PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1537/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk, tempat kedudukandi di Prudential Tower Lt. 15, Jl. Jend.

061 100 130 614 13.Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put68285/PP/M.XVB/16/2016, Tanggal 10 Februari 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP2361/WPJ.19/2014 tanggal 17 November 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00097/207/12/092/14 tanggal 11 April 2014 MasaPajak Agustus 2012, atas nama: PT PP London

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68285/PP/M.XVB/16/2016 tanggal 10 Februari 2016, atas namaPT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Pemohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) via Kantor Pos tanggal 29Februari 2016 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada tanggal 2 Maret 2016 sesuaidengan tanggal stempel pos pengiriman yang

Putusan Nomor. 1537/B/PK/PJK/2017Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk dan membatalkanPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put68285/PP/M.XVB/16/2016, Tanggal 10Februari 2016, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara inidengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah

untuk membayar biaya perkara dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT PP LONDON

PP LONDON SUMATRA

PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk. (LONSUM),

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1532/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk, beralamat diPrudential Tower Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, JakartaSelatan 12910, dalam hal ini diwakili oleh Benny Tjoeng,jabatan Presiden Direktur beralamat di Gd. Ariobimo SentralLt.12, Jl.

Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/201 7Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor: 00090/207/12/092/14tanggal 11 April 2014, atas nama: PT PP London Sumatra Indonesia Tbk,NPWP: 01.001.752.3092.000, alamat: Prudential Tower Lt.15, Jl.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68278/PP/M.XVB/16/2016 tanggal 10 Februari 2016, atas namaPT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Pemohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) via Kantor Pos tanggal 29Februari 2016 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada tanggal 2 Maret 2016 sesuaidengan tanggal stempel pos pengiriman yang

Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2017atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk, dan membatalkanPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put68278/PP/M.XVB/16/2016, tanggal 10Februari 2016, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara inidengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori

untuk membayar biaya perkara dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT PP LONDON

LASIYAH VS PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM),

RAUDI, VS PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK

., dan kawankawan, Advokat pada Kantor HukumHadiningtyas & Rekan, berkantor di Jalan Karya CilincingNomor 30, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan MedanBarat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal12 Juni 2017;Pemohon Kasasi;LawanPT PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK, yang diwakilioleh Presiden Direktur, Benny Tjoeng dan kawan,berkedudukan di Ariobimo Sentral Lantai 12, Jalan HR.Rasuna Said X2, Kavling 5, Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada Boni F.

Menyatakan Peraturan Perusahaan PT PP London SumatraIndonesia, Tbk (ic Tergugat) yaitu Surat Nomor 035/HRD/CIR/V1I/2008tertanggal 20 Juni 2008 Subject The Prohibitions for Taking Gift(Perihal Petunjuk Perilaku Bisnis) Perseroan sah dan memilikikekuatan hukum;6.

Menyatakan Peraturan Perusahaan PT PP London SumatraIndonesia, Tbk (ic Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi) yaitu Surat Keputusan Direksi Nomor 05/DIR/IX/2008 PTPP London Sumatra Indonesia, Tbk tentang Benturan KepentinganHalaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 43 K/Padt.SusPHI/2018(conflict of interest) tertanggal 24 September 2008 sah dan memilikikekuatan hukum;7.

Menyatakan Surat PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk Conflict OfInterest Questionnaire & Statement yang ditandatangani olehTergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi Ir. Rauditertanggal 31 Januari 2009 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;8.

Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensitelah melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar PeraturanPerusahaan PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk (ic Penggugatdalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi) yaitu Surat Nomor:035/HRD/CIR/ VI/2008 tertanggal 20 Juni 2008 Subject TheProhibitions for Taking Gift (Perinal Petunjuk Perilaku Bisnis)Perseroan dan Surat Keputusan Direksi Nomor 05/DIR/IX/2008 PTPP London Sumatra Indonesia, Tok tentang Benturan Kepentingan(conflict of interest

LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk VS BUPATI LANGKAT

LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk ( Perseroan )berkedudukan di Jakarta,GedungPrudential Tower, Lantai 15, JalanJenderal Sudirman Kaveling 79, JakartaSelatan dalam hal ini diwakili oleh 1.BENNY (BENNY TJOENG), sebagaiPresiden Direktur PT.PP. LondonSumatera Indonesia, Tbk (Perseroan) 2.JOEFLY JOESOEF BAHROENY sebagaiDirektur PT.PP.

London SumateraIndonesia, Tbk (Perseroan), masingmasing Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Gedung PrudentialTower Lantai 15 Jalan Jenderal SudirmanKaveling 79 Jakarta Selatan, berdasarkanAkta No.46 tertanggal 14 Mei 2014 ; dalam hal ini memberi Kuasa Khusus3. AM AN, SH ; 4.

LONDON SUMATRA

LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk tersebut ;

LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk VS Ir. SYAMSUDIN

LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk, yang diwakili olehPresiden Direktur Benny Tjong dan Wakil Presiden Direktur EddyHariyanto, berkedudukan di Prudential Tower 15 Jalan Jend. SudirmanKav.79, Jakarta 12910 Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada AgusEffendi, SH., dan kawankawan, para Advokat, berkantor di Jalan MayorSalim Batubara No. 2642 Sekip Palembang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 19 November 2013 sebagai Pemohon Kasasi dahuluTergugat;melawanIr.

London SumateraTbk sejak tahun 1996 dan diangkat sebagai Field Assistantsejak tanggal 27 September 2000, dan menerima upahterakhir sebesar Rp8.822.790 (delapan juta delapan ratusdua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);2 Bahwa sekitar awal bulan Maret 2011, Penggugatmendengar dari salah seorang karyawan bahwa Penggugatnan FF W WNakan dimutasikan ke Bah Lias Medan.

LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk dan membatalkanPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 07/PHI/2013/ PN.PLG. tanggal 13 November 2013 serta Mahkamah Agung mengadilisendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawahini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam putusan ini di atasRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), berdasarkan Pasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Termohon Kasasi

PUNIYEM VS PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk (LONSUM),

INDIRATEX SPINDO VS KEPALA PERWAKILAN INDONESIA DI LONDON;

Nomor5 Tahun 1986;Bahwa Tergugat yang berdomisili di London, beralamat di 38 GrosvenorSquareLondon W1K 2HW Fax: (+44) 020 7491 4993, maka sesuai denganketentuan Pasal 54 ayat (5) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 /junctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan Tata UsahaHalaman 2 dari 47 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat, berupa Surat Keterangan Kedutaan BesarRepublik Indonesia Di London Nomor 245/VII/Lon/03/14 tanggal 7 Maret2014;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupaSurat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di London Nomor245/VII/Lon/03/14 tertanggal 7 Maret 2014;4.

Olehkarena itu, kedudukan Kantor Perwakilan DiplomatikRepublik Indonesia di London (KBRI London) dalammelaksanakn misi diplomatik Indonesia meliputi seluruhwilayah negara Inggris termasuk British OverseasTerritories (yang didalamnya terdapat British VirginIslands/BVI) dan demikian halnya dengan Kedutaan BesarInggris di Jakarta (Her Bntannic Majesty's Embassy)Halaman 20 dari 47 halaman.

Putusan Nomor 161 K/TUN/2016Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmembenarkan bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugatsebagai pejabat eksekutif di Kedutaan Besar Republik Indonesiadi London, Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia danInternational Maritime Organization (IMO).

Putusan Nomor 161 K/TUN/2016dilakukan pembayaran panjar beaya perkara sebagaimana dimaksud Pasal123 ayat (2) UndangUndang Nomor 51986 juncto UndangUndang Nomor9/2004, selanjutnya Memori Kasasi ini diserahkan tanggal 11 November2015; Bahwa objek sengketa dalam sengketa ini yakni diterbitkan KepalaPerwakilan Republik Indonesia di London berupa Surat KeteranganKedutaan Besar Republik Indonesia di London Nomor 245/VII/Lon/03/14tanggal 7 Maret 2014 jangkauan keputusanya internasional dandipergunakan lintas

LONDON SUMATERA INDONESIA, Tbk

PP London Sumatera TbkAlamat : Dusun 5 Talang Jaya Kelurahan Talang Jaya KecamatanSungai Menang Ogan Komering llirDalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRI LESTARIKADARIAH, SH., RAHMAD HARTOYO, SH danMUHAMMAD FADLI, SH Para Advokat yang berdomisili diKantor Hukum SRI LESTARI KADARIAH, SH DAN REKANJalan R. Sukamto Lorong Masjid No. 86 RT 38 Kelurahan 8llir Kecamatan Ilir Timur Il Palembang, selanjutnya disebutSEU Gales seeereer reece eer PENGGUGAT.PT.

PP London Sumatera Indonesia Tbk, yang karena jabatannya diwakili oleh :Hal 1 dari 39 HalamanPutusan No.07/PHI/2013/PN.PLGNama : BENNY (BENNY TJONG)Jabatan : Presiden Direktur PT. PP London Sumatera tokKewarganegaraan : IndonesiaAlamat : Prudential Tower 15 Floor Jl. Jend. SudirmanKav. 79, Jakarta 12910, Indonesia.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

EDI SARIPUDIN VS PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM),

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1540/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK, beralamat diPrudential Tower Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, JakartaSelatan 12910, diwakili oleh Benny Tjoeng, Presiden DirekturPT PP London Sumatra Indonesia Tbk, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Ridho Ribbon Hutapea, Ak, CA, SH.

Badan tahun 2012.Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put68286/PP/M.XVB/16/2016, tanggal 10 Februari 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP2362/WPJ.19/2014 tanggal 17 November 2014 tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor 00098/207/12/092/14tanggal 11 April 2014, atas nama: PT PP London

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68286/PP/M.XVB/16/2016 tanggal 10 Februari 2016, atas namaPT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Pemohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) via Kantor Pos tanggal 29Februari 2016 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada tanggal 2 Maret 2016 sesuaidengan tanggal stempel pos pengiriman yang

dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT PP LONDON

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangHalaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 1540/B/PK/PJK/201 7Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT PP LONDON

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1533/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk, beralamat diPrudential Tower Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, JakartaSelatan 12910, dalam hal ini diwakili olen Benny Tjoeng jabatanPresiden Direktur beralamat di Gd.

09 090 805 070 014 14;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put68280/PP/M.XVB/16/2016, tanggal 10 Februari 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP2263/WPJ.19/2014 tanggal 5 November 2014 tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor: 00092/207/12/092/14 tanggal11 April 2014, atas nama: PT PP London

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68280/PP/M.XVB/16/2016 tanggal 10 Februari 2016, atas namaPT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Pemohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) via Kantor Pos tanggal 29Februari 2016 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada tanggal 2 Maret 2016 sesuaidengan tanggal stempel pos pengiriman yang

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang bertentangan sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT PP LONDON SUMATRA

untuk membayar biaya perkara dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT PP LONDON

SADIYEM VS PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk (LONSUM),

TUTIK VS PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM)

JUMADI VS PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM)

HAPSAH VS PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM),

JARIYAH VS PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM)