Putusan Nomor: 276/ Pdt.G/2012/PA.Plk.dimaksud, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon tidak memperolehizintersebut;Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Majelis Hakim telah memperingatkanPemohon tentang berbagai resiko yang mungkin diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perceraian tanpa izin Pejabat yang Berwenang dengan menunjuk pasalpasal dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.

untukdipertimbangkan;Putusan Nomor : 596/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 14 dari hal 23Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupafoto copy akta nikah (bukti P.1) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya,sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktiansebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P.1) harusdinyatakan telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami isterisah;Menimbang, bahwa pemohon berstatus sebagai pegawai negeri sipilyang

SUBARONOAgama Hindu, Status Cerai Mati, Pendidikan S1, NIK.5104067112600193, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang beralamat di Banjar Pacung, Desa Keliki,Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar dansekarang bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya,Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PutuPuspawati, S.H., dan Ni Luh Putu Wiradnyani, S.H.Advokat pada Kantor Konsultan Hukum PutuPuspawati, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Kebo IWaNomor 102 Gianyar berdasarkan

dengan kata lain tidak mengidahkan rambubatas maksimal kecepatan maka kecelakaan tersebut dapat dihindari, dan begitujuga sebaliknya walaupun saksi korban dengan sepeda motornya berjalan dengankecepatan kurang dari 50 km/jam dan terdakwa tetap berbelok walaupun telahdilarang, Majelis berkeyakinan dengan jarak yang sedemikian dekat kemungkinanbesar tetap akan terjadi kecelakaan, Oleh karena itu menurut Majelis Hakim faktorinternal dari terdakwalah yang tidak memperhatikan abaaba dari masyarakat sipilyang

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Moh.Ishak;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Moh. Ishak;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Faridah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaobkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Faridah;4.

SYAMSURI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli adalah PNS pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Kalsel dengan jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipilyang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasanbarang beredar dan jasa ke metrologian;Bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalampengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsididari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani disektor pertanian,

7tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang PengadilanAgama Trenggalek ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor: 424/12/1/1986 tanggal 02 Januari1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPN KUA KecamatanKabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwaPenggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan dankepentingan hukum dalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 secara a contrario ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwaterhadap gugatan perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipilyang perkawinannya dilangsungkan secara agama/adat setelah berlakunyaUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

dan setiap pejabat harusmengambil keputusan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggalla menerima surat permintaan izin perceraian itu.Menimbang, bahwa pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: (1)Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

ada proses pengajuan surat jjin perceraian yangsudah dilakukan oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan aquoselanjutnya Majelis akan memperhatikan proses penerbitan surat izinperceraian jika sudah ada apakah sudah memenuhi prosedur atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pegawai Negeri sipilyang

Pasal1888 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkansebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan bahwaPemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan PasalHal. 8 dari 21 Put.

Bahwa Tergugat DR / Pemohon DK adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memperoleh gaji tetap, maka akibat diajukan permohonan ceraitalak terhadap Penggugat DR / Termohon DK, berdasarkan ketentuanhukum yang berlaku terhadap gaji Tergugat DR / Pemohon DK harusdiserahkan kepada Penggugat DR / Termohon DK 1/3 bagian dan kepadaketiga orang anak yang bernama 1. Anak Kandung Pertama, 2. AnakKandung Ketiga, dan 3.

Bahwa dari ketiga bukti surat di atas bukanlah merupakan persyaratanpencatat kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 PeraturanPresiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bertentangan denganPasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipilyang menyebutkan : , Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampauibatas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan

Bahwa Surat Keputusan a quo bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :1)Bahwa Surat Keputusan a quo bertentangan dengan Pasal 3 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan: Dalam surat permintaan izin ataupemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkansurat keterangan harus dicantumkan alasan yang

Tolitoli ke BKN terkait MohonPetunjuk untuk Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani danyang sedang menjalani hukuman pidana korupsi;)ahwa yang mendasari sehingga adanya Surat Bupati Tolitoli mohonpetunjuk kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara karenaHalaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN.PLsebelumnya sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentangPegawai Negeri Sipil yang terkait hukuman jabatan dan ada jugatemuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai Pegawai Negeri Sipilyang

setelahkeluarnya surat keputusan bersama;e B ahwa surat keputusan pemberhentian tetap belum dibagikan kepadaPara Penggugat karena ada masukan agar menunggu dulu hasil dariPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara; B ahwa semenjak Saksi di BKPSDM Saksi tidak mengetahui apakah adasurat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS yangmelakukan tindak pidana korupsi; B ahwa selama Saksi bekerja di BKPSDM Saksi sering mengikuti rapat,akan tetapi terkait regulasi yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipilyang

atau tidak dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sesuai dengan pengawasan,pengendalian terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dankriteria manajemen Pegawai Negeri Sipil;e B ahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana mulai dariUndangUndang Nomor 8 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979, UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,khusus tindak pidana jabatan bunyinya sama yaitu: Pegawai Negeri Sipilyang

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/133/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/058/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/133/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/058/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaAwaluddin, ST.;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/133/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/058/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaAwaluddin, ST.;4.

Bahwa atas dasar putusan aquo kemudian dibuat SuratPenetapan No. 483/1958.Sipil tertanggal 2 Djuni 1958 perihaltentang penyitaan objek perkara yang kemudian ditindak lanjutidengan Risalah Penyitaan Lebih dahulu No. 483/1958.Sipilyang dimana salah satu diantaranya adalah mengenai objekPersil 68 S.II.C.

Bahwa apa yang terjadi padabulan Desember 1959 atau lebih tepatnya pada 15 Desember 1959itu adalah pembuatan Risalah Pembagian Tanah No.483/1958 Sipilyang dilakukan oleh pengadilan negeri bandung yang dimana (Alm)Ny.Ukes selaku Tergugat Asal memiliki bagian sebanyak 1/6 darikeseluruhan harta peninggalan (Alm) Aliman. Jadi adalah sesuatuyang sangat berdasar kepada hukum apabila kemudian Para AbhliWaris Ny.Ukes mempergunakan dasar Putusan Pengadilan Nomor483/1958 Sipil. Jo.

Disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang dipidana penjara dibawah 2 (dua) tahun sekalipun,sepanjang berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana korupsi, wajib diberlakukan ketentuan Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV 2611/N.12/62 Tanggal 4 Januari 2017 Perihal : Penegasan StatusKepegawaian An

Foto kopi Keputusan Bupati Kupang Nomor884/02/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagalPegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopl) ; Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.KPGBukti T2Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan FerormasiBirokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Selama Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara, ia menerimabahagian gajinya. Apabila pada waktu sedang menjalani pemberhentiansementara ia mencapai batas usia pensiun, maka pembayaran bahagiangajinya dihentikan, sehingga dengan demikian dapat dihindarkankemungkinan kerugian terhadap keuangan Negara.

18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Korupsi Secara Bersamasama ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang