Ditemukan 3822 data
RAHMAT SAFRANI
Termohon:
Kejaksaan Agung RI. Cq. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Cq. Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Maluku Utara
171 — 697
Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal77, Pasal 79, Pasal 82 dan selanjutnya dengan Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 21PUUXII Tahun 2014 tanggal 28April 2015 menambahkan objek pemeriksaan praperadilan yang terdiri dariatau tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknyapenggeledahan sah atau tidaknya penyitaan;Bahwa sesuai atau senada dengan yang dituangkan dalam PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21PUUXII Tahun 2014tanggal
28 April 2015 dan dalam praktek peradilan di Indonesia ijinkan Ahliuntuk mengemukakan beberapa perkara praperadilan yang telah diputusberkenaan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka yang telahdiputuskan oleh beberapa pengadilan negeri misalnya putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN Jaksel tanggal 27November 2012 dan putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/ PN Jaksel tanggal15 Februari 2015, putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN Jaksel tanggal 26Mei 2015, putusan Mahkamah Agung
Dengan demikian menurutpendapat Ahli, bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakanobjek pemeriksaan praperadilan ;Bahwa Sebelum menjawab apakah penyelidikan adalah hal yang harus danmutlak atau tidak, Ahli akan menerangkan tentang pengertian penyelidikanitu sendiri.
wewenangpengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkarapraperadilan tentang : Sah atau tidaknya penangkapan, Sah atau tidaknyapenahanan , Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, Sah atau tidaknyapenghentian penuntutan atau ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orangyang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan;Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2020/PN SosBahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini juga diatur tentang objekpraperadilan yaitu tentang : sah
atau tidaknya penetapan tersangka, sahatau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan;Bahwa Penetapan sah atau tidaknya penetapan tersangka harus melaluiproses penyelidikan, karena apabila tidak melalui proses penyelidikan dantidak disebutkan subjek hukumnya maka akan terjadi obscouur libel ;Bahwa Untuk Menetapkan status tersangka harus diperlukan minimal 2(dua) alat bukti;Bahwa Berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tidak dapat dijadikan alatbukti surat karena berita acara pemeriksaan
TITA RIBKA TAMBAHANI
Termohon:
KASAT RESKRIM POLRESTA MANADO
25 — 12
MUHAMMAD YUSUF, S. STP
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG, cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
17 — 4
LOIS MELVIN SIMANJUNTAK
Termohon:
Kepolisian Resor Tebing Tinggi Cq. Kesatuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi
112 — 47
H. Marsidiq Yasin
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Jawa Timur cq. Kepala Kepolisian Resort Lamongan
40 — 7
1.IBIN BACHTIAR
2.ITEK BACHTIAR
3.LIMPA ITSIN BACHTIAR
4.LIN MANUHUTU
5.TIO DEWI
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA JAKARTA
790 — 761
Sah atau tidaknya penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;Menimbang, bahwa terhadap alasan Praperadilan Para Pemohon, makaHakim Praperadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :Ad.1.
TANJUNG HARTONO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
50 — 2
BAMBANG TRINANTO SETIAWAN
Termohon:
Direktur Direktorat Reskrimsus Polda Jabar
25 — 0
INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
118 — 62
SUDARMOKO
Termohon:
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
13 — 0
1.ALEXANDER SAMBA KODI,SH
2.RINTO DANGGALOMA, S.KOM
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR WAIKABUBAK
128 — 58
CHRISTIAN HADI CHANDRA
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
111 — 200
1.HENDRA JAYA TANOTO
2.MICHAEL LEONARD DJAJA
Termohon:
KASUBDIT V, JATANWIL TINDAK PIDANA UMUM BARESKIM POLRI
2 — 0
RAMADDAN MASNUR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR RANOMEETO
41 — 0
Anak Agung Ngurah Agung Oka
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Bali
64 — 151
HERDY BRAMANTA ST
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT GRESIK Cq KASATRESKRIM POLRES GRESIK JAWA TIMUR
17 — 0
Zuli Hartono
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Langkat
41 — 16
FEBRIANDRY YOSAFAT LUKAS alias FEBRI
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Manganitu C.q Penyelidik, Penyidik Polres Tahuna
110 — 44
3.Drs Syamsul Effendi, MM Bin H Muhammad Rusli
4.Hendra Wahyudiansyah Bin Ahmad Hijazi
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG
152 — 110
VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA SULUT
57 — 38