan Pulungan, Bono B Priambodo. (Fotokopidari print out);117.
112 — 75
Pada sumberlain, yakni dalam artikel Metamorfosis Badan HukumIndonesia mengatakan bahwa dalam hukum perdata telah lama diakuibahwa suatu. badan hukum sebagai suatu) subyek hukummandiri (persona standi in judicio) dapat melakukan perbuatan melawanhukum. Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatanhukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanyaterbatas pada bidang hukum harta kekayaan.
1.JAYA SIAHAAN, SH
2.ANDI JEFRI ARDIN, SH.MH
3.POERWOKO HADI. SH.,MH
4.AGUS JULIANTO PURNOMO.,SH
5.AMRIL ABDI, SH
6.MAT YASIN, S.H.
7.MUHAMAD RAMLI, SH
Terdakwa:
DANANJAYA ERBENING
62 — 35
- 1 (satu) bundel artikel daulah.
- 1 (satu) set gergaji besi.
- 1 (satu) set minibar.
- 1 (satu) buah palu karet.
- 1 (satu) buah pompa angin
- 1 (satu) buah body vest warna hitam bertuliskan tauhid.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk POLO HOMME.
- 1 (satu) buah tas magazine warna Cokelat gurun.
- 1 (satu) kantong tactical tambahan warna coklat.
231 — 610
*https://indonesiaproud.wordpress.com/2015/08/15/indonesiaprodusenrumputlautno1dunia/*http://www.kemenperin.go.id/artikel/3435/KemenperinDukungPenghentianEksporRumputLaut3 http: //djpen.kemendag.go.id/appfrontend/admin/docs/publication/6201390367517.pdfHalaman 68 dari 11 Putusan KPPU Nomor:18 /Pdt.G/BTH/2016/PN. Wgp.Atas dasar uraian tersebut maka rumput laut mentah dapat dipasarkanuntuk:a) Pabrik pengolah bahan setengah jadi, dari rumput laut mentahmenjadi tepung karagenan.
217 — 173
Untuk KOB didasarkan JOC artikel 7, Petamina and authorizedrepresentatives of the gouvernment review and audity, berhak untukmelakukan review dan audit financial statment, dimana termasuk biayabiaya yang dibebankan di dalam operasi KOB;2.
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
840 — 578
(asi/i print out): Artikel online dengantautan :httos://kabar24.bisnis.com/read/20191214/16/1181385/bpombongkarpenjualanobatdanmakananilegalonlinebernilaimiliaransehubungan dengan keterlibatan Penggugatdalam Dugaan Tindak Pidana Peredaran Obat dan MakananIllegal Berdasarkan Temuan dan Pemeriksaan oleh BPOMdengan judul BPOM BongkarPenjualanObat danMakananllegal Online BernilaiMiliaran oleh media onlinebisnis.com tertanggal 14 Desember 2019.
(asi print out): Artikel online dengan tautanhttos:/Awww.beritasatu.com/megapolitan/589936bpombongkarperedarankosmetikdanpanganilegaldisuntersehubungan dengan keterlibatan Penggugat dalam DugaanTindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan IllegalBerdasarkan Temuan dan Pemeriksaan oleh BPOM denganjudul BPOM Bongkar Peredaran Kosmetik dan Panganllegal di Sunter oleh media online beritasatu.com tertanggal10 Desember 2019.
(as/i print out): Artikel online dengan tautanhttos://www.gatra.com/detail/news/461249/hukum/bpomSitakosmetikobatdanpanganilegalsenilairp53msehubungan dengan keterlibatan Penggugat dalam DugaanTindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan illegalBerdasarkan Temuan dan Pemeriksaan oleh BPOM denganHal. 301 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.
76 — 30
sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatusistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu samalain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungandengan bagian yang lain, dengan demikian ke1uarga (Suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga(suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimanafungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga,dengan demikian majelis berpendapat bahwadoktrin George Ritzer dalam artikel
700 — 530 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam tulisannya berjudulPembatalan Putusan ArbitraseInternasional oleh Pengadilan Nasionalyang dimuat sebagai Artikel Utamadalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 21OktoberNovember 2002 halaman 68yang menentukan sebagai berikut(kutipan):Hanya saja pembatalan putusan arbitraase tidak membawa konsekuensipada pengadilan yang membatalkan untuk memiliki wewenangmemeriksa dan memutus sengketa.
FIEN SOMPOTAN
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA selaku PENYIDIK
127 — 31
Fotocopy Artikel dari www.hukumonline.com, yang beritanyamembahas akan ne bis in idem dalam praperadilan, dipublikasi pada:httos:/Avww.hukumonline.com/berita/baca/Itha27998f7534c/inebisinidemidalampraperadilanbeginipenjelasanahli?page=2tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P86.Halaman 77 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2021/PN Mnd.87.
180 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eddy O.S Hiariej dalam Artikel di Surat Kabat Harian KOMPAS, 22Februari 2007 dengan judul Menyoal Rencana PK Pollycarpus, antara lainmenyatakan :bene jika sesorang diputus bebas oleh Pengadilan, maka berarti perbuatanpidana yang dituduhkan terhadapnya tidak terbukti secara sah danmeyakinkan. Terhadap putusan bebas ini tidaklah dapat diajukan upayahukum apa pun. Apakah itu banding, kasasi, kasasi demi kepentinganHal. 48 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013hukum maupun Peninjauan Kembali.
235 — 186
Bank Mandiri (Persero)Pebruari 2000, Bab IV Artikel 410A, fungsi, tugas, wewenang dantanggung jawab Relationship Manager pada tahap pencairan kreditseharusnya adalah antara lain:e Butir 3 : melakukan penilaian / evaluasi tertulis yang mendalamdan komprehensif untuk setiap proposal kredit yang diajukan oleh(calon) debitur dari berbagai aspek sebelum diajukan(direkomendasikan) kepada CRM unit untuk dilakukan riskassessment lebih lanjut;e Butir 5 : bertanggung jawab atas kebenaran data / informasimengenai
FITRI LUWIYAN
Terdakwa:
SUPRAN EFENDI Alias SUPRAN Bin M. DERI Alm
131 — 55
Unsur Menggunakan ijazah palsu, Sertifikat Kompetensi, gelar akademik,profesi, atau vokasi yang terbukti palsuMenimbang, bahwa padanan pasal ini adalah pasal 263 ayat (2) KUHPdan didalam ned.w.v.sialah artikel 225 inti delik ini dapat dirinci : membuat surat palsu atau memalsukan suratHalaman 60 dari 105 Putusan Nomot 52/Pid.sUS/2018/PN.Crpyaitu :yang dapat menimbulkan hak perikatan atau pembebasan utang ataudiperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan ataupembebasan hutangdengan maksud
PT. TUNGGAL BERKAH REALTY
Tergugat:
1.AHMAD MUJAIS
2.SYARIFUDDIN
3.KHOIRUN
4.ARIEF PRIBADI
5.SOFIAN NOOR
6.Hendra
7.HERIAWAN
8.KETUT AMALIA WINARSIH
Turut Tergugat:
PT. ADI DHARMA
114 — 15
NOMOR:STPL/O9/I/2019/SPKT 1; SBL/12/11/2019/SPKTII;SBL/13/I/2019/SPKTII,;Artikel berita di Media Massa Tribun Samarinda tanggal 19Januari 2019 dengan judul "Rumah di Perum Korpri LoaBakung Disegel". Pemberitaan ini sepihak dengannarasumber Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat SujionoSH, MH,;Surat Teguran Hukum (Somasi) 1 dari Kuasa HukumTergugat Sujiono, SH., MH & Associates kepada konsumenPerumahan KORPRI Lok Bahu an.
Pembanding/Penggugat II : AJUAN DE FUCA selaku Sekretaris III Serikat Pedagang Pasar Plaza Sukaramai
Terbanding/Tergugat I : PT. MAKMUR PAPAN PERMATA,
Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat III : Drs. ISMET BAKRI
109 — 100
Bahwa berdasarkan rumusan di dalam Nieuw Nederlands BurgerlijkWetboek konsep onrechtmatigedaad terdapat pada buku 6 (enam) titel3 (tiga) artikel 162 (Seratus enampuluh dua), Suatu perbuatan dapatdikatakan MELAWAN HUKUM adalah perbuatan yang melanggar hak(subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yangbertentangan dengan kewajiban menurut undangundang ataubertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yangseharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengansesama
1.PT. Pamapersada Nusantara
2.PT. Kalimantan Prima Persada
3.PT. Asmin Bara Bronang
4.PT. Asmin Bara Jaan
5.PT. Prima Multi Mineral
6.PT. Pama Indo Mining
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2.PT. Citra Raksa Inti Usaha
3.PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung PT. JIEP
4.Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
302 — 66
.; Bahwa Ahli buat buku tentang artikel atau karya ilmiyah lain yang spesifikmembahas Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha Negara,Ahli tidak membedakan kebanyakan yang Ahli buat hukum Tata Negaramisalnya tentang perubahan UndangUndang Dasar, mengulas tentang KPKmengulas politik hukum pada saat Ahli menulis dimana Tata Usaha Negara,sengketa di Mahkamah Konstitusi.; Bahwa secara spesifik membahas perbedaan prinsip, Tidak ada perbedaanprinsip antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi
420 — 684
., dat met het woord belediging in het artikel 1408 BWworden aangeduid dezelfde handelingen als in titel XVI van het tweede boek vanhet Wetboek van Straftrecht worden starfbaar gesteld, HR 25 Mei 1923 NJ1923, 900);Dan sekarang telah menjadi Yurisprudensi yang konstan bahwaPenghinaan dalam Pasal 1372 KUH Perdata dan selanjutnya diberikan artiseperti yang diberikan dalam Titel XVI Buku II KUH Pidana tentangPenghinaan (C.AsserLEH Ruten, hal 202) ;Istilah Penghinaan Sebagai Pengertian Genus, halaman
144 — 25
AndiHamzah, SH yang menegaskan adresat Pasal 3 dengan katakata menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan telah menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhikualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan (vide Perbedaan Pasal 2 danPasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun2001, artikel oleh Prof. Dr. Romli Kartasasmita);Menimbang, bahwa pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Prof.