Halik Arumasi dan saksi Brigadir Mohamad FatraMeamogo yang merupakan anggota Res Narkotika Polres Gorontalo sementaraduduk dan bersantai di taman telaga, tidak lama kemudian saksi Halik Arumasimendapatkan informasi dimana ada orang yang membawa yang didugaKetua Hakim Parat Majelis Anggota Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 91/PID.Sus/2021/PT GTO.narkotika jenis sabu di wilayah Kecamtan Tilango dengan memberitahukan ciriCirl orang tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut kedua saksitersebut langsung

Sitty Yosephus berdasarkanpemeriksaan laboratorium urine dengan menggunakan 6 (enam) Drug testKetua Hakim Parat Majelis Anggota Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 91/PID.Sus/2021/PT GTO.panel yang menyatakn bahwa urine terdakwa positif mengandung Amfetamindan Methamfetamine.Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium yang dikeluarkan olehBalai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo nomor RPP01.01.1111.02.21.1241 tanggal 25 Pebruari 2021 yang ditanda tangani olehKepala Balai Pom Gorontalo Agus Yudi

orang tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut kedua saksitersebut langsung menuju kearah Kecamtan Tilango dan mencari orangtersebut Sesuai dengan ciriciri yang didapatkan, selanjutnya tidak lamakemudian Saksi Bripka Abd Halik Arumasi dan saksi Brigadir Mohamad FatraMaemogu melihat terdakwa yang sama dengan ciricin yang disampaikandengan menggunakan sepeda motor melihat tersebut saksi Brigadir Halik dansaksi Bripka Halik dan Brigadir Fatra langsung memberhentikan terdakwa danKetua Hakim Parat

zat 115,25 mg atau 0,11626 gram adalah benar mengandungmetamfetamina terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran peraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentangperubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengna caramengambil serbuk sabu dari plastik kip dengan menggunakan senduk yangterdakwa buat dari potongan sedotan putih untuk dituang ditabung kaca kecilKetua Hakim Parat

Tentang Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan:Perjanjian hutang piutang memiliki kekuatan Parat Eksekusi memenuhisyarat mutlak Pasal 224 HIR; Parat Eksekusi/ kekuatan Eksekutorial hak Kreditur untuk menjual lelangeksekusi benda tetap hak Tanggungan hutang secara langsung karenaDebitur ingkar janji (wanprestasi);6.

Tentang Tidak memiliki Parat Eksekusi: Perjanjian hutang piutang yang tidak memenuhi syarat mutlak Pasal 224HIR tidak memiliki Parat Eksekusi atau tidak memiliki kekuatan Eksekusi;Penjualan lelang atas benda tetap jaminan hutang tidak memiliki ParatEksekus itidak dapat dilakukan oleh Kreditur secara langsung SekalipunDebitur telah melakukan ingkarjanji (wanprestasi);Penjualan tersebut dapat dilaksanakan setelah ada putusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Pelanggaran

Nomor 3186 K/Pdt/2015Tentang Penjualan lelang obyek sengketa tidak memenuhi hukum formil(Hukum Acara Perdata): Perjanjian kredit jaminan tanah obyek sengketa tidak memenuhi syaratmutlak Pasal 224 HIR; Dasar hukum jaminan tanah tersebut pada Surat Perjanjian Kreditdibawah tangan (Onderhand) sebagaimana dimaksud perjanjian tersebutdi atas; Surat Perjanjian Kredit kualitasnya tidak sama dengan SuratHutang/Surat Pengakuan Hutang/ atau Grose Akta Pengakuan Hutangsehingga tidak memiliki Parat Eksekusi;

RIDHO mengantarkan pesanan tersebut ke rumah terdakwadimana terdakwa telah 10 (sepuluh) kali memesan narkotika jenis sabukepada RIDHO; Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki narkotika Gololongan jenis sabu tersebut;7 Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa ditangkap oleh BUDI ARIAWAN dan NOVIAN EKO, SHselaku parat

Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum ;PUTUSAN NOMOR 2835/Pid.Sus/2017/PN.Sby, Halaman 7Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan yaitu berupaketerangan saksi saksi, pengakuan Terdakwa dan adanya barang buktitersebut diatas ternyata Terdakwa ditangkap oleh BUDI ARIAWAN dan NOVIANEKO, SH selaku parat kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 pukul23.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Lumpang Baru 1ART 001 RW 004 Kel. Sukomanunggal, Kec.

Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman ;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan yaitu berupaketerangan saksi saksi, pengakuan Terdakwa dan adanya barang buktitersebut diatas ternyata Terdakwa ditangkap oleh BUDI ARIAWAN dan NOVIANEKO, SH selaku parat kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 pukul23.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Lumpang Baru 1ART 001 RW 004 Kel. Sukomanunggal, Kec.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp. 277.000, ( duaratus tujuh puluh tujuh riburupiah )Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidanganterbuka dan dinyatakan terobuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 2September 2015 dengan dihadiri olen Penggugat/ Pembanding, KuasaHukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi / ParaT@rDanding ; nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen nnn ne nnn nnn nnn cence ence neeMenimbang, bahwa terhadap

memeriksa dan mempelajari berkas perkara,sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :64/G/2015/PTUNSBY, tanggal 13 Oktober 2015 ; Tentang .....TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 64/G/2015/PTUNSBY. diucapkan dalam persidanganterbuka dan dinyatakan terobuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 2September 2015, dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, KuasaHukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / ParaT

Parat Ketua MajelisHakim Anggota Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT GTO# Jumlah kredit yang dibutuhkan.=" Tujuan penggunaan' kredit (Rencana Kerja, Ekspansi usaha,Peningkatan penjualan).# Jangka waktu kredit.# Untuk kredit investasi maupun modal kerja, wajib mencantumkan jenisbarang yang akan dibeli dan harga belinya.2.

Angka 11 yang menyatakan setelah ada persetujuan kredit pada formkomite kredit, maka Analis Officer menyiapkan administrasi kredit yaituSPPK, PK. surat kuasa mendebet rekening, surat kuasa menjual danKetua Majelis Hakim Anggota Parat Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT GTOmengalinkan hak atas agunan, menyiapkan penjaminan fiduciairieeigendom overdracht (FEO) bila diperlukan, pengelolaan administrasikredit, aksep dan persyaratan lainnya sesuai teknis bank yang berlaku;Bahwa setelah

Fitriyanti AmarulahDaud dengan nomor rekening 015.02.03.000216.1 periode 11/11/2016Ketua Majelis Hakim Anggota Parat Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT GTO138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.s.d 31/12/2019;6 (enam) lembar asli Rekening Koran Kredit an. Fitriyanti AmarulahDaud no. rekening 01505520000375;1 (Satu) lembar asli Inquery Informasi Finansial rekening kredit dengantanggal buka 02/03/2020 an.

Iqrakmulhak Nyong No.rekening 01505520000961 priode 15/07/2016 s.d 02/03/2020;1 (satu) lembar asli tanda penerimaan setoran angsuran tunaiIqrakmulhak Nyong tanggal 31/07/2017 dengan nomor rekeningKetua Majelis Hakim Anggota Parat Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT GTO173.174.175.176.177.178.179.180.01505520000961 dengan jumlah terbilang satu juta delapan ratusempat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah;1 (Satu) lembar asli Rekening Koran Kredit an.

Ervin Maruf;Parat Ketua Majelis Hakim Anggota Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT GTO86. 1 (satu) lembar asli Inquery Saldo Tabungan an. Ervin Maruf;87. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Kredit an.

;Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggunganEksekusi parat obyek hak tanggungan diatur Pasal 20 (1) aUUHT jo. Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT ;Menurut Pasal 20 (1) a jo. Pasal 6 UUHT, apabila debiturwanprestasi maka kreditur pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu ;Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh pasal 20 (1) aUUHT jo.

Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janjibahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggunganapabila debitur wanprestasi (beding van eigenmachting verkoop)sebagaimana diatur dalam pasal 11 (2) e UUHT :Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat. Tindakan ataupelaksanaan eksekusi parat dilakukan apabila debiturwanprestasi.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Parat, Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untukmengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPadang Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Padang Parat, Provinsi Sumatera Barat untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;4.

MOHAMAD PAUZIL BAKARI, S.H. dari kantor Advokat/Pengacara &Ketua Hakim Parat Majelis Anggota Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2021/PT GTOKonsultan Hukum UDIN KAMBUNGU, S.H. & REKAN , dan Terdakwa II didampingiTeam Penasehat Hukumnya RISNO ADAM, S.H., CPLC. JULIA CITRA RISKIBOKINGS, S.H.

bulan juni 2019, atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2019,bertempat di Desa Maleo Kec.Popayato Timur Kab.Pohuwato atau setidak tidaknyamasih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksadan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut mengalihkan,menggadaikan,atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusiaterhadap 1 unit sepeda motor Honda REVO Fit warna hitam hijau yang merupakanObyek Fidusia berdasarkan sertifikat = jaminan fidusia NomorKetua Hakim Parat

dan keterangan para Terdakwa:e Bahwa benar terdakwa ASRAN ISHAK merupakan pemberi fidusia 1 unit sepedamotor Honda REVO Fit warna hitam hijau yang merupakan Obyek Fidusiaberdasarkan sertifikat jaminan fidusia Nomor : w26.00005150.AH.05.01 Tahun2020 Tanggal 03 Februari 2021;e Bahwa benar Pada hari, bulan yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2019terdakwall sedang berada di kantor sinar krida Randangan menyampaikannyakepada saksi HARUN IDRUS alias PEPI bahwa agar mencari KTP dan KK yangKetua Hakim Parat

Berikutini dibahas setiap permasalahan tersebut:a.Jenis eksekusi apakah yang diaturdi dalam UUHT:1) Eksekusi Parat obyek HT diatur dalam Pasal 20 (1) a UUHT jis. Pasal6 dan Pasal 11 (2) e UUHT;2) Eksekusi pertolongan hakim obyek HT Pasal 20 (1) b UUHT jo. Pasal14 (2) dan (3) UUHT;Hal 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pdt/20143) Eksekusi penjualan di bawah tangan obyek HT diatur Pasal 20 (2)UUHT jo.

Pasal 20 (3) UUHT;4) Eksekusi parat (eksekusi langsung) objek hak tanggungan;Jenis eksekusi parat (eksekusi /angsungparate executie) diatur di dalamPasal 20 (1) a UUHT;Sebagai suatu undangundang, UUHT mengatur materi muatan ekseku siparat secara sistimatis dan terpadu;Dalam pengaturan yang sistematis dan terpadu, maka ketentuaneksekusi parat objek hak tanggungan dalam Pasal 20 (1) a UUHT,dikaitkan dan diatur lebih lanjut di dalam Pasal6 dan Pasal 11 (2) eUUHT;Menurut Pasal 20 (1) a jo.

Sebagaimana halnya dengan eksekusi parat di atas,pengaturan materi muatan eksekusi pertolongan hakim oleh UUHTjuga diatur secara sistimatis dan terpadu ;Dalam pengaturan yang sistematis dan terpadu, maka ketentuaneksekusi pertolongan hakim objek hak tanggungan Pasal 20 (1) bUUHT diaturlebih lanjut dalam Pasal 14 (2) dan (3) UUHT;Prosedur eksekusi dengan pertolongan hakim yang dimaksud Pasal20 (1) b UUHT berupa permohonan eksekusi oleh kreditor kepadaKetua Pengadilan Negeri, selanjutnya Pengadilan

Dengan kata lain penjualan di bawahtangan dilakukan bilamana diperkirakan bahwa penjualan melaluipelelangan atau penjualan di muka umum melalui eksekusi parat ataueksekusi dengan pertolongan hakim yang dimaksud Pasal 20 (1) adan b UUHT tidak akan mencapai harga tertinggi.

;Mengenai syarat kedua:e PMK Nomor 93/PMK.06/2010 merupakan ketentuan intern jajaranKementerian Keuangan khususnya Direktorat Jeneral KekayaanNegara yaitu memberi petunjuk tentang pelaksanaan lelang;e Bahwa muatan materi dalam PMK Nomor 93/PMK.06/2010sepanjang tentang Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT (misalnyaPasal 5, Pasal 36 (5) dan peraturan terkait dalam PMK Nomor93/PMK.06/2010), menjadi sumber hukum berlakunya eksekusiparat UUHT di dalam praktek;e Bahwa sebagai sumber hukum berlakunya eksekusi parat

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Samuji bin Parat) terhadap Penggugat (Ati binti Niwar);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampit untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya

Bahwa in casu, lelang tanpa dasar hukum yang sah adalah perbuatanmelawan hukum;Bahwa tentang alasan yuridis praktis tentang perbuatan melawan hukum olehTergugat/Terbanding dalam lelang objek hak tanggungan berdasarkan Pasal6 UUHT, berikut ini diuraikan alasan yuridis teoritisnya;Uraian yuridis teoritis berpijak pada persoalan:Jenis eksekusi parat (eksekusi langsungparate executie) diatur di dalamPasal 20 (1) a UUHT, Sebagai suatu undangundang, UUHT mengatur materimuatan eksekusi parat secara sistimatis

Dalam pengaturan yangsistematis dan terpadu, maka ketentuan eksekusi parat objek hak tanggungandalam Pasal 20 (1) a UUHT, dikaitkan dan diatur lebih lanjut di dalam Pasal 6dan Pasal 11 (2) e UUHT. Menurut Pasal 20 (1) a jo. Pasal 6 UUHT, apabiladebitor wanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan pihutangnya dari hasilpenjualan itu.

Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) aUUHT jo.

Sebagaimana halnya dengan eksekusi parat di atas, pengaturanmateri muatan eksekusi pertolongan Hakim oleh UUHT juga diatur secarasistimatis dan terpadu. Dalam pengaturan yang sistematis dan terpadu, makaketentuan eksekusi pertolongan hakim objek hak tanggungan Pasal 20 (1) bUUHT diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 (2) dan (3) UUHT.

Dengan kata lain penjualan di bawah tangandilakukan bilamana diperkirakan bahwa penjualan melalui pelelangan ataupenjualan di muka umum melalui eksekusi parat atau eksekusi denganpertolongan hakim yang dimaksud Pasal 20 (1) a dan b UUHT tidak akanmencapai harga tertinggi.

PUTUS ANNomor 98/Pid.Sus/2014/PN Tka DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaT@rdakwa 2222 nnn nnn nnn n nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ne nnn nnn nnn nne nnn nennnen. Nama Lengkap : FRANS Dg.

PUTUSANNomor 188/ Pid.B/ 2014/ PN.Sgm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaT@rdakwa: 2222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnnneneneeNama Lengkap :IRMAN SYARIFUDDIN DG. MANGUNG Bin MALLEDG.

jelasmenunjukkan dan membuktikan telah terjadinya perbuatan melwanhukum dimaksud, karena dalam Perjanjian Kredit tersebut parapihak i.c Penggugat Il selaku debitur dengan Tergugat selakunkreditur telah menetapkan secara limitatif jenis/metodepenyelesaian semua bentuk akibat hukum dari Perjanjian kredit initermasuk proses lelang eksekusi hak tanggungan melaluki FiatEksekusi Pengadilan.Ternyata Tergugat bekerja sama turut tergugat justru melakukanlain yakni dengan semaunya menempuh metode eksekusi Parat

Pasal 224 HIR/ Pasal258 R,Bg. telah terbukti secara sah dengan fakta Tergugat bekerjasama turut tergugat sengaja telah melakukan proses lelangeksekusi HT melalui metode parate executie, padahal dari ketigametode lelang eksekusi yang diatur dalam UUHT No.4 tahun 1996yakni :1) Eksekusi Parat/ langsung ( vide Pasal 20 ayat (1.a) jis Pasal 6 & Pasal11 ayat(2.e);2) Eksekusi fiat Pengadilan ( Pasal 20 ayat (1.b) Jo.

jaminan kredit Penggugat II pada saat belum adakepastian/ penentuan jumlah yang pasti dari sisa hutang kreditdebitur/ Penggugat II dan/atau masih terjadi perselisihan mengenaijumlah yang pasti dari sisa hutang kredit debitur yang akandiselesaikan melalui hasil penjualan lelang eksekusi haktanggungan adalah termasuk perbuatan melawan hukum;Menyatakan pula tindakan Tergugat melakukan pilihan hukumproses lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek jaminan kreditPRK Penggugat II melalui Jenis Eksekusi Parat

langsung melaluiKPKNL Makassar/Turut Tergugat, tanpa melalui Fiat PengadilanNegeri Makassar adalah juga termasuk perbuatan melawan hukumi.c melanggar Perjanjian Kredit No.07 tanggal 09 Desember 2016pasal 13, Perpanjangan jangka waktu kreditNo.017/XII/AP/7786/2017 tanggal 06 Desember 2017 Pasal 8 danAddendum kedua Perpanjangan No.020/ XII/AP/ 7786/2017 tanggal07 Desember 2018 Pasal 8.Menyatakan pula tindakan Tergugat melakukan pilihan hukumproses lelang eksekusi parat atas obyek jaminan kredit PRKPenggugat

penyerahan jaminan hutang berupabenda tetap dari Debitur kepada Kreditur selama hutangnyamasih berlangsung;Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukkan pada jaminanbenda tetap seperti kapal laut;Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap berupa tanah,sekarang Surat Pemberian Hak Tanggungan (SPHT) atauAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notariil denganirahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA;Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanqgungan : Memiliki Parat

Eksekusi (kekuatan Eksekutorial) :Perjanjian hutang piutang memiliki kekuatan Parat Eksekusimemenuhi syarat mutlak pasal 224 HIR;Parat Eksekusi/kekuatan Eksekutorial hak Kreditur untukmenjual lelang eksekusi benda tetap hak tanggungan hutangsecara langsung karena Debitur ingkar janji (wanprestasi);Pelanggaran pasal 224 HIR penjualan lelang tersebut bataldemi hukum;Tidak memiliki Parat Eksekusi :Perjanjian hutang piutang yang tidak memenuhi syarat mutlakpasal 224 HIR tidak memiliki Parat Eksekusi

atau tidakmemiliki Kekuatan Eksekusi;Penjualan lelang atas benda tetap jaminan hutang tidakmemiliki Parat Eksekusi tidak dapat dilakukan oleh Kreditursecara langsung sekalipun Debitur telah melakukan ingkarjanji (wanprestasi);Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 78/Pat.Plw2015/PN Kin Penjualan tersebut dapat dilaksanakan setelah ada putusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde);1.2.

Penjualan lelang Obyek Sengketa tidak memenuhi hukum formil(Hukum Acara Perdata) :3.Perjanjian kredit jaminan TANAH OBYEK SENGKETA tidakmemenuhi syarat mutlak Pasal 224 HIR;Dasar hukum jaminan tanah tersebut pada Surat Perjanjian Kreditdibawah tangan (Onderhand) sebagaimana dimaksud perjanjiantersebut diatas;Surat Perjanjian Kredit kualitasnya tidak sama dengan SuratHutang/Surat Pengakuan Hutang/atau Grose Akta PengakuanHutang sehingga tidak memiliki Parat Eksekusi;Penjualan lelang atas TANAH OBYEK

. / 2014 / PN.Yyk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAwoncencnnse Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana denganacara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaT CFdakwa ! 22222 noone nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne nen nn ne nnn nnn cnn nnn nn cnn nnnnneeeneeI.

PUTUSANNomor: 116/ Pid.B/ 2013 / PN.Mgl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa, menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara ParaT@rdakwa 222222 nn nnn nn nnn nnn cnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een cen neneeeAGUS SUSANTO alias GONDES Bin1.

kepada Kreditur selama hutangnya masihberlangsung;b) Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukkan pada jaminan bendatetap seperti kapal laut;c) Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap tanah sekarang SuratPemberian Hak Tanggungan (SPHT) atau Akta Pemberian HakTanggungan (APHT);d) Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notariil dengan irahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA;Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 617/PDT/2016/PT SBY4) Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan:Memiliki Parat

Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai kekuataneksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap yang berlaku sebagai penggantigrosse akte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah, ObyekHak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata carayang ditentukan dalam peraturan perundang undangan untukpelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan Tingkat Pertamadengan hak mendahulu dari pada krediturkreditur lainnya;b) Perjanjian hutang piutang memiliki kekuatan Parat

Eksekusimemenuhi syarat mutlak pasal 224 HIR dan harus dilaksanakanatas perintah Ketua Pengadilan Negeri setempat;c) Parat Eksekusi/ kekuatan Eksekutorial hak Kreditur untuk menjuallelang eksekusi benda tetap hak tanggungan hutang ataskekuasaan sendiri apabila Debitur cidera janji (wanprestasi) melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut melalui tata cara dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;d) Pelanggaran pasal 224 HIR Juncto pasal 20 ayat

Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggunganEksekusi parat obyek hak tanggungan diatur Pasal 20 (1) a UUHTjis. Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT.Menurut Pasal 20 (1) a so. Pasal 6 UUHT, apabila debitor wanprestasimaka kreditor pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu;Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) a UUHTjo.

Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janji bahwa pemegang haktanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiriobyek hak tanggungan apabila debitor wanprestasi (beding van eigenmachtigverkoop) sebagaimana diatur dalam Pasal 11;(2) e UUHT.Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiridilakukan melalui prosedur eksekusi parat. Tindakan atau pelaksanaaneksekusi parat dilakukan apabila debitor wanprestasi.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN yangmengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding ,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaT@RGAKW2, =ssesseeeesteeree eaten resem ne cee ner eee tintin1.Nama Lengkap JHON HITLER DAULAYTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan2.Nama LengkapTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanNama LengkapTempat