Adapun yang akan menjadi mata rapatpembicaraan pada RUPS LB tersebut adalah :1. Penjualan yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham2. Pergantian susunan struktur perusahaan3. Hak dan kewajiban dari masingmasing pemegang saham serta direksi dankomisaris.Yang kemudian Penggugat pada tanggal 24 Juli 2020 telah memberikantanggapan atas surat undangan RUPS LB dari Tergugat yang pada pokoknyamenolak dengan tegas undangan RUPS LB yang dimaksud.

Sehinggamengingat ketentuan dan peraturan Anggaran Dasar Perusahaan RUPS LBtersebut tidak terlaksana.6.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direkturyang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.h.

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidakdapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menadi batal.i. Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.Il. DALAM POKOK PERKARA1.

Bahwa terhitung sejak tanggal 10102016 setelah Rapat Umum Luar BiasaPara Pemegang Saham, yang pada intinya mengangkat Kembali Direkturdan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal572016 sampai dengan 582021, Tergugat Rekonvensi tidak lagi pernahmenerima, mengikuti dan/atau menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), baik RUPS tahunan ataupun RUPS lainnya;11.Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menjadikan status aquo terhadap

Maka, berdasarkan pasal 9 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan:Ayat (2)RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalamsurat kabar.Ayat (3)Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan Paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan, dalam halyang mendesak, jangka waktu tersebutdapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengantidak memperhitungkan tanggal panggilan dan

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.Ayat (6)Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri.Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PN.Unr151617181920Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) tersebut agarpelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/PemohonPenetapan dapat dilaksanakan, maka PT Poliplas Indah

yang kedua tidak mencapai kuorum, maka untukmelangsungkan RUPS yang ketiga harus dengan kuorum yang ditetapkanoleh Pengadilan Negeri ;Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan RUPSLB adanya kebutuhan yangmendesak yaitu untuk penambahan modal ;Bahwa penambahan modal dipergunakan untuk perputaran investasi,untuk penambahan order karena adanya permintaan dari luar, untukpembaruan mesin supaya bisa mengimbangi persaingan, serta untuksarana dan prasarana ;e Bahwa diinternal PT.

dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1% (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali Undangundang dan/atau Anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yanglebih besar;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroandapat memohon kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan

Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa Penetapan kuorum untuk RUPS Ketiga oleh KetuaPengadilan dapat dimohonkan setelah Perseroan melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana diatur dalam pasal 86 UU No. 40 tahun 2007 dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atastelah ternyata bahwa Pemohon PT.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat ;(4). Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat. ;Bahwa dalam RUPS tersebut tegas PENGGUGAT menolak agendalain diluar yang sudah ditentukan dalam Surat perihal: PerubahanJadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Adalah pernyataan mengadaada dari Penggugat dalamgugatannya halaman 6 paragraf pertama yang menyatakan tidakmenerima surat apapun terkait dengan rencana jadwal RUPS dimasksud.Padahal Penggugat dalam dalilnya di gugatan halaman 6 butir 8.2.menyatakan hadir dalam RUPS, dan bahkan Penggugat dalam butir 8.3.dapat menyebutkan agendaagenda RUPS, perihal surat dan tanggalsurat.

Bagaimana Penggugat bisa hadir dalam RUPS dan mengetahuiagendaagenda RUPS jika mengklaim dalam gugatannya tidak menerimaSurat apapun terkait dengan RUPS? ;29. Bahwa berdasarkan halaman 5 butir 8.4.

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P4A, dan T9,merupakan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat sekarangPembanding pada angka 4 dan angka 5 mengenai pernyataan tidak sah dantidak memiliki kKekuatan hukum RUPS yang dilakukan pada tanggal 1Nopember 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS PT.

Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua) bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANY SEMESTA LESTARI 3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

ke 3 (tiga)sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS tersebut danpermohonan pemohon diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPayakumbuh pada tanggal 29 Desember 2015, didaftarkan dalamRegister perkara perdata permohonan dibawah Nomor105/Pdt.P/2015/PN.Pyh.

Cany Semesta Lestari, Beralamat, Jl.SyehArrasuli No.79, RT.002, RW.003, Kel.Aur Tajungkang TangahSawah, Kec.Guguak Panjang Bukittinggi ;Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktSerta membuat Penetapan sebagai berikut :1.2,Mengabulkan Permohonan Pemohon ;Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT.

Cany Semesta Lestari (vide bukti P1); Bahwa Pemohon mengirim surat kepada Komisaris Utama tertanggal28 Oktober 2015 yang isinya sama dengan surat yang ditujukankepada Direktur Utama yaitu agar dapat mengadakan RUPS PT.

Pemohon adalah berkenandengan Permohonan penetapan Kuorum RUPS ke3 (tiga) sebagaimanaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasHalaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktPasal 88 ayat (1) jo.

Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danHalaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.Bktberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANYSEMESTA LESTARI3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

dan oleh karena tidak ada kesepahaman tentangmekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkan ruangantersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris yangmemberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur perseroan

dapat bertindak sendirisendiri, melainkanberdasarkan keputusan Dewan Komisaris10.2 RUPS diselenggarakan tidak memiliki agenda yang jelas,dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan RUPS:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenangyang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Sesuaidengan peraturan perundangundangan.Termasuk dalam wewenang RUPS adalah untuk menunjukanggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memutuskanuntuk menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris

RUPSterdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa(RUPSLB).Bahwa PARA TERGUGAT telah memanipulasi faktafakta dalamNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.BORNEO KARUNIA MANDIRI (BKM), sebagai berikut : PARA TERGUGAT telah mencantumkan nama PENGGUGATpada halaman 2 point 3 Notulen, dan mempersepsikanPENGGUGAT sebagai pihak yang memberi kuasa kepadaTERGUGAT II untuk membuat pernyataan atas keputusanrapat, sedangkan fakta PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

tanggal 28 September 2018 yang tertuangdalam Surat Pernyataan Berita Acara Rapat RUPS PT.

.10.11.12.bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa sebagai bentuk keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yangmemberhentikan Penggugat dari Jabatan Direksi maka Penggugat menolakmenandatangani berita acara hasil RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat 1 Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, disebutkan : Anggota Direksidapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS

Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat 2 disebutkan :Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksudpada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kKesempatan untukmembela diri dalam RUPS ;Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 ayat 2 UU No. 40Tahun 2007, maka keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Direksi(Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melalui RUPSLB tertanggal18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangan dengan hukum ataudalam ilmu hukum dikualifisir

sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM(Vide Pasal 1365 KUH Perdata), karena terbukti Tergugat tidak memberikankesempatan kepada Penggugat untuk membela diri didepan RUPS ;Bahwa oleh karena Keputusan pemberhentian Penggugat dari JabatanAnggota Direksi (Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melaluiRUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangandengan hukum, maka sangat beralasan apabila Penggugat Mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Keputusan PemberhentianPenggugat

Merujuk pada ketentuan pasal 1 butir (4) Jo. pasal 75 (1) UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan = organHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2019/PT.BDG.Perseroan yang mempunyaiwewenan angtidakdiberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar ;Pasal 94 Jo. pasal 111 UU No. 40/2007 mengatur bahwa Direksi danKomisaris diangkat oleh RUPS ;Dengan demikian berdasarkan pada ketentuanketentuan tersebutdiatas, RUPS merupakan

RUPS/RUPSLB merupakan produk hukum dari pemegangsaham dan bukan produk hukum dari Perseroan sehingga pertanggungjawaban hukumnya pun melekat pada masingmasing pemegangsaham.Dengan demikian dalam perkara aquo, pertanggungjawaban hukumdari keputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 melekat pada masingmasing pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat MangunPundiyasa yang mengeluarkan suara, bukan pada Tergugat (PT BankPerkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa).Oleh karena itu, jika Penggugat merasa dirugikan oleh

Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

PST.ada aset pribadi/aset keluarga yang di atas namakan sebagai asetperusahaan;Bahwa saksi menghadiri RUPS LB PT. DharmakaryaDhikaalambhana pada tanggal 13032013 dan saksi bertindak sebagaiMC atas permintaan Pak Rafiq Radinal;Bahwa RUPS LB dilaksanakan di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakartadimana RUPS LB diselenggarakan untuk pembelaan dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan menindaklanjuti mengenaipemberhentian sementara Ir.

Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

PLAY TIME tidak pernah mengadakanRUPS baik RUPS Tahunan dan/ ataupun RUPSLB sebagaimana dimaksudpada Pasal 78 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroanterbatas (UU PT);Pasal 78 UU PTRUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(1) RUPS tahunan wayjib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir;(2) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);(3) RUPS lainnya dapat diadakan

PLAY TIME memiliki kewajiban untuk segera melakukanpemanggilan RUPSLB, namun Fakta yang terjadi, hingga saat ini Direksi PT.PLAY TIME tidak melakukan kewajibannya tersebut;PASAL 79 Ayat 5 UU PTDireksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 79 ayat (6) UU PT, PEMOHONkembali mengirimkan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada DewanKomisaris PT.

(Bukti P9);Pasal 79 Ayat 6 UU PTDalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (5):a. Permintaan penyelenggaran RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimana dimaksudpada ayat (2)huruf b;Bahwa surat sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) di atas (VideBukti P9) telah dikirimkan melalui Kantor Pos Indonesia ke alamat PT. PLAYTIME di Jalan M.H.

PLAY TIME wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangkawaktu paling lambat 15 hari terhitung dari tanggal surat telah diterima;Pasal 79 ayat 7 UU PT Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;Bahwa pada faktanya, sampai dengan tanggal PERMOHONAN ini dibuat,PEMOHON masih belum mendapatkan adanya panggilan dari DewanKomisaris PT.

PLAYTIME tidak pernah mengadakan RUPS baik RUPS Tahunan dan/ataupun RUPSLBHal. 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 346/Padt.P/2019/PN. Tngdengan agenda pemberhentian dan pengangkatan direksi dan dewan komisarisperseroan tersebut;Menimbang, bahwa dalam posita permohonan, pemohon mengutarakansebagai direktur PT.

) LuarBiasa PT QDC Technologies serta menunjuk sendiri Notaris untukpelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.QDC Technologies;Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.QDC Technologies melalui Pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan dengan Surat Tercatat ataudengan iklan dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasionalsesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang

berlaku;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDC Technologies;Halaman 2 dari 8 hal.

Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untukmenyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. QDC Technologies serta menunjuk sendiriNotaris untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. QDC Technologies ;4. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa PT.

QDC Technologies melalui Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan denganSurat Tercatat atau dengan iklan dalam Surat Kabar Harian yangHalaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2018terbit secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;5. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDCTechnologies ;6. Menetapkan agenda rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT.

Nomor 2928 K/Pdt/2018Bahwa sedangkan permintaan Pemohon untuk menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDCTechnologies, Pemohon harus menyelesaikan kewajibannya sebagaipembeli dan Pemegang Saham PT QDC Technologies yang belumdilunasi kepada Termohon Ill sebesar Rp18.360.000.000,00 (delapanbelas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), sehingga tepat JudexFacti alasan Pemohon meminta izin mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDC Technologies adalahtanpa

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikanuntuk seterusnya.h.

Bahwakewenangan yang ada didalam RUPS adalah kewenangan yang tidak adapada Direksi dan Komisaris.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikan untukseterusnya.h.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direktur yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggotaDirektur yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.h.

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapatmengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.i.

Bahwa, memperhatikan pula ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan " Anggota Direksi diangkat oleh RUPS" (Rapat UmumPemegang Saham);.

terhadap Penggugat yangdiberhentikan oleh RUPS saat itu maka RUPS saat itu dianggap belumsah karena belum ditandatanganinya Berita Acara RUPS.

Dalamkenyataannya Penggugat tidak mau menandatangani Berita AcaraRUPS tanggal 03 Januari 2011 serta saat RUPS dilaksanakan,sebelum RUPS ditutup/selesai, Penggugat telah walk out denganmembawa Daftar Hadir peserta Rapat Umum PemegangSaham.sehingga sampai dengan tanggal 03 Januari 2011, kedudukanPenggugat adalah tetap masih selaku salah satu Direktur PT.

EnerrenTechnologies;Bahwa, kesalahan penentuan tanggal 03 Januari 2011 sebagai tenggatwaktu Penggugat telah diberhentikan selaku karyawan adalah sebuahkesalahan yang nyata, karena setelah RUPS tertanggal 03 Januai 2011tersebut secara formal belum menghasilkan produk "Berita AcaraRUPS" yang merupakan ketentuan imperatif (karena Penggugat keluarHal. 15 dari 28 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.Sus/2012ruangan dengan membawa "Daftar Hadir" RUPS serta tidak maumenandatangani Berita Acara RUPS), sehingga berdasarkan

Enerren Technologies harus melaksanakan RUPS Keduadengan cara mengundang kembali Penggugat dan para pemegangsaham lainnya didalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal21 Februari 2011, dimana dalam RUPS tersebut, Penggugat justru tidakhadir, padahal telah dipanggil secara patut dan sesuai denganketentuan pemanggilan RUPS kedua, sehingga pada akhirnya RUPSKedua memutuskan untuk memberhentikan Penggugat selaku Direkturdan pemberhentian Penggugat didasarkan pada kewenangan yangdimiliki oleh Rapat Umum

Bahwa RUPS (cq. Rups PT Bulungan Surya Mas Pratama) adalah organperseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi39atau Dewan Komisaris, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 75Aya (1)Undang Undang No 40 Taun 2007 tentang Perseroan Terbatas;6.2.

Amir pada bulanSeptember 2007, karena beliau mau umroh sehingga tidak bisamenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BulunganSurya Mas Pratama, oleh karenanya saksi diminta H. Amir untukmewakili;e Bahwa kehadiran saksi dalam RUPS tersebut mewakili H. Amir, dantelah dibuatkan daftar hadirnya;e Bahwa yang memimpin RUPS pada saat itu adalah Riduansya;e Bahwa didalam rapat tersebut, H.

Fotocopy Akta Berita Acara RUPS LB PT BSMP No. 18 (diberi tanda T.XI1);2. Fotocopy akta jual beli saham PT BSMP No. 19 (diberi tanda T.XI2);633. Fotocopy akta jual beli saham PT BSMP No. 1 (diberi tanda T.XI3);4. Fotocopy Surat Depkumham RI No. AHUAH.01.1018643 (diberi tanda T.XI4);5. Fotocopy Akta Berita Acara RUPS LB PT BSMP No. 17 (diberi tanda T.XI5);6. Fotocopy akta Berita Acara RUPS LB PT BSMP No. 18 (diberi tanda T.XI6);7.

dalam hal jual beli saham, maka jualbeli tersebut tidak sah;Bahwa penerbitan sertifikat itu bisa dari Perseroan terbatas, dansertifikat tersebut mutlak harus ada;Bahwa kalau ada pemegang saham melepaskan sahamnya, itu bolehsaja, tetapi untuk menghadiri RUPS harus terdaftar namanya didalampemegang saham;Bahwa mengenai surat kuasa penuh untuk menjaul atau membelisaham, apabila RUPS menyetujui, maka itu harus mengikuti RUPS, danmengenai pengalihan saham harus ada persetujuan RUPS;Bahwa apabila ada

Bulungan Surya MasPratama akibat tidak dilakukannya RUPS PT.

Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidakmemenuhi persyaratan diadakannya RUPS sebagaimana diatur padaPasal 82 ayat (1) UU PT, yang menetukan bahwa pemanggilan RUPSharus dilakukan minimal 14 hari sebelum tanggal diadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UU PT, apabila pemanggilanRUPS tidak memenui persyaratan sesuai Pasal 82 ayat (1) UU PT, makakeputusan pada RUPS tersebut hanya dapat sah jika seluruh pemegangsaham dengan hak suara hadir dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat

MaxymitraMandiri tersebut dan saksi saat itu belum bekerja di perusahaan tersebut; Bahwa, saksi tidak mengetahui diadakan RUPS; Bahwa, saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Kepala Pabrik GulaPT. MLS; Bahwa, saksi sebagai kepala Pabrik gula PT. MLS yang terpisah dariperusahaan lainnya; Bahwa, saksi tidak mengetahuinya ada RUPS PT.

Maxymitra Mandiri; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS, dan yang saksi ketahui parapimpinan perusahaan lagi rapat RUPS, dan yang hadir saat itu Sdr GatotSewandono, dan adanya anakanak dari sdr.

Sarah Yenny Sugialam, setelah isterinyameninggal dunia dan sebagai gantinya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara sdr GatotSewandono dengan Ahl waris Abraham Gitono Sugialam; Bahwa, adanya inisiatif RUPS sejak + 7 bulan yang lalu; Bahwa, hasil dari RUPS, bubar begitu saja; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS dan saksi berada di luar ruanganRUPS dan saksi hanya bicara dengan anakanak Sdr Abraham GitoSugialam dan saksi tidak ikut RUPS; Bahwa, pabrik ada di daerah

Apakah benar sudah pernah diadakan RUPS namun tidakmencapai quorum untuk yang kedua kalinya ?

Akta Kuasa RUPS No. 53. Akta Gadai Saham No. 54. Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56. Akta Gadai Saham No. 57. Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63. Akta Personal Guarantee No. 64. Akta Personal Guarantee No. 65m.Akta Personal Guarantee No. 66AAO TE *o a0 5. Dh1.2.

Gadai Saham No. 54Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64Akta Personal Guarantee No. 65m.

No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64Akta Personal Guarantee No. 65m.

AktaKuasa RUPS No. 53d. Akta Gadai Saham No. 54ATT Testo Ao oDHalaman 15 dari 81halPutusan No. 142/Pdt.G/2013/PN.JKT.SELAkta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64. Akta Personal Guarantee No. 65m.

Akta Kuasa Jual No. 52Akta Kuasa RUPS No. 53. Akta Gadai Saham No. 54. Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56. Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63. Akta Personal Guarantee No. 64.

AMT padahal ia telah diberhentikandalam keputusan RUPS tanggal 15 Juli 2010 yang ditegaskan kembalidalam RUPS tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan akta Notaris No. 4 tanggal09 Agustus 2011 ;4. IR. SUPARDI menghadiri RUPSLB sebagai yang mewakili PT.Pembangunan Sumbar juga tidak sah karena legalitas PT.

AMT tanpa mengundang para pemegang saham adalah tidak sah sesuaidengan mekanisme yang diatur dalam pasal 75 pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas mengenai RUPS, serta Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10Anggaran Dasar PT.

AMT padahal ia telah diberhentikandalam keputusan RUPS tanggal 15 Juli 2010 yang ditegaskan kembalidalam RUPS tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan akta Notaris No. 4 tanggal09 Agustus 2011 ;IR. SUPARDI menghadiri RUPSLB sebagai yang mewakili PT.Pembangunan Sumbar juga tidak sah karena legalitas PT.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroaanke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroaan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS,Direksi dan / atau Dewan Komisaris;2.

dan PARA TERGUGAT terjadi perdebatanbeberapa waktu lamanya dan oleh karena tidak ada kesepahamantentang mekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkanruangan tersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris

PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20 WIB.

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukHal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PTKmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

Bahwa kewenanganTergugat IV selaku Notaris hanya terbatas pada penilaian terhadapdokumen yang diserahkan oleh para penghadap, terutama menyangkutpihakpihak yang berwenang mengadakan RUPS dan dipenuhinya atautidak kuorum RUPS sesuai dengan porsi kepemilikan saham dari parapemegang saham. Sedangkan mengenai pihakpihak yang diundangdalam RUPS dan isi RUPS itu sendiri, bukanlah kewenangan dariTergugat IV untuk menyelidikinya, melainkan kewenangan dari organ PTterkait selaku badan hukum.

DALAM PROVISI1.Melarang PARA TERGUGAT atau) Kuasanya, PENGURUSperseroan yang ditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkaitlainnya untuk melaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28Oktober 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RapatPT.

BumimasMegahprima yang telah disepakati oleh para pemegang saham adalahmengenai Kuorum RUPS yang menyatakan bahwa RUPS dapatdilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS ( vide Korum Kehadiran, Keputusan RUPS danHak Suara Pasal 10 ayat (1) huruf a);Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT.

II) yang mencatat seluruh hal yang dibicarakandalam RUPS tersebut dan membuat minuta/ Berita Acara RUPS LuarBiasa Turut Tergugat I:Dalam RUPS Luar Biasa tersebut oleh Penggugat kembalimengemukakan keberatankeberatannya, akan tetapi Ketua RapatSdr.

Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tersebut menyatakan tidaksetuju terhadap ketiga agenda, sedangkan Sdr. Djadjang Tanuwidjaja(Tergugat II) dan PT Intitacon Lestari (Tergugat ) menyatakan setuju.Dengan demikian mengingat agenda RUPS kesatu dan Agenda RUPSkedua saling berkaitan yaitu berkenaan dengan perubahan seluruhAnggaran Dasar Turut Tergugat , RUPS tidak dapat mengambilkeputusan atas kedua agenda RUPS yang diusulkan tersebut;Catatan:Sdr.

RUPS tersebutdan membuat minuta/ Berita Acara RUPS Luar Biasa Turut Tergugat ;RUPS Luar Biasa tertanggal 9 Juli 2009 tersebut menyetujui untukmengangkat anggota Direksi dan Komisaris Turut Tergugat terhitungsejak ditutupnya rapat tersebut dengan susunan sebagai berikut:DireksiDirektur Utama: Sdr.

Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur UtamaTurut Tergugat yang dapat menyelenggarakan RUPS. Sebagai pemegangsaham mayoritas, kehadiran Tergugat dan Tergugat II dalam RUPS yangdiadakan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama TurutTergugat I, mengakibatkan RUPS sah berdiri (memenuhi syarat minimumkorum RUPS yang ditentukan Anggaran Dasar Turut Tergugat yaitu lebihdari 1/2 ) dan karenanya dapat mengambil keputusan tanpa perluHalaman 16 dari 50 hal. Put.

Nomor 2180 K/Pdt/2017Pemegang Saham tidak mau hadir pada rapat RUPS PT Sac Nusantara,padahal faktanya UndanganUndangan RUPS tersebut yang denganalasan sudah dikirim (entah dikirim kemana ?)

Nomor 2180 K/Pdt/2017isinya menolak permohonan jjin korum yang diajukan oleh yangmenamakan dirinya Pengurus PT Sac Nusantara/Tergugat Keduauntuk menyelenggarakan RUPS PT Sac Nusantara/Tergugat Keduapada tahun 2008, dengan segala akibat hukumnya;Bahwa, dengan telah dibatalkan penetapan jjinijin Korum Tergugat Kedua(PT Sac Nusantara) tersebut di atas, maka demi hukum RUPS dan/atauRUPSLB Tergugat Kedua (PT Sac Nusantara) yang diselenggarakan padatahun 1997 dan tahun 1999 dan turunannya berupa RUPS dan

ikut membantu untukmewujudkan pembuatan penandatangan aktaakta RUPS pengalihansahamsaham jatuh waris yang masih diatas namakan Tergugat Kedua(Ny.

) yang pernahdiadakan oleh Tergugat II yaitu: Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 11 tanggal 27 Juni 2000 yangdibuat oleh Ny.

Tita Ariyani, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 12 tanggal 28 Juni 2000 yangdibuat oleh Ny.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;e.

dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi.5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebutmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS

Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima)sampai dengan poin 10 (sepuluh) karena Penggugat hanya Direktur yang diangkatdab bukan sebagai Pemegang Saham di Perseroan telah sehingga Penggugat tidakperlu diundang dalam RUPS sebab Penggugat tidak punyak HAK SUARA didalamRUPS, dan dalam RUPS telah memutuskan memberhentikan Penggugat darijabatannya sebagai Direktur.

API Indonesia Nomor 58, tanggal 17 Januari2011 dan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut untuk melaksanakan kewajibandan kewenangannya sebagai personifikasi perusahaan, Direktur ditunjuk oleh parapemegang saham dalam wadah RUPS, Bahwasannya Direktur diberi gaji dantunjangan berdasarkan keputusan RUPS sehingga RUPS menjadi bukti kesepakatanantarorgan perusahaan, RUPS dan anggota Direksi.

President Taksi dari 26 Oktober 2008 s/d tanggal 21Juli 2011 Tergugat tidak pernah mengadakan RUPS untuk pemilihankembali sebagai pengurus ; 220220 2222. Bahwa Tergugat yang diangkat oleh sdr. Arnold Gultom (Alm) adalahuntuk mengisi jabatan selaku Direktur Utama periode 2005 s/d 2008sesuai dengan Surat sdr.

Bahwa Tergugat Ivan Doli Gultom bertindak untuk dan atas namaperseroan selaku Direktur Utama yang permohonannya telah dikabulkanoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penetapan No. 03/Pdt.P/RUPS/PN.Jkt.Tim tanggal 29 September 2011 telah melaksanakanRUPSLB Ketiga tanggal 12 Oktober 2011, dengan Penetapan tersebutTergugat telah mengkukuhkan dirinya selaku Direktur Utama tanpa dipilihkembali melalui hasil RUPS yang sah berarti mereka yang duduk padaKepengurusan periode 2005 s/d 2008 telah diaktifkan

kembali sebagaipengurus tanpa dipilin melalui RUPS yang sah, sehingga Kepengurusanmereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan Penetapan Pengadilantersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusan yang tidakSAN. n 2a n nnn nn nnn nn nnn n=7.

Soepriyadi MM., CSsebagai Para Penggugat, sedangkan Objek gugatannya antara lainadalah sama tentang penyelenggaraan RUPS PT.

Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) danuntuk penyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT. 7. Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat menyatakan sebagaianggota pemegang saham dari PT.