Serda Ade Tiawan NRP 21090029110988 Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM; danc. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 1786/RSJ.2.1.1/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dari Rumah Sakit Umum Kota Jambi. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Serda Ade Tiawan NRP21090029110988 Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM; dan3 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 1786/RSJ.2.1.1/VIII/2012tanggal 9 Agustus 2012 dari Rumah Sakit Umum Kota Jambi..Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluhribu rupiah).2.

Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Mayonif 114/SM tanpa ijinDanyonif 114/SM adalah berobat jalan di Rumah sakit Umum Kota Jambi dengan suratketerangan Nomor 1786/RSJ.2.1.1/VIN/2012 tanggal 9 Agustus 2012.7.

Serda Ade Tiawan NRP21090029110988 Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM3 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 1786/RSJ.2.1.1/VIII/2012 tanggal 9Agustus 2012 dari Rumah Sakit Umum Kota Jambi.telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkansebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan paraSaksi, sehingga oleh karenanya

Serda Ade Tiawan NRP21090029110988 Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM6 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 1786/RSJ.2.1.1/VIII/2012 tanggal 9Agustus 2012 dari Rumah Sakit Umum Kota Jambi.Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya masingmasing perlu tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat Pasal 86 ke1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan.MENGADILI :1.

Serda Ade Tiawan NRP21090029110988 Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM; danc 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 1786/RSJ.2.1.1/VIII/2012 tanggal 9Agustus 2012 dari Rumah Sakit Umum Kota Jambi.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh riburupiah).Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 dalam Musyawarah MajelisHakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H.

Bahwa Pasal 15 ayat 2 angka 2.1.1. polis standar asuransi kendaraanHalaman 3 dari 18 hal Put. Nomor 839 K/Pdt.SusBPSK/201610.11.12.13.bermotor Indonesia menyatakan sebagai berikut:Pasal 15 ayat 2 angka 2.1.1:2.1. Kerugian total terjadi jika:2.1.1.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi II adalah kerugiansebagian dan bukan kerugian seluruhnya atau total loss, sehingga PemohonKasasi dapat melakukan perbaikan atas kerusakan kendaraan yang adasebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 angka 2.1.1. Polis StandarAsuransi Kendaraan Bermotor Indonesia menyatakan sebagai berikut:Pasal 15 ayat 1 angka 2.1.1:2.1.Kerugian total terjadi jika:2.1.1.

Satu bidang kebun karet dan kelapa sawit selua lebih kurang 67, 39 hektar are yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin di bekas Jalan PT SALESTRA kilometer 10 yang di pecah menjadi 5 (lima) bagian oleh Tergugat yaitu:2.1.1 Atas Nama NASWAN ( Terguga) seluas lebih kurang 14 hektar are dengan sertifikat hak milik Nomor 594 dengan Nomor GU: 2786/ 08, NIB:00549 dengan Surat Ukur Nomor: 493/ 2010 dengan batas batas;- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan- Sebelah

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan (seperdua) dari harta bersama yang dikuasai yaitu harta bersama sebagaimana disebutkan dalam point ( 2.1.1 sampai dengan 2.1.5., (2.3) (2.4) dan (2.5) dalam diktum amar putusan ini kepada Penggugat, dan menghukum untuk menyerahkan (seperdua)h dari harta bersama yang dikuasainya yaitu harta bersama sebagaimana disebutkan dalam point (2.2) dalam diktum amar putusan ini kepada Tergugat, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka diserahkan pelaksanaannya

Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA;1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan bahwa;1 Satu bidang kebun karet dan kelapa sawit seluas lebih kurang 67, 39 hektar areyang terletak di KECAMATAN NALO TANTAN KABUPATEN MERANGINdi bekas Jalan PT TERKAIT kilometer 10 yang di pecah menjadi 5 (lima)bagian oleh Tergugat yaitu:2.1.1 Atas Nama PEMBANDING ( Tergugat) seluas lebih kurang 14 hektarare dengan sertifikat hak milik Nomor XXX dengan Nomor GU: XXX/08, NIB:XXX dengan Surat Ukur

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Aur Duri;Adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;Menetapkan bahwa 1 (seperdua) dari harta bersama tersebut pada point 2 (dua) diatas menjadi hak milik Penggugat dan % ( seperdua) lagi menjadi hak milikTergugat;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (seperdua) dari harta bersama yangdikuasai yaitu harta bersama sebagaimana disebutkan dalam point ( 2.1.1 sampaidengan 2.1.5., (2.3) (2.4) dan (2.5) dalam diktum amar putusan ini kepadaPenggugat, dan

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangko tanggal 08 November 2012Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zhulhijjah 1433 Hiyriyah denganperbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:1 Mengabulkan Gugatan Penggugat, sekarang Terbanding untuksebagian;2 Menyatakan bahwa;1Satu bidang kebun karet dan kelapa sawit selua lebih kurang 67, 39hektar are yang terletak di KECAMATAN NALO TANTANKABUPATEN MERANGIN di bekas Jalan PT TERKAIT kilometer10 yang di pecah menjadi 5 (lima) bagian oleh Tergugat yaitu:2.1.1

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Aur Duri;Adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;3 Menetapkan bahwa '% (seperdua) dari harta bersama tersebut padapoint 2 (dua) di atas menjadi hak milik Penggugat dan 2 ( seperdua)lagi menjadi hak milik Tergugat;4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan % (seperdua) dari hartabersama yang dikuasai yaitu harta bersama sebagaimana disebutkandalam point (2.1.1 sampai dengan 2.1.5., (2.3) (2.4) dan (2.5) dalamdiktum amar putusan ini kepada Penggugat

Bahwa disamping mendapatkan empat orang anak tersebut Penggugatdan Tergugat telah pula mendapat Harta Bersama Selamadalam Perkawinan antara lain :HARTA BERSAMA BERUPA TANAH/RUMAH/KEBUN;2.1.1. Sebidang kebun karet seluas lebih kurang 3 (tiga) Hektar terletak diPematang Kuang Kanan Desa Peninjauan Kecamatan PeninjauanKabupaten Ogan komering Ulu sebagai berikut:1. Untuk kebun karet seluas lebih kurang 1 hektar; Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah M. Urip, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.

Bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut padapoint, 2.1.1 sampai dengan 2.1.13. kecuali harta bersama pada point, 2.1.9.diatas ditempati oleh Penggugat beserta anakanak dan sejak terjadinyaperceraian sampai adanya gugatan Penggugat ini, harta tersebut masihdalam Penguasaan Tergugat, kecuali Mobil BG 8999 FS dikemudikanoleh anak kami HERIYANTO BIN SULTON MHAJAR, walaupun telahberulang kali Penggugat peringatkan pada Tergugat supaya apaapa yangmenjadi haknya Penggugat diserahkan

Menyatakan hartaharta terurai diatas, yang didapat selama dalamperkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:2.1.1. Sebidang kebun karet seluas lebih kurang 3 (tiga) Hektar terletak diPematang Kuang Kanan Desa Peninjauan Kecamatan PeninjauanKabupaten Ogan komering Ulu sebagai berikut: Untuk kebun karet seluas lebih kurang 1 hektar: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah M. Urip, Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Kebag, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bultan/Ripin,Hal. 10 dari 44 hal.

Pada bagian posita gugatan Penggugat:Harta Bersama berupa Tanah/Rumah/Kebun;Pada point 2.1.1. yang semula:2.1.1. Sebidang kebun karet seluas lebih kurang 3 (tiga) Hektar terletak diPematang Kuang Kanan Desa Peninjauan Kecamatan PeninjauanKabupaten Ogan komering Ulu sebagai berikut:1. Untuk kebun karet seluas lebih kurang 1 hektar; Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah M. Unrip, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.

TUNGGU (dibeli atasnama Tergugat);dirubah menjadi sebagai berikut:2.1.1. Sebidang kebun karet (baru direhab) seluas lebih kurang 1 ha. (satu)hektar, terletak di Pematang Kuang Kanan Desa PeninjauanKecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, denganbatasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Unf, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kuang, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bultan / Ripin, sebelah Barat berbatasan tanah M. Ambah,Hal. 17 dari 44 hal.

DALAM KONPENSI :----------------------------------------------------------------------2.1.1.Dalam Eksepsi : ------------------------------------------------------------------- - Menolak Eksepsi Termohon Konpensi ;--------------------------------------2.1.2.Dalam Pokok Perkara : ---------------------------------------------------------- 2.1.2.1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi sebagian ;------2.1.2.2.

ditimbang besertabungkusnya;A es1 (satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,28 (nolkoma dua puluh delapan) gram ditimbang besertabungkusnya;1.4.1 (Satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,28 (no'Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2019/PN SDAkoma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;1.5.1 (Satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,26 (nol koma duapuluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;2 (dua) pocket Narkotika jenis Sabu sabu dengan rincian :2.1.1

klip dengan berat + 0,28 (nolkoma dua puluh delapan) gram ditimbang besertabungkusnya;1.3.1 (Satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,28 (nolkoma dua puluh delapan) gram ditimbang besertabungkusnya;1.4.1 (satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,28 (nolkoma dua puluh delapan) gram ditimbang besertabungkusnya;1.5.1 (satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,26 (nolkoma dua puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;2(dua) pocket Narkotika jenis sabu Sabu dengan rincian :2.1.1

gram ditimbang besertabungkusnya;a1(satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,28 (nolHalaman 17 dari 29 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2019/PN SDAkoma dua puluh delapan) gram ditimbang besertabungkusnya;1.4.1 (Satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,28 (nolkoma dua puluh delapan) gram ditimbang besertabungkusnya;1.5.1 (Satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,26 (nolkoma dua puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;(dua) pocket Narkotika jenis sabu sabu dengan rincian :2.1.1

dengan berat + 0,28 (nol komadua puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;1.3.1 (satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,28 (nol komadua puluh delapan) gram ditimbang besertabungkusnya;1.4.1 (satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,28 (nolkoma dua puluh delapan) gram ditimbang besertabungkusnya;1.5.1 (satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,26 (nol komadua puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;2 (dua) pocket Narkotika jenis sabu Sabu dengan rincian :2.1.1

ditimbang beserta bungkusnya;1.3.1(Satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,28 (nol koma duapuluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnyaHalaman 25 dari 29 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2019/PN SDA1.4.1(Ssatu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,28 (nol koma duapuluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;1.5.1(satu) pocket kantong plasik klip dengan berat + 0,26 (nol koma duapuluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;2. 2 (dua) pocket Narkotika jenis Sabu sabu dengan rincian :2.1.1

Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan NI PUTU GITAMARHENY tersebut adalah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masingmasing berturutturut:2.1.1 GEDE RADITYA PUTRA SEDANA, Jenis Kelamin Lakilaki, lahirdi Denpasar, tanggal 19 April 2005 (umur 16 tahun), sebagaimanaHalaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2020/PN DpsKutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Denpasar, Nomor: 1698/Ist.JB/2005, tertanggal19 Oktober 2005;2.2.

NI PUTU GITAMARHENY yang belum dewasa yang bernama:2.1.1 GEDE RADITYA PUTRA SEDANA, Jenis Kelamin Lakilaki, lahirdi Denpasar, tanggal 19 April 2005 (umur 16 tahun), sebagaimanaKutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Denpasar, Nomor: 1698/Ist.JB/2005, tertanggal19 Oktober 2005;2.2.

Rootes Lge Hijan 2.1.1 daw Kar Plotmeet 1400 (tee ae Ae Cosdrtoncr meth Masud: ( ph SaverelCM ph) deny Porc ( 4 pie) 1S J ichan) edt eo Pe ert Mitechd 5 pete den Mitabechte 2pant ;He. 3 (tig end Tees isd arerh Semeur 2 i, canremamg 2 ime17.

Berikut adalah alasandan argumentasi yang Pemohon Peninjauan Kembali dapat berikan :2.1.1. Alur Sengketa Perpajakan;Untuk lebih memberikan gambaran fakta yang lebih jelas kepadaMajelis Hakim Mahkamah Agung, bahwa Pemohon PeninjauanKembali telah memenuhi persyaratan formal pembayaran 50%,maka dapat dilihat dalam bagan berikut:Hal. 6 dari 19 hal. Put.

Banding;(56) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuanpermohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a);(5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuanpermohonan banding belum merupakan pajak yangterutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan;Untuk memastikan hal tersebut, kami juga telah memintapenegasan kepada Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimanatelah diuraikan dalam poin 2.1.1

162/B/PK/PJK/201 2e Pengertian jumlah pajak yang belum dibayar pada saatpengajuan banding harus memperhatikan pula ketentuanpersyaratan pembayaran pada saat pengajuan keberatansupaya sinkron;e Dalam Pasal 25 ayat (8a) UndangUndang KUP disebutkanbahwa untuk dapat mengajukan keberatan, maka terdapatkewajiban untuk melunasi pajak yang masih harus dibayarpaling sedikit sejumlan yang telah disetujui dalampembahasan akhir hasil pemeriksaan;Sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikandalam poin 2.1.1

Dalam hal ini, Termohon PeninjauanKembali telah menerbitkan Surat Nomor S1736/WPJ.04/KP.1107/2009 yang menyatakan bahwa Surat KeberatanPemohon Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan formaldan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UndangUndangKUP, keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdipertimbangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;Berdasarkan uraian poin 2.1.1. dan 2.1.2. di atas, maka sudahsangat jelas terlihat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telahmemenuhi persyaratan formal pembayaran

Berikutadalah alasan dan argumentasi yang Pemohon PK dapat berikan:2.1.1.

Untuk memastikan hal tersebut, kami juga telah meminta penegasankepada Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimana telah diuraikandalam poin 2.1.1. Kemudian, Sekretariat Pengadilan Pajak dalam SuratNo.

pembayaran dalam halpengajuan banding adalah:e Pengertian jumlah pajak yang belum dibavar pada saat pengajuanbanding harus memperhatikan pula ketentuan persyaratanpembayaran pada saat pengajuan keberatan supaya sinkron;e Dalam Pasal 25 ayat 3a UU KUP disebutkan bahwa untuk dapatmengajukan keberatan, maka terdapat kewajiban untuk melunasipajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telahdisetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.Sebagaimana telah Pemohon PK uraikan dalam poin 2.1.1

S1730/WPJ.04/KP.1107/2009 yang menyatakanbahwa Surat Keberatan Pemohon PK memenuhi persyaratan formaldan berdasarkan ketentuan Pasal 25 avat (4) UU KUP, keberatanPemohon PK dapat dipertimbangkan oleh Termohon PK.Berdasarkan uraian poin 2.1.1. dan 2.1.2. di atas, maka sudah sangatjelas terlihat bahwa Pemohon PK telah memenuhi persyaratan formalpembayaran 50%.

. : Sungai ;2.1.1. Bahwa yang menjadi masalah dalam Perkara ini, yaitu :sebagian tanah pekarangan yakni: %4 bagian pekarangan. danbangunan rumah yang berada diatasnya luas + 370 M@? , telahdikuasai dan di Haki oleh TERGUGAT ( Ny.

Sihman ;Bahwa Harta Warisan KARIYO DINOMO yang menjadimasalah tersebut, yakni %4 bagian dari tanah pekarangan, tanahsawah basah dan sawah kering sebagaimana telah diuraikan padaangka 2.1.1., 2.2.1. dan 2.3.1. diatas selanjutnya mohon disebutsebagai. OBYEK SENGKETA.3. Bahwa semasa KARIYO DINOMO masih hidup pernah ada orang yangbernama: Bp. TINGGI dan MBOK.

yang berhak, bahkanmelalui Pemerintah Desa akan tetapi tidak berhasil , sehingga tidak ada jalanlain kecuali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Sleman ;Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia sia dan agarterhadap barang sengketa tidak dipindah tangankan dan atau terkena bebanbeban yang lain, maka Penggugat Mohon kapada Ketua Pengadilan NegeriKlas IB Klaten berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) atas OBYEK SENGKETA sebagaimana tersebut dalam point 2.1.1

Menyatakan sebagai Hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasaiObyek Sengketa angka 2.1.1. , 2.2.1. dan 2.3.1. Posita dan Tergugat Ilmenguasai dan menghaki Obyek Sengketa angka 2.3.1. adalahmerupakan perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan ParaPenggugat ( On Recht Matige Daad ).12. Menghukum Tergugat! & Il dan atau siapa saja yang memperoleh hakkarena Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa sebagaimanaangka 2.1.1., 2.2.1,.& 2.3.1.

Menyatakan sebagai Hukum Sah dan berharga Sita Jaminan terhadapObyek Sengketa, sebagaimana tersebut pada angka 2.1.1., 2.2.1. & 2.3.1.dalam Posita Gugatan Penggugat.3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Penggugat & Il adalah Ahli warisCucu / Ahli Waris Pengganti dari almarhum KROMO PRAWIRO yangmerupakan Ahli waris anak / Ahli Waris Utama dari KARIYO DINOMO, danPenggugat III , IV & V adalah Ahli Waris Cucu / Ahli Waris Pengganti darialmarhum NY.

Menambah amar putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Tkl tanggal 28 Mei 2020, sehingga berbunyi:

2.1 Telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon mengenai harta bersama sebagai berikut;

2.1.1 Pihak I (Pemohon) dan pihak II (Termohon) sepakat bahwa pihak I (Pemohon) mendapatkan harta bersama berupa:

1) Rumah permanen yang beralamat di Perumahan Istana Permai Blok K, No. 01, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar

Telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohonmengenai harta bersama sebagai berikut;2.1.1 Pihak (Pemohon) dan pihak II (Termohon) sepakat bahwa pihak (Pemohon) mendapatkan harta bersama berupa:1) Rumah permanen yang beralamat di XXxXXXXXXXXXXXXX,serifikat Hak Milik Nomor 01709 yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Takalar.2.1.2 Pihak (Pemohon) dan pihak I (Termohon) sepakat bahwa pihakIl (Termohon) mendapatkan harta bersama berupa:1) Yayasan YAYASAN berdasarkan Keputusan

Berikutadalah alasan dan argumentasi yang Pemohon PK dapat berikan:2.1.1.

Untuk memastikan hal tersebut, kami juga telah meminta penegasankepada Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimana telah diuraikandalam poin 2.1.1. Kemudian, Sekretariat Pengadilan Pajak dalam SuratNo.

Pengertian jumlah pajak yang belum dibavar pada saat pengajuanbanding harus memperhatikan pula ketentuan persyaratanpembayaran pada saat pengajuan keberatan supaya sinkron;" Dalam Pasal 25 ayat 3a UU KUP disebutkan bahwa untuk dapatmengajukan keberatan, maka terdapat kewajiban untuk melunasipajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telahdisetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.Sebagaimana telah Pemohon PK uraikan dalam poin 2.1.1. di atas,bahwa jumlah pajak yang disetujui

S1734/WPJ.04/KP.1107/2009 yang menyatakan bahwa SuratKeberatan Pemohon PK memenuhi persyaratan formal danberdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU KUP, keberatanPemohon PK dapat dipertimbangkan oleh Termohon PK.Berdasarkan uraian poin 2.1.1. dan 2.1.2. di atas, maka sudah sangatjelas terlinat bahwa Pemohon PK telah memenuhi persyaratan formalpembayaran 50%.

Objek gugatan point 2.1.1), memang benar harta bersama tetapitidak benar seluas 6.000M2, yang benar adalah 4.192M2, dan saatini sertifikatnya menjadi agunan pinjaman pada Bank Mandiri;3. Objek gugatan point 2.1.2) memang benar harta bersama akantetapi saat ini menjadi jaminan atas pinjaman pada H. Dahlansebesar Rp. 350.000.000.4.

Adanya perbedaaanpenyebutan luas objek gugatan point 2.1.1) dan point 2.1.3), maupunkenyataan tanah objek gugatan point 2.1.2) dan 2.1.3) menjadi jaminanpinjaman pada H. Dahlan, tidak mengurangi fakta tentang status tanahtersebut sebagai harta bersama.

(objek gugatan point 2.7) telah dibenarkan olehTergugat Konpensi;Menimbang, oleh karena tidak dipertentangkan, tidak dibantah,dibenarkan atau bahkan diakui, serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joPasal 1 huruf f dan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dalilPenggugat Konpensi tentang objek gugatan point 2.1.1. s/d 2.1.5.,2.2.1c, 2.2.1d, 2.2.1f, 2.3, 2.4 dan 2.7 diatas sebagai harta bersamaPenggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi telah

Bahwa oleh karena objekgugatan point 2.1.1 sebagai jaminan atas pinjaman tersebut menurutbukti T.1., maka pinjaman tersebut melekat sebagai kewajiban padaobjek point 2.1.1 gugatan;Putusan Nomor 227/Pdt.G/2012/PA.Clg Halaman 25Menimbang, yang dipersengketakan para pihak dan oleh karena itumenjadi permasalahan dalam perkara ini adalah:1.

Kenyataannya seperti yangdikemukakan Tergugat Konpensi, harta bersama tersebut diperoleh jugaatas usaha bersama Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnyaMajelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sepanjang menyangkutsebagian Sepeda Motor dan tagihan kepada pihak ketiga seperti tersebutdiatas patut dinyatakan tidak dapat diterima, mengabulkan gugatanPenggugat menyangkut objek gugatan point 2.1.1 s/d 2.1.5, 2.3, 2.4, 2.7,dan sebagian

Berikut adalah alasan dan argumentasi yangPemohon PK dapat berikan:2.1.1.

Untuk memastikan hal tersebut, kami juga telah meminta penegasankepada Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimana telah diuraikan dalampoin 2.1.1. Kemudian, Sekretariat Pengadilan Pajak dalam Surat No.

Pengertian jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuanbanding harus memperhatikan pula ketentuan persyaratanpembayaran pada saat pengajuan keberatan supaya sinkron; Dalam Pasal 25 ayat 3a UU KUP disebutkan bahwa untuk dapatmengajukan keberatan, maka terdapat kewajiban untuk melunasipajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telahdisetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.Sebagaimana telah Pemohon PK uraikan dalam poin 2.1.1. di atas,bahwa jumlah palak yang disetujui

dalam pembahasan akhir adalah Rp 0.Dengan demikian, kewajiban pembayaran pajak ketika melakukanpengajuan keberatan adalah nihil.Dalam hal ini, Termohon PK telahmenerbitkan Surat No.S1729/WPJ.04/KP.1107/2009 yang menyatakanbahwa Surat Keberatan Pemohon PK memenuhi persyaratan formal danberdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU KUP, keberatan PemohonPK dapat dipertimbangkan oleh Termohon Pk;Berdasarkan uraian poin 2.1.1. dan 2.1.2. di atas, maka sudah sangatjelas terlinat bahwa Pemohon PK telah me

Berikut adalah alasan danargumentasi yang Pemohon Peninjauan Kembali dapat berikan:2.1.1.

No.665/B/PK/Pjk/201 1Untuk memastikan hal tersebut, kami juga telah memintapenegasan kepada Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimanatelah diuraikan dalam poin 2.1.1. Kemudian, SekretariatPengadilan Pajak dalam Surat No.

No.665/B/PK/Pjk/201 1Sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dalampoin 2.1.1. di atas, bahwa jumlah pajak yang disetujui dalampembahasan akhir adalah Ro 0. Dengan demikian, kewajibanpembayaran pajak ketika melakukan pengajuan keberatan adalahnihil. Dalam hal ini, Termohon Peninjauan Kembali telahmenerbitkan Surat No.

S1737/WPJ.04/KP.1107/2009 yangmenyatakan bahwa Surat Keberatan Pemohon PeninjauanKembali memenuhi persyaratan formal dan berdasarkanketentuan Pasal 25 ayat (4) UU KUP keberatan PemohonPeninjauan Kembali dapat dipertimbangkan oleh TermohonPeninjauan Kembali.Berdasarkan uraian poin 2.1.1. dan 2.1.2. di atas, maka sudahsangat jelas terlinat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telahmemenuhi persyaratan formal pembayaran 50%.

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "KeyakinanHakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan.Bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa koreksi positif Kredit Pajaksebesar Rp3.337.976,00 adalah butir 2.1.1.

Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor : SE19/PJ.41.2/1993 tanggal 2 September 1993 tentang KonfirmasiKredit Pajak PPh Pasal 21, Pasal 22 Dan Pasal 23 Dalam Rangka PenelitianMaterial SPT Tahunan PPh.Bahwa butir 2.1.1.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE19/PJ.41.2/1993 tanggal 2 September 1993 tentang Konfirmasi Kredit Pajak PPhPasal 21, Pasal 22 Dan Pasal 23 Dalam Rangka Penelitian Material SPTTahunan PPh menyebutkan sebagai berikut :Butir 2.1.1"Apabila Wajib Pajak telah menunjukkan bukti asli pemotongan/ pemungutanPPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan pihak pemotong/ pemungut memang ada/terdaftar (mempunyai NPWP), maka bukti asli tersebut dapat dikreditkandengan Pajak Penghasilan yang terutang."

ditemukan.Bahwa koreksi positif kredit Pajak sebesar Rp3.337.976,00 tersebut dilakukankarena sampai dengan keberatan selesai belum terdapat jawaban atas kreditpajak tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat kredit pajak yang belum ada jawabannya tersebut masih diragukanapakah telah benarbenar telah disetor oleh lawan transaksi TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Bahwa Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) tetap berpendapatsesuai dengan butir 2.1.1

Berikutadalah alasan dan argumentasi yang Pemohon PK dapat berikan:2.1.1.

Untuk memastikan hal tersebut, kami juga telah meminta penegasankepada Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimana telah diuraikandalam poin 2.1.1. Kemudian, Sekretariat Pengadilan Pajak dalam SuratNo.

pembayaran dalam halpengajuan banding adalah: Pengertian jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuanbanding harus memperhatikan pula ketentuan persyaratanpembayaran pada saat pengajuan keberatan supaya sinkron;" Dalam Pasal 25 ayat 3a UU KUP disebutkan bahwa untuk dapatmengajukan keberatan, maka terdapat kewajiban untuk melunasipajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telahdisetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.Sebagaimana telah Pemohon PK uraikan dalam poin 2.1.1

S1733/WPJ.04/KP.1107/2009 yang menyatakan bahwa SuratKeberatan Pemohon PK memenuhi persyaratan formal danberdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU KUP, keberatanPemohon PK dapat dipertimbangkan oleh Termohon PK.Berdasarkan uraian poin 2.1.1. dan 2.1.2. di atas, maka sudah sangatjelas terlinat bahwa Pemohon PK telah memenuhi persyaratan formalpembayaran 50%.

SANI mengandung Metamfetamina yang terdaftarsebagai narkotika golongan nomor urut 61 Lampiran UndangUndang No.35 Tahun2009 tentang Narkotika;Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam surat keteranganyang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jambi No Ket. 3339/RSJ.2.1.1/IX/2015 tanggal 26 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr.

Ket. 3339/RSJ.2.1.1/IX/2015 tanggal 26 September 2015 yangdikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi;Menimbang, bahwa atas keterangan ahli dibacakan tersebut, terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksiyang meringankan bagi dirinya akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan olehterdakwa maka selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa pada

Ket. 3339/RSJ.2.1.1/IX/2015 tanggal 26 September 2015yang ditanda tangani oleh dr. Diva Mariska Tarastin, Sp.KJ selaku dokterpemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi yang dalamkesimpulannya sebagai berikut : Status Psikiatrik :Penampilan : Biasa;Psikomotor : Biasa;Pembicaraan : Biasa;Emosi : Labil;Pikiran : Waham disangkal;Persepsi : Halusinasi pendengaran (+);Urin Test : Postif (Amfetamin dan Metamfetamin).

Ket. 3339/RSJ.2.1.1/IX/2015 tanggal 26September 2015 An. terdakwa Supriyanto Als Toke Bin M. Sani yang dikeluarkanoleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi yang dalam kesimpulannyamenyatakan sebagai berikut :Status Psikiatrik :Penampilan : Biasa;Psikomotor : Biasa;Pembicaraan : Biasa;Emosi : Labil;Pikiran : Waham disangkal;Persepsi : Halusinasi pendengaran (+);Urin Test : Postif (Amfetamin dan Metamfetamin).

Ket. 3339/RSu.2.1.1/IX/2015 tanggal 26 September 2015 An. terdakwaSupriyanto Als Toke Bin M. Sani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa DaerahPropinsi Jambi yang dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :Status Psikiatrik :Penampilan : Biasa;Psikomotor : Biasa;Pembicaraan : Biasa;Emosi : Labil;Pikiran : Waham disangkal;Persepsi : Halusinasi pendengaran (+);Urin Test : Postif (Amfetamin dan Metamfetamin).

Tunjangan Jabatan untuk Ketua, Wakil Ketua dengan perinciansebagai berikut :2.1.1. Ketua DPRD (1x12xRp.630.000,00) Rp. 7.560.000,002.1.2. Wakil Ketua DPRD(3x12xRp.567.000,00) Rp. 20.412.000,00Jumlah Rp. 27.972.000,00Hal. 4 dari 67 hal. Put. No. 1065 K/Pid/20062.2.2.3.2.4.2sTunjangan Komisi untuk Ketua, Wakil Ketua dan SekretarisKomisi, sebagai berikut :2.2.1. Ketua Komisi (5x12xRp.126.000,00) Rp. 7.560.000,002.2.2. Wakil Ketua Komisi(5x12xRp.94.500,00)2.2.3.

Pasal 2.1.1. 1052.10 (BiayaPengecetan dan Pengapuran RumahDinas, dll) Rp. 20.000.000,003.2.2. Pasal 2.2.1. 1052.40 (PerbaikanWC, Sumur dan Ledeng) Rp. 20.000.000,003.2.3. Pasal 2.2.1. 1052.50 (PerbaikanPagar & Hal.) Rp. 5.000.000,003.2.4. Pasal 2.2.1. 1052.70 (PerbaikanListrik/Telepon, Gas dan Air Minum) Rp. 2.500.000,003.2.5. Pasal 2.2.1. 1052.90 (LainlainPemeliharaan Rumah Dinas, Asrama,Mess, dsb.) Rp. 35.000.000,00Jumlah Rp. 82.500.000,003.3.

Pasal 2.1.1. 1052.10 (Biayapengecetan dan pengapuranRumah Dinas, dll) Rp. 30.000.000,003.2.2. Pasal 2.2.1. 1052.40 (PerbaikanWC, Sumur dan Ledeng) Rp. 10.000.000,003.2.3. Pasal 2.2.1. 1052.50 (PerbaikanPagar dan Halaman) Rp. 5.000.000,003.2.4. Pasal 2.2.1. 1052.70 (PerbaikanListrik/Telepon, Gas dan AirMinum) Rp. 2.500.000,003.2.5.

Pasal 2.2.1. 1011 (Ongkos Kantor sebesarRp. 415.000.000,00) terdiri dari :2.1.1. Pasal 2.2.1. 1011.10 (Alat TulisKantor) Rp. 40.000.000,00Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 1065 K/Pid/20062.1.2. Pasal 2.2.1. 1011.20 (Barangcetakan dipakai habis) Rp. 75.000.000,002.1.3. Pasal 2.2.1. 1011.40(PengamananGedung Kantor) Rp. 6.000.000,002.1.4. Pasal 2.2.1. 1011.60(LanggananListrik, Telepon, Gasdan Air Minum) Rp. 95.000.000,002.1.5.

Pasal 2.1.1. 1052.10 (Biayapengecetan dan pengapuranRumah Dinas, dll) Rp. 20.000.000,003.2.2. Pasal 2.2.1. 1052.40 (PerbaikanWC, Sumur dan Ledeng) Rp. 20.000.000,003.2.3. Pasal 2.2.1. 1052.50 (PerbaikanPagar & Hal.) Rp. 5.000.000,003.2.4. Pasal 2.2.1. 1052.70 (PerbaikanListrik/Telepon, Gas dan AirMinum) Rp. 2.500.000,003.2.5. Pasal 2.2.1. 1052.90 (LainlainPemeliharaan Rumah Dinas,Asrama,Mess, dsb.)