• Mitra Mina Sejahtera dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Bentuk Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)
  2. Mata Acara RUPS LB:

1. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Mitra Mina Sejahtera;
2. Perubahan (penyesuaian) Anggaran Dasar PT.

   RUPS, Pemanggilan RUPS LB Kedua dan Ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dan Ketiga dilangsungkan;

3. RUPS LB Kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS LB yang Pertama dilangsungkan tidak memenuhi kuorum, dan Pelaksanaan RUPS LB Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS LB

   Pemanggilan RUPS LB dilakukan dengan surat tercatat atau dengan iklan dalam Surat Kabar;

   1. Tempat RUPS:

LORIN Sentul Hotel, Kawasan Sirkuit Sentul International Exit Toll Sirkuit Sentul, Jl.

Tol Jagorawi KM. 32, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 16810;

1. Kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS:

• RUPS LB Pertama dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan;

RUPS LB Kedua dapat dilangsungkan jika kuorum kehadiran dalam RUPS Pertama tidak tercapai, maka rapat dilakukan dengan paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

1. Ketua Rapat:

Termohon atau Kuasanya berdomisili di Pondok Pesantren Ar-Royyan Leuinutug

• Memberi izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa Perseroan PT.Alam Permai Sawarna dengan agenda ; Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ; Pemberhentian Direksi dan Komisaris Perseroan ; Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru ; Lain-lain yang dianggap perlu ;3.

  Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa melalui Surat tercatat atau Surat Kabar Harian yang beredar ditempat kedudukan perseroan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum RUPS Luar Biasa Perseroan ;4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untuk RUPS Luar Biasa Perseroan ;5. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPS Luar Biasa Perseroan ;6.

  Menetapkan kuorum kehadiran untuk RUPS Ketiga (apabila RUPS Pertama dan RUPS Kedua tidak mencapai kuorum) paling sedikit (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ;7. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa Perseroan ;8.

  Menyatakan sah menurut hukum RUPS Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan oleh Pemohon di wilayah Republik Indonesia ;9. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.222.000,- (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

  ) ;Bahwa lebih lanjut dalam pasal 78 ayat (1) UndangUndang PT, RUPS terdiridari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

  Pasal 78 UndangUndang PTselengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;2 RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berkahir ;3 Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunanPerseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) ;4 RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan perseroan ;6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UndangUndang PT yang

  berkewajibanmenyelenggarakan RUPS, baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya adalahDireksi atau Komiusaris Perseroan yang didahului dengan pemanggilan RUPSdan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dapat dilakukan ataspermintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh suara saham pemegangsaham, atau Dewan Komisaris melalui surat tercatat disertai dengan alasannya ;Pasal 79 UndangUndang PT. 1 Direksi menyelenggarakan RUPS

  sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diterima,Termohon I tidak melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa;Bahwa tembusan surat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasasebagaimana dimaksud dalam angka 8 (delapan) diatas, juga telah disampaikankepada Termohon II (Bukti P4) ;Bahwa karena Termohon I tidak melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasadalam batas waktu yang ditentukan oleh UndangUndang PT, maka Pemohontelah mengajukan permintaan secara tertulis melalui Surat Nomor : 0381/SK/VPD

  Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuatjuga ketentuan mengenai :a Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukkan Ketua Rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanundangundang ini atau anggaran dasar dan/ataub Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS ;14 Bahwa lebih

• 
  2.Menetapkan Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPS.
  3.Menetapkan agenda mata acara RUPS sebagai berikut :
  a.melaporkan Laporan Tahunan Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023;
  b.penentuan status Direksi dan Dewan Komisaris;
  4.Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS selambat-lambatnya tanggal 30 April 2024.

  
  5.Menetapkan kuorum kehadiran dalam RUPS lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham PT. FPK.
  6.Menetapkan Ketua Rapat sesuai hasil musyawarah mufakat atau ditunjuk dan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari hak suara hadir atau yang mewakili dalam RUPS.
  7.Menetapkan kuorum keputusan rapat disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari hak suara hadir atau yang mewakili dalam RUPS.

• pemindahan hak atas seluruh saham milik Tuan JANUAR BARUNA NAGARIA (in casu PEMOHON II) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nilai keseluruhan saham sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tuan TONY ISKANDAR WIDJAYA;

1. Menetapkan susunan panitia penyelenggaraan RUPS dan RUPS-LB sendiri dengan nama-nama pribadi pemegang saham PT.

   Catur Guna Sejahtera atau kuasanya, yang akan bertindak sebagai Panitia Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), yakni sebagai berikut :

1. Tuan HAERUL BESTARI BENGARDI (in casu PEMOHON I) sebagai Ketua Pelaksana RUPS-LB PT.

   CGS;

2. Tuan JANUAR BARUNA NAGARIA (in casu PEMOHON II) sebagai Anggota;
1. Membentuk dan menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS-LB PT Catur Guna Sejahtera;
2. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.

   Catur Guna Sejahtera dengan Korum Pengambilan Keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini dibacakan, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Catur Guna Sejahtera;

3. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.

   Catur Guna Sejahtera yang diselenggarakan dengan korum pengambilan keputusan dari jumlah pemegang saham yang hadir dalam rapat dalam penetapan adalah sah;

4. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris serta para Pemegang Saham PT Catur Guna Sejahtera untuk tunduk dan memenuhi ketetapan-ketetapan dalam penetapan ijin penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS-LB ini, untuk seluruhnya tanpa kekecualian apapun;
5. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

   Akta Penegasan Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS PT. CGSNomor : 26 tanggal 05 Februari 2016, yang dibuat di hadapan NotarisEty Mulyati, SH., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di KotaPalembang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SuratKeputusannya Nomor AHUAH.01.030024602, tertanggal 18 Februari2016;1.4. Akta Penegasan Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS PT.

   CGS untuk segeramelakukan pemanggilan RUPS selambatlambatnya sampai dengan tanggal1 Februari 2019, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (5)Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Pasal 79 ayat (5):Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.. Bahwa Direksi PT.

   CGS, hal inisebagaimana pula diatur pada Pasal 79 ayat (6) dan (7) UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Pasal 79 ayat (6) :Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.PIqDalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),1. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau2.

   Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Pasal 79 ayat (7):Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.7. Bahwa terhadap permohonan terhadap Dewan Komisaris PT.

   Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atau anggarandasar;9.

• 1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
  2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
  3. Menetapkan atau memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Karya Bukit Utama;
  4. Menetapkan agenda pelaksanaan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama dengan agenda sebagai berikut:

  1. Persetujuan untuk mengalihkan seluruh saham PT Karya Bukit Utama

  yang dimiliki oleh Pemohon kepada pihak ketiga;

• Rencana perubahan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha) anggaran dasar PT Karya Bukit Utama untuk menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
  1. Menetapkan pelaksanaan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama dilaksanakan di Jakarta;
  2. Menetapkan Pemohon dan

     /atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama;

  3. Menetapkan kuorum kehadiran dalam RUPS-LB PT Karya Bukit Utama sesuai dengan yang disyaratkan dalam UUPT yakni apabila 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
  4. Menetapkan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPS-LB PT Karya Bukit Utama sesuai dengan yang disyaratkan dalam UUPT yakni apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara

     yang dikeluarkan;

  5. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS-LB kepada para pemegang saham Termohon melalui surat tercatat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum RUPS-LB dilaksanakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS-LB;
  6. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menentukan sendiri Notaris untuk RUPS-LB.

  7. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS-LB PT Karya Bukit Utama dan memberikan seluruh dokumen laporan tahunan PT Karya Bukit Utama kepada Pemohon;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

• MENETAPKAN:

  1. Menyatakan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;
  2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan Verstek;
  3. Menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPS LB PT.Waegeo Mineral Mining yang ketiga melalui media cetak dengan jangka waktu pemanggilan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal RUPS LB diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan

  dan tanggal RUPS LB;

• Menetapkan bentuk dan mata acara RUPS LB ketiga PT.

  Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB);

  b.

  Waegeo Mineral Mining kehadiran minimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total saham dengan hak suara yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan;

• Menetapkan keputusan yang diambil dalam RUPS LB ketiga PT.

  Waegeo Mineral Mining adalah sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS LB;

• Menetapkan Ibu Ice Dany sebagai Ketua Rapat RUPS LB PT.Waegeo Mineral Mining yang ketiga tanpa terikat pada ketentuan UU Perseroan Terbatas atau anggaran dasar Perseroan;
• Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.570.000,00- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

• Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kurnia Alam Sejati dengan agenda rapat Perubahan Susunan Pengurus Perseroan PT Kurnia Alam Sejati;3. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kurnia Alam Sejati adalah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT Kurnia Alam Sejati;4.

  Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan;5.

  Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kurnia Alam Sejati yang diselenggarakan dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;6. Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan penetapan ini;7.

  Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT Kurnia Alam Sejati untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT Kurnia Alam Sejati kepada seluruh pemegang saham;8. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan hasil RUPS ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;9.

  Bahwa untuk Kepentingan Perusahaan yang jauh lebih besar Pemohon inginmerombak semua direksi yang ada ini ,melalu RUPS luar biasa yang manasesuai Ketentuan UU NO 40 TAHUN 2007 tentang Pengadilan Berwenanguntuk memberikan Ijin Penyelenggaraan RUPS luar biasa tersebut denganagenda Sesuai pasal 79 ayat (2 ) (3 )(6) (7 ) dan (9 ) tentangpenyelenggaraan RUPS Luar biasa berikut : Pengunduran diri Sdr.TRI JOKO sebagai Direktur Utama PT KURNIAALAM SEJATIHalaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 54/Padt.P/2016/PN

  )PT KURNIA ALAM SEJATI namun saat itu Termohon tidak hadir sehinggaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat terlaksana;Bahwa saksi hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karenasaksi ada menyertakan modal di PT KURNIA ALAM SEJATI;Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut saksidicalonkan sebagai Direktur Operasional PT KURNIA ALAM SEJATI;Bahwa saksi tidak mengetahui alasan ketidahadiran Termohon dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT KURNIA ALAM SEJATI;Bahwa saksi pernah

  mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merumuskan sebagai berikut:5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;7) Dewan Komisaris wajidb melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas)

  Jika Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPS, permintaan diajukan kembali kepada DewanKomisaris dan Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya suratpermintaan penyelenggaraan RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwadalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yangberkaitan dengan Perseroan dari Direksi

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUndangUndang ini atau anggaran dasar; dan/ataub.

• MENETAPKAN :

  DALAM EKSEPSI:

  - Menolak Eksepsi Para Termohon;

  DALAM POKOK PERKARA:

  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Pemanggilan RUPS PT. Samahita Inti Prasada untuk seluruhnya;
  2. Memerintahkan kepada Direktur, Komisaris PT. Samahita Inti Prasada dan Para Termohon untuk hadir pada RUPS PT.

  Samahita Inti Prasada yang dilaksanakan sesuai penetapan ini;

• Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPS PT.

  Samahita Inti Prasada, dalam hal Para Termohon tidak hadir dalam RUPS yang akan diadakan setelah penetapan ini, dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Jual Beli saham antara Pemohon dengan PARA Termohon;
2. Menetapkan kuorum kehadiran RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
1. Menetapkan Pemohon sebagai ketua rapat dalam RUPS PT.

   Samahita Inti Prasada;

2. Memerintahkan Termohon IV untuk melengkapi dokumen RUPS dan/atau Keputusan Sirkuler dari para pemegang saham Termohon IV tentang persetujuan pengalihan saham milik Termohon IV dalam PT Samahita Inti Prasada;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

• MENETAPKAN :

  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) termasuk melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS LB diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS LB dan memimpin RUPS LB Termohon I (PT.

  Menetapkan kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa Termohon I, adalah ¹/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS LB;

  4. Menetapkan keputusan RUPS LB sah apabila disetujui oleh paling sedikit ¹/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang hadir ditambah 1;

  5. Menghukum Termohon I ,Termohon II, Turut Termohon I dan turut Termohon II, untuk tunduk dan taat putusan perkara ini;

  6.

• Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Putera Griya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar Perseroan dan Penetapan ini dengan syarat : Bentuk RUPS : yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

  Jangka waktu pemanggilan RUPS-LB pertama : dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta. Mata acara rapat atau agenda rapat adalah : Untuk membicarakan dan memutuskan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.Putera Griya Sentosa.

  Kourum kehadiran pemilik saham untuk RUPS-LB ketiga adalah sebanyak (satu per dua) atau 50% (lima puluh per seratus) dari pemegang saham yang telah ditempatkan dan telah disetor penuh dan syarat sahnya keputusan untuk RUPS-LB ketiga adalah jika disetujui lebih dari ( satu per dua ) atau lebih dari 50% (lima puluh per seratus ) dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS-LB. Ketua Rapat : ditunjuk Tuan CHRISTIAN SANDY RACHMAT ( PEMOHON ) .

  Perintah agar Direksi atau Dewan Direksi PT.PGS hadir dalam RUPS-LB yang diselenggarakan oleh Pemohon.3. Memerintahkan Direksi PT.Putera Griya Sentosa yaitu Termohon I dan Termohon II dan atau Dewan Komisaris PT.Putera Griya Sentosa yaitu Termohon III uyntuk hjadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Putera Griya Sentosa yang diselenggarakan Pemohon berdasarkan Penetapan ini.4. Menyatakan Penetapan ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.5.

  PuteraGriya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalam UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar perseroan danpenetapan ini, dengan syarat : Bentuk RUPS; Yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama: dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri Surakarta.Mata acara rapat atau Agenda rapat adalah untuk membicarakan dan memutuskanperubahan susunan Direksi

  Putera Griya Sentosa, adapun tanggapan ParaPemohon Kasasi secara tegas menyatakan bahwa, Termohon Kasasil/Pemohon tidakmempunyai kekuatan hukum untuk menyelenggarakan RUPS dalam PT. Putera GriyaSentosa dikarenakan Termohon Kasasi/Pemohon dalam kepemilikan saham PT.

  G/2014/PN.Jkt.Menimbang, bahwa bukti Termohon yang bertanda TI/7 ini semakinmenguatkan dalil Pemohon yang telah meminta kepada Termohon untukdilaksanakan RUPS pada PT.

  Putera GriyaSentosa.Menimbang, bahwa dalil Termohon ini menurut pengadilan negeriadalah tidak patut, karenasesuai =dengan pertimbanganpertimbangandiatas telah terbukti bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum yangsah dan berhak untuk meminta agar dilaksanakan suatu RUPS sebagaipemegang saham dan juga sengketa antara Pemohon dengan Termohon diPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 482/Padt.G/2015/PN.Jkt.Psttidaklah menghalangi untuk dilakukannya RUPS tersebut.Bahwa pertimbangan Ketua

  Putera Griya Sentosa tidakdapat melakukan kegiatan perseroan berdasarkan aktaakta yang tidak sah,termasuk namun tidak terbatas juga pada untuk tidak mengadakan RUPS(termasuk tidak =mengakomodir permintaan RUPS dari Pemohon, untuktidak melakukan pengalihnan saham dalam bentuk = apapun, untuk tidakmelakukan perubahan susunan Direksi dan komisaris dan halhal lainsampai dengan perkara 482/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst. memiliki putusan yangberkekuatan hukum tetap.Bahwatanggapan Pemohon Kasasi /Termohon telah