Sugondho, saksi Bellyanti Luhur dan saksi DjemiOmbong) maka atas perbuatan Penggugat tersebut maka Tergugatdapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dasarPenggugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjadan peraturan perusahaan (vide Pasal 161 ayat (1) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003);e Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pelanggaranterhadap perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, meskipunPenggugat belum pernah dijatunkan sangsi surat peringatan tetapipelanggaran yang

Kostrad pada tanggal 20 Januari 2015sekitar pukul 20.00 wib dan yang menerima adalah SaksiII(SermaMukhtar) selaku Pa Piket.10.Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, gaji danhakhak Terdakwa lainnya ditahan oleh kesatuan.11.Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan atas kesadaransendiri tanpa adanya dorongan maupun paksaan orang lain karenaTerdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa puningin mengabdikan diri untuk bangsa dan Negara melalui TNI danTerdakwa siap menerima sangsi

Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan ataskesadaran sendiri tanpa adanya dorongan maupun paksaan oranglain karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD danTerdakwa pun ingin mengabdikan diri untuk bangsa dan Negaramelalui TNI dan Terdakwa siap menerima sangsi hukum.Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpajin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuantidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militeratau Expedisi militer, dan wilayah negara

;Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon yang masing masingPOLRI dan PNS dan masing masing belum mendapat ijin dari atasannya namun tetappada permohonan dan jawabannya masing masing ingin bercerai, dan sanggupmenerima sangsi apapun berkenan dengan perceraian tanpa ijin dari atasan yangberwenang ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orangyang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon maka patut diyakini bahwakedua orang tersebut mengetahui keadaan rumah tangga

ADI BUANA yang memiliki dan mengelola Karaoke,Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediri dalam rentang waktu 4 (empat)sampai 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal waktu kejadian peristiwa,memberi sangsi tegas kepada karyawan bernama Ilham Nur Syahid a quodengan sangsi Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuktikan denganditerbitkannya oleh Penggugat akan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 13/INVIZ KDR/PHK B/VI/2017 tertanggal Kediri 18 Juli 2017 yangditujukan kepada saudara Ilham Nur Syahid ; Bahwa dalam

fatimah dimuka sid angpengadilan Terdakwa = dituntun dan disuruhmenirukan apa yang diucapkan oleh Majelis Hakimdan membebankan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp. 344.000, (tiga ratus empat puluhempat ribu rupiah) dan pada saat itu jugaTerdakwa sudah diperingatkan oteh MajelisHakim, mengingat status Terdakwa sebagaianggota INI aktif apakah perkaranya dilanjutatau dihentikan sambil menunggu surat ijin dariatasan, dan Terdakwa jawab dilanjutkan danTerdakwa bersedia menanggung segala resikonyaserta sangsi

fatimah dimukasid ang pengadilan Terdakwa dituntun dan disuruhmenirukan apa yang diucapkan oleh Majelis Hakimdan membebankan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp. 344.000, (tiga ratus empat puluhempat ribu rupiah) dan pada saat itu jugaTerdakwa sudah diperingatkan oteh MajelisHakim, mengingat status Terdakwa sebagaianggota INI aktif apakah perkaranya dilanjutatau dihentikan sambil menunggu surat ijin dariatasan, dan tTerdakwa jawab dilanjutkan danTerdakwa bersedia menanggung segala resikonyaserta sangsi

sidang pengadilan Terdakwadituntun dan disuruh menirukan apa yangdiucapkan oleh Majelis Hakim dan membebankanbiaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.13.14.15.16.43344.000, (tiga ratus empat puluh empat riburupiah) dan pada saat itu) juga Terdakwasudah diperingatkan oteh Majelis Hakim,mengingat status Terdakwa sebagai anggotaTNI aktif apakah perkaranya dilanjut ataudihentikan sambil menunggu surat ijin dariatasan, dan Terdakwa jawab dilanjutkan danTerdakwa bersedia menanggung segalaresikonya serta sangsi

Bahwa dapat dibuktikan dengan visum dokter dan laporan penegak hukumkalau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, jika itu ada dan terbuktiTergugat siap menerima sangsi;5. Bahwa pada poin 5 tidak benar;6. Bahwa pada poin 6 tidak benar;7.

Polterpasang adalah terdakwa yang merubah dan mengganti.Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar sehatJasmani dan rohani pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut danterdakwa pun menyadari bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan suatutindak pidana yang bilamana di lakukan akan mendapat sangsi hukuman.Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian pencurian sepeda motorialah sebesar Rp. 15.000.000.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar sehatjasmani dan rohani pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut danHalaman 8 dari 12 halaman,Putusan pidana No.979/Pid.B/201 6/PN.Bdgterdakwa pun menyadari bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan suatutindak pidana yang bilamana di lakukan akan mendapat sangsi hukuman. Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian pencurian sepeda motorialah sebesar Rp. 15.000.000.

Penggugat) tidakditerima sampai waktu tidak tahu kapan, kamu (Penggugat) harus dididik attitude lagi di rumah orang tua mu, tapi sori aku (Tergugat) tidakbisa antar ;Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat bersama pendeta denganharapan dan tujuan untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga yangdihadapi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak dibukakan pintunya ;Bahwa pada waktu pacaran Tergugat pernah datang ke rumah saksi danmenurut saksi perangai Tergugat wajar wajar saja ;Bahwa tidak ada sangsi

lagi, kamu (Penggugat)tidak diterima sampai waktu tidak tahu kapan, kamu (Penggugat) harusdi didik attitude lagi di rumah orang tua mu, tapi sori aku (Tergugat)tidak bisa antar ;Bahwa papanya Penggugat cerita ke saksi pernah datang ke rumahTergugat bersama pendeta dengan harapan dan tujuan untukmendamaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat danTergugat, akan tetapi tidak dibukakan pintunya ;Bahwa pada waktu pacaran menurut saksi perangai Tergugat wajar wajarsaja ;Bahwa tidak ada sangsi

bandar) apabila penebakmemasang Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) akanmendapatkan hadiah uang sebesar Rp.250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah),e Dan khusus penebak colokan/mako kalau penebak satuangka bebas keluar yaitu apabila pemasang membeli 1(satu) angka sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah)maka mendapatkan uang sebesar Rp.14.000, (empatbelas ribu rupiah);e Bahwa benar Terdakwa mengetahui permainan judi togeltersebut dilarang oleh Negara/Pemerintah dan apabilamelanggar akan mendapatkan sangsi

bandar) apabila penebakmemasang Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) akanmendapatkan hadiah uang sebesar Rp.250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah) ,e Dan khusus penebak colokan/mako kalau penebak satuangka bebas keluar yaitu apabila pemasang membeli 1(satu) angka sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah)maka mendapatkan uang sebesar Rp.14.000, (empat belasribu rupiah);e Bahwa benar Terdakwa mengetahui permainan judi togeltersebut dilarang oleh Negara/Pemerintah dan apabilamelanggar akan mendapatkan sangsi

JUDEX FACTI MENGABAIKAN FAKTA HUKUM TENTANG BUKTIPENETAPAN DAFTAR HITAM TERHADAP TERMOHON KASASI (PASKALIS KOLIN);Bahwa Judex Facti Pendgadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayamaupun Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak mempertimbangkanbukti T9 tentang sangsi Daftar Hitam yang dikenakan pada penyedia jasaCV Putri Lembata, Individu yang menangani adalah Paslkalis Kolin jugaDirektur PT Sinar Lembata, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi ;Bahwa penetapan sanksi Daftar Hitam ini

PT Sinar Lembata sudah mendapatkan sangsi Daftar Hitam danPemutusan Hubungan Kerja (bukti T9) sebagaimana diuraikan di atas;3.

dansaksisaksi maka Pemohon Kasasi/ Penggugat dapat dikenakan pelanggaranPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 secara murni tanpa mengaitkanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 karena peraturan tersebut tidak mengatur bagiPegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan siri/dibawah tangan/tidakresmi perkawinan yang tidak sah menurut hukum Negara, dan oleh karenaitu dilarang oleh Negara, dan bagi penghulu yang melakukan/menikahkansecara siri mendapat sangsi

Putusan Nomor 99 K/TUN/20121414Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tidak tepat tidak profesional danmelakukan kekhilafan kesalahan dalam pengaturan format yakni terlebih dahulumencantumkan ketentuan yang menjadi ancaman sangsi hukuman disiplin(Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) yang seharusnya didahulukanadalah pencantuman ketentuan yang mengatur tentang jenis pelanggaran apa yangdilakukan seorang Pegawai Negari Sipil (Pemohon Kasasi/Penggugat) yaknidalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

mereka tidak mempunyaiketurunan kemudian terjadai percekcokan antaraPenggugat dengan Tergugat disamping itu karena Tergugatjarang pulang lalu timbul kecemburuan terhadapTergugat tapi saksi tidak mengetahui namanya permpuan Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkandasn pernah dipanggil melalui perangkat desa untukdinasehati agar rukun kembalai bahkan Tergugat pernahmembuat surat perjanjian yang isinya Tewrgugat2.tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kalaumengulangi lagi bisa diberi sangsi

Tjkdidukung alat bukti yang lengkap, maka sudah sepatutnya dalil tersebutdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugatdikenakan sangsi pemecatan dan atau pemberhentian dengan hormatsehubungan dengan tindakannya yang terkualifikasi sebagai pelanggaran beratyakni melakukan tindakan mogok kerja tanpa surat pemberitahuan untuk keduakalinya sehingga membuat tidak kondusif proses produksi yang menyebabkankerugian perusahaan milik Tergugat, dan jika

Apabilamelakukan tindakantindakan tersebut maka siap menerima sangsi dariperusahaan, dan jika dikaitkan lagi dengan alat bukti T.04.e. terbukti telah turutserta melakukan pembahasan bahwa pada malam tanggal 25 Nopember 2014telah terjadi kerusakan dibagian cetak dan bagian potong dan pada tanggal 29Desember 2014 diambil kesimpulan bahwa bawahan ataupun group cetakmenyetujui Yopi masih menjadi koodinator cetak potong segera masalah akandibahas atau dimusyawarahkan bersama, bahwa para pekerja bersedia

Apabilamelakukan tindakantindakan tersebut maka siap menerima sangsi dariperusahaan, dan jika dikaitkan lagi dengan alat bukti T.04.e. terbukti telah turutserta melakukan pembahasan bahwa pada malam tanggal 25 Nopember 2014telah terjadi kerusakan dibagian cetak dan bagian potong dan pada tanggal 29Desember 2014 diambil kesimpulan bahwa bawahan ataupun group cetakHalaman 61 dari 70 Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2016/PN.

Apabilamelakukan tindakantindakan tersebut maka siap menerima sangsi dariperusahaan, dan jika dikaitkan lagi dengan alat bukti T.04.e, terbukti telah turutserta melakukan pembahasan bahwa pada malam tanggal 25 Nopember 2014telah terjadi kerusakan dibagian cetak dan bagian potong dan pada tanggal 29Desember 2014 diambil kesimpulan bahwa bawahan ataupun group cetakmenyetujui Yopi masih menjadi koodinator cetak potong segera masalah akandibahas atau dimusyawarahkan bersama, bahwa para pekerja bersedia

Pimpinan UnitKerja di PUK SPL FSPMI dengan Jabatan sebagai Wakil Ketua, dan Penggugat 3(Robi Fatria) adalah Pengurus Pimpinan Unit Kerja di PUK SPL FSPMI denganJabatan sebagai Wakil Sekretaris, dan setelah Majelis Hakim meneliti secaraseksama bahwa perkara ini adalah merupakan masalah pemutusan hubungankerja dan bukan perkara masalah serikat pekerja/serikat buruh, dan olehkarenanya hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugatdikenakan sangsi

dari rekomendasi itu adalah sangsi administrasiyang harus di tindak lanjuti oleh setiap pejabat yang mendapat saturekomendasi atas hasil temuan BPK, karena kita tahu sangsi administrasiitu. merupakan lanjutan dari pada pengawasan didalam menegakanhukum administrasi ujungnya adalah dari aturan itu sangsi, inkaudedalam hal ini adalah pengawas yang dilakukan dengan dilanjutkan denganmenjatuhkan penerapan sangsi , berbagai sangsi administratif bisaketahui ada penarikan putusan ada penjatuhan denda dan

untuk menyiapkan administrasi jika tidak maka kembalikan dan disetor ke kas Daerah rekomendasi ini bukan cuma terkait dengan danaAsuransi karena ada satu hal yang yang terjadi dana Asuransi yangditerima dia menyatu dalam pendapatan pengasilan Anggota DPRD dandia menyatu dengan tunjangan tunjangan lain seperti telepon olehkarena ini adalah kesalahan administrasi yang memang jika yangmenerima mengembalikan maka pengembalian itu yang mana telah ahlisampaikan bahwa jika dia telah menyelesaikan satu sangsi

terdapat kesalahanadministrasi yang dapat menimbulkan kerugian Negara maka dilanjutkandengan ayat (3) pada Undang Undang administrasi Pemerintahan , jikahasil pengawasan aparat seperti diatas terdapat kesalahan administrasiatau kerugian Negara maka terhitung hari yang ditentukan rasiolegisnyaUndang Undang baru yang diterbitkan jika ada kesalahan administrasi Hal 61 dari 111 Hal (Putusan No 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb)yang menimbulkan kerugian Negara harus dikembalikan itu masih dalamsatu kelompok sangsi

administrasi jika telah mengembalikannya makaterjadilah pemulihan atas kesalahan itu ;Bahwa didalam perkara aquo ahli berpendapat bahwa itu adalah masukdalam sangsi administrative sehingga pada saat dia menindaklanjutinyaatas penjelasan ahli terkait ketentuan dari Undang Undang administrasiPemerintahan bahkan secara tegas diatur tentang kKewenangan memutusapakah terjadinya perbuatan penyalagunaan kewenangan atau tidak olehkarena itu. bahwa jika yang bersangkutan mengetahui adanyarekomendasi untuk

dan perbuatan itudilakukan oleh Eksekutif bukan dari yang bersangkuta jadi bukanperbuatan penyalagunaan wewenang oleh Anggota DPRD ; Bahwa jika dibaca rumusan norma Undang Undang BPK laporan itu jikaada unsur pidana oleh karena itu unsur pidana jika memang dia tidakmelakukan ferifikasi, maka biasanya ada tindak lanjut denganpenyampaian Kami bersedia menyiapkan bukti dan jika kami tidakbersedia menyiapkan bukti maka kami bersedia untuk mengembalikandana itu ke kas Negara dan ini masih masuk dalam sangsi

tidak dicampur adukkan denganpidana, selaras dengan prinsip hukum Lex Specialis Systematecderogate lex generalis (asas kekhususan yang sistimatis), ketentuanpidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila PembentukUndangUndang memang bermaksud untuk memperlakukan ketentuanPerdata tersebut sebagai ketentuan Pidana yang bersifat khusus;sedangkan secara yuridis baik KUHPdt dan UndangUndang PokokAgraria tidak ada mengatur secara khusus apabila terjadi kekhilafan,Penipuan jualbeli Hak Atas Tanah sangsi

/PN.Sda..sebab penipuan dalam jualbeli Hak Atas Tanah bukan merupakantindakan kriminal / pidana yang mesti diancam dengan sangsi pidana;Bahwa apapun bentuk perselisihan dalam suatu Akta Jualbeli Tanah(AJB) apalagi sebelumnya sudah ada Surat Kesepakatan Bersama parapihak antara Para Terdakwa (Terdakwa Il Moch.

DwipapuriAsri;15 Bahwa pada pokoknya pihak Penggugat telah menjelaskan kepada para Tergugatdengan ditolak atau tidak menerimanya mutasi dari Penggugat berdasarkan padaPeraturan Perusahaan maka para Tergugat dianggap Mengundurkan Diri;16 Bahwa para Tergugat berdasarkan pada BAP dimaksud, Tergugat II dan TergugatIM mengaku bersalah dan bersedia menerima sangsi sedangkan Tergugat I mengakubersalah namun belum bersedia menerima sangsi;17 Bahwa atas penolakan mutasi dari para Tergugat telah mengakibatkan

KaranglewasBanyumas dan Banjarnegara ;Adil, alasannya sebagai seorang guru yg telah jadi PNS ada ketentuan hukumyang harus ditaati, karena salah satu syarat menjadi caleg adalah menjadianggota parpol, padahal seorang PNS tidak boleh menjadi anggota PNS(mungkin yang dimaksud PARPOLRed) dan itu merupakan pelanggaran,keputusan Bupati sudah benar untuk menegakkan Good Governance sebagaisalah satu reformasi di tubuh birokrasi ;Anjar, alumni UNSOED Purwokerto, tinggal di Semarang :Tidak adil Menurut saya sangsi

Itu sangsi emosionaltanpa ada alasan yang logis. Paling berat menurutku penurunan gol/pangkat.Gugat saja Bupati/Gubernur dan ekspos di media nasional surat kabar/tv.Bisa jadi headline itu. Satusatunya jalan dengan PTUN dan ekspos di medianasional. Apa lagi prestasi bagus dan masa kerja yang lama. Selamatberjuang ;Warsono, mantan Ketua DPRD Kab. Banyumas, mantan Kakansospol,Purnawirawan TNI :Saya tidak bisa menilai karena tidak paham betul dasar hukumnya. Hukumandisiplin memang sering subyektif.

adat dalam hukum adat bali ada pemidanaan jika melanggardiberikan sangsi kesepekang, pelanggaran yang dimaksud yaitu:1.

Penodaan orang ;3, Tidak pernah mengikuti aturan ;Bahwa apabila ada warga yang menuntut haknya ke Pengadilan wargatersebut belum sepatutnya dijatuhi sangsi kesepekang ;Bahwa mekanisme warga yang kena kesepekang yaitu :1. Harus diketahui kesalahannya2. Harus melalui paruman3.

baru saksi thu hanya ada DesaAdat Cemagi dan Belum ada Desa Adat Bale Agung ;Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat juga mengajukan ahli untukmemberikan pendapatnya dengan di bawah sumpah, adalah:Ahli: Made Widiada: Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa syarat terbentuknya Desa Adat adalah adanya Kahyangan Tiga (PuraDesa, Pura Puseh dan Pura Dalem, ada awigawig desa dan Anggota Warga ;Bahwa setiap Desa Adat harus memiliki awigawig dan apabila ada wargayang melanggar bisa dikenai sangsi

sesuai dengan yang tertulis didalam awigawig ;Bahwa kesepekang terhadap warga bisa dilakukan apabila warga tersebuttidak mentaati awigawig;Bahwa perbuatan yang bisa dikenakan sangsi kesepekang yaitu : menodaiAgama dan tidak mengikuti Perarem di Desa ;Hal 42 dari 56hal.

rapat desa Adat ;= Bahwa apabila ada warga yang masih bertahan dan tidak mau mengikuti atausembahyang di Pura yang baru itu sahsah saja Bahwa apabila ada warga tidak setuju maka diambil dari suara terbanyak Bahwa Desa adat itu adalah otonom artinya Desa yang menjalankan Hak dankewajiban , jika memang ada sekelompok yang tidak sependapat (SeluyungSebayantaka) artinya Majelis Madya berusaha mendamaikan kalau darikelompok minoritas tetap tidak mau maka dari Kelompok yang lebih besar bisamenjatuhkan sangsi

Adapun hal tersebut telah mengusik rasakeadilan Pemohon Kasasi / Terdakwa, oleh karena diri Pemohon Kasasi /Terdakwa dibebani sangsi yang tidak sebanding dengan perbuatan /kesalahan yang telah Pemohon Kasasi / Terdakwa lakukan ;6. Pemohon Kasasi / Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluargaPemohon Kasasi / Terdakwa, termasuk didalamnya adalah kedua orang tua(Ayah dan Ibu) ;7.

Namun sebelumnya ituPenggugat selaku PNS telah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 09 April2019 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menerima sangsi (resiko)Hal. 4 dari 10 hal. Put.