Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 127/G/2014/PTUN.JKT Tanggal 15 Oktober 2014 — LALU YUSUF ADININGRAT, S.E;KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
98 — 60
98 — 60
Bahwa pemberhentian/pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipilyang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966dalam Pasal 7 ayat (2) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 Pasal 8 huruf a dan huruf b yakni pemberhentiankarena melanggar disiplin dan melanggar ketentuan hukum pidanayang telah berlaku tetap dan pemberhentian karena meninggalkantugas secara tidak sah yang diatur di dalam Pasal 12 PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979, semuanya telah diatur di dalamPeraturan
sehingga memenuhi Asas Kepastian Hukum yang akanditegakkan;b) Asas Keseimbangan, Bahwa Keputusan Kepala Badan KependudukanDan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam objek perkara inidikeluarkan tidaklah bersifat serta merta karena didahului oleh proseskeputusan yang bersifat proseduril normatif dengan melakukanpemeriksaan terlebin dahulu terhadap Pegawai Negeri Sipil yangmelakukan tindak pidana dan dibuat berita acara pemeriksaannya,dibaca serta ditandatangani oleh pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PA LARANTUKA Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Lrt Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
100 — 43
100 — 43
Oleh sebab itu. orang tua angkat berkewajibanmemberitahukan asal usul anak angkat dengan memperhatikan kesiapanpsikis anak angkat; Anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah dengan orangtua angkatnya, begitu pula sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum sebagai akibatdari dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka diperlukan tindak lanjutadministrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditunjuk dalam Penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal
Putus : 26-02-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 83/PDT/2018/PT PTK Tanggal 26 Februari 2019 — PAULUS ADIE, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula PENGGUGAT;
LAWAN :
BUPATI SINTANG,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING, semula TERGUGAT;
80 — 26
80 — 26
Dapat disampaikan bahwa hal tersebut tentunya harus di tolakkarena tidak berdasarkan hukum;DALAM REKONVENSIBahwa Tergugat dalam perkara ini selanjutnya mengajukan GugagatanRekonvensi terhadap Penggugat sehingga untuk selanjutnya Tergugat Konvensidisebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagaiTergugat Rekonvensi, adapun yang menjadi Gugatan Rekonvensi adalah sebagaiberikut :Bahwa tanah tempat dibangunnya Perumahan Koperasi Pegawai Negeri Sipilyang beralamat di jalan Akcaya
Putus : 21-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2011 Tanggal 21 April 2011 — BUPATI LABUHANBATU vs SUGI HARIANSYAH dan kawan-kawan
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No.813/3634/BKDI/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah puladiberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;e Penggugat IV (Atika Ayu, AMK) telah ditetapkan sebagai CalonPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatuberdasarkan Surat Keputuan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNo. 0006/KV/V1/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dantelah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-10-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 30-01-2018
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1372/Pdt.G/2017/PA.Bjm Tanggal 15 Januari 2018 — Pemohon:
Muhammad Isnaini, S.Pd., Bin H. Boerhanoeddin
Termohon:
Deli Tika Andriani, Amd.Pd,. Binti Kasbolah
12 — 0
Muhammad Isnaini, S.Pd., Bin H. Boerhanoeddin
Termohon:
Deli Tika Andriani, Amd.Pd,. Binti Kasbolah
12 — 0
tersebut sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut,Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara PenggugatRekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang nominal biaya nafkah anakbernama Muhmmad Yazid Multazam, maka Majelis menetapkan denganpendapatan dan kedudukan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-02-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.Mab Tanggal 13 April 2017 — - Pemohon
- Termohon
17 — 3
17 — 3
Mab.Hal. 10 dari 27 hal,Izin perceraianMenimbang, bahwa selaku seorang anggota Kepolisian RepunlikIndonesia, Pemohon telah mengurus surat izin perceraian dari atasanPemohon, maka quod est Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 junctoPasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian
Register : 25-11-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 432/Pdt.P/2013/PN.Klt Tanggal 2 Desember 2013 — PONIRAN, S.IP, DK
83 — 13
83 — 13
mendapatkan ijinuntuk mengangkat anak dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, denganKeputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 460/275,tanggal 18 Juli 2013 ;Bahwa maksud dan tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon tersebut demi masa depan anak angkat Para Pemohon dan untukmendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak di kemudian hari ;Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan layak karenabaik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 692/PID/2020/PT MKS Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum :
1. MUHAEMIN, SH
2. TRI UTAMI PUTRI, SH
Terdakwa :
AGUSTINA Alias AGU Binti SYAMSUDDIN
58 — 28
58 — 28
Barru No. 21tahun 2001 tentang Minuman Keras.KEBERATAN KETIGABahwa, dalam Memori Banding Terdakwa pada halaman 3 Angka5yang menguraikan alasannya pada pokoknya menjelaskan Bahwapenyidikan terhadap perkara terdakwa hanya dilakukan olehPenyidik Kepolisian tanpa melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipilyang bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) PERDA No. 21 tahun 2001tentang Minuman Keras yang berbunyi Penyidikan terhadappelanggaran ketentuan peraturan daerah tentang Minuman Kerasadilakukan oleh Penyidik
Register : 07-07-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Srh Tanggal 29 Juli 2020 — Pemohon:
DORMINI SIBURIAN
27 — 16
DORMINI SIBURIAN
27 — 16
penetapan sehingga menjadimenetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada KutipanAkta Kelahiran Nomor: 1218LT051120180008 tanggal 26 Juni 2020 darinama anak Pemohon semula Petrus Adianto Sitinjak menjadi Petrus Sitinjak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonanPemohon, yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenaiperubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipilyang
Register : 10-09-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Rh Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 13
42 — 13
berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang dihadirkan di persidangan, maka terbukti bahwa dalam perkawinanantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat 4 huruf b dan c menjelaskansuami menanggung biaya pengobatan serta biaya pendidikan anak, hal ini puladikuatkan dalam pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwabiaya pemeliharan anak ditanggung oleh ayahnya;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 09-12-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 235/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM Tanggal 9 Desember 2014 — Ny. MAGDALENA CHRISTIANTI LAWAN Tn. ANDRE RIZAL RUSTAM
50 — 14
50 — 14
akibat hukumnya, maka sesuaiketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, harus diperintahkankepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat lain yang ditunjuk untukitu. agar mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perihalperceraian tersebut kepada Pejabat/Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Register : 23-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 556/Pdt.G/2017/PN Sgr Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 23
26 — 23
baikPenggugat dan Tergugat samasama mengakui perkawinannyayang dilakukanpada tanggal 25Pebruari 2009 di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista,Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh MangkuSuradnya, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 281/WNI/Bsb/2009,tanggal 28 Agustus 2009;Halaman 14 dari 22Putusan Perdata Gugatan Nomor 556/Pat.G/2017/PN SgrMenimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukanmenurut hukum agama dan telah pula dicatatkan pada intansi pencatatan sipilyang
Register : 14-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PA BANGGAI Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Bgi Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 21
54 — 21
alasan telah terjadinya perselisihan danpertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahuluperlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihakberperkara, karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikanpermohonannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa Pemohon sebelum memeriksa pokok perkara,Hakim terlebin dahulu memeriksa /ega/ standing Pemohon dalam mengajukanperkara ini, mengingat Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA SANGGAU Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Sgu Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 2
62 — 2
serta disesuaikan pula dengan ketentuan sertaprosedur yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir,Kabupaten Sekadau;Menimbang, bahwa Hakim menilai keinginan Pemohon untukmendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang benar dan sesuai dengan datayang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir,Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 167/Padt.G/2019/PA.SguKabupaten Sekadau, merupakan hak Pemohon sebagai warga negaraIndonesia untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan catatan sipilyang
Register : 19-09-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PA SEMARANG Nomor 2100/Pdt.G/2016/PA.Smg Tanggal 30 Maret 2017 — PEMOOHON DAN TERMOHON
12 — 0
12 — 0
2014 hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi; Bahwa upaya damai sudah dilakukan baik oleh Majlis pada setiagp kalipersidangan, Mediator, para Saksi sebagai orang dekat dengan Pemohonmaupun Termohon dan bahkan anak kandung Pemohon dan Termohon,namun tidak berhasil:;Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai negeri Sipil telah diberikesempatan untuk mengurus keterangan atasan namun tidak melakukan,dengan alasan tidak ingin bercerai;Menimbang, bahwa keterangan untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-05-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 23/G/2020/PTUN.SMD Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
GUSRAN
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
300 — 123
GUSRAN
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
300 — 123
Dengan demikian SuratKeputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telahmenimbulkan akibat hukum ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan PemerintahKabupaten Kutai Barat ;Bahwa Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimanaakan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat KeputusanHalaman 8 dari 43 HalamanPutusan
Dan, pemberhentianPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah adanya PutusanMahkamah Agung RI Nomor 808 K / Pid.Sus / 2015 tanggal 13Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan
Register : 02-03-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PA SERANG Nomor 190/Pdt.G/2013/PA.Srg Tanggal 29 Agustus 2013 — Pemohon vs Termohon
13 — 3
13 — 3
Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon tentunya telah melakukansuatu pelanggaran dan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta PeraturanPemerintah (PP) No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang saat ini masih diberlakukan;
Negeri Sipil Pemohon yang melakukan pernikahankembali tanpa seyin Termohon dan atasannya tentunya telah melakukan suatupelanggaran dan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 tahun1980 tentang disipln Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta PeraturanPemerintah (PP) No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Klt Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
15 — 2
tertanggal 05 Maret 2019 dan tanggal 15 April 2019 yangdibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah menurut hukum maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untukmelakukan perceraian ini telah memperoleh ijin dari Bupati Klaten Nomor474.2/0691/29/2018;Bahwa, Tergugat yang juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 141/Pdt.P/2020/PN Tdn Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon:
Suryanto Wahid
27 — 7
Suryanto Wahid
27 — 7
pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan aktayang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran anak Pemohon diterbitkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, makademi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama dan perbaikan aktakelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 KitabUndangUndang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohonuntuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipilyang
Register : 23-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Psp Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 7
28 — 7
Hal ini sejalanpula dengan pendapat Ulama dalam kitab alAnwar, juz Il, halaman 149,yang artinya berbunyi sebagai berikut:Artinya: Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alatalat yangdiajukan dan memberikan keputusannya,Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syari di atas diambil alin olehMajelis sebagai pendapatnya sendiri;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, Penggugat