,Menim bang, bahwa setelah M ejelis memeriksa dan membaca surat permohondiajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, oleh karena permohonan pencabutayntuk memeriksa danbpurabaya, dalam halID joko Prasetijo, SHFirm Ruko Jl.erdasar Surat Kuasata/SK .Pdt.G/X/2012hya mohon disebuthtang Baru III No. 7Hisebut sebagaib. 797/Pdt.G/ 2012/tuk memeriksa dannggal , 08 Oktobertanggal 08 Oktobertanggal persidanganmohon pencabutanan pencabutan yangperkara yangdimaksud tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara, M

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai /ega/ standing untuk mengajukangugatan perceraian tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Pasal 22 PeraturanPemerintan nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajibmembuktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P1, P2, P3 dan P4 serta saksi dan saksi Il yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 adalah akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

tidakmenyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannyatanpa alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR ayat (1),Termohon dinyatakan tidak hadirdan permohonan Pemohon dapat diputusdengan verstek;Menimbang, bahwa dahl pokok permohonan Pemohon adalah ceraitalak dengan alasan sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara suami istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hiduprukun lagidalam rumah tangga;Menim

surat permohonannya, sehingga jikadikaitkan dengan buktiP.2, maka terbuktiPemohon dan Termohon adalahsebagaisuamiisteriMenimbang, bahwa oleh Pemohon dan Termohon terbuktisebagaisuami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, Pemohon memilikikedudukan hukum (legalstanding) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh kareena Termohon tidak hadir dalampersidangan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkandalildalilpermohonan Pemohon ;Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiksa;Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

SdaMenimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat diterma untuk diperiks a;Menim bang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agarPengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugatterhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan

berdasarkan Hukum Islam, olehkarenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi II yang salingbersesuain, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah Kakak Tergugat di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan,Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3anak bernama Anak , Anak II dan Anak Ill, yang saat ini tinggal dan diasuhPenggugat;Menim

bang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dansaksi Il yang salingbersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat danTergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak mampu member nafkah yanglayak kepada Penggugat;Menim bang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dansaksi Il yang salingbersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Nomor 01 Tahun 2016,maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehatagar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isten bersamaTergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;Menim bang, bahwa perkara ini temasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum lslam, maka berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal angka 37, Pasal 49 huruf (a)beserta penjelasannya angka

Putusan No.3725/Pdt.G/2018/PA.Sda.Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta

Putusan No.3725/Pdt.G/2018/PA.Sda.percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ;Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Putusan No. 0960/Pat.G/20 19/PA.Sda.dalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telan pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugattelah jera dan

Putusan No. 0960/Pat.G/20 19/PA.Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Sda.Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim bang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agarPengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugatterhadap

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Terdakwa mengenal dan mem benarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnyamenjatuhkan putusan ;Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ;Telah mem baca resume berkas perkara ;Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksisaksi,Menim bang. bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa dimukapersidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelisberpendapat bahwa Penggugat wajib mem buktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P1, P2, P3 dan P4 serta saksi dan saksi Il yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 adalah akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok denganHlm. 7 dari 12 him.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugatdan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak namun tidak bermasil:Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untukmenempuh mediasi, namun berdasarkan surat pembentahuan danDrs.ZAKWAN DAIMAN,SH,.MH, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjotertanggal 21 Februari 2019 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihakternyata tidak berhas Il;Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai /ega/ standing untuk mengajukangugatan perceraian tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan olehkeluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang padapokoknya tetap mem pertahankan permohonannya ;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka halhal yangtermuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari Putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenim bang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas ;Menim

Putusan No.0662/Pat.G/20 19/PA.Sda.Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Pemohon dan Temohon tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta ters ebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Temohon benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohontelah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tenmohon.Dengan demikian penyelesaian

Putusan No.0662/Pat.G/20 19/PA.Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ;Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan tersebut diatas , maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah mem enuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Nomor 48/SE/1990, oleh karenanya makaperkara a quo dapat diperiksa;Menimbang, bahwa pada han sidang yang telah ditentukan Penggugatdan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil:Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan atasperceraian yang diajukan oleh Penggugat;Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir lagi padasidang lanjutan, maka perkara ini belum sempat dilakukan Mediasi padaPenggugat dan Tergugat:;Menim

Penggugat wajibmembuktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildaliinya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P1 dan P2 serta saksi dan saksi Ilyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdata, memiliki nilai bem buktian sem purna dan mengikat ;Menim

Putusan No. 4404/Pdt.G/20 18/PA.Sda.tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapanuntuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikankedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bainsuami terhadap istrinya ;Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Putusan No. 4459/Pdt.G/20 18/PA.Sda.Agung Nomor 5 Tahun 1984 jo Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 jo SuratEdaran BAKN Nomor 48/SE/1990, oleh karenanya maka perkara a quo dapatdipenksa;Menim bang, bahwa perkara ini temmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum slam, maka berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal angka 37, Pasal 49 huruf (a)beserta penjelasannya angka (9), maka perkara a quo

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Putusan No. 0066/Pdt.G/20 19/PA.Sda.Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim bang, bahwa yang menjadi

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadilidan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalamwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Baubau berdasarkan ketentuan Pasal73 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 ;Menim

resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatantersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara inidapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelismembebaniPenggugatuntuk membuktikan dalildalilgugatannya;Menim

3515106203950003, tanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh dinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P4):Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menim

Pemohon kepada aparat desa tanoa memperhatikan penulisanidentitas Penohon benar atau tidakmaka terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon yaitu namaPemohon Hamdan Faqih Masduki sedangkan identitas yang benar adalahnama Pemohon MUHAMMAD HAMDAN tanggal lahir 07 Mei 1985, oleh karenaitu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkanperubahan biodata Pemohon sesuai identitas yang benar, dengan demikianPemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan pemohonanperubahan identitas tersebut ;Menim

bahsebTotDatObbakbesmepenberbakpertersPajTertide nurutjeli menim : bah: Surabang wa pematahasilpemeriksaandalampersidangan,jeliberkesimpulanuntukngabulkansebagianbandinPemohonBa Mengi :ngat nding,sehinggapenghitunganPajakPenghasilaPasDasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Menurut Terbanding Rp9,305,159,193.00Koreksi tidak dapat dipertahankan Rp = 92,122,430.00Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 menurut Majelis Rp9,213,036,763.00erhatikan UndanUndanNomo14Tahun200tentangPengadilanPajak,danketentuanperundangundanganlainnyasertperaturanhukumyanberlakdanyanMemut

dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan di atas ene nnn Menimbang, bahwaberdasarkan gugatan Penggugat, perkara iniadalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariatislam, eleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) UndangUndangNemer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UdangUndang Nemer 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua denganUdangUndang Nemer 50 Tahun 2009, secara abselut perkara ini adalah kewenangan Peng ad ilan Ag ama :Menim

bang, bahwa perkara ini diajukan eleh Penggugat di PengadilanAgama Pekalengan, sesuai dengan demisili Penggugat (bukti P1) eleh karenaitu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nemer 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang5Nemer 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 secara relatif perkara ini adalah kewenanganPengad ii an Ag ama Peka long an; Menim bang, bahwa alatbukti P.2 berupa fotokopy sah Duplikat Kutipan