Ditemukan 4985 data
19 — 12
sebagai wakil/kuasanya yang sah,meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaasbantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan AgamaSungguminasatanggal 1 Agustusi 2019 dan tanggal 4 Oktober 2019,ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkanmenurut hukum;Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukum kepada Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pembinaan PTK SMP DinasPendidikan Kabupaten Gowa), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rani) karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Guru SMA Negeri 1 Takalar sehingga Penggugatsendiri tinggal bersama keluarganya di Lingkungan Coring, KelurahanKalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa di samping itu Penggugatmelakukan pengawasan terhadap Tergugat dan Tergugat juga seringmengunjungi Penggugat karena selain Tergugat masih anak kemenakan dariSuami Penggugat (Alm. Drs. H. Abdul Muis Dg.
164 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemindahanjabatan lama ke jabatan baru;118) 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Walikota Pagar Alambeserta lampiran Nomor: 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangHalaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 PK/Pid.Sus/2019Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli 2010;119) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Sumpah beserta daftar dantanda tangan yang bersumpah pada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk Pegawai Negeri Sipilyang
70 — 71
MENGAJUKANGUGATAN Bahwa Penggugatdengan terbitnya Pemberian Izin Melakukan Perceraian dariBupati Sukoharjo Nomor. 474.2/10/2013 tanggal 11 September2013 (Obyek Sengketa) Penggugat merasa sangat dirugikan, olehkarena obyek sengketa tersebut telah jelas dan nyata melanggarKetentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaituPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang jin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyaitu Pasal 3 angka yang berbunyi: Setiap pegawai Negeri Sipilyang
Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang = JjinPerkawinan Dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil yangmenyebutkan : Pengawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraianwajib memperoleh ijin atau suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat,menurut Tergugat IT Intervensi adalahtidak berdasar.
48 — 9
ASEP HERNAWAN Bin TAMAN ARUM (Alm) dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan Terdakwa ; Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira18.30 Wib saksi sedang berkunjung kerumah Terdakwa, kemudian ketikasaksi sedang mengobrol bersama Terdakwa di dalam kamar dan kemudiansekira pukul 19.30 Wib tibatiba datang beberapa orang yang berpakaian sipilyang mengaku dari pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba PolresKuningan; Bahwa
20 — 3
No.10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bagi Pegawai NegeriSipil ( PNS) yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wayjibmemperoleh
35 — 19
Nanan Komaraeni kabur sampai dengansekarang tidak diketahui keberadaanya sehingga akhirnyaterdakwa sendiri yang harus mempertanggung jawabkanperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama orang sipilyang bernama Sdra.
18 — 8
Faisal, MH, sebagaimana laporan mediatornomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 01 April 2015 dan tidak behasil;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnyadibacakan surat gugatn Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh Penggugat sebagai isterinya, telah mendapatkanSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian NomorHal
55 — 4
) KuasaPemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakimharus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuanhukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izinHalaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.TmK.kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagaiadvokat profesional;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Hilya Yoanna Agustina Panggabean
Tergugat:
Epen Tarigan
53 — 8
sering tidak ada dirumah danapabila Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat, Tergugat selalu marahmarah dan begitu seterusnya sikap Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat adalah seorangPegawai Negeri Sipil yang berkerja di Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar,maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinandan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
19 — 15
Alat bukti tersebutberupa surat izin melakukan perceraian bagi Penggugat yang diterbitkan olehpejabat yang berwenang dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga harus dinyatakan bahwaPenggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
58 — 50
Bahwa setelah sampai di tempat acara Terdakwabersamasama dengan teman yang lain diberikanmakan, setelah selesai makan Terdakwa bersama samadengan temanteman yang lain diajak orang sipilyang tidak tahu namanya untuk minumminuman kerasjenis arak/ciu yang dicampur dengan cocacolasebanyak 2 botol di belakang panggung.
23 — 1
Dengan demikianharus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian dengan Termohon telah memperolahizin dari atasannya untuk bercerai, serta Pemohon dan Termohon adalahbenar suami istri sah, karenanya Pemohon mempunyai legalstanding/kualitas persona standi in yudicio sebagai subyek hukum dalampengajuan in casu perkara a quo;Menimbang, bahwa pembuktikan dalildalil Pemohon, selainmemeriksa bukti Suratsurat juga Pemohon telah menghadirkan saksisaksi Ssesuai
93 — 37
Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa jijin dariKesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan sering dicari oleh orang sipilyang datang ke Ma Koramil 11/Kaliwungu dengan maksud untuk menagih hutang.7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidakpernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan dan saatmeninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.68.
135 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini membuat Penggugatbertanya atas perintah siapakah nama Penggugat dikeluarkan dari daftarhadir sehingga ada kesan seolaholah Penggugat setelan menjalani operasiCaesar tidak pernah hadir ;Seandainya hal ini suatu kesalahan prosedur kerja kenapa tidak pernahditegur, diperingati atau dibina sebagaimana mestinya dalam prosedurseperti pada umumnya yang berlaku, bahwa apabila Pegawai Negeri Sipilyang diduga telah melakukan pelanggaran ;Hal. 3 dari 18 hal. Put.
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 PK/TUN/2017Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:Konkret : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapiberwujud dan Tertentu. tentang menolak bandingadministrasi Penggugat dan memperkuat jenis hukumandisiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan BupatiTapin Nomor Nomor 862.5/022Bang.2/BKD tanggal 22November 2010 berupa Pemberhentian Dengan Hormattidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
61 — 5
kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkanberita acara panggilan tanggal 17 Oktober 2018 dan 26 Oktober 2018, masingmasing untuk sidang tanggal 23 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018, Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan danketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
13 — 5
Menetapkan biaya perkara menurut hukumSubsider :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono);Halalam 3 dari 22 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.RhBahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat dan Tergugatmasingmasing telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, dankedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;Bahwa Majelis mengingatkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari
35 — 20
Pada tanggal 21 September 2001 (21092001), Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan pernikahan secara resmi dan sah yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pengky Andu pada tanggal duapuluh satu September dua ribu satu (21092001) di Gereja Bethel IndonesiaJemaat Rahmat Emmanuel Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan AktaPerkawinan No. 179/U/JB/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipilyang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil KotamadyaJakarta
88 — 28
Unsur Menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementarawaktu ;Menimbang, bahwa terdakwa Roni Takalamingan merupakan Pengawai negeri sipilyang bertugas sebagai kepala Kantor Pos Cabang Tahuna yang diangkat berdasarkan suratkeputusan kepala kantor wilayah X Makasar dengan nomor.376/SDMI/Rhs/0507 tanggal 10mei 2007;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa Roni Takalaminganmempunyai tugas untuk melakukan pemasaran, Pengawasan operasional dan keuangan Kantor,melaksanakan pembinaan